Pemohon:
1.Liliek Budhiyanto
2.Suyatno
Termohon:
1.BPN (Badan Pertanahan Nasional)
2.Dinas PUPR Kota Bekasi
3.KJPP Toto Suharto & Rekan

Dengan kondisitanah yang berbedabeda sebagaimana tersebut di atas denganmenetapkan harga yang sama apakah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)PungS Zulkarnain & Rekan merupakan Penilai yang pfofesional?

Bahwa Saksi Ahli (Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain& Rekan) yang diajukan oleh Para Termohon untuk menjadi Saksi Ahlitidak hadir di persidangan, namun demikian Saksi Ahli tersebut sudahpernah hadir dalam sidang perkara yang sama sebelumnya, di dalamketerangannya, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain &Rekan dalam memberikan harga tanah Para Pemohon memintaketerangan Bpk. Okta, Ibu Afa, lbu Ima Okta, Bok Nur, Bpk Kis, Bpk Diki,Bpk Pitoyo, Bok. Tasin dan Bpk Bisri.

Dari Ke9 orang tersebut KantorJasa Penilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain & Rekan tidak dapatmemberikan kejelasan mengenai identitasnya, profesinya maupun alamattempat tinggalnya dan Para Pemohonpun tidak ada yang mengenalorang tersebut;f.

Bahwa sesuai SPI 306 yang merupakan Petunjuk Teknis, Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain & Rekan dalam melaksanakantugasnya mencari informasi harga tanah guna untuk menentukan hargayang wajar seharusnya menanyakan kepada pihakpihak yang dapatdipertanggung jawabkan seperti: BPN, Pemda, Lurah/Kepala Desa, Notarismaupun Bank. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungS Zulkarnain & Rekan;.

(P.14.9);Adapun yang dilakukan yang dilakukan oleh Appraisal Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain & Rekan, Para Pemohonmengajukan milik Bok. Sapuwan Dukuh Duwet Desa SumberejoKecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan nomor bidang63.

Penggugat:
1.Bambang Irwansyah
2.Syahriadi
3.Wagiman
4.Sukiyem
5.Sarpin
6.Suprayetno
7.Ponirin
8.Kasiyem
9.Khaidir
10.Leni Juliani
11.Edi Surianto
12.Kamaruddin
13.Burhanuddin
14.Sani Saragih
15.Ponimin
16.Ngatiyem
17.Muhammad Yani
Tergugat:
1.Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
3.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto

Bahwa Tergugat merasa keberatan terhadap surat dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan Nomor 317/SET.PIM/KJPP/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang disampaikan Kuasa ParaPenggugat pada saat Mediasi sedang berlangsung dengan alasan:a.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan;9.

Bahwa terhadap Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TolKisaranTebing Tinggi telah ditetapkan 2 (dua) Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) yaitu :a.

Pembuat Komitmen PTJT Tebing Tinggi Kuala TanjungRantauPrapat dengan KJPP Pungs Zulkarnain dan rekan;b.

Fotokopi Surat Nomor : S143/PPPK/2017 tanggal 9 Pebruari 2017Perihal Perubahan Pemimpin Cabang KJPP Pungs Zulkarnain dan Rekandari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementrian Keuangan RepublikIndonesia yang ditujukan kepada KJPP Pungs Zulkarnain dan Rekan.Selanjutnya diberi tanda T23;4.

., selaku PejabatPembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi SumedangDawuan 1 dan SoreangPasirkoja, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatNomor 157/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018 ;KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ADITYA ISKANDARDAN REKAN, berkedudukan di Jalan Tanjung Raya Barat, Nomor164, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan Jalan Sentra Dago Utara Ill,Nomor 75, Kota Bandung, diwakili Rudi Hendrapurnama, S.E.

., selaku Pimpinan Kantor Cabang Bandung Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar Dan Rekan, bertempatHalaman 1 dari 12 hal. Put.

., selaku Penilai Kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar Dan Rekan, bertempattinggal di Komplek Matahari Regency A1, Nomor 12, KelurahanBale Endah, Kecamatan Bale Endah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Februari 2019;Para Pemohon Kasasi I,II dan III;lawanKEPALA BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ' BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG Cq.

Menerima besarnya nilai tanah yang ditaksir oleh KJPP Aditya Iskandar danrekan, untuk Penggugat (Sdr. Samsudiredja Sunadim), yaitu sebesarRp40.757.663.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh jutaenam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);3. Menolak Putusan Pengadilan Bale Bandung Kelas JIA, Nomor235/Pdt.G/2018/PNBlb, yang diputuskan dan dibacakan padatanggal21 Januari 2019, yang menetapkan besarnya ganti kerugian kepada pemohon(Sdr.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ( KJPP ) ADITYA ISKANDARDAN REKAN, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor235/Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 15 Januari 2019;Mengadili Sendiri:Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;Menetapkan besarnya ganti kerugian adalah sebesar Rp40.757.663.000,00(empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluhtiga ribu rupiah);Halaman 10 dari 12 hal. Put.

Fotocopy Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 223/KEP600.15/VI/2016 Tentang PemberianLisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungsZulkarnain & Rekan, sesuai dengan fotocopinya diberi tanda (T17);8. Fotocopy Surat Perjanjian No Kontrak 602.2/4124/DBM tanggal 25September 2014, sesuai dengan fotocopi diberi tanda (T18);9.

Fotocopy Surat Perjanjian kerja antara Pemerintah Kab BengkuluTengah dengan KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan Nomor 393/SPK/B.3/2016,sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda (T19);10.

SUKARYADI Bahwa kami Satgas A dalam tim pembebasan lahan dan ada surattugasnya; Bahwa tugas Satgas A yaitu inventarisasi, bidang perbidang ataupengukuran, sedangkan tugas Satgas B yaitu mencocokkan data danmengolah data yuridis; Bahwa setelah 14 hari pengumuman ada warga yang komplen lalu kamikroscek ke lapangan; Bahwa KJPP terima data dari BPN yang telah dievaluasi:; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa data tanam

terima data dari BPN yang telah dievaluasi; Bahwa datadata yuridis, objek yang diserahkan ke KJPP; Bahwa bangunan kami dapat data dari Dinas Pekerjaan Umum; Bahwa data tanam tumbuh dari Dinas Pertanian; Bahwa hasil komplen dari masyarakat di verifikasi oleh BPN; Bahwa hasil Satgas A ditambah hasil dari Satgas B digabung menjadi datake KJPP; Bahwa setelah 14 (empat belas) hari ada yang komplen tentang tanamtumbuh dan luas lahan; Bahwa Saat verifikasi ke lokasi ada warga yang tidak di lokasi, oleh

; Bahwa sebelum penerimaan tanggal 13 Februari 2018 KJPP adamemberikan penjelasan ganti rugi lahan; Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 ada beberapa yang menolak danlangsung pulang sedangkan yang menerima langsung tanda tangan; Bahwa saksi Ikut dalam pematokan tanah warga; Bahwa BPN ada memberikan patok tanah kepada warga;Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah KJPP turun;Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN MpwMenimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Para Termohon tidakakan mengajukan

;Bahwa Perusahaan Penilai yang telah ditunjuk untuk melakukanpenilaian terhadap ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untukpembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, ProvinsiKalimantan Barat adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PungsZulkarnain dan Rekan dengan berdasarkan :a. Keputusan Menteri Keuangan No. 798/KM.1/2008 tentang Izin UsahaKantor Jasa Penilai Publik Pungs Zulkarnain dan Rekan;b.

) Pungs Zulkarnain dan Rekantelah bekerja secara tidak professional;Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekanselain memiliki dasar hukum dalam melakukan penghitungan besarnyaganti kerugian dibidang pertanahan, juga memiliki pengalaman dalammelakukan perhitungan besarnya ganti kerugian dalam berbagai prosespengadaan tanah untuk kepentingan umum;Bahwa pengalaman tersebut, dapat TERMOHON KEBERATAN buktikan dengan halhal, sebagai berikut:a.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekantelah melakukan perhitungan besaran ganti kerugian dalam prosespengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan menuju lokasiSatuan Baru Denzipur terletak di Desa Karang Tengah KecamatanTaba Penanjung yang dibuktikan dengan Perjanjian denganPemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 393/SPK/B.3/2016tanggal 10 Desember 2016;b.

Menyatakan nilai harga ganti rugi Pemohon yang sudah dinilai oleh timKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan adalah sahdan mengikat;3.

diatas, Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan telah memenuhi persyaratan untukmelakukan perhitungan atas besarnya ganti kerugian pengadaan tanah untukpembangunan dan pengembangan terminal kijing guna kepentingan umumsehingga dianggap sebagai lembaga yang mempunyai kredibilitas danprofessional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penilai Publik;9.

Dalam lembar hasil Penilaian Penggantian Wajar bidangper bidang tanah oleh KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan, jelasjelastidak memasukkan atau tidak menilai tanaman sebagai objek gantikerugian, padahal faktanya di atas tanah tersebut terdapat tanaman.Lagi pula dalam lembar Nilai Pengganti Wajar jelasjelas ada fototanaman dan faktanya bahwa tanaman tersebut memang nyata adanya,namun tanaman tersebut tidak dinilai oleh TURUT TERMOHONatau KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan.

tahun 2017 oleh KJPP Immanuel, Johny & Rekan denganpenilaian ganti kerugian atas tanah sebesar Rp 130.000 s/d Rp250.000/m?

Bahwa proses penilaian yang disusun oleh TURUTTERMOHON atau KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan diduga tidaktepat, tidak melalui proses survey dan tentu tidak layak dan tidak adil.Hal tersebut terbukti dari adanya perbedaan ukuran luashasilpengukuran TERMOHON atau BPN dengan dengan ukuran luas yangtercantum dalam hasil Penilaian Penggantian Wajar bidang per bidangtanah yang disusun oleh TURUT TERMOHON atau KJPP PungsZulkarnain & Rekan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.6 Kantor Jasa PenilaiPublik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah Badan Usaha yang telahmendapat Ijin Usaha dari Menteri Sebagai Wadah bagi Penilai Publikdalam memberikan Jasanya.2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.7 Cabang KJPP adalahkantor yang di buka oleh KJPP yang telah mendapat ijin pembukaancabang KJPP dari Menteri.S.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.10 Domisili adalahtempat kedudukan Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP dalam suatuWilayah Propinsi.6.

MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH : " 222222 2 2222222 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNGSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR :104/KEP.32.04/IX/2018 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018 TENTANG :PENETAPAN KJPP ADITYA ISKANDAR & REKAN SEBAGAI PENILAIPERTANAHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAHPEMBANGUNANJALAN TOL CILEUNYISUMEDANGDAWUAN DI DESACILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG 5.3.

MEWAJIBKAN SEMULA TERGUGAT SEKARANG TERBANDING UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAANTANAH NOMOR : 104/KEP.32.04/IX/2018 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018Hal 4 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKTTENTANG : PENETAPAN KJPP ADITYA ISKANDAR & REKAN SEBAGAIPENILAl PERTANAHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYISUMEDANGDAWUAN DI DESACILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNGTERSEBUT., 4.

Hal inidiakui oleh Tergugat/Terbanding dalam Jawabannya.Seharusnya berdasarkanhasil lelang sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 (Bukti P1.A) ; Selain itu obyek sengketa tidaksah/batal karena yang ditunjuk dalam obyek sengketa adalah KJPP AdityaIskandar & Rekan, tetapi pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Kerja NomorHal 6 dari 11 hal Put No.121/B/2020/PT.TUN.JKTHK.02.03/440357/00695/1018, tanggal 1 Oktober 2018 adalah RudiHendrapurnama, S.E.

,M.M tidakberhak untuk mewakili KJPP Aditya Iskandar & Rekan. Namun dalam SuratPerintah Kerja Nomor ; HK.02.03/440357/00695/1018 tanggal 1 Oktober 2018ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Rudi Hendra Purnama,S.E.,M.M., (Bukti P6.C) .Dengan demikian obyek sengketa dan Surat PerintahKerja Nomor ; HK.02.03/440357/00695/1018 tanggal 1 Oktober 2018 adalahbatal/tidak Sal ; 2222222 nn nnn nn enn nn nnn.

Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan TanahNomor 104/Kep.32.04/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentangPenetapan KJPP Aditya Iskandar & Rekan Sebagai Penilai Pertanahan PadaPelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ; 4.

Jawa Barat adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan beralamat di Gedung Graha Induk KUDLT 5, Jl.

tersebut dalam SuratNomor: 1882/00/ANAU/MA/IX18 tertangal 14 September 2018; (BuktiT.II9)Bahwa selanjutnya TERMOHON menyerahkan HASIL INVENTARISASIDAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIFPENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CIMANGGISCIBITUNG kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin, Nirwan,Alfiantori & Rekan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor:182/BA.Cimaci500.12/IX/2018; (Bukti T.II10)Bahwa kemudian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin, Nirwan,Alfiantori & Rekan

Hasil Penilaian Ganti Kerugian atas bidangbidang tanah di DesaNagrak dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin, Nirwan,Alfiantori & Rekan tersebut diatas (Vide Bukti T Il.11a sampaidengan T Il.11i), dipergunakan sebagai dasar dalam MusyawarahBentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Kegiatan Pengadaan TanahJalan Tol Cimanggis Cibitung;b.

Bukti Tl4 : Fotocopy sesuai asli Keputusan Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Nomor 171/Kep32.01/IX/2018tentang Penetapan Jasa Penilai Pusat (KJPP)Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TolCimanggis Cibitung di Kabupaten Bogor tanggal 10September 2018;5. Bukti Tl5 : Fotocopy sesuai fotocopy Berita Acara KesepakatanNomor 54/BA.

T.IIl14.2 :Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol CimanggisCibitung Kepada KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & RekanNomor: 182/BA.Cimaci500.12/1X/2018;Hasil Penilaian Ganti Kerugian dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan atas bidangbidang tanah milik PEMOHON:Bidang 17 atas nama PEMOHON luas terkena 91 M?, nilaiganti rugi tanah saja sebesar Rp. 185.100.000;Bidang 22 atas nama PEMOHON luas terkena 91 M?

Balikpapan namun diubah dan ditambah menjadiPengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah senilaiRp. 22.000.000.000, (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah), sehingga bertentangandengan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama PenunjukanLangsung Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP

UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18,ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara melakukan perbuatan memperkaya dirisendiriatau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa selaku KepalaHalaman 4 dari 66 Putusan Nomor 15/PIDTPK/2021/PT SMRDinas DKPP Kota Balikpapan dan juga selaku Pengguna Anggaran SKPDDKPP Kota Balikpapan telah menandatangani perjanjian kerjasama danmenunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

KJPP tersebut telah direkomendasikan olehsaksi ASTANI selaku KPA dan saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST, selakuPPTK karena Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono AgustinusTamba sebelumnya juga telah melakukan penilaian terhadap pengadaanlahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dilaksanakan olehDKPP Kota Balikpapan juga;Bahwa objek penilaian terhadap tanah kosong dengan luas berdasarkandokumen kepemilikan yang ada + 223585,75 meter persegi yang terletak diJalan Proklamasi Kelurahan Manggar

yang sebelumnya KJPP tersebut telah direkomendasikan olehsaksi ASTANI selaku KPA dan saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST,selakuPPTKkarena Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi HaryantonoAgustinus Tamba sebelumnya juga telah melakukan penilaian terhadappengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yangdilaksanakan oleh DKPP Kota Balikpapan juga;Bahwa objek penilaian terhadap tanah kosong dengan luas berdasarkandokumen kepemilikan yang ada + 223585,75 meter persegi yang terletak diJalan Proklamasi Kelurahan

Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwaTerdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama PenunjukanLangsung Penilaian Tanah Pembuangan Akhir Sampah dengan KJPP DwiHaryantono Agustinus Tamba, Nomor : 816/418/SPK/X/2013, tanggal 11Oktober 2013 yang sebelumnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DwiHaryantono Agustinus Tamba tersebut telah direkomendasikan oleh saksiASTANI selaku KPA dan saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST selaku PPTKsehingga bertentangan dengan Pasal 63 ayat

Bahwa penilaian terhadap jaminankredit sebagaimana dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yangdapat kami jelaskan sebagai berikut :Atas jaminan kredit debitur CV. Superplast yaitu tanah/bangunan di atasSertifikat Hak Milik No.1808 Desa Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo,Kabupaten Sukoharjo atas nama Ir. Andhy Hartono Widjaja seluas 2.396m?

(dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) diterbitkanpada tanggal 16121993, Penilaian dilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus &Rekan, sebagaimana Laporan Penilaian tertanggal 30 Juni 2016;Atas jaminan kredit debitur Ninik Kusumawati yaitu tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No.1162 Desa Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo,Kabupaten Sukoharjo atas nama Insinyur Andhy Hartono Widjaya seluas480 m?

Penilaiandilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus & Rekan, sebagaimana LaporanPenilaian tertanggal 30 Juni 2016;d. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana butir c di atas, seharusnya KJPPAgus, Firdaus & Rekan sebagai pihak yang menentukan nilai jaminan turutditarik menjadi pihak dalam perkara a quo;e.

Penilaian dilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus& Rekan, sebagaimana Laporan Penilaian tertanggal 30 Juni 2016;Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan MenteriKeuangan No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik (PMK JPP),Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Publik adalah proses pekerjaanuntuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyekpenilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.Dengan demikian, tidak tepat apa yang didalilkan PENGGUGAT

Superplast dengan TERGUGAT, dengan nilai yang mendasarkepada nilai KJPP sebagaimana disebutkan dalam butir 6 sesuai denganSertifikat Hak Tanggungan dan UndangUndang Hak Tanggungan;6.

ITEM BANGUNAN VOLUME VOLUME(LUASAN) KJPP. (LUASAN)DILAPANGAN1. Bangunan Rumah Tinggal 137 M2 148,098 M? Halaman6dari47halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PN.Kdi. 2. Teras Depan 19,8 M2 21,31 M23. Teras Samping 19,9 M2 21, 698 M24.

Para Penggugat merasa di rugikan dengan nilai ganti kerugianyang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rachmat MP danRekan selaku TIM Penilai Pengadaan Tanah Proyek jalan PariwisataKendariToronipa tidak relefan dengan prinsip Pemerintahansekarang yaitu amanat dari President Republik Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo, mengatakan untuk pembebasan lahan dimasyarakat demi pembangunan bukan nilai dengan cara gantirugi melainkan dengan cara penggantian yang seimbang ;Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Luas Bangunan yang dihitung oleh Para Tergugat berbedadengan data dilapangan : No ITEM BANGUNAN Volume Volume(Luasan)KJPP (Luasan)Dilapangan1 Bangunan 137 m? 148,098 m2Rumah Tinggal2 Teras Depan 19,8 m2 21,31 m2Teras Samping 19,9 m? 21,698 m?

Penentuan harga bangunan yang dihitung oleh Tergugat tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan Surat Keputusan WalikotaKendari Nomor : 966 Tahun 2019 tanggal 08 Oktober 2019 tanggal 08Oktober 2019 Tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasadi Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020.Jawaban;Dalam melakukan penilaian, KJPP Rachmat MP dan Rekan selalumengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode EtikPenilai Indonesia (KEPI) Edisi VIl, tahun 2018.

ITEM BANGUNAN VOLUME VOLUME(LUASAN) KJPP (LUASAN)DILAPANGAN1. Bangunan Rumah Tinggal 137 M2 148,098 M22. Teras Depan 19,8 M2 21,31 M23. Teras Samping 19,9 M2 21, 698 M24. Pagar 7M?

yang diantaranya adalahtahapan pelaksanaan inventerisasi dan identifikasi tanah beserta bangunandan tanaman di atasnya, maka sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun2012 Pasal 31 (1) Lembaga Pertanahan menetapkan penilai sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan sesuai dengan Perpres 71Tahun 2012 Pasal 63 (2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh KetuaPelaksana Pengadaan Tanah, maka atas dasar tersebut kami mohon agarmenetapkan KJPP

;Dalam surat tersebut di atas KJPP Toto Suharto & Rekan ( TnR) tidak adaalamat/alamat domisili hukumnya, siapakah KJPP Toto Suharto & Rekan(TnR)? karena hanya menyebutkan perwakilan Semarang, dan bahkantidak ada lampiran apapun dalam surat tersebut yang menyebutkanidentitas sertak kretiria KJPP Toto Suharto & Rekan (TnR). Apakah Ini layakdijadikan sebagai pihak Termohon?

Totok Suharto dan Rekan (TnR)tetapi KJPP Totok Suharto dan Rekan (TnR) tidak hadir dalam dalammusyawarah tersebut, bukti ini bisa dilihat dalam bukti daftar hadir padatanggal 17 Mei 2017 (bukti T20);Sedangkan Para Pemohon hadir yaitu Sarimo Hadi Suwito dan Suprapti;Bahwa permohonan Para Pemohon telah tepat dan tidak kurang para pihakberdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumyang berbunyi:1) Dalam hal tidak terjadi

.- Fax Transmission KJPP PUNGS ZULKARNAIN & REKAN kepada Bp. Inzul tertannggal 21 Maret 2012- Ringkasan hasil penilaian tanah oleh KJPP PUNGS ZULKARNAI & REKAN tertanggal 13 Maret 2012- Surat keputusan Bupati serang No. 593.83/Kep.244-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan harga tanah untuk pembangunan USB SMKN Ciruas yang terletak di desa Pulo Kec. Ciruas Kab.

Serang kepada KJPP PUNGS ZULKARNAIN & REKAN14.

COMPANY PROFILE KJPP PUNGS ZULKARNAIN & REKAN Kantor Jasa Penilai Publik Property Appraisal & Consultant.16. Laporan Penilaian Tanah Kosong KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan No. File : 114-A/LP/KJPP.PSZ/V/2012 tanggal 21 Maret 201217. Laporan Draft Resume Nilai penilaian pembebasan lahan/ tanah untuk pembangunan USB SMKN Ciruas TA 2012 KJPP PUNGS ZULKARNAIN & REKAN tanggal 12 Maret 2012.18.

Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 900/1783-Dis.Pend/BAP/KPA/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang pembayaran pekerjaan jasa konsultasi (prestasi 100%) penyedia jasa KJPP PUNGS ZULKARNAIN & REKAN yang berisi : Surat permohonan pembayaran pekerjaan No. 59/PPP/KJPP.Pungs/2012 TANGGAL 23 Juli 2012 Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan No. 027/1784-Dis.Pend/BAST/KPA/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Berita

S-896/AP/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Laporan Pembukaan kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)20. Photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 30 Mei 2012 nama WP : Ahmad Taufiq Syaeroji untuk pengadaan lahan tanah SMKN Ciruas sebesar Rp.53.523.750,-21. Photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 30 Mei 2012 nama WP : Kuryadi untuk pengadaan lahan tanah SMKN Ciruas sebesar Rp.39.235.000,-22.

serang.Berdasarkan laporan draft (resume nilai) dari KJPP PUNGS ZULKARNAIN &REKAN, terdakwa Drs.

Serang yang menjelaskan bahwa KJPP PUNGSZULKARNAIN & REKAN ditunjuk sebagai pemenang namun pihak Dinastidak menyerahkan surat penunjukan pemenang, hanya pihak Dinas yakniPPTK (Sdr. Yusuf) memberitahukan secara lisan kepada Sdr. FaridHalaman 92 dari 182 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN. Srqg.(perwakilan KJPP di Serang).

Achmad FaridSulaiman (bagian penilai harga tanah KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan),Sdr. H.

Dalam hal ini termasukmasalah HPS yang saksi buat adalah berasal dari HPS KJPP Pungs yangsaksi kurangkan sedikit nilainya dari penawaran KJPP Pungs jadi hargasatuan yang termuat dalam HPS adalah harga yang diambil dari KJPPPungs hingga akhirnya muncul total HPS Rp.48.620.000,.

Menunjuk KJPP Pung Zulkarnain & Rekan sebagai Tim Appraisal untuk menilaiharga tanah, yang menyimpulkan Nilai pasar Rp.178.000,00/m?

Immanuel Jhonny & Rekansebagai pemenang pelelangan penyedia jasa penilai tanah;Bahwa untuk pengumuman prakualifikasi pengadaan tanah dilakukan padatanggal 21 Oktober 2011 melalui Surat Nomor : P.4469/P1.02/2011; tahappengkualifikasian yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2011 melaluiSurat Panpel Nomor : 471/PL.02/2011, di mana Kantor Jasa Penilai Publikyang mengikuti pelelangan tersebut sebanyak delapan peserta, yaitu (1)KJPP Immanuel Jhony & Rekan; (20 KJPP Nanang Rahayu & Rekan; (3)KJPP Firman

AW & Rekan; (4) KJPP RM Adnor & Rekan; (5) KJPPKosmanto & Rekan; (6) KJPP Iskandar Asnawi & Rekan; (7) KJPP DwiHeriyanto Agustiono & Rekan dan (8) KJPP Samsul Hadi & Rekan;Bahwa selanjutnya Panitia mengadakan Aanwijzing pada tanggal 20Desember 2011 yang dibuatkan Berita Acara Nomor : P4482/BA/PL.02/2011 di mana aanwijzing tersebut diikuti oleh enam peserta,yaitu (1) KIPP Kusmanto & Rekan; (2) KJPP Iskandar Asnawi & Rekan; (3)KJPP Immanuel Jhony & Rekan; (4) KJPP RM Adnor & Rekan; (5) KJPPSamsul

Hadi & Rekan dan (6) KJPP Dwi Heriyanto Agustiono & Rekan;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pemasukan danpembukaan dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara No.P.4 483/BA/PL.02/2011, yang diikuti empat peserta, yaitu : (1) KJPPIskandar ASsnawal & Rekan; (2) KJPP Immanuel Jhony & Rekan; (3) KJPPSamsul Hadi & Rekan dan (4) KJPP Dwi Heriyanto Agustiono & Rekan;halaman 73 dari 89 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMBahwa setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran

, maka diperolehurutan penawaran terendah sebagai berikut : (1) KJPP Immanuel Jhony &rekan, Rp. 180.730.000,00; (2) Iskandar Asnawi & Rekan, Rp.191.400.000,00 dan (3) KJPP Samsul hadi & Rekan, Rp. 195.030.000,00;Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan evaluasi dan negosiasiharga kepada urutan penawar tertinggi pertama, KJPP Immanuel Jhony &Rekan, yakni dari Rp. 180.730.000,00 menjadi Rp. 171.930.000,00;Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Panitia membuat surat kepada GMPT Angkasa Pura Bandara

Immanuel Jhonny & Rekansebagai pemenang lelang pengadaan jasa penilai harga tanah untukkegiatan perluasan Bandara Syamsudin Noor, dan telah membayarnyasebesar Rp. 171.930.000,00 (Seratus tujuh puluh satu Sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah), padahal KJPP Immanel Jhonny & Rekan tidak memilikiLISENSI untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan, wilayah mana adalahsebagai lokasi studi penilaiannya;Bahwa, terdakwa Drs.

, denganbatasbatas tanah sebelah Utara tanah milik Liberty Agustinus Pardede,Halaman 4 Putusan No. 132/PDT/2019/PT.DKIsebelah Selatan tanah milik Lev Immanuel Pardede, sebelah Timur tanahmilik Armawaty Butar Butar dan sebelah Barat tanah milik Kali Krukut;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON !

, denganbatasbatas tanah sebelah Utara tanah milik Liberty Agustinus Pardede,sebelah Selatan tanah milik Lev Immanuel Pardede, sebelah Timur tanahmilik Armawaty Butar Butar dan sebelah Barat tanah milik Kali Krukut;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON II adalah sebesar Rp.10.567.300.000, (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus RibuRupiah);b.

Usman Bin Kaim, sebelahSelatan tanah milik Liberty Agustinus Pardede, sebelah Timur tanah milikArmawaty Butar Butar dan sebelah Barat tanah milik Kali Krukut;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON II adalah sebesar Rp.4.620.300.000,(Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);ARMAWATY BUTAR BUTAR (TERMOHON III)a.

Aliyas Bin Kasimi) dan sebelah Barat tanah milik LevImmanuel Pardede;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON Ill adalah sebesar Rp.4.442.400.000,(Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus RibuRupiah);Akta Jual Beli (AJB) No. 1406/Jagakarsa/1992, tercatat dalam Peta BidangTanah NIB:75,4 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 73, yang terletakdi RT/RW: 005/

, denganbatasbatas tanah sebelah Utara tanah milik Muhammad Bin Salam,sebelah Selatan tanah milik Choirul Hamsyah, sebelah Timur tanah milikJalan Kranji dan sebelah Barat tanah milik Armawaty Butar Butar;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON III adalah sebesar Rp.377.900.000, (TigaRatus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);7.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) IMMANUEL JOHHNY DANREKAN D/H PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA (DAHULUBERNAMA PT SUCOFINDO APRAISAL UTAMA), berkedudukanhukum di graha sucfindo annex b jl raya pasar minggu kav 34 RT.4 /RW 1 pancoran Jakarta selatan, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding I semula Tergugat I;2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan hukumdi JI Tegar Beriman Pakansari Cibinong kabupaten Bogor JawaBarat. selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semulaTergugat Il;3.

Tetapi hingga diajukannya gugatan aquo, ganti kerugian tersebut belum juga dilakukan kepada PENGGUGAT.Bahwa perlu diketahui TERGUGAT Ill telah menunjuk atau menetapkanTERGUGAT (KJPP Immanuel, Johnny & Rekan) untuk melakukankegiatan penilaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah atas tanah milikmasyarakat yang berada di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi,Kabupaten Bogor, termasuk tanah milik PENGGUGAT.Bahwa dalam perkembangannya, PENGGUGAT baru mengetahui bahwapenilaian yang dilakukan oleh TERGUGAT

Tidak pernah dilakukannya pengukuran atas Tanah milikPENGGUGAT, sehingga terdapat perbedaan luas tanah bidang 21MILIK PENGGUGAT yang akan terkena pengadaan tanahBahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pengukuran atas tanahmilik PENGGUGAT, yang mengakibatkan terjadi perbedaan Luastanah pada bidang 21 milik PENGGUGAT yang terkena pengadaantanah, dimana berdasarkan :> Hasil Laporan Penilaian KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan No.::00004D/PA/IMMII/2017 Tanggal 16 Februari 2017, tanahPENGGUGAT pada Bidang

Bahwa terhadap TERGUGAT Ill hanya sekali disebut dalam PositaGugatan Perkara aquo yaitu dalam angka 5 halaman 3, yangmenyebutkan:"5 Bahwa periu diketahul TERGUGAT III telah menunjuk atau menetapkanTERGUGAT (KJPP Immanuel, Johnny & Rekan) untuk melakukankegiatan peni/aian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah atas tanah milikmasyarakat yang berada di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi,Kabupaten Bogor, termasuk tanah milik PENGGUGAT."8.

Menyatakan hasil penilaian ganti kerugian dari kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Immanuel, Johnny & Rekan atas tanah seluas seluas 4. 529 M?sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Milik No. 888 Tahun 1997atas nama PT Sinar Hoperindo adalah tidak mengikat dan melawan hukum;2. Menyatakan Para Terbanding yang telah menggunakan hasil penilaian gantikerugian dari kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johnny & Rekanatas tanah seluas 4. 529 M?

Patut dipersangkakan adanyapersekongkolan, permainan kotor atau iktikad tidak baik atas penawaranobjek fidusia/agunan tersebut dengan nilai harga limit yang diajukan senilaiRp8.000.000.000,00 (delapan milyar) tanpa mencoba menawarkan dinilaiharga pasar sesuai hasil penilaian oleh Jasa Penilai (KJPP Hari Utomo danrekan) yang digunakan oleh Bank, meskipun nilai harga pasar tersebut jugasangat berbeda jauh dengan nilai harga pasar hasil penilaian yangdilakukan Jasa penilai (KJPP A.

KJPP Hari Utomo dan Rekan, tanggal Penilaian 2862011, Nilai LikuidasiRp7.850.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah)dan Nilai Pasar Ro14.272.800.000,00 (empat belas milyar dua ratus tujuhpuluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah);b. KJPP A.

Kamil Parinduri, tanggal Penilaian 1382012, Nilai LikuidasiRp15.002.340.000,00 (lima belas milyar dua juta tiga ratus empat puluhribu Rupiah), Nilai Pasar Rp21.431.910.000,00 (dua puluh satu milyarempat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah);Bahwa sangat jelas terlihat perbedaan nilai likuidasi dan nilai pasar yangantara dua kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersebut di atas;14.Bahwa objek lelang yang merupakan objek fidusia sebagaimana tersebutdalam Akta Jaminan Fidusia No

Terhadappertimbangan Judex Facti terhadap harga jual 19 Tower BTS tersebutadalah sangat jauh apabila dibandingkan dengan dibawah nilai yangtersebut dalam sertifikat fidusia sebesar Rp33.721.340.132,00 (tiga puluhtiga miyar tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh ribu seratustiga puluh dua rupiah) dan/atau dengan nilai yang pantas seharga nilaipasar (hasil penilaian yang dilakukan Jasa Penilai Publik (KJPP A.

KAMILPARINDURI)) sebesar Rp21.431.910.000,00 (dua puluh satu milyar empatratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).Bahwa sebagai konsekuensi dari Pelaksanaan Lelang yang menyalahiaturan yang dilakukan oleh Termohon, maka sudah sepatutnya terhadapnilai penjualan tersebut diperhitungkan dengan nilai pengikatan jaminan(Rp33.721.340.132,00) atau setidaktidaknya dengan nilai yang pantassesuai harga nilai pasar (Rp21.431.910.000,00) yang dilakukan dilakukanJasa Penilai Publik (KJPP

Karena dalam penetapanluasan tanah yang akan di ganti rugi bukanlah kewenanganPutusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 16 dari 58 halamanB.2.Tergugat, malainkan didasarkan atas bukti surat yangditerbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.Bahwa dengan tidak dimasukkannya KJPP dan PT.

(T9)Dilanjutkan dengan Surat Pemesanan Barang / Jasa (SPBJ) (Paket KJPPBB) SUTT 150 Kv Interkoneksi Sumatera Selatan Bangka (GI TanjungApiApi Landing Point Muntok) oleh General Manager PLN UIP SumateraBagian Selatan Nomor : 0071/STH.01.02/40070000/2020 tanggal 14Febuari 2020 kepada KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekanuntuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pada jalur SUTT/SUTET.

Nanang Rahayu Sigit Paryantodan Rekan, selanjutnya diberi tanda T14;20.Fotocopy surat Pengadaan Jasa KJPP Landing Muntok No.

Karena dalam penetapanluasan tanah yang akan di ganti rugi bukanlah kewenangan Tergugat, malainkandidasarkan atas bukti surat yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.Bahwa dengan tidak dimasukkannya KJPP dan PT.

Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi TERGUGAT menaigugatan PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Konsortium) karena padakenyataannya tidak ada pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), PT.

., maka seharusnya Kantor PertanahanKaranganyar turut pula ditarik sebagai pihak.Halaman 6 Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT SMGd)Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SAPTO KASMODIARD & REKAN.

., dalampenetapan harga limit berdasarkan laporan penilaian tanah danbangunan Sertifikat Hak Milik No. 3606/Baturan atas nama Penggugatoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SAPTO KASMODIARD &REKAN,karena itu seharusnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SAPTOKASMODIARD &REKANtersebut ditarik pula sebagai pihak.Bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) Surakarta., (PPAT) Wahyu Nugroho, SH.

,Kantor PertanahanKabupaten Karanganyar dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SAPTOKASMODIARD &REKAN,tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, makagugatan Penggugat cacat plurium litis consurtium sehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima.2.

,termasuk dalam penaksiran barang jaminan yang akan dijual lelang sebagaidasar menentukan nilai limit dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)KJPP SAPTO KASMODIARD & REKAN, sehingga lelang tersebut adalah sahmenurut hukum.