Karena hal tersebut adalah dalildalilPara Penggugat sendiri yang serampangan dan tidak ada relevansinyadengan gugatan a quo;5. Bahwa setelah penandatangan Akta Jual Beli tanggal 21 Agustus 2017antara Benny Darmawan selaku Pihak Penjual Objek Jual Beli denganTergugat selaku Pihak Pembeli di hadapan Turut Tergugat , oleh karena telahmemenuhi segala syarat administrasi dan peraturan perundangudangansehingga Tanah beserta Bangunan diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 13064seluas 120 m2 terletak JI.

Penggugat sangat jelas secara serampangan menyusun dalildalil gugatan;8.2. Pada poin 4 gugatan halaman 3 dijelaskan oleh Para Penggugatbahwa Chandra dan Benny Darmawan adalah 1 (satu)orang.8.3. Kemudian pada poin 12 halaman 4, Para Penggugat seolaholahmembangun dalil Objek Jual Beli adalah milik Chandra bukan milikBenny Darmawan.Yang dikutib dengan lengkap sebagai berikut :12.

Para Penggugat secara serampangan menggunakan istilahistilah nilainilai keadilan, kemanusiaan, dasar yang kabur dantidak jelas untuk Pembuatan Akta Jual Beli;9.2. BahwaAkta Jual beli disandarkan pada asas Terang dan Tunai;Halaman 21 putusan Nomor : 467/PDT/2019/PT.DKI9.3. Terang dilakukan yakni tidak dengan sembunyisembunyi,melainkan di dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini dihadapan Turut Tergugat ;9.4. Tunai yaitu adanya pembayaran sejumlah uang;10.

Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan , adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Mei2008 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

ono nnn nnn nnn nn nnn nnn nen en ee nme nae eneMenimbang, bahwa bunyi pasal 46 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor :1 Tahun 2016 Tentang Peraturan Desa berbunyi sebagai berikut :(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilihkepada Badan Permusyawaratan Desa Paling lama 7 (tujuh ) hari setelahpenetapan calon kepala desa terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat MajelisHakim Tingkat Pertama telah menafsirkan isi pasal secara serampangan

XXX Di DesaXXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

pada tanggal 17 April 1982, diDesa Sido Dadi, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

1997 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan , adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

uraikan dalam dalil gugatannya, maka arah dan tujuan di ajukannyagugatan PMH di Pengadilan Negeri Praya menurut hemat kami sangat tidaktepat dan gugatan tersebut sifatnya jelas jelas Prematur, karena tanpaharus terlebin dahulu menguji Perbuatan pokoknya secara Pidana terlebihlagi Para Penggugat telah melaporkan Para Tergugat di Kepolisian ResortLombok Tengah atas dugaan Pengerusakan sebagaimana yang telah di aturdalam ketentuan Pasal 170 Jo Pasal 406 KUHP;Bahwa bagaimana mungkin secara tibatiba dan serampangan

Penggugat di tolakseluruhnya atau setidaknya di nyatakan tidak dapat diterima; GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAITERGUGAT (GEMIS AANHOEDARMIGHEID)Bahwa menentukan komposisi Para Pihak dalam menyusun sebuahgugatan merupakan hal yang sangat prinsip, selain merupakan salahHalaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2020/PN Pyasatu syarat formil suatu gugatan, Penentuan Para pihak juga sangat dibatasi berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata artinya bahwa tidaksecara serampangan

mengikutsertakan seseorang sebagai pihak dalamsebuah perkara, tanpa adanya hubungan hukum yang jelas sebagaidasar ditariknya sesorang sebagai pihak dalam perkara tersebut;Bahwa dalam surat gugatan penggugat setelah Para Tergugat membacasecara teliti, bahwa Penggugat keliru dan sangat serampangan dalammenarik Para Tergugat dalam perkara Aquo, dan dalam uraian gugatanPenggugat tidak dijelaskan secara prinsip apa peran dan hubunganhukum masingmasing Tergugat sehingga di jadikan para pihak dalamperkara

Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

BinHASAN BASRI dan terdakwa IT MUHAMMAD SYAHRIAR Als SAHRIBin SYAIFULLAH untuk meluruskan insiden tersebut yang diduga dipicuoleh adanya kesalahfahaman semata; Bahwa selanjutnya terdakwa I MAHYUPI Als YUPI Bin AKHMAD FAUZIdan terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIAR Als SAHRI BinSYAIFULLAH berbincang sejenak di luar warung dan terdakwa IMAHYUPI Als YUPI Bin AKHMAD FAUZI kembali ke dalam warungdengan senjata penikam jenis pedang a quo dalam keadaan sudah terhunusdan menebaskan alat tersebut secara membabibuta/serampangan

Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan itsbat nikah serampangan

Kecamatan Penengahan, Kabupaten LampungSelatan, adalah setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Bahwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku Sita Jaminan harus dimohonkan terhadap asset milik tergugatsecara jelas dan nyata baik letak dan batasbatasnya sesuai dengandokumen dokumen kepemilikan asset tersebut; Artinya, PermohonanSita Jaminan tidak boleh dilakukan secara serampangan/ acak karenabisa saja asset orang lain yang disita dan bukan asset milik Tergugat;Namun dalam gugatannya, Penggugat Jelasjelas telan memohonuntuk Sita Jaminan atas Harta Kekayaan Tergugat secaraserampang

/acak dan tidak meyebutkan letak dan batasbatas asestsesuai dengan dokumen kepemilikan atas aset tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka terbukti Penggugat dalammengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan milik TergugatI, Ill & IV dilakukan secara serampangan/acak dan tidak jelas asset mana yangakan diletakkan Sita Jaminan, bahkan Penggugat tidak dapat menunjukkanHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 143/PDT/2019/PT BTNalasanalasan yang menunjukkan bahwa Tergugat , III & IV sebelum

Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Ini sangat mendasar, jikaperbuatan Tergugat yang memeriksa serampangan tindak pidana yangbukan berada di wilayah hukumnya, hal seperti ini tidak akan membangunsystem hukum yang baik, namun system hukum yang sewenangwenangHal. 8 dari 21 hal. Put.

No.624 K/Pat/201517.18.12:20.21.dan proses yang serampangan yang menunjukan Indonesia bukanlahNegara hukum, melainkan Negara kekuasaan dengan proses semaumaunya saja dan melanggar asas legalitas;Bahwa dengan demikian maka Tergugat tidak berhak untuk melakukanpenyidikan terhadap dugaan tindak pidana ini, tidak berhak memanggilPenggugat sebagai saksi karena tindak pidana tersebut berada di luarwilayah hukum Tergugat;Bahwa dengan demikian maka proses penyidikan yang dilakukan olehTergugat berdasarkan

sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagaipenekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapanitsbat nikah serampangan

Penggugat secara serampangan mendudukan Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Purbaingga dan Polres Purbalingga masingmasing sebagai TurutTergugat dan Turut Tergugat II tanopa menyebutkan hubungan hukum yangterjadi serta menjelaskan secar spesifik sengketa apa atau keterlibatan apayang dilakukan oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat II dalam sengketa aquo.2. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan Error In Persona.Halaman 5 dari 11 him. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PTA.Smg.3.