Golden Hui yang diaktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di KabupatenSemarang setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Golden Hui;Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui lagikarena tidak terdapat di dalam Aktaakta yang dibuat berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui. Dan setelah melaluiproses persidangan, maka perkara tersebut telah diputus pada tanggal 22Oktober 2007 dengan Amar Putusan :Mengadilil. DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Illl DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;15. Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara No.

Register 13 /Pdt.G / 2007 / PN.Smg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaaktayang dimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat II (NURANDAYANI) yang berhak mewakili kKepentingan hukum PT. Golden Hui...16.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahanharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Keterangan Objek PPh Tarif Jumlah PPh(Rp) PPh (Rp)A Cfm Wajib PajakDeviden dan Tantiem (RUPS)1. Deviden Benny Karnagi 16.560.000,00 35,00% 5.796.000,002. Deviden PT. Central Mitrausaha Cerlang 535.440.000,00 3. Tantiem Direksi 146.568.000,00 35,00% 51.298.800,004. Tantiem Komisaris 153.432.000,00 15,00% 23.014.800,00Jumlah 852.000.000,00 80.109.600,005. Jasa Manajemen PT. Central Mitrausaha 275.000.000,00 6,00% 16.500.000,00Cerlang6. Manajemen Proyek CV.

Pametarinda Edukatama Anekasesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 26 Mei 2005 dinyatakanbahwa pembagian deviden dan tantiem dalam tahun 2005 adalahsebesar Rp852.000.000,00 dengan rincian: Deviden (pemenang saham) Rp552.000.000,00 Tantem (Direksi & Komisaris) Rp300.000.000,00Jumlah Rp852.000.000,00Bahwa pembagian deviden dan tantem sebesar Rp852.000. 000,00tersebut merupakan realisasi pembayaran bagian deviden dantantiem dari saldo laba tahun 2004 yakni: Laba Bersih (EAT) tahun 2004 Rp945.864.150,00

Pembentukan cadangan umum tahun 2005 Rp(25.000.000,00) Pembayaran Deviden Rp(552.000.000,00) Pembayaran Tantiem Rp(300.000.000,00)Laba tidak dibagikan Rp68.864. 150,00Bahwa jika koreksi Pemeriksa dengan mereklasifikasikan jasamanajemen sebesar Rp275.000.000,00 menjadi pembayarandeviden, maka jumlah pembayaran deviden dan tantiem dari EarningAfter Tax (EAT) Tahun 2004 akan menjadi Rp1.122.000. 000,00 halini tidak sesuai dengan Keputusan RUPS dan jumlahnya melebihisaldo laba tahun lalu bahkan menyalahi

Penerbitan SKPKB;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00009/203/05/077/07 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta PusatTiga tanggal 15 Januari 2007 yang diterima Wajib Pajak tanggal 19Januari 2007;Perhitungan Utang Pajak menurut SKPKB dan BAHP adalah sebagai berikut:Keterangan Objek PPh Tarif Jumlah PPh(Rp) PPH (Rp)A Cfm Wajib PajakDeviden dan Tantiem (RUPS)1. Deviden Benny Karnagi 16.560.000,00 35,00% 5.796.000,002. Deviden PT.

Putusan Nomor 215 B/PK/PJK/2009jumlah pembayaran deviden dan tantiem dari Earning After Tax (EAT)tahun 2004 akan menjadi Rp1.122.000.000,00 hal ini tidak sesuaidengan Keputusan RUPS dan jumlahnya melebihi saldo laba tahunlalu bahkan menyalahi ketentuan Pasal 62 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1995:Linat Audited Report Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan sebagaiKomisaris dan sdr.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan III selaku Direktur Utamasecara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namun kesempatan itudimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakan RUPS yangkemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agenda memberhentikanTerlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku Wakil

PANTAIPERUPUK INDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS Terlawan tidak berada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dantetap menyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harusdisetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham, oleh karenanya RUPSLB tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015 yang tertuangdalam Akta Nomor : 11 dan Akta Nomor : 3543/Leg/2015 yang dibuatTerlawan VI telah dilaksanakan bertentangan

PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);24.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS- LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.22. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Bank Maluku hanya dikenal 2 (Dua) forum RUPSyaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkan mengenai RUPSTerbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar;Bahwa Sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harus dipimpin olehKomisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapat dipimpin olehsalah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untuk dibuatkan BeritaAcaranya dan selanjutnya keputusanRUPS ditandantangani olehKomisaris Utama / Komisaris selaku Wakil Pemegang Saham;Bahan Terkait dengan pelaksanaan RUPS

Yang adahanyalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;Bahwa saksi pernah melihat RUPS Terbatas sepintas sajadan yang saksi lihat menandatangani RUPS Terbatas adalahGubernur dan Walikota;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RUPS Terbatas;Bahwa yang harus hadir saat adanya RUPS Terbatas adalahpemegang;Bahwa saat diadakan RUPS harus ada Berita Acara danNotaris juga hadir saat itu;Bahwa dalam RUPS Terbatas ada Berita Acara dan Notarisyanghadir saat itu;Bahwa Gubernur menandatangani RUPS Terbatas di

Undangan biasanya diterima 14 (empat belashari) sebelum RUPS dilaksanakan. Hasil RUPS tersebut harusdibuat surat, notaris mencatat dan mensahkan dan ada daftarhadir RUPS.

dasar pasal 10;Bahwa Ada 2 (dua) jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuarbiasa;Bahwa Tidak ada RUPS Terbatas;Bahwa Semua pemegang saham wajib diundang untuk hadir diRUPS;Bahwa Di dalam RUPS, Pemegang Saham Pengendali (PSP)tidak disebutkan wajib hadir;Bahwa RUPS wajib dipimpin oleh Komisaris.

persetujuan dari PSP, PT Bank Malukumembuat RUPS Terbatas;Bahwa yang membuat RUPS Terbatas adalah Divisi RenstraCorsec yang Ketua Divisinya adalah saudara Petro Tentua, SEserta bagian teknisnya adalah Terdakwa;Bahwa yang membawa RUPS Terbatas untuk ditanda tanganioleh PSP adalah saksi Izaac Thenu dan saat itu setahu saksiIZaac Thenu juga membawa SKSK yang lainnya bersamaandengan RUPS Terbatas tersebut;Bahwa PSP menandatangani RUPS Terbatas di Jakarta;Bahwa dalam pelaksanaannya, RUPS Terbatas tidak

Bahwa berkaitan dengan gaji dan tunjangan sebagai direksi, sejaktahun 2006 sampai denagn tahun 2012, tidak pernah ada satupunRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan nilai gajidan tunjangan tersebut, para prmegang saham pun tidak pernahmendelegasikan kepada komisaris untuk menetapkan besaran gajimaupun tunjangan direksi. Penggugat pun tidak pernah memintadiadakan RUPS berkaitan dengan besaran gaji dan tunjangannya.4.

Permintaantersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tanpa alasan yang jelas.Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi memutuskan untuk =menonaktifkan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan meminta komisarisperusahaan untuk mengadakan RUPS pada tanggal 8 Februari 2013dengan agenda untuk meminta pertanggungjawaban PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan memintaPenggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi

Akan tetapi pada hari RUPS tersebut dilaksanakan,Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tdk hadir dan hanyamengirimkan kuasa hukumnya.Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitidak pernah melakukan pertanggungjawaban maupunmengembalikan dokumendokumen perusahaan $serta sertifikatsertifikat tanah perusahaan tersebut.Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangmenggelapkan bukti/kuitansi pembayaran tanah serta sertifikatsertifikat tanah tersebut tanpa jjin dari Tergugat

.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gajidan tunjangan sebagdimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

sebagaiDirektur, apakah Penggugat sudah melaksanakan tanggung jawab,kewajiban dan atau melakukan prestasiprestasi dalam menjdlankanperseroan sebagdimana maksud dan tujuan perseroan selamadiangkat sebagai Direktur sejak 30 Juni 2009;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Madajelisberpendapat bahwa surat permintaan Penggugat Konpensi untukmendapatkan gaji (Surat No. 79/MYP/XI/2012 Tertanggal 28Nopember 2012 / P 16 dan Surat No. 02/MYP/I/2013 Tertanggal 8Januari 2013/ P 19) sudah ditujukan kepada RUPS

Bahwa di samping Pihak PENGGUGAT mengalami kesulitan untukmenagih uang sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima jutarupiah) dari Pihak (T.D, juga dalam hal diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka RUPS tidak bisa mengambil suatukeputusan karena harus disetujui lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagiandan jumlah seluruh saham, karena jumlah saham yang dimiliki olehmasingmasing pihak sama banyaknya, yaitu : Pihak (T.I) dalamkedudukannya sebagai pemilik saham memiliki saham sebanyak 500(lima ratus

DUALIMAMISFALAH INDONESIA disahkan oleh pejabat yang berwenangsebagai badan hukum, namun realitasnya Pihak (T.I) tetap tidak maumemenuhi kewajibannya kepada Pihak PENGGUGAT yangberlangsung sampai dengan gugatan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Jakarta Selatan dan ditambah alasan lain, yaitu bahwa karenasudah berjalan 1 (satu) tahun lewat Pihak (T.I) selaku DIREKTUR tidakmau memberikan pertanggungjawaban melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) kepada Pihak PENGGUGAT selakuKOMISARIS, padahal dalam

DUALIMA MISFALAHINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta ini, pelaksanaannya sangattergantung/ditentukan oleh kehendak dari salah satu pihak saja, incasu; Pihak (T.l) selaku DIREKTUR tanpa bisa dimintaipertanggungjawaban, dan juga sangat menguntungkan (ditinjau darisegala hal) Pihak (T.I), terbukti dengan adanya kemilikan saham olehmasingmasing pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT SATU) secarasama jumlahnya, yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembarsaham, maka setiap diadakan RUPS tidak bisa mengambil

Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 6, dan 7 adalah tidak benardan tidak beralasan serta mengadaada oleh karena itu TERGUGAT merasa perlu menyampaikan halhal sebagai berikut :4.14.2Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka6 dan 7 seakanakanPENGGUGAT telah melaksanakan anggaran dasar perseroanterbatas dengan sebenarbenarnya dengan menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahkan lebih daripadaitu Seakanakan TERGUGAT tidak mau melakukan laporanpertanggungjawaban melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kepada

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah menghiraukanpermintaan TERGUGAT untuk memberikan perhitungan danmelaksanakan kewajiban sebagaimana invoice dan hutangoperasional perusahaan membuat laporan pertanggungjawaban dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidakdapat dilaksanakan yang mengakibatkan adanya perselisihanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;. Bahwa Oleh karena adanya perselisihan antara TERGUGAT sebagai Direktur dan PENGGUGAT sebagai KomisarisPT.

Menyatakan sah dan berharga Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat-ll tertanggal 31 Maret 2004 dan Akte Pendirian PT Karya Lestari Makmur No.76 tertanggal 21 April 2004 serta Akta No.61 tertanggal 24 Agustus 2009 Tentang Risalah RUPS PT Karya Lestari Makmur;3.

Dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajariAnggaran Dasar PT Karya Lestari Makmur, tidak ada larangan bagi para Tergugat dengan mekanisme RUPS luar biasa secarakorumuntuk menghentikan Penggugat selaku Direktur.

Selanjutnya disebutkan bahwa RUPSdapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkandalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UU.

Sedangkan dalil Penggugat yangkeberatan karena dirinya tidak diikut sertakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah tidak beralasan umum untuk dijadikansebagai alasan bahwa keputusan RUPS luar biasa tersebut tidak sah dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak lagi berposisi sebagai pemegang saham di PT Karya Lestari Makmur karena Penggugat telahmenjual sahamnya kepada Tergugatll sebelum RUPS Luar Biasa.

Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memiliki haksuara dalam memutuskan kelangsungan PT Karya Lestari Makmur;Bahwa kehadiran Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tidak diperlukan karena sebelum RUPS Luar Biasa dilaksanakanPenggugat telah diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Direktur PT Karya Lestari Makmur;Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 27Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat PT KaryaLestari Makmur tidak dapat dibubarkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 angka 2 Akte No.76 tertanggal 23 April 2004 telah diatur tentangpenggunaan dan pembagian laba Perseroan yaitu penggunaannya ditentukan oleh RUPS. Jika RUPS tahunan tidakmenentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UU dan AnggaranDasar Perseroan dibagi sebagai deviden.

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (Satu)orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan denganCara menunjuk 1 (Satu) orang sebagai wakil bersama;(b) Anggaran Dasar Perseroan:F Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham, baikRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa;il. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS;ill. Pasal 10 untuk hadir dan punya Hak Suara serta turutdalam pengambilan pada RUPS perseroan;iv.

Pasal 71 sampai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007;Pasal 711) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Pst.antara lain Tergugat II sebagai Pengurus tergugat yaitu Direktur utamaPerseroan tidak melaksanakan kewajiban hukum nya sesuai yangditentukan dalam Undangundang Perseroan Terbatas maupun anggarandasar perseroan yakni tidak mengadakan RUPS tahunan yang khususmenyampaikan laporan keuangan yang menetapkan penyisihan lababersih, Penggunaan laba bersih dan tidak melaporkan seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagai dimaksud padaPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham

Gugatan Salah PihakBahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Il danIll, adalah salah pihak, salah alamat dan salah dalam menentukan pihakpihak yang harus digugat/ dituntut tanggung jawab hukumnya, karenaPenggugat selaku Pemegang Saham hanya dapat menuntut tanggungjawab hukum Pengurus Perseroan (Direktur Utama dan Komisaris UtamaPerseroan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Penggugat selaku Komisaris Utama PT.

Bahwa dalil Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 Gugatan adalah tidakbenar sama sekali, karena Tergugat II selaku Direktur Utama danpemegang saham Lainnya telah menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk menetapkan Laba Rugi dan Penggugat tidak hadir dikarenakanHal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.menyadari kedudukannya sebagai pemegang saham kosong (tidakmenyetor modal).

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan KomisarisHalaman 5 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRterpilih dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, SaksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, sSaksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR1.

Bumi Laksamana Jaya.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYA1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b.Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;Bahwa, halhal tersebut di atas adalah yang menjadi dasar atas diadakannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa tanggal 13 Maret2012 di Arjuna Room, Hotel Regent, JI.

Hardlent MedikaHusada;Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012adalah sah menurut hukum;Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

HardlentMedika Husada perihal permohonan untuk diadakan RUPS pada tanggal 5 Maret2012 dengan agenda: Pertanggungjawaban Direksi (bukti P14), kemudianTerbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menjawab melalui suratdimana Terbanding semula Penggugat mau melaksanakan RUPS setelah ParaPembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat memberikan dokumensertifikat saham dan bukti penyetoran modal (bukti P 15, P 17, P 18, P 19)selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Arjuno Room Hotel

No. 679 K/Pdt/20143030Malang, para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya HendriSoetanto (anak Tergugat IT) dan kuasanya serta Notaris dan pihak Terbanding semulaPenggugat yang dihadiri Kepala Divisi Keuangan telah mengadakan RUPS LB sesuaidengan agenda, akan tetapi kuasa Terbanding semula Penggugat tidak setuju untukmengadakan RUPS LB, karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IItidak dapat memperlihatkan bukti sebagai penyetor modal/saham PT.

HardlentMedika Husada, kemudian keluar dan tidak mengikuti RUPS LB tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan anggaran dasar PT.

Peresseia Mazekadwisaptaabadi (perusahaan TERGUGAT), seperti apa yang telah di janjikanoleh TERGUGAT sebelumnya;Bahwa Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Undangundang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas di sebutkan bahwa:" Anggota Direksi di angkat oleh RUPS"Selain pasal di atas, Pasal 94 ayat 7 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, juga di sebutkan;"Dalam hal terjadi penqanqkatan* penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi

kepada Menteri untuk di catat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal keputusan RUPS tersebut"Jadi jelas terbukti Pengangkatan anggota Direksi berupa DireksiPengembangan harus melalui mekanisme seperti yang telah di aturdalam Undangundang No. 40 tahun 2013 tentang PerseroanTerbatas, yaitu harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);3.

Bahwa dengan adanya tindakan Melawan Hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut diatas yaitu dengan mengangkat PENGGUGATsebagai Direksi Pengembangan di Perusahaan TERGUGAT tanpa adanyakeputusan dari RUPS , maka PENGGUGAT dengan ini merasa SANGATDIRUGIKAN BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL;Mengingat PENGGUGAT yang pada saat ini sedang melakukanperintisan Karier dan membutuhkan kepercayaan yang cukup besardi kalangan luas, baik di masyarakat maupun di perusahanperusahan lainnya, maka kerugian yang

dinilai sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu miiyar rupiah).Dengan demikian total dari kerugian PENGGUGAT baik secara materiilmaupun immateriil adalah sebesar Rp. 2.030.000.000, (Dua miiyar tigapuluh juta rupiah).Bahwa Berdasarkan uraianuraian posita di atas, maka terbuktiterdapat fakta Hukum yang menunjukkan Pengangkatan PENGGUGATsebagai anggota Direksi dengan jabatan berupa Direksi pengembanganadalah tidak sesuai aturan Hukum yang berlaku, karena tidak dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGATIlBahwa Apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPS LB PT. Purwa Permai adalah sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/MenhutI/2004 Tanggal 23Januari 2004 pada pasal 3 ( Bukti P.8) yang isinya adalah sebagai berikut :Permohonan restrukturisasi saham atau rekomposisi saham atas pinjamanyang berupa dana talangan dalam bentuk penambahan modal penyertaaanHalaman 5 dari 14 hal.

Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui danmembuat surat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LByang telah diadakan padatanggal. 30 September 2014 mengenaikenaikan modal dasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp.8.425.000.000menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dariPENGGUGAT menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 sejakputusan ini dibacakan4.

Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari padapersetujua kembali dari TERGUGAT Il atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadiRp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dari PENGGUGATmenjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 kepada instansi yangberwenang5.

Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui dan membuatsurat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadiRp70.000.000.000,00 dan konversi hutang affiliasi dari PENGGUGATmenjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00;4.

Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari padapersetujuan kembali dari TERGUGAT Il atas hasil RUPS LB yang telahdiadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modaldasar di PT.

Trinanda Buana Lestari ;e Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak diJalan Sumbawa No.1, Kelurahan Gondangdia, Menteng, JakartaPusat ;bahwa dengan batalnya pelaksanaan Akta No.2 dan No.3maupun RUPS jual beli saham oleh karena ulah Tergugat Rekonvensimengakibatkan membengkaknya beban perseroan yang hingga saatini ditanggulangi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohonagar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta

tersebut, maka patutkiranya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam tuntutan provisimengajukan permohonan kepada judex facti untukmenyelenggarakan RUPS dengan agenda utama mensahkanpengalinan saham dari Pemohon Kasasi/Penggugat kepadaTermohon Kasasi/Tergugat ;.

Bahwa secara nyata judex facti tidak konsisten denganpertimbangannya sendiri, karena meskipun dalam putusannyatelah mengakui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukanwanprestasi, namun disisi lain menyatakan masihterdapatkewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Penggugatterkait dengan pengalihnan saham melalui prosedur RUPS telahpula dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melaluituntutan provisi dalam perkara a quo, yaitu agar Termohon Kasasi/Tergugat segera melakukan RUPS dengan

Bahwa dalam proses membangun pabrik dan memasang mesinmesinmembutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, salah satu pemegang sahamyaitu Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak sabar dan mengajukan pengundurandiri pada tanggal 07 Oktober 2005 pada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Terbatas di Hotel Sheraton Towers Jakarta, JI.

Pangkey selakupenerjemah tersumpah ;RUPS tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :(4) "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) "RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambilkeputusan jika keputusan tersebut disetujui

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2005 diadakan RUPS Luar Biasa gunamenindaklanjuti hasil RUPS Terbatas tanggal 07 Oktober 2005 tentangKesepakatan Pengunduran diri TERGUGAT untuk dituangkan kedalam AktaNotaris, namun TERGUGAT ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telahdipanggil secara patut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupunUndangUndang yang berlaku, karenanya Notaris Robert Purba, SH. padasaat itu tetap mencantumkan nama TERGUGAT dalam Akta No. 13, yangmana hal tersebut bisa terjadi disebabkan

No.W701641.HT.01.04TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;Kemudian pada tanggal 02 Nopember 2006 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk merubah susunan pemegang sahamdan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu,SH. dengan Akta No.1, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuaisurat No.

W7HT 01.103336 tanggal 13 Nopember 2006 ;Dan terakhir pada tanggal 13 April 2007, diadakan lagi RUPS untukpeningkatan kinerja Perseroan dengan merubah susunan pemegangsaham dan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati SitiRahayu, SH., dengan Akta No.2, yang perubahannya telah diterima dandicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI.sesual surat No.

Trust Multi Finance;e Bahwa yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan adalah terdakwaperusahaan;Bahwa audit yang dilakukan Akuntan Independent dari AKHYADIWADISONO adalah audit investigasi ;Bahwa benar sebelum terdakwa keluar/resign saksi minta semuakaryawan hadir dan kemudian dilakukan RUPS ;Bahwa benar setelah RUPS baru timbul masalah dan kemudianaccuntan pubiik independent dari AKHYADI WADISONO untukmalakukan audit ;Bahwa saksi pemah menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasansehubungan

Trust MultiFinance terdakwa minta dilakukan RUPS;Bahwa benar saksi tidak tahu maksud terdakwa minta dibuatkan RUPS ;Bahwa benar terdakwa minta dibuatkan RUPS dalam waktu 2 hari;Bahwa benar awalnya saksi selaku bagian legal minta RUPS serkulersaat terdakwa akan mengundurkan diri namun terdakwa keberatan danminta RUPS karena kalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar saksi kemudian menelepon pak HARDY YUNARAGA danbilang terdakwa tidak mau diadakan RUPS sirkuler minta diadakan RUPSminggu ini juga

karena terdakwa akan keluar;Bahwa benar salah satu isi RUPS adalah perusahaan PT.

;Bahwa benar saat RUPS saksi tidak hadir;Bahwa benar saksi pernah menyusun laporan kronologis hasil temuanperusahaan selama masa kerja terdakwa di PT. Trust Multi Finance daritahun 2007 s/d 2008;Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk membuat laporan kronologisadalah HARDI YUNARAGA selaku Direktur Utama PT. Trust MultiFinance;Bahwa benar laporan kronologis dibuat setelah RUPS;Bahwa benar susunan hasil kronologis yang saksi ketahui sebagai berikut1.

Trust Multi Finance terdakwa digajiRp.30 juta sebulan dan tidak ada keluhan dari pihak perusahaan.Bahwa benar bagian legal minta serkuler saat terdakwa akanmengundurkan diri namun terdakwa keberatan dan minta RUPS karenakalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar RUPS tanggal 11 Juni 2008 dipimpin HARDY YUNARAGAselaku direktur utama dan para pemegang saham serta Komisaris ;Bahwa benar kesimpulan RUPS adalah perusahaan PT.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSIuntuk sebahagian;

1. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Berita Acara RUPS-LB No. 14, tanggal 26 Maret 2012, dan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

C2-9519- HT.01.01.Th.89, tanggal 14 Oktober 1989, dan telah diumumkan da lam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514;

b).Akta Berita Acara RUPS No. 42, tanggal 23 Desember 1994, yang dibuat oleh Haryati Surachman, SH., Notaris di Jakarta; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

C2-11847- HT.01.04.Th.95, tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514

1. Akta Berita Acara RUPS-LB No. 16, tanggal 16 Desember 1998, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, SH., Notaris di Semarang. Akta ini merupakan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

Batang , yang sebelumnya pada tanggal 1 Juni 2014 terdakwa diangkatmenjadi Direktur Utama PT Batang Alum Industrie, PT Indonesia MikiIndustries dan PT Sumbertex berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang dihadiri oleh Sdr.

adalah Sadr.Kaleb Solaiman sebagai Direktur Batang Alum industrie berdasarkankebijakan perusahaan., adapun Laptop tersebut diberikan sebelum terdakwaHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.menjadi Direktur Utama karena sesuai dengan permintaan terdakwa danapabila sudah diangkat resmi menjadi Direktur Utama terdakwa sudah dapatmengoperasionalkan laptop tersebut dan urusan tentang pekerjaanperusahaan dapat berjalan dengan lancar, kemudian berdasarkan hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

karyawanperusahaan di tempat saksi bekerja ;Bahwa setelah menjabat sebagai CEO , Terdakwa mendapatfasilitas sesuai Terms of Appointment yaitu poin Remunerasi ;Bahwa saksi menjelaskan hakhak yang diperoleh Terdakwaadalah antara lain : Gaji Bruto bulanan , TunjanganTransportasi bruto bulanan , Tunjangan Hari Raya , TunjanganKesehatan , asuransi kesehatan perusahaan , Tunjanganfasilitas komputer / laptop , telepon seluler / handphone dancuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;Bahwa berdasarkan RUPS

Teram ofAppointment yang saksi buat di jakarta ;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.12Bahwa dalam Terms of appointment tersebut terdapat poinremuneration yang semua hakhak Terdakwatertuangdidalamnya ;Bahwa setelan Terdakwa setuju kemudian Terdakwatandatangani dan kemudian dikirim lewat email;Bahwa Terdakwa memperoleh sarana dari perusahaan sepertilaptop merk sony vaio ;Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 , Terdakwaberdasarkan RUPS sudah tidak lagi menjadi Direktur UtamaPT.Batang

.14.318.000, (empat belas juta tiga ratus delapan belas riburupiah) ;Bahwa saksi Phllip S.Widjaja , MSc pada tanggal 12 Nopember2014 di jakarta bertemu dengan Terdakwa dan dalampertemuan tersebut saksi Phillip sebagai komisaris PT BatangAlum Industri mengatakan bahwa Terdakwa mendapatterminasi atau diakhiri sebagai CEO PT Batang Alum Industrisampai dengan tanggal 26 Desember 2014 namun Terdakwamasih mendapat gaji akan tetapi sejak tanggal 27 Nopember2014 , berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Ikon Garmindo atas seluruh gajikaryawan tersebut adalah sejumlah Rp. 6.739.161.723 (enam miliar tujuhratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratusdua puluh tiga rupiah); Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkkonGarmindo;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;3.

IKON GARMINDO belum mendapatkan tunggakan gaji tersebut. danjumSah karyawan PT. kon Garmindo itu adalah 422 orang.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkonGarmindoTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;4.

IkonGarmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT IkonGarmindoHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Cjr.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan. Suryo Wibowo Bin (Alm) Suyoto dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2014 pada saat Saksidengan dirinya bekera di PT.

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 102 ayat (1) huruf aUndangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskanbahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50 % jumlahkekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib mendapatkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Ikon Garmindo yaituLee Chong An yang menerbitkan surat kuasa untuk menjualkan seluruh asetperusahaan kepada Terdakwa tidak melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), sehingga dalam hal ini aset yang telah dijualkanoleh Terdakwa, kemudian hasil penjualan aset PT. Ikon Garmindo tersebutTerdakwa telah berikan kepada sebagian karyawan PT. Ikon Garmindo,demikian juga sebagian hasil penjualan aset PT.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan ini,berakhirnya hubungan' kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT disebabkan oleh adanya klaim sepihak dari TERGUGATbahwa PENGGUGAT telah telah diakhiri hubungan kerjanya secaralisan ( saat mediasi tripartite memberi alasan karena putusan RUPS PTISA).4.

Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang timbul akibatklaim TERGUGAT bahwa PHK berdasarkan keputusan RUPS PT ISA TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.5. Memerintahkan TERGUGAT untuk mempekerjakan kembaliPENGGUGAT ditempat dan posisi semula tanpa mengurangi hakhaknya.6.

Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT Indosurya Semesta Abadi sebagaimana dimaksuddalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarHalaman 11 dari 39 Putusan Nomor 365 PdtSusPHI/ 2018 PN JRtPst Biasa PT Indosurya Semesta Abadi Nomor 25 Tertanggal 26 Januari2018 dibuat dihadapan Haijjah Devi Kantini Rolaswati, S.H., Mkn.

Notarisdi Jakarta tersebut, terbukti Penggugathadir sehingga secara hukumPengquaat sejak awal sudah sangat mengetahui dan menerima secarasadar pengangkatan dirinya sebagai Direksi yaitu sebagai Direktur padaPT Indosurya Semesta Abadi/Tergugat.Bahwa kehadiran Penggugat dalam pelaksanaan RUPS LB PT IndosuryaSemesta Abadi jelas diungkapkan dalam halaman 3 sampai 4 AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTIndosurya Semesta Abadi Nomor 25 Tertanggal 26 Januari 2018 dibuatdihadapan

Bahwa oleh karena Penggugat bukan pekerja/buruh/karyawan akantetapi sebagai Direksi yakni sebagai Direktur pada PT IndosuryaSemesta Abadi/Tergugat, maka pengangkatan dan pemberhentianPenggugat sebagai Direksi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, haruslah dilakukan melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), yang didalam perkara aquo telahdilakukan oleh Tergugat berdasarkan :4.

No :107/B/2016/PT.TUN.JKTPasal 27 UndangUndang Perseroan, yaitu jika bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar, undangundang, ketertiban umum dan/ ataukesusilaan, serta ada keberatan dari kreditor atas Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) mengenai pengurangan modal;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Tergugat/Terbanding tentang persetujuan perubahan anggaran dasar tidak menimbulkanperubahan hubungan hukum yang sudah ada, karena perubahan keadaan atauhubungan hukum sudah ada

sebelum keputusan perubahan , BerSstujuanditerbitkan, yaitu berupa hasil kKeputusan Rapat Umum Pemegadg Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BLUE BIRD TAXI tanggal 11 Mei2015). Ketetapan tertulis a quo tidak mengubah hakhak dan kewajiban yangtelah ada, tetapi hanya menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atauhanya dimaksudkan untuk mengakui suatu hakhak maupun kewajiban yangSINCE ACL nnHal 11 dari 14 hal. Put.

Tergugat/Terbanding) ; Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukumtersebut diatas, maka jika Penggugat/Pembanding mempersoalkan keabsahanKeputusan Objek Sengketa yang isi (Substansi)nya sebagaimana kasus a quo,maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya dan jika yang dipersoalkan tentang cacat Juridisaktaakta Notaris dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang gaham LuarBiasa (RUPS LB) PT.