TERGUGAT akanmelakukan aktifitas pemanenan kebun kelapa sawit yang adalah ObjekPerjanjian.Bahwa sejak pernyataan Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak yang dilakukanoleh TERGUGAT, TERGUGAT tidak lagi melakukan pemeliharaan danpengelolaan kebun kelapa sawit sebagai Objek Perjanjian sekaligus melakukanpenelantaran atasnya padahal itu adalah kewajiban TERGUGAT sebagaimanatelah disepakati dalam perjanjian kerja sama.Bahwa oleh karena penelantarannya itu berdasarkan itikad baik PENGGUGATmelakukan pengambil alihan

Bahwa setelah Pengambil alihan pengelolaan dan perawatan secara manajemendan operasional oleh PENGGUGAT halhal sebagaimana disebut diatas dapatdiredam dan telah diselesaikan dengan baik.69. Bahwa untuk mencegah halhal yang tidak baik terhadap hubungan dengan parapihak lain dan juga mitra kerja sama, wajar apabila PENGGUGAT memohon agarKetua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq.

Nomor 2615 K/Padt/2018melalui Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat IIl denganTergugat XII ada'ah perbuatan melawan hukum; Menyatakanhukumnya Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI sebagaiPengawas Yarsi Purwokerto yang melakukan persetujuanpengambil alihan Rumah Sakit Islam Purwokerto yang dilakukanoleh Tergugat Xil, Tergugat XIlIl, Tergugat XIV, melaluikesepakatan Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat Ill denganTergugat XII adalah perbuatan melawan hukum;7.

Tut Adi mengatakan Tuttolong alihan 1 paket shabu (yang artinya Tut tolong carikan 1 paket shabu),dan dijawab oleh saksi Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi nah (yang artinya iya),kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa kembali menelepon saksi KetutPutra Yasa Als. Tut Adi dan menanyakan Tut sube maan? (yang artinya Tutsudah dapat?), dijawab saksi Ketut Putra Yasa Als.

No.765K/Pid.Sus/2011mengambil alih pertimbangan hukum putusan judex facti(Pengadilan Negeri) dan tidak didasari dasar dan alasanalasan dalam proses pengambil alihan pertimbanganhukumnya ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi)yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri)telah salah dan keliru) menerapkan hukum dalam mengadili,serta memutus perkara ini karena kurang cukuppertimbangan hukum, padahal judex facti memperhatikannilai nilai rasa keadilan, maka akan ditemukan secarajelas

cukupberdasar untuk memohon pembatalan putusan judex facti(Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti(Pengadilan Negeri) membebaskan diri Pemohon Kasasi /Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) = salahmenerapkan hukum dan tidak memberikan rasa keadilandalam memeriksa, serta memutus perkara ini karena hanyamengambil alih pertimbangan hukum putusan judex facti(Pengadilan Negeri) dan tidak didasari dasar dan alasanalasan dalam proses pengambil alihan

YanceKakomole tidak mau memberikan respon atau mengangkat telpon daritergugat bahkan tergugat sempat membawa Surat Peringatan kerumahTeki Yance Kakomole namun selalu tidak berada di rumah bahkan tergugatmengirimkan surat melalui Kantor Pos mengenai Pemberitahuan TerakhirPenyelesaian Tunggakan Perjanjian Nomor 20105.18.01.007509 tanggal29 Maret 2018, Bahwa sebenarnya tanpa memerlukan Surat Pemberitahuan,sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan A quo yang telah disepakati, Tergugatdapat melakukan pengambil alihan

Di dalam Pasal 6 tersebut di atas telahJelas disebutkan apabila Teki Yance Kakomole Wanprestasi, maka sesuaidengan peraturan PerundangUndangan Tergugat dapat menjual unit Aquo, yang mana sebelum Tergugat melakukan Penjualan unit A quo,Tergugat melakukan pengambil alihan unit terlebih dahulu atas perintahTeki Yance Kakomole sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 29Maret 2018 yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dan Teki YanceKakomole, yang mana bunyi dari Surat Kuasa tersebut adalah (Berkenaandengan

kepadaTergugat untuk dapat melakukan : Memasuki ruangan tempat tinggal atautempat lain dan dari tangan dimana kendaraan tersebut berada,Mengambil kendaraan tersebut diatas dari tangan pemberipersetujuan dan pernyataan atau pihak lain siapapun adanya danmembawanya ketempat yang di pandang baik oleh Tergugat.Sehingga bagaimana mungkin Penggugat mengatakan bahwaTergugat melakukan perampasan, padahal Teki Yance Kakomolesendirilah yang memberikan kewenangan sepenuhnya terhadapTergugat untuk melakukan pengambil alihan

sejak diberhentikan dari jabatannya;Berdasarkan uraian peraturan perundangundangan diatas,disimpulkan bahwa penghunian rumah negara hanya diberikankeoada Pejabat atau Pegawai Negeri, apabila Pegawai Negeritersebut telah pensiun maka rumah negara tersebut harusdikembalikan kepada negara tanpa diberikan ganti rugji;Dengan demikian, maka Penggugat tidak mempunyai alas hak yangsah untuk menggugat Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Illmengenai gugatan Perbuatan melawan hukum/ganti rugi ataspengambil alihan

Penggugat berhenti dari jabatan karena hak pensiun, makaPenggugat harus mengosongkan rumah negara selambatlambatnyasatu tahun sejak diberhentikan dari jabatannya;Berdasarkan uraian peraturan perundangundangan diatas,disimpulkan bahwa penghunian Rumah Negara hanya diberikankepada pejabat atau pegawai negeri;Dengan demikian, maka Penggugat II tidak mempunyai alas hakyang sah untuk menggugat Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Illmengenai gugatan perbuatan melawan hukum/ganti rugi ataspengambil alihan

dalam Rekonvensi, yakni pelaksanaan pencabutan SuratIjin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6Juni 1996 dan pelaksanaan pengosongan/pengambilalihan rumah negaraoleh BPKP telah dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh kehatihatiansesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa ternyata, berkaitan dengan pelaksanaan pencabutan Surat ljinPenghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni1996 dan pelaksanaan pengosongan/pengambil alihan

Sudana) telahmeninggal dunia karena sakit lambung berdasarkan Kutipan Akta Kematiannomor 3572KM260920180011, tanggal 02 Oktober 2018;Bahwa harta peninggalan dari istri Pemohon yang bernama Suyjatin telahdibagi kepada ahli warisnya dan tidak ada yang mempermasalahkannya;Bahwa anak pertama Pemohon (Putu Ari Sudana) semasa hidupnyamempunyai tabungan pada Bank BCA Cabang Kota Blitar sebesar Rp.51.598.161,96;Bahwa karena anak pertama Pemohon (Putu Ari Sudana) telah meninggaldunia, maka untuk pengambil alihan

Departemen Pekerjaan Umum untuk membuat jalan TransSeram, maka terjadilah pengambil alihan (penggusuran)sebagian tanah milik Tergugat + 120 m? dan secara melawanhak serta melawan hukum Tergugat kembali menyerobot masukdan menguasai tanah milik para Penggugat + 450 m?

Wawan;Bahwa Kepala Desa yang lama berakhir masa jabatannya 1 Oktober2013 dan Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Kesambirampaksejak 10 Oktober 2013;Bahwa pengambil alihan tanah kas desa tersebut dilakukan denganmemanen tanaman kedelai dan hasilnya untuk dimasukkan ke kas desa;Bahwa pengambil alihan tersebut juga melibatkan BPD Kesambirampakdan telah dirembukkan sebelumnya;Bahwa tanggal 27 Oktober 2013 Kepala Desa Sucipto (Terdakwa)mengajak rembuk yang melibatkan lebih dari separuh anggota BPD yangdatang

Marsuki, Yanto dan saksi sendiri;Bahwa pada saat itu Kepala Desa yang baru konsultasi sekaligusmemberi informasi kepada BPD mengenai tanah kas desa yang masihdikuasai oleh Kepala Desa yang lama, pendapat dari sejumlah anggotaBPD pada saat itu hasilnya ada 2 opsi yaitu opsi pertama dirembuk,Kepala Desa melakukan komunikasi dengan Kepala Desa yang lamaterkait dengan Tanah Kas Desa yang masih dikuasai sedang opsi keduaadalah jika tidak ada etikat baik dari Kepala Desa yang lama dilakukanpengambil alihan

alasannya saksi tidak tahu;Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.StbBahwa saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut sudahdikomunikasikan dengan kepala desa yang lama;Bahwa Tanah Kas Desa Kesambirampak ada 3 (tiga) tempat yaitu diDesa Landangan, di Desa Kapongan dan di Desa Kesambirampaksendiri untuk tanah kas desa yang lain tidak ada masalah cuma yangada di Desa Landangan yang bermasalah;Bahwa karena opsi pertama tidak ditindak lanjuti kKemudian diambillangkah yang kedua yaitu pengambil alihan

ASADI alias H.WAWAN sebagai kepala desa yang lama;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 kemudian Terdakwa sebagaiKepala Desa Kesambirampak kemudian bermusyawarah dengan BadanPerwakilan Desa (BPD) Kesambirampak untuk mengambil langkahterhadap tanah kas desa tersebut dimana salah satu langkah yang akanHalaman 40 dari 55 Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Stbdiambil adalah dengan pengambil alihan tanah kas desa tersebut berikuttanaman yang tumbuh di atasnya;Bahwa kemudian terhadap hal tersebut dibuatlah suatu

SedangkanPengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasanuntuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimanapertimbangan pada halaman 4 putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo yangmenyatakan :Hal. 13 dari 18 hal. Put.

,tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan Pengadilan NegeriBekasi tersebut, hal itu tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;8 Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya baik pada tingkat pertama maupuntingkat banding, tidak cermat dalam memeriksa perkara a quo, dimana gugatanperkara a quo yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yangunsur perbuatannya nyata dan membawa kerugian pada Pemohon Kasasi, dimanaterbukti perbuatan peralihan hak atas tanah jual beli antara Termohon

Jaya Seputra Perdana (PT.JSP) serta 50 % untuk biaya/dana perawatan dan pengelolaankebun kelapa sawit;Bahwa untuk memperjelas pembayaran hutang selama masapengambil alihan kemudian pada bulan April 2007, PT. JayaSeputra Perdana (PT.

Dan selanjutnya Saksi Kuti Djaya memintakuitansi sebesar Rp. 9.750.000, (Sembilan juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) terkait pengoper alihan mobil tersebut kepada saksi ShiSiung dan ditanda tangani oleh saksi Irawati beserta copy kontrakperjanjian pembiayaannya.Bahwa kemudian Saksi Kuti Djaya pada hari minggu jam 22.00 Wibtanggal 02 Juli 2017 didatangi oleh Terdakwa ketempat tinggal SaksiKuti Djaya di Kampung Kabandungan Kecamatan Taman Sari KabupatenBogor dengan membawa 2 (dua) orang pria dan

Hafni binti Soeleman untuk urusanPengambilan alihan harta peninggalan almarhumahDr. Hafni binti Soeleman kepada ahli warisnya.Bahwa para Pemohon mohon agar Majelis Hakimdapat menentukan/menetapkan para Pemohonsebagai ahli waris dari almarhumah Dr.

dengan alasan penggunaanbantuan aparat Kepolisian dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011dalam hal melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia tidaklah wajibberdasarkan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia; Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011, sifatnya merupakan anjuran bukan kewajiban dimanaPeraturan tersebut hanya mengatur mekanisme pelaksanaanHalaman 5 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT GTO.UNTUK DINASpendampingan eksekusi Jaminan Fidusia menggunakan aparat Kepolisian ,sehingga proses eksekusi pengambil alihan

Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012 Tergugat bersamasamadengan TergugatIl selaku pengembang jalan yang ditunjuk oleh Tergugat telah melakukan pengambil alihan dan pengrusakan sebagian tanahyang menjadi objek perkara aquo yaitu seluas 216 meter persegi danakibat pengambil alihan dan pengrusakan tanah tersebut maka paraPenggugatkehilangan manfaat dan nilai ekonomis atas tanah aquo;Il. Tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura1.

Bahwa pengambil alihan atau penyerobotan tanah seluas 216 meterpersegi telah memotong posisi tepat ditengah tanah milik Para Penggugatsehingga sangat tidak mungkin bagi Para Penggugat memanfaatkantanah tersebut saat ini;9.

tanah Kolam Renang Brantas olehsalah satu atau para pihaknya, dengan demikian perbuatan TERGUGAT IIIyang mengajukan permohonan pembelian dengan dasar perjanjian adalahmerupakan Perbuatan Melanggar Hukum;22 Bahwa akta perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IIIdilandasi dengan itikad buruk, yaitu tujuannya agar secara formal kelihatanbahwa TERGUGAT III nampak menguasai Kolam Renang Brantas dandengan dasar hal tersebut TERGUGAT III mengajukan permohonan Prk 5,jadi tujuan untuk pengambil alihan

Atas Tanah Atas Nama Pemerintah Kotamadya DaerahTingkat II Surabaya .( vide TIII 8 dan 9 )Sedangkan permohonan tergugat III tertanggal 7 Desember 1992 untuk membelitanah dan bangunan kolam renang BRANTAS telah dikabulkan berdasarlan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal19 Juli 1995 No. 452 /B / HGB / Prk.5 / 95;( vide TIII 10 dan 11 )6 Bahwa surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 14 Mei1973 Nomor 149/WK, Tentang Pengambil alihan

Tahun 1965, sehingga dalildalil penggugat dalam gugatanNomor : 590/Pdt.G/2014/PN.SBY tidak perlu ditanggapi materielnya dalam perkara inioleh TURUT TERGUGAT, karena penggugat bukan sebagai pemilik tanah danbangunan obyek sengketa kolam renang BRANTAS ;Sedangkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 14Mei 1973 Nomor 149/WK,Tentang Pengambil alihan Penguasaan Kolam Renang4041BRANTAS bersama Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II SurabayaNomor 188.45/5292/402.5.09

Amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut;DALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal, Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah KotamadyaSurabaya Nomor : 149/Wk tanggal 14 Mei tentang pengambil alihan penguasaanatas kolam renang BRANTAS di JalanIrian Barat No. 3739 Surabaya.;3 Menyatakan batal Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II SurabayaNomor: 188.45/5292/402.5.09

Atas Nama NV.BRANTAS, bukti T III 12 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya No.149/WK Tentang Pengambil alihan Penguasaan atas kolam Renang BRANTASdi Jl.

Pdt/ 2013/PT.MKS;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan,karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa terbukti penguasaan objek sengketa oleh Tergugat baru dilakukanlebih kurang 1 (Satu) tahun yang lalu; Bahwa semua saksi baik dari pihak Penggugat maupun saksi Tergugatsendiri menerangkan bahwa proses pengambil alihan

Bahwa oleh karenanya dengan Pengambil alihan yang dilakukan olehalmarhum Bastian Yazid , dan Penguasaan menguasai tanah tersebut, makaPara Penggugat sebagai ahli waris alamarhum Bastian Yazid memohon agarPara Penggugat diberi ijin dan kuasa, untuk bertindak sebagai diri sendiriselaku Pembeli sekaligus untuk bertindak atas nama Tergugat sebagaiPenjual, menandatangan!

rumah lewat KPRBTN secara total Rp. 2.658.000, ( duajuta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Mulyapuri Nusantaradengan obyek rumah dan bangunan yang terletak di Blok B No. 9 Rt 002/08Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur tipe 45/129;Menimbang, bahwa pencicil ( pembuat perjanjian kredit I) benar atasnama Tergugat namun dengan bukti surat P7 s/d P10, maka digambarkan atauditerangkan antara Tergugat ( Yunias Hondo) dengan alm Bastian Yazid telahterjadi pengoveran kredit atau pengambil alihan

Tidak perlu). ada pihak lain digugat (seperti dalampertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar), karena TimLikwidasi itu. dibentuk ~~ oleh Komite Organisasi(beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesiadan Lembaga Penjamin Simpanan) untuk melakukanpemberesan dan pengambil alihan semua masalah Bank3.

;DALAM POKOK PERKARA;-Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan Amaq SAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jual beli dengan Loq Said pada tahun 1950;-Menyatakan hukum para Penggugat adalah anak-anak dari Almarhum Amaq SAHRUM Alias MAHRIP yang berhak atas tanah objek sengketa a quo serta sebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tuanya tersebut;-Menyatakan hukum pengambil alihan

Menyatakan hukum pengambil alihan dan penguasaan serta memiliki secarapercumacuma dan tanpa hak serta melawan hak orang lain, tanpa pernahadanya konpensasi/ganti rugi ataupun dengan cara jual beli, ataupun dengancara lain atas tanah objek sengketa milik para Penggugat yang nota bene tanahpeninggalan Amaq SAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat)oleh para Tergugat sejak tahun 1973 sampai saat ini adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum;6.

Majelis Hakim akan melanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara ;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa merupaka tanah peninggalan AmaqSAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jual belidengan Log Said pada tahun 1950, para Penggugat adalah sebagai pemilik dan orangyang berhak atas tanah objek sengketa a quo dari peninggalan orang tuanya tersebutserta atas tindakan pengambil alihan

Tergugat II ;DALAM POKOK PERKARA;1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan AmaqSAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jualbeli dengan Log Said pada tahun 1950;Menyatakan hukum para Penggugat adalah anakanak dari Almarhum AmaqSAHRUM Alias MAHRIP yang berhak atas tanah objek sengketa a quo sertasebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tuanya tersebut;Menyatakan hukum pengambil alihan