UNSUR YANG KARENA KELALAIANNYAMENGAKIBATKAN KECELAKAANLALULINTAS. monn Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidanadisyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yangoleh undangundang disertai dengan ancaman (sangsi) yang berupa pidana.Tetapi merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yangtidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hatihati,kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata : kesalahan pelaku. mrmonnenanne Menimbang

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnyamerupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagaiprajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit.3.Bahwa sebelumnya perbuatan seperti ini pernah dlakukan danTerdakwa dijatuhi hukuman disiplin namun tidak membuat jera danagar perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.Menimbang, bahwa

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dankembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafahPancasila dan Sapta Marga

Bahwa atas kejadian tersebut diatas Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi dan jika mengulangi lagiTerdakwa siap menerima sangsi sesuai dengan hukumyang berlaku.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter dalam persidangan ini berupa:Surat surat: 11 (sebelas) lembar daftar absensi atas namaTerdakwa.Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan padaTerdakwa dan para Saksi serta telah diterangkansebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyataberhubungan dan

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifiktelah diatur didalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 UndangUndang R.I.

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifik telah diaturdidalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 Undang Undang R.I.

MHurufg, yang mendalilkan bahwa Pemindahan dalam RangkaPenurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah merupakanTingkat Jenis Hukuman Disiplin Berat, bahwa Penggugatdiuntungkan dengan adanya Surat Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur Nomor: 133 Tahup, 4940 tertanggal31 Mei 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipilTenaga Guru di Lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur $atas nama Penggugat, yangdimutasikan menjadi Guru SMA Negeri 7 KabupatenTanjung Jabung Timur karena semula Penggugat akandijatuhi Sangsi

sebagaimana yang Penggugat dalilkantetapi karena ada kebijakan lain maka Tergugat cukupdengan memutasi Penggugat, bahwa Penggugat Dimutasibukan Turun Pangkat karena Pangkat atau GolonganPenggugat tetap pada Golongan IV/A, namun untuk31Kepala Sekolah hanya merupakan Tugas Tambahan;Semula Sangsi yang akan dijatuhi kepada Penggugatkarena Penggugat Tidak Disiplin sejak Diangkatmenjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tanjung JabungTimur Yaitu) tidak pernah memenuhi' Undangan Rapatyakni: Pada tanggal 22 Februari

Oleh karena itu bagaimana dilakukan pemeriksaan setempat (PS) mengingatdiatas bidang tanah objek perkara telah berdiri bangunan rumah termasukmilik Pemohon Kasasi sebab pondasi yang disebut Termohon Kasasitersebut sudah tidak ada pada tempatnya;Dengan demikian tidak ada alas an maupun dasar hukum bahwa TermohonKasasi dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan kartu kaveling yang tertulisatas nama Bambang Sutikno Rustani bukan atas nama Termohon Kasasiyang menurut ketentuan tidak dapat dialinkan dengan sangsi

Santos Jaya Abadi telah mengajukan Surat Dispensasikepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nomor surat0257/B/PUK SPAI FSPMI/ PT.SJA Il/ XIl/ 2016 serta surat nomor0257REV/B/PUK SPAI FSPMI/ PT.SJA II/ XII/ 2016 dan terkait SuratPeringatan Satu (1) yang diberikan Penggugat, Tergugat tidak pernahmenanda tangani Berita Acara perihal kronologis dan rekomendasipemberian sangsi Surat Peringatan Satu (1).Bahwa terkait ketidak hadiran Tergugat tanggal 18 Maret 2017, keteranganyang disampaikan

Bahwa uraian yang disampaikan Penggugat pada Poin 1, 2, 3, 4, 5mengenai dasar pemberian sangsi yang telah di atur dalam PeraturanPerusahaan adalah sesuatu yang tidak tepat karena Peraturan Perusahaanyang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya dan tidak pernahdi perbaharui serta di perpanjang. Dan selama menjalin hubungan keijadengan Penggugat, Tergugat tidak pernah diberikan salinan naskahPeraturan Perusahaan.7.

Ketika saatnya usulan tersebut dikembalikan karenaPenggugat menerima sangsi dari Tergugat. Tergugat menjelaskan bahwa tidakada akibat yang ditimbulkan dari sanksi yang diberikannya ketika akanmenyerahkan putusan penjatuhan sanksi. Kenyataan hukuman tersebutberakibat pada pengembalian usulan yang telah disetujui tepat pada saat akandiproses. Perbuatan semenamena Tergugat tersebut melanggar Pasal 4 Ayat 9Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010.

No. 186/Pdt.G/2016/PA.Spn Bahwa saksi tahu hal tersebut karena perempuan yang bernama(nama wanita lain) bertetangga dengan saksi; Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan LantiyaMonita, karena Tergugat dengan Lantiya Monita ditangkap olehmasyarakat dan dibawa ke gedung adat; Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat ditangkap olehmasyarakat, saksi melihat Tergugat ketika sudah di Gedung adatdisidang hingga dikenai sangsi adat; Bahwa saksi juga tahu dan melihat sendiri Tergugat sering

yangtidak dicatatkan) secara hukum harus dilindungi hakhaknya;Menimbang, bahwa anak yang lahir karena perzinaan atau nikahsirri (nikah sirri dibaca sebagai perkawinan yang tidak legal sehinggasecara hukum tidak memiliki kKekuatan), adalah merupakan akibat dariperbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, makadirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orangtuanya tersebut, seperti beban sosial menanggung malu, minder,tersisinkan dari lingkungan serta berbagai sangsi

Tergugat I dan Tergugat II Khususnya terkait penerbitan aktapernikahan atau kutipan akta perkawinan;Bahwa ketentuan hukum yang wajib dijalankan oleh Tergugat II dalam menerbitkanakta pernikahan nonmuslim, harus berdasarkan ketentuan yang telah Tergugat Iuraikan pada dalil eksepsi point B angka diatas;Maka jika Tergugat II menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat IItidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka hal itu10merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangsi

./201720.21.22.23.24.25.26.27.keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Bahwa dari pengertian a quo, jelas Perkawinan bertujuan untuk membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Namun dengan perilaku Tergugat yang sebagaimana diuraikan di atas,Penggugat sangsi akan tercapainya tujuan perkawinan a quo denganTergugat;Apalagi perilaku Tergugat terhadap Penggugat a quo, telah jauhmenyimpang dari budayabudaya

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum

Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankansebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian

secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukanHalaman 51 dari 109 hal.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan

Indramayu juga terjadi adanyakebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana yang dilakukan olehpara karyawarn / sales Penggugat, menderita kerugian mencapai hampirsejumlah Rp. 1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus ribu rupiah ) juga menderitakerugian akibat adanya kerusakan barang dan adanya penyusutan barangserta adanya penjualan barang dibawah harga sehingga merugi sebesarRp. 1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;e PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi

dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun sebesarRp 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) dan denda finalti pada satu Bankswasta sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah );e PARA PENGGUGAT pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun padasuatu Bank swasta sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah);8.

Bahwa pada Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen / KonsumenBaru, pada poin VIII huruf a, keterlambatan pembayaran dan sangsi sangsinya dengan sadar Penggugat menandatangani dan telahmembaca dengan cermat (terbukti dengan Tergugat menandatangani pernyataan tersebut);Il Keberatan Atas Penggugat yang Tidak Mempunyai Hak di DalamMengajukan Gugatan Kepada TergugatPenggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepadaTergugat dikarenakan Penggugat sendiri berada dalam kondisi ciderajanji (wanprestasi)

Bahwa pada Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen / KonsumenBaru, pada poin VIII huruf a, keterlambatan pembayaran dan sangsi sangsinya dengan sadar Penggugat menandatangani dan telahmembaca dengan cermat (terbukti dengan Tergugat menandatangani pernyataan tersebut);Il.

(Bukti P08).............Dengan Demikian Pasal 9, 10, (14.4 mengenai sangsi) telahCACAD HUKUM, INVALID & HARUS BATAL DEMI HUKUNM ......SERTA HARUS DITOLAK.8.2 Pasal2 9,10dan 14.4 Peraturan Rumah Dinas nomor 87 / CDU/KSKpts / 1988 (Bukti P04) harus BATAL DEMI HUKUM karena:a) Pasal (9), (10), (14.4) telah MERUSAK TERHADAPKESEIMBANGAN ATAS HAK & KEADILAN ATAS HAKPENSIUNAN YANG BELUM MEMILIKI RUMAH SENDIRI,bertentangan dengan lsi Surat Direksi PT.

HAKMENEMPATI RUMAH DINAS adalah TIDAK BENAR.Para Pensiunan Penghuni Rumah Dinas BELUM MEMIKIRKAN UNTUKMENYERAHKAN RUMAH DINAS , kecuali menuntut PENYELESAIAN ADIL &PERSAMAAN HAK ATAS RUMAH DINAS yang sudah dirawat puluhan tahunoleh Para Pensiunan Penghuni Rumah.14.6 BELUM DISERAHKANNYA RUMAH DINAS KEPADA PTKS , karenaberdasarkan BuktiBukti Hukum PENGHUNI PENSIUNAN PENGGUGATDAN PENSIUNAN LAINNYA MEMILIKI ALAS HAK YANG KUAT UNTUKMELAWAN PASAL (10) BATAS WAKTU MENEMPATI RUMAH DINAS &PASAL (14.4) MENGENAI SANGSI

PerintahBahwa Para Termohon Kasasi/Penggugat bisa masuk kerja ataupuntidak masuk kerja, tidak ada absensi/sangsi ataupun teguran akantetapi Majelis Hakim hanya berpegang kepada surat order bukti P8,hal tersebut tidak relevan karena apabila sopir datang dan mintapekerjaan maka sesuai dengan order yang diminta barang tersebutharus dikirim kesuatu tempat akan tetapi bagaimana apabila tidakada tempat tujuan barang tersebut dikirim kKemana ?

dan keteranganTerdakwa terbukti dengan jelas dan terang Terdakwa telah melakukanMenimbangMenimbangpemukulan terhadap Saksi2 yang diperkuat berdasarkan hasil Visum EtRepertum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor :353/234/7/VIL02/4.13/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang hasilpemeriksaan luka A.n Febriansyah ditambah dengan 2 (dua) lembarphoto korban atas nama Febriansyah.Perihal Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua korbanbukanlah alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa dengan maksudmenghilangkan sangsi

Bahwa kemudian di Makodim 0713/Brebes diadakanJam Komandan Khusus yang diambil langsung olehDandim 0713/Brebes dan pada saat Jam Komandan,Dandim 0713/Brebes menyampaikan tentang ketidakhadiran Terdakwa dalam melaksanakan Pengamanan VVIPKunker 3 (tiga) Menteri di wilayah yang telah ditentukankemudian Dandim menyampaikan kepada Terdakwabahwa Terdakwa akan diberikan sangsi internal dan sangsitersebut akan disampaikan oleh Saksi4.f.

Bahwa kemudian setelah Jam Komandan selesaiTerdakwa menghadap Saksi4 di Ruang Bamin Unit Inteldan pada saat itu Saksi4 menyampaikan sangsi yangdiberikan Satuan kepada Terdakwa yaitu. mengikutikegiatan Apel pagi di Makodim 0713/Brebes selama 1(satu) minggu dan Terdakwa diperintahkan secara lisanuntuk mengikuti kegiatan Latihan PenanggulanganBencana Alam (Latgulbencal) yang akan dilaksanakanpada tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 5November 2020 di Desa Dawuan Kecamatan SirampogKabupaten