DianFortuna Erisindo TIDAK PERLU MEMINTA PERSETUJUAN RUPS. Halini Sesuai dengan ketentuan pasal 02 ayat (3) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Seandainya perbuatan direktur utama PT.

Dian Fortuna Erisindo,dimana dalam gugat perlawanannya mempersoalkan Jual Beli obyeksengketa tidak sah karena belum ada ijin RUPS. Artinya merekamenganggap tindakan Direktur Utama telah melampaui kewenanganlUltraVires.

Dian Fortuna Erinsindo) melalui RUPS luarbiasa pada tanggal 31 Maret 1997.

H Iskandar sebagaiDirektur Utama PT DIAN FORTUNA ERISINDO dilakukan rapat umumpemegang saham luar biasa (RUPS) dengan acara penjualan lembar saham,pengunduran diri SOEPRIHARSIH selaku PELAWAN, masuknya persero baru,pengalihan saham dan perubahan susunan pemegang saham dan perubahansusunan perseroan;Bahwa rapat pemegang saham luar biasa (RUPS) diatas sama sekali tidakmengatur perbuatan hukum penyetoran tanah obyek sengketa yang perolehanhaknya atas nama alm. H.Iskandar menjadi atas nama PT.

DIAN FORTUNAERISINDO;Bahwa disamping itu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS)dengan menghubungkan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikansaham atas nama aim. H.

ANDALAN BUMI SEMESTA, selainitu tidak ada RUPS/RUPSLB PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahankesalahanHal 8 dari22 hal Put Nomor 172/PDT/2016/PT.DKIsebagaimana yang didalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakanTergugat dalam kapasitasnya sebagai Direkrtur pada PT.

ANDALAN DUNIA SEMESTA) tersebutmengalami kemajuan bahkan mendapatkan nilai keuntungan denganbertambahnya modal dan aset hingga pada tahun 2009 Tergugatmenyerahkan kembali perusahaan tersebut melalui RUPS pada tanggal 2Desember 2009 sebagaimana termaktuob dalam Akta Nomor 5 Berita AcaraPerseroan Terbatas PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA, tertanggal 2 Desember2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris ESTHER DANIAR ISKANDAR,SH. Penyerahan mana disaksikan oleh Bapak SURYA (selaku owner/pemilikPT.

Halini membuktikan bahwasanya Penggugat berupaya cuci tangan denganmenuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,karenanya Tergugat mensomir Penggugat atas dalilnya point 3 dan point4 tersebut di atas. 20520 222 02 son one nanoBahwa fakta hukum tidak ada RUPS yang menyatakan bahwa Tergugattelah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yangdidalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakan Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Direktur Utama pada Penggugat, dan terlebih lagiTergugat

Bahwa dalil Penggugat point 6 tersebut di atas adalah dalil yangmengadaada karena tidak berdasar hukum karena tidak ada hasil auditdari akuntan publik independen yang menyatakan perusahaan(Penggugat) menderita kerugian sebesar Rp 184.568.963.904, (seratusdelapan puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilanratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah) dan tidak adapula pernyataan keputusan rapat dalam RUPS perusahaan yangmenyatakan kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan

Dengan kata lain, untuk menentukan adanya suatu kerugian harusdisahkan terlebih dahulu melalui RUPS dan audit akuntan publik.Bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatanmelawan hukum atau sebaliknya tidak ada kerugian akibat langsung yangtimbul dari perbuatan melawan, maka sudah selayaknya Gugatan a quoditolak karena tidak berdasarkan hukum.

memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 9 Juli 2019 dan dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari telan salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Kasasi bukan direktur yang diangkat berdasarkan RUPS

,karena tidak ada alat bukti yang menguatkan adanya RUPS oleh pemegangsaham yang memutuskan Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama TermohonKasasi, maka Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili;Bahwa sesuai alat bukti P5 dinubungkan dengan P4 sejak 1 April 2014Pemohon Kasasi menjabat Manager Kebun PT Tor Ganda, kemudian sejak1 Juni 2016 ditugaskan pada jabatan baru selaku Direktur Utama TermohonKasasi berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Tor Ganda,sehingga tidak ada PHK terlebih dahulu

dengan PT Tor Ganda danpenugasan atau pengangkatan selaku Direktur Utama Termohon Kasasibukan berdasarkan RUPS.

AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.BELTDC TOURISMDEVELOPMENT CORPORATION Nomor.2 tertanggal 17 April2017 yang diterbitkan oleh Natoris Bachtiar Hasan, SH, tidakmemiliki hutang dan atau kewajiban kepada Pihak manapun;Bahwa PT..BELTDC selama lebih dari 3(tiga) tahun telah tidak aktifdalam menjalan perseroan tersebut ;Bahwa menurut Pasal 142 ayat(1) UndangUndang Nomor.40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnyaperseroan salah satunya adalah karena berdasarkan keputusanRapat Umum Pemegang Saham( RUPS

BELTDC tidak adapihakpihak = yang menyatakan keberatan aatas pembubaranPT.BELTDC tersebut;Bahwa hasil pembubaran PT.BELTDC dilakukan berdasarkankeputus berdasarkan RUPS dilaksanakan atas kesepakatan parapemegang saham yaitu 65 % hak Pemohon Il dan 35 % hakPemohon , maka Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan adalah sah karena diambil berdasarkan musyawarahuntuk mufakat karena jumlah suara yang hadir dalam memberikanpendapat pembubaran PT.BELTDC adalah 100% hak suara;Bahwa Pemohon dan Pemohon

BelitungTourism Development Corporation (BELTDC) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Herawan,RD.Moch Zainal Arifin, Mirang Uganda dan Imam Fadli, bahwa padatanggal 17 April 2017 pemegang saham melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat(1)Undangundang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnya perseroan salah satunya adalah adanya keputusanRapat Umum Pemegang Saham(RUPS), sesuai dengan bukti surat P5;Menimbang

, bahwa salah satu berakhirnya atau dibubarkannyasuatu perseroan karena adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat(1) Undang undang Nomor 40tahun 2007, yang mempunyai Anggaran Dasar serta lahan lebih kurang92,3 ha diatas HPL Nomor 1 telah dilakukan pemberesan aset yangbertempat di Desa Keciput Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, PT.Belitung Tourism Development Corporation (BELTDC) yang berkedudukanPenetapan No. 87/Pdt.P/2017/PN.TdnHalaman 17 dari 19 halamandi Komplek

tersebut sesungguhnya telahmengakui secara tersirat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan,hubungan hukum dan legal standing bertindak sebagai pelaksana wasiat(executeur testamantair) untuk melaksanakan urusan Pemberi HibahWasiat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya judex facti tidak lagimempertimbangkan kapasitas Pembanding dalam hubungannya dalampenyelesaian segala sesuatu/urusan yang berkaitan dengan masalah obyektanah, masalah kepemilikan saham Wang Cheng Hsiung, Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Formosindo Wangi Abadi, perubahandirektur dan hasil keputusan RUPS yang mana telah merugikankepentingan alm. Wang Cheng Hsiung sebagai salah satu pemilik sahamatau pemilik modal yang saat ini9 menjadi obyek tanah, bangunan danperusahaan yang dalam hal ini telah memberikan hibah wasiat kepadaPembanding (Yu Chun Jung) ;Tentang Judex Facti keliru menilai dan mempertimbangkan kapasitasPenggugat ( YU CHUN JUNG) dan Terbanding Il (NY. TELLY LIONG)dalam perkara A quo pada rapat dan hasil RUPS PT.

FORMOSINDOWANGI ABADI;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 44 alinea ke4yang menyatakan Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 AnggaranDasar tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P.1 Majelis Hakim menilaibahwa peralihan hak tersebut hanya dapat dilakukan melalui Rapat UmumPemegang Saham;Bahwa kalaupun berdasarkan RUPS tidak ada aset yang dapat dialinkankepada Pembanding, namun yang menjadi keberatan Pembanding adalahbahwa kapasitas Pembanding yang sama sekali tidak pernah diberitahu

kanatau dinformasikan atau dilibatkan bahwa akan dilaksanakan RUPS PT.FORMOSINDO ABADI, oleh karena Pembanding adalah sebagai penerimahibah wasiat dari Alm.

Telly Liongl) dalam perkara a quo pada rapat hasil RUPS PT.Formosindo Wangi Abadi, juga tidak dapat dibenarkan, karena Mejelis HakimTingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai bahwa dari Bukti T.1.II5dan Bukti T.I.Il6 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Formosindo Wangi Abadi dengan agenda perubahan direksiPerseroan kerena Direksi lama Wang Cheng Hsiung meninggal dunia, danKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)menyepalakati mengankat Ny.

Babakan Karang Mulya RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

Dedua Sinar Propertindo;

JMU sejak 1112011 ;Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono adaberita acara serahterima, dilampiri dengan memorandum, isinyalaporan keuangan, laporan kinerja 2010, naskah RUPS 2010 danperkembangan PT. Jatim Marga UtamaPT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMUtahun 2002 sampai 2011/serahterima ;Hal 31 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.PT.

Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuaidengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000,Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;Kebijakan akuntansi PT.

Trans Marga Pasuruantidak pernah dibahas dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa tugas Komisaris adalah Pengawasan ;Bahwa tahun 2005 baru ada RUPS ;Bahwa Komisaris Utama PT. JMU pak Agung dari Jakarta ;Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah dilapori pengeluaran uang PT.JMU kepada PT. NAM ;Bahwa isi MOUNota Kesepahaman pasal 10 : Biayabiaya yangditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak kedua/PT.

Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000. ;3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;5. Kebijakan akuntansi PT.

JMU sejak tahun 2005 s/d 23Agustus 2008 ;Bahwa saksi diangkat dengan Surat Gubernur dan RUPS ;Bahwa saksi menggantikan Supirman ; Direktur Utama TerdakwaBambang Koesbandono dan Direktur Keuangan Slamet Santoso ;Bahwa PT. JMU belum pernah melakukan RUPS ;Bahwa RUPS Luar Biasa untuk pengangkatan pengurus tanggal 12102005 dan 2382008 ;Bahwa PT. JMU ~ bergerak di bidang pembangunan jalan tolSurabaya Mojokerto ;Bahwa penyertaan modal PT.

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5), UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Dalam halDireksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS";3.

Indocentral Megah Garment untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" atas dasar pertimbangan hukum pada halaman 6 putusannyayaitu "Tuan Suprapto Tjioe (Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa iayang ditunjuk oleh anggota sebagai Anggota Direksi yang berhak mewakiliPersero untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan dan adapunTerbanding semula Penggugat berdalin bahwa RUPS tidak bisa dilakukankarena Anggota Direksi yang lain sudah tidak aktif adalah dalih yang tidakdapat diterima karena dalam hal

demikian maka tentunya bisa sajadilakukan RUPS dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akantetapi upayaupaya ini tidak pernah dilakukan oleh Tuan Suprapto Tjioesebagai salah seorang anggota Direksi PT.

IndoceniralMegah Garment berhak dan berwenang untuk mewakili PT.Indocentral Megah Garment mengajukan gugatan dalam perkara aquo tanpaharus ditunjuk oleh Anggota Direksi lainnya maupunmelalui RUPS untuk dapat mewakili perseroan, apalagi dalamanggaran dasar PT. Indocentral Megah Garment tidak menentukanadanya salah satu anggota direksinya mewakili perseroan tersebut.Sehingga setiap anggota direksi PT.

Dengan demikian Putusan Judex Facti yang "menyatakan TuanSuprapto Tjioe tidak mempunyai kwalitas sebagai mewakili PT.Indocentral Megah Garmen untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" dengan alasan harus ada penunjukkan dari anggotadireksi lainnya maupun melalui RUPS sebagai putusan yang salah/keliru dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuanPasal 98 ayat 1 jo. Pasal 98 ayat 2, UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;2.

Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:e Pasal 86 ayat (1)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari %(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;e Pasal 88 ayat (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak

suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;dan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar perseroan terbatas PT Alam IntiEnergi (Tergugat I), yang menyatakan ayat 1 RUPS dapat dilangsungkan apabilakuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam UndangUndang tentangPerseroan

Terbatas; ayat 4 RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkanmusyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dan jumlah suara yangdikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang,Dengan demikian telah jelas bahwa RUPSLB tanggal 20 Desember 2012 tersebuttelah diselenggarakan dengan tidak memenuhi kuorum yaitu harusnya dihadiri 2Hal 17 dari 142 hal.

Pasal 119 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan Pasal 105 ayat 1 anggotadireksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya; ayat 2 Keputusan untuk memberhentikan anggotadireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, dan Pasal 119 yangmenyatakan Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud pasal 105 mutatis mutandis

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.1.3,1.4.DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU baik dalam Anggaran DasarTERGUGAT I maupun UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas maka seadainya ada pemegang saham yang tidak setujudengan tindakantindakan TERGUGAT I sebagaimana yang biasanyadimasukan ke dalam agenda RUPS maka berlaku ketentuan mekanismevoting dengan menghitung prosentase antara suarasuara yang pro dan kontrapada RUPS tersebut;Bahwa termasuk dalam tindakan sebagaimana tersebut pada angka

Krakatau Steel lebih tulen PERSERO setelah terbitnyaUndangUndang PERSERO terbaru nomor : 40 Th.2007 & UndangUndangPenanaman Modal Nomor 25 Th.2007.Oleh karenanya Direksi PT.KS dalam pengambilan keputusan tertinggiadalah RUPS....adalan BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA....

No. 1103 K/Pdt/2009c) Para Pelaku Pemutus Air & Listrik tidak dilengkapi SuratPerintah dari Direksi PTKDL & PIKTI..... serta tidakberdasarkan Keputusan RUPS baik RUPS PTKS, RUPSPTKTDL maupun RUPS PTKTI.d) Para Pensiunan Korban Pemutusan Aliran Air & Listrik yangberpegang pada Peraturan Rumah Dinas PTKSnomor 87/CDU/KSKpts/1988 secara timbal balik TIDAK MEMILIIHUBUNGAN HUKUM DENGAN PTKTI & PTKDL (bukti P04)...kecuali Hubungan Hukum antara KONSUMEN &PRODUSEN beserta Hak & Kewajibannya sebagai Konsumen

KrakatauSteel...yang masing2 memiliki RUPS berdiri sendiri.Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/20097.6 Para Penggugat memiliki Bukti2 Pembayaran Rekening TagihanAir (PT.KTI) & Listrik (PT.

Keputusan RUPS, tanggal 31 Mei 1996, yang isinya PT.

Krakatau Steeltidak menjual lagi tanah dan rumah pada penghuninya termasuk parapensiunan penghuni rumah dinas, dan putusan RUPS tahun buku 1998,supaya Para Pensiunan meninggalkan rumah yang ditempatinya,melawan Kebijakan, Keputusan, Peraturan Mentri Keuangan /Pemerintah yang mengizinkan Pengalihan Rumah Dinas kepadaKaryawan dan Pensiunan.Para Penggugat / Pensiunan tidak meninggalkan rumah Dinas, berpegangdengan Rasa keadilan, dimana banyak rekanan para pensiunan dan karyawanlain telah memperoleh

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;(ii) Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;(ili) Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan/menjual

Segala dan setiap tindakan yang diambil oleh Tergugat I, II, Ill, IV dan Vsebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum padaTergugat IX, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraanRUPS tahunan dan/atau RUPS luar biasa atau pengangkatan penguruspada Tergugat IX;. Menyatakan status hukum dan keberadaan PT.Fitnessindo Jayalestari(Tergugat IX) kKembali seperti semula berdasarkan: Akte Pendirian/anggaran dasar PT.

Segala dan setiap tindakan yang diambil oleh Tergugat I, II, Ill, IV dan Vsebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum padaTergugat IX, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraanRUPS tahunan dan/atau RUPS luar biasa atau pengangkatan penguruspada Tergugat IX;5. Menyatakan status hukum dan keberadaan PT.Fitnessindo Jayalestari(Tergugat IX) kembali seperti semula berdasarkan: Akte Pendirian/anggaran dasar PT.

Tahun 1995 mereka tidak dapathadir dalam rapat Pendiri atau RUPS, sehingga karena itu pula notulen rapatpendiri PT. Fitnessindo Jayalestari tanggal 20 Maret 2002 dan Tambahankeputusan rapat pendiri PT.

KARYA CAHAYA SUKSES sebanyak 1 (satu) lembar sahamtersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang manadidalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF PT.INDOKOMAS BUANA PERKASA pada tanggal 30 Januari 2009, yangmelekat pada akta jual beli sahamnya (BuktiT.1.&T.IL2) ;1.d.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

KARYA CAHAYASUKSES, yaitu LEONARD MAMAHIT selaku direktur, yangtelah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang mana didalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDEROF PT. CEGELEG pada tanggal 27 Maret 2009, yang melekatpada aktaakta jual beli sahamnya (vide Bukti T.1 & T.II2) ;13.3.5.

., dan 13.3.5. di atas, menjadi pertanyaan bagi PARATERGUGAT adalah, bagaimana PENGGUGAT menjelaskansemua tanda tangan yang dibuatnya, baik dalam perjanjianpengalihan hak atau jual beli atas sahamsahamnya tersebutmaupun dalam dokumen persetujuan RUPS, yang kesemuanyasetidaknya ada 6 (enam) buah dokumen yang telah nyatanyataditanda tangani oleh PENGGUGAT? ;13.3.7.

Indokomas, milikasing atau local ;Bahwa saksi pernah ikut RUPS pemegang saham;e Bahwa saksi tidak ingat pada Tahun 1999 di PT. Indokomas adapenilaian saham;. Saksi OYO SUNARYOe Bahwa saksi di PT. Indokomas sebagai Karyawan ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Ronald Rigen Tambunan;20. 1 (satu) eksemplar asli majalah Angkasa No.12 September 2000 Th.XIX terbitan Kompas Gramedia21. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicoret silang bertuliskan batal!!, Hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 ditandatangani diatas materai;Dikembalikan kepada Saksi Caleb Napitupulu .22. 1 (satu) bundel dokumen asli rekap pembayaran bukti bukti-bukti pengeluaran kas PT. Trinitas Air untuk penggunaan dana milik sdr. Caleb H.

RonaldRigen Tambunan sebesar Rp. 1.942.400.000,2 (dua) lembar Aircraft Bill of Sale tertanggal 19 Agustus 2009 atas nama Mr.Ronald Rigen Tambunan;1 (satu) eksemplar asli majalah Angkasa No.12 September 2000 Th.XIX terbitanKompas Gramedia4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicoretsilang bertuliskan batal!!

TRINITAS AIR banyakmenanggung hutang kepada pihak ketiga,atas dasar temuan tersebut sehingga saksiCALEB HABONARAN NAPITUPULU alsCALEB bersama saksi WIDISAKSONOdan saksi HOFMAN SIHALOHOmembatalkan Berita Acara RUPS yang telahditandatangani tersebut dengan caramencoret dengan tanda silang danmenuliskan katakata BATAL, kemudianBerita Acara RUPS yang dibatalkan tersebutdikirim kepada Terdakwa melalui Pos Kilat,dimana sebenarnya PT.

saaksi mencoret dan menulis BATAL karena saksi yang khawatirbahwa BA RUPS tersebut didaftarkan di Notaris dan disyahkan menjadi akta PT.Trinitas yang baru.e Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan alat latih penerbangan milik PT.

Trinitas Air hadir :terdakwa, CALEB HABONARAN NAPITUPULU als CALEB, HOFMAN(komisaris), WIDIAKSONO (investor) hadir dan sepakat untuk membuat danmenandatangani RUPS yang isinya menyepakati bahwa saham PT. Trinitas Airmilik terdakwa sebanyak 21% dan 14% saham sdr.

Selanjutnya berdasarkan hasil RUPS tersebut maka Terdakwa dan Ir.ANUNG NUGROHO pada tanggal 10 September 2008 bertempat di Kantor PT. KTEJalan Soekarno Hatta No.

KTE untuk menghadiri RUPS PT. KPC ;Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepada Direksi PT. KTENo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar Biasa PT. KPC termasuk rencanapenjualan saham 5% milik PT. KTE ;Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT. KTE, hasil RUPS mengangkatAnung Nugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasing selaku Dirut danDirektur PT. KTE, serta berdasarkan perhitungan ekonomi bisnis diputuskanbahwa paling menguntungkan adalah saham 5% milik PT.

Dari pengertian ini, saham5% telah masuk ke dalam ketentuan PerseroanTerbatas (PT) dan mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Terdakwa masuk dalamPT. Kutai Timur Energi setelah PT.

Kutai TimurEnergi diberi saham 5%, Terdakwa dalam melakukankegiatan menjual saham bukan atas inisiatif sendiri,namun atas amanat RUPS, karena saham 5% telahmasuk ke dalam ketentuan Perseroan Terbatas (PT)dan mekanisme RUPS, maka ketentuan kauanganNegara dan ketentuan Perbendaharaan Negara tidakbisa diberlakukan, sehingga hasil penjualan dikelolasendiri menurut amanat RUPS, sehingga MajelisHakim berpendapat tidak ada ketentuan hukum yangdilanggar oleh Terdakwa selaku Direktur PT.

HARUM RESOURCES tertanggal 15 Desember 2023;

HARUM RESOURCES;

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;f, Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Sena Perkasa Indonesia, beralamat di jalanSutomo No.3 Medan, pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta ;Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Penetapan Perkara Permohonan No.01/Pdt.P/2014/PN.Mdn, halaman 7 dari9 halamanf. Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan Pemegang Saham kepada RUPS PT.

untuk mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhak mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero) adalah RUPS ;Bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 merupakan mekanisme korporasi yang dilandaskankepada ketentuan yang mengatur bidang hukum perdata/hukum korporasi.

Surveyor Indonesia (Persero)kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam rangkapemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia(Persero). ;b Bahwa Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia(Persero) tidak berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Direksipada PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhakPAGEmemberhentikan dan mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero)adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

secara fisik maupunkeputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Persero yang tidaakseluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia Nomor : S412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal :usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia hanya mengesahkan, sehinggaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Obyek Sengketasudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukumperdata, karena RUPS hanya mempunyai sifat melegalkan tindakan dari M.

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta No.38) ;Bahwa "Berita Acara RUPS" (yang di Notariatkan dalam Akta No. 38)PT.

kekeliruan yang terjadi untuk mendapatkankeuntungan dari kekeliruan tersebut ;Bahwa sehubungan dengan terjadinya kesalahan baik pada "BeritaAcara RUPS" dan Akta No. 38, Penggugat telah menyampaikanHal. 5 dari 40 hal.

No 20 K/Pdt/2010permintaan tertulis kepada Tergugat IV (Notaris Hestyani Hassan, SH,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.Namun permintaan Penggugat kepada Tergugat IV, sama sekali tidakdiperhatikan ;Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 38, secara hukum belumpernah diterbitkan karena salah satu syarat mutlak yang harns dipenuhi yaitutanda tangan Penggugat di "Berita Acara RUPS" dan di "minuta Akta 38"belum dilaksanakan Maka dengan demikian pula, AktaAkta berikutnya (AktaNo. 39

P4/5) ;Ringkasan pasalpasal dalam Akta adalah :Bahwa telah terjadi RUPS PT Indokarya Gemasakti untuk pengalihansaham PT Indokarya Gemasakti (Penggugat) sebanyak 21.250 (duapuluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham ke PT SumberPotensi Selaras dan sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh)lembar saham milik Rusli Sugianto di alihkan ke Ir.

No 20 K/Pdt/2010 Bahwa paska RUPS tanggal 29 Maret 2006 (Akta No. 38 dan No.39), tidak ada perubahan pada susunan Komisaris, Direksi ataupemegang saham PT.

Bali Villas) diwajibkan harus melalui Rapat Umum PemegangSaham/RUPS (vide UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas),oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dikenal dengansebutan "RUPS" tersebut adalah merupakan organ tertinggi dalam suatuBadan Hukum, sehingga bilamana ada para pemegang saham ataupundirektur maupun komisaris yang melakukan tindakan hukum menyangkutkepentingan perseroan tanpa melalui RUPS, maka tindakan tersebut batal13demi hukum dan merupakan tanggung jawab pribadi

Bali Villas) haruslah melaluiRapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut sesuai denganUndang Undang No. 40 Tahun 2007 (vide Pasal 75 ayatBahwa bilamana ada salah seorang pemegang saham atau pengurusperseroan melakukan aktifitas ataupun melakukan jual beli assetperseroan tanpa terkecuali berupa tanah tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka perbuatannya tersebut BATAL DEMIHUKUM, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadaperseroan/Badan Hukum, oleh karenanya terhadap dalil gugatanPenggugat

Notanota pembayaran yang diterima oleh Turut Tergugat;Bahwa oleh karena tidak adanya dokumen RUPS dari Tergugat dalam halini PT. Bali Villas, sehingga akta jual beli antara Penggugat dengan Turut17Tergugat dan Wayan Dhana maupun Frans Elmar Bader tidak dapatdiproses secara hukum oleh Notaris/PPAT Lidya Angela Chandra, SH. Bahwa jelaslah terlinat didalam datadata yang disajikan oleh Penggugatkepada Notaris/PPAT Lidya Angela Chandra, SH., tidak ada kaitannyadengan Tergugat dalarn hal ini PT.

Bali Villas tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham/RUPS dalam hal melakukan jualbeliasset peseroan kepada Penggugat, sehingga apa yang dilakukan Wayan Dhana maupun Franz Elmar Bader dalam hal jual bellisebagaimana yang dituangkan dalam dailildalil gugatan Penggugatmerupakan tindakan pribadi bukan mewakili Tergugat dalam hal ini PT.Bali Villas, sehingga tidaklah manusiawi jikalau Penggugat menuntut gantirugi kepada Tergugat terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukanoleh Tergugat kepada

Bali Villas memberi kuasa kepadaTurut Tergugat ( Lesly Aschwin Van Braam ) untukmenjual tanah assetnya ; Bahwa saksi tidak tahu suatu Badan Hukum untuk menjual asetnya ataumelalui RUPS, dan saksipun punya PT bahwa pemegang saham terbesarboleh menjual asetnya iBahwa yang disepakati jual belinya adalah sebesar 200 juta31Bahwa cara pembayaran tanah yang dibeli adalah pertama dengan uangmuka sebesar 25 juta rupiah lalu dilunasi lagi dengan membayar sebesar175 juta rupiah, sedangkan yang menerima pembayaran

Adhi Padang Gusti mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dimana RUPS tersebut sebagai penetapansaham tertinggi dalam organ perseroan, yang wajib mengetahui tentangpenjaminan atas harta kekayaan perseroan seluruh atau sebagian kekayaanperseroan terhadap pihak lain ;Termohon sebagai pemberi fasilitas kredit, sebagai penerima jaminanberkewajiban meminta persetujuan seluruh pemegang saham diantaranya10adalah Pemohon Peninjauankembali sendiri, tanpa memperhatikan aturan danUndangUndang yang telah

Bank Utama), padahal Direksi wajib menyampaikan laporantahunan perseroan kepada RUPS, apabila telah terjadi perseroanmengeluarkan Surat Pengakuan Hutang ;Bahwa pada RUPS pertama tanggal 25 eptember 1990 Pemohon dengan jelasdalam rapat itu, menyatakan menjual seluruh sahamsahamnya kepada Sdr.