kmudian Tergugat pergimeninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 23 tahun; Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirimhabar, juga tidak diketahui alamatnya; Bahwa saksi sudah berusaha manasehati Penggugat agar bersabarmenuggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan telah mencukupkanketerangannya dan tidak ada lagi buktibukti yang hendak diajukan didepansidang, selanjutnya mohon putusan;Bahwa gugatan Penggugat adalah berbentuk gugatan

kumulasi antaraItsbat Nikah dan gugatan perceraian, dimana tentang gugatan Itsbat NikahPenggugat tersebut oleh Majelis telah diputus dengan Penetapan Sela padatanggal 2572019 dengan Nomor: 0616/Pdt.G/2019/PA.Krs, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1.

TPI.Majelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatantentang hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat, bernama Nama anak binti Tergugat , lahir diTanjungpinang pada tanggal 04 Oktober 2017, dengan alasan karena anakmasih kecil sehingga masih butuh perhatian, kasin sayang dan bimbingan dariPenggugat sebagai ibu kandungnya, lagi pula selama

penggabungangugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 disebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak,nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasamadengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian berkekuatanhukum tetap, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatanPenggugat, maka gugatan

kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutkarena telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, perkawinan Penggugat denganTergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Nama anak binti Tergugat ,lahir pada tanggal 04 Oktober 2017, umur 2 tahun, saat ini diasuh olehPenggugat dan Penggugat menganggap anak Penggugat dengan Tergugatsangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnyasehingga memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan Penggugat sebagaipemegang

sebahyak 2 (dua) kali persidangan, akantetappi Tergugat dk. tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga buktiTergugat dk. tidak dapat diperiksa dan didengar keterangannya;Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah).Menimbang, bahwa dalam repliknya (jawaban atas rekonvensiTergugat dk) Penggugat dk. juga telah bermohon agar dirinya dapatditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dk.dengan Tergugat dk. yang bernama Sheril, perempuan, lahir tanggal 14Juni 2015;Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat dk.yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalambatasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengandemikian kumulasi Penggugat dk. sesuai pasal 86 Undangundang Nomor7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan UndangundangNomnor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikianMajelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat dk.

;Eksepsi tentang kurang pihak subjek berperkaranya atau subjek Tergugat/Turut Tergugatnya tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium),Eksepsi tentang gugatan Penggugat melanggar larangan penggabunganobjek gugatan (kumulasi objectum) yang ditentukan dalam Hukum AcaraPerdata;:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusansebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan

tidakberkeberatan dan membenarkannya dan tidak akan mendatangkan alat bukti lagikecuali mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk padahalhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 dan 9 sertapetitum angka 2 dan 3 mengajukan gugatan

Kumulasi Objektif, yaitu disampingmengajukan gugatan cerai asisur dengan gugatan Penyelesaian Harta Bersama;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat seperti pada uraian di atastelah memenuhi maksud pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 , oleh karena itu akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 jo.

Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel)Tentang Kumulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan) .Bahwa jika dicermati dari dalildalil gugatan Para Penggugat maka terlihat dalamgugatan Para Penggugat tersebut terjadi penggabungan (kumulasi gugatan) yangterdiri dari kumulasi subjektif dan kumulasi objektif dalam satu gugatan sekaligus ;Bahwa disebut sebagai gugatan kumulasi subjektif sebab dalam gugatan ParaPenggugat terdapat pihak Penggugat dan pihak Tergugat lebih dari 1 (satu) orangatau ada beberapa

orang, dalam perkara aquo Para Penggugat ada 8 (delapan) orangdan pihak Tergugat ada 6 (enam) orang ;Bahwa disebut sebagai gugatan kumulasi objektif sebab dalam gugatan perkara aquoada terdapat 2 (dua) tuntutan sekali gus yang mana satu dengan lainnya saling tidakada hubungan hukumnya yaitu :a. gugatan waris mal waris : meminta Pengadilan Agama Rantauprapat menetapkan ahli waris Alm.H.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebutdiatas dan jika dikaitkan dengan perkara aquo adalah sama yaitu samasama terjadipenggabungan gugatan (kumulasi gugatan) maka maka dengan demikianpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut diatas dapat diambilsebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo dan selanjutnya berdasarkanpertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo sudah selayaknya secara hukum gugatan Para Penggugat

diwajibkan untuk membuktikanalasanalasan perceraiannya dengan mengajukan alatalat bukti yang cukupMenimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai terhadap diriTergugtat, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak yangbernama Mohamad Abdu Y Maga Bin Yahya Maga lahir 21 Novemver2013 ,umur 5 tahun agar jatuh kepada Penggugat sebagaimana yangtelah diatur dalam Peraturan Perundangundangan dan Kompilasi HukumIslam ( KHI), untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) dalam satugugatan dapat diperkenankan jika menguntungkan proses, yaitu antaratuntutan yang digabungkan tersebut mempunyai koneksitas danmemudahkan pemeriksaan serta untuk mencegah kemungkinan putusanyang saling bertentangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penggabungan gugatanCerai dan permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugatmempunyai hubungan erat dan tidak memerlukan acara khusus antarayang berbeda antara kedua perkara tersebut, dan karena itupenggabungan permohonan

Dan selama ini anak tersebut dekatdengan Pemohon;Menimbang, bahwa dari alasan tersebut diatas, majelismenilai bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan kumulasicerai talak dan hadhanah (hak pemeliharaan anak).Menimbang, bahwa gugatan kumulasi tersebut dibenarkankarena kedua tuntutan tersebut memiliki kaitan yang sangat erat;Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasanpermohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalahkarena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telahterjadi

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah).Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan di persidangan mengenai penguasaan anak adalah dalambatasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengandemikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan UndangundangNomnor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian MajelisHakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah

DENGAN ALASAN YANGRASIONAL DAN TERTIB DALAM TOLERANSI PENGGABUNGANGUGATAN (KUMULASI GUGATAN YANG DIMAKSUD OLEH PAKARHUKUM DAN HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA PROF.R.SUBEKTI SH dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARAPERDATA halaman 72 Terbitan Bina Cipta Tahun 1982 yangpada prinsipnya mengatakan kumulasi gugatan hanyadapat diterapkan bila pokok pokok subtansial satusama lain memiliki koneksitasBahwa pada prakteknya Pengadilan di Indonesia AzasKonektifitas tersebut telah diterapkan dalampengabungan gugatan

(kumulasi gugatan) dalam perkarasebagaimana nyata dan telah menjadi YURISPRUDENSItetap MAHKAMAH AGUNG Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tertanggal 28 Agustus 1976 No.Hal. 13 dari 16 hal.

Dengan kenyataan tersebutpenggabungan 2 (dua) gugatan (kumulasi obyektif) yang dilakukan paraPenggugat adalah tidak dibenarkan dan gugatan haruss dinyatakan tidakdapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI tanggal 29 April 1986, No. 1875 K/Pdt/ 1984 yang abstrak hukumnya:"Penggabungan gugatan yang campur aduk bertentangan dengan tertibberacara".3.

Tergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang diajukannyatersebut, Penggugat telah membenarkannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya danmohon putusan;Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) yang diajukanoleh Penggugat berupa permohonan itsbat nikah dengan gugatan perceraiantidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

danTergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang diajukannyatersebut, Penggugat telah membenarkannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya danmohon putusan;Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) yang diajukanoleh Penggugat berupa permohonan itsbat nikah dengan gugatan perceraiantidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini adalah kumulasi obyektif yaitugugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak (hadlanah);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama, maka gugatan

kumulasi ini dapat diterima untuk diperiksa secarabersamasama (kumulasi);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanTergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun la telah dipanggil secara resmi danpatut, dan pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidakternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Tergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang diajukannyatersebut, Penggugat telah membenarkannya;Menimbang, bahwa Penggugat' telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya danmohon putusan;Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) yang diajukanoleh Penggugat berupa permohonan itsbat nikah dengan gugatan perceraiantidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil ataukuasanya yang sah ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihatkepada Penggugat dengan memberi pemahaman tentang gugatan

kumulasi itsbatnikah dan Cerai Gugat agar dapat mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka PeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaanpokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadapgugatannya Penggugat mempertahankannya dengan penambahan penjelasansecara lisan sebagai

kasusdi mana para deposan secara kumulatifmenuntut pengembalian deposito;Kedua, penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut paraPenggugat adalah sama,menuntut pengembalian deposito;Ketiga,nubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalahsama,yaitusebagai deposan berhadapan dengan tergugat sebagaipenerima deposito;Keempat, pembuktian adalah sama dan mudah sehinggatidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi.Bertitik tolak dari pertimbangan putusan tersebut, dapat dikemukakanbahwa penggabungan gugatan

(kumulasi subyektif ) diperbolehkan menuruthokum acara dengan syarat pokok kumulasi gugatan,yaitu :1.Terdapat hubungan erat2.Terdapat hubungan hukumBahwa Manfaat dan tujuan penggabungan gugatan menurut M.Yahyaharahap ada beberapa hal,yaitu :Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMBa.

Kalau tidak mengajukan, tergugatdianggap melepaskan haknya untuk mematahkan gugatan penggugatyang menggabungkan gugatan (kumulasi subyektif). Eksepsi menjadikewajiban hakim untuk memutuskan. Namun demikian, dalam perakaraaquo, faktanya Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi berkenaandengan penggabungan gugatan (kumulasi subyektif).

menambah amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawalHIm. 20 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat danTergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan

Tergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang diajukannyatersebut, Penggugat telah membenarkannya;Menimbang, bahwa Penggugat' telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya danmohon putusan;Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) yang diajukanoleh Penggugat berupa permohonan itsbat nikah dengan gugatan perceraiantidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan oleh karenanya haruslah ditolak atautidak dapat diterima karena gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasiyang mana materi gugatan tidak termasuk materi gugatan kumulasi karenasatu sama lain tidak ada hubungannya yang erat (dasar hukum, MARI 1998Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku Ilhalaman 118 Nomor 28.1 Cetakan ke3);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 85/Pdt.G/2010