negara lainnya.Angka 5.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraanpemerintahan.c.Bahwa berkaitan dengan Subyek hukum yang ditujukan kepadaTergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatanpekerjaan Pembuatan Sistim Drainase Bandar Udara APT.

Dengan demikian obyek gugatantidak bertentangan dengan jaminan penghormatan danperlindungan hak hak konstitusional warga yang dijamin olehperaturan perundang undangan sebagaimana yang didalilkandalam uraian gugatan Penggugat.4)Asas Proporsionalitas.Bahwa Asas Proporsionalitas ( principle of proportionality )dalam penjelasan pasal 3 angka 5 Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asasyang mengutamakan keseimbangan

antara hak dankewayjiban Penyelenggara Negara .Bahwa Unsurunsur yang terdapat dalam asasproporsionalitas menurut UU PTUN 2004, Undang UndangNomor 28 Tahun 1999 yaitu :1.Keseimbangan antara hak dan kewajiban;2.Penyelenggara Negara.Makna dari azas keseimbangan (proportionality) sesungguhnyamenghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabilamemuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yangmelakukan kesalahan/pelanggaran.

Negara .

Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau=~ oOo & &Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Negara, oleh karenanya kebijakan yangdiambil oleh penyelenggara Negara dalam hak ini GubernurKepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur sudah tepat dan benarkarena ditegaskan pada Permendagri Nomor : 17 Tahun 2007 danPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ;8.2Asas Tertio Penyelenggara Negara; yakni asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara Negara ;Dengan demikian SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAHKABUPATEN

Negara, oleh karenanya kebijakan yangdiambil oleh penyelenggara Negara dalam hak ini GubernurKepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur sudah tepat dan benarkarena ditegaskan pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 danPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ;21.2Asas Tertio Penyelenggara Negara; yakni asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara Negara;Dengan demikian SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANPEMERINTAH

Dimana menurut Majelis Hakim Sengketaperbuatan melanggar hukum ini berkaitan juga dengan adanya tindakanpemerintahan dan sengketa tindakan pemerintahan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMANo. 2 Tahun 2019, Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3, SengketaTindakan Pemerintahan adalah

sengketa yang timbul dalam bidangadministrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibatdilakukannya Tindakan Pemerintahan ;Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, Majelis Hakimdapat mengetahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Perbuatan MelanggarHukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merupakansengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan

Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau>~ 29 29Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.Menimbang, bahwa unsurunsur yang terkandung dalam definisiKeputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif

Dengan mengeluarkan ObyekSengketa yang mendahului Putusan Lembaga Legislatif yang berkekuatanhukum tetap, mengungkapkan secara terangterangan bahwa Tergugat aquo, sebagai Penyelenggara Negara, yang tidak tertidb hukum.Ketidaktertiban Penyelenggara Negara seperti yang dilakukan Tergugat aquo, dengan mengeluarkan Obyek Sengketa, juga berdampak ketidaktertiban hukum kepada pihakpihak lain, yakni antara pihak Penggugatdengan pihak yang bersengketa di dalam Partai Damai Sejahtera.

Hal ituterlinat jelas dalam perkara Nomor : 698/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Bar. tertanggal4 Oktober 2010 yakni Gugatan Penggugat ternadap Ruyandi Hutasoit dalamjabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (seperti tersebutpada butir No. 20 di atas) Dalam Perkara Gugatan yang sementara berjalandi Pengadilan Negeri Jakarta Barat seperti tersebut di atas, Legal StandingPenggugat pada Dasar Gugatan menjadi berubah total karena dihancurkanoleh Obyek Sengketa yang dikeluarkan Penyelenggara Negara, Tergugat

SEHARUSNYA, SEBAGAIEKSEKUTIF PENYELENGGARA NEGARA YANG BAIK, APALAGIDEPARTEMEN NEGARA R.l. YANG TURUT MEMBENTUK UndangUndang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, WAJIB MENGAYOMISEMUA HAK ASASIMANUSIA INDONESIA. BUKAN MALAH MELAKUKANTINDAKAN TERBALIK, MELAKUKAN TINDAKAN YANG BERTENTANGANDENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, YANG TIDAKPROPORSIONAL..

Bahwa,tindakan Penyelenggara Negara, bernama Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia, ternyata telah mendahulukan Keputusannya sendiri, daripadamendahulukan Putusan Lembaga Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap (inkracht). Dengan mengabaikan asas akuntabilitas, tindakanTergugat aquo mengeluarkan Obyek Sengketa, menciptakan kerusakankepercayaan Penggugat terhadap Penyelenggara Negara.

Bahwa,PENGGUGAT DIBUAT OLEH TINDAKAN TERGUGAT aquo KEHILANGANKEPERCAYAAN PADA LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA, yakniLembaga Tergugat aquo.26.Bahwa, atas tindakan Tergugat aquo yang telah mengeluarkan obyek sengketatersebut di atas, menyebabkan Penggugat merasa dirugikan, karena telahkehilangan hak dan kesempatan untuk menjadi pengurus dan pimpinan PartaiDamai Sejahtera untuk Periode 20102015.27.Bahwa, atas tindakan Tergugat aquo yang telah mengeluarkan ObyekSengketa tersebut di atas, Penggugat merasa

terbuktitelah memberi sesuatu berupa uang kepada penyelenggara negara.

Dengandemikian unsurkepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ini telahterpenuhi.ad. 4.

berikut:a. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu padahalberbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat ataumelekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yangbersangkutan;b. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatupadahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai

negeriatau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengankewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeriatau penyelenggara negara yang bersangkutan.

pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebut telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu. dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa elemen dalam unsur ke1 (satu) yaitu PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara tidak harus terpenuhi semuanya olehperbuatan Terdakwa, apabila salah satu elemen tersebut telah terpenuhi salahsatunya baik itu Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negara, maka unsurtersebut dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurutPasal 1 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

Negara telahterpenuhi ada pada diri Terdakwa; 20220 n022Ad.2.

Negara ituHalaman 84 dari 123 Hal.Putusan Nomor :53/PIDSUS TPK/2016/PN.Jkt.

Pst.sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenanganyang ada pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut karenajabatannya, maka atas hal tersebut haruslah dinilai oleh orang lain dan bukanoleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu sendiri;Menimbang, bahwa dengan adanya pendapat R.

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberiansuap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengankewajiban atau tugasnya;22 292922 enn een nnn ne nenMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.

LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah)masingmasing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baiksecara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri, pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan,atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah,padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiHal. 5 dari 39 Hal. Put.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirisendiri;5. Dilakukan secara bersamasama.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Pengadilan Tinggiakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.PALsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, yaitu:1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;ao Se & hePejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;7.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah;3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibatatau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;4. Dilakukan secara bersamasama.Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannyaatau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatan;4.

Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 16 UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dari perbuatan terdakwa bersama dengan kedua puluh empat Anggota DPRDKota Pangkalpinang tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintahan KotaPangkalpinan mengalami dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat

KEBERATAN KETIGA :Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.2Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwatersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 101 s/d 104 dalam putusan tersebut hanya saja belum dijelaskansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor : 28Tahun 1999;Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) UndangundangNomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negarayang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalam perkara initerdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsurdalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

Negara tidak26melaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehinggaunsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;5.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/130/2008 Telah Mengabaikan Asas KepastianHukum(a) Bahwa Asas Kepastian Hukum merupakanasas dalam negara hukum dimana setiapkebijakan penyelenggara negara haruslahberlandaskan atas peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan.

Hal inisebagaimana yang dinyatakan padaPenjelasan Pasal 3 angka (1) Undang UndangNo. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Undang Undang No.28/1999) yang menyatakanYang dimaksud dengan Asas KepastianHukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara negara ;Oleh karena itu, setiap kebijakan yangdiambil oleh penyelenggara negara diIndonesia

Pasal 3angka 1 UndangUndang No. 28/1999, yangmasing masing menyatakanPasal 8 ayat (2) UndangUndang No. 28/1999Hubungan antara Penyelenggara Negara danmasyarakat dilaksanakan dengan berpegangteguh pada asasasas umum penyelenggaraannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal3Pasal 3 angka 1 UndangUndang No. 28/1999:Asas Asas Umum Penyelenggaraan Negarameliputi500.

Pasal 3 angka 2Undang Undang No. 28/1999, yang masingmasing menyatakanPasal 8 ayat (2) UndangUndang No. 28/1999Hubungan antara Penyelenggara Negara danmasyarakat dilaksanakan dengan berpegangteguh pada asasasas umum penyelenggaraanNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 5Pasal 3 angka 2 Undang Undang No.28/1999 :Asas Asas Umum Penyelenggaraan NegaraHal. 27 dari 48 hal. Put. No. 117K/TUN/201110.5.28meliputi2.

Pasal 3angka 5 UndangUndang No. 28/1999, yangmasing masing menyatakanPasal 8 ayat (2) UndangUndang No. 28/1999Hubungan antara Penyelenggara Negara danmasyarakat dilaksanakan dengan berpegangteguh pada AsasAsas Umum PenyelenggaraanNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3hezPasal 3 angka 2 Undang Undang No.28/1999 :Asasasas umum penyelenggaraan negarameliputi5.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Pst.masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan ;; Pengertian mengenai Penyelenggara Negara dirumuskan dalam penjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi : Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalahpenyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pengertian penyelenggara negara tersebut berlakupula untuk PasalPasal berikutnya dalam undangundang ini ; Dan pengertian Penyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagianKetentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu,yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

; Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa adalah selaku anggota DPRDSumut sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumut masa jabatan 2009 2014, dan setelahdihubungkan dengan pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana telah dipertimbangkan, maka kedudukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertiansebagai Penyelenggara Negara ; + 2n nnn man nnn nnn on nn nnn nn nnn nenMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan makaMajelis berkeyakinan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi

Pst.b.merupakan kevajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegavainegeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lainJustru pegavai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuatsesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat padaJabatan pegavai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (Vide:R.

Bahwa didalam anjuran Dinas Ketenagakerjaan DanTransmigrasi Kabupaten Seluma tanggal 22 Januari 2020 pada huruf BKeterangan Pengusaha angka 6 menyatakan bahwa Saudara Ade Ismanto(Alm) belum di ikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian menyatakan:Pasal 35 ayat (1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakanPekerjanya dalam

negara sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 59 ayat (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publiktertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentupada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,atau pemerintahdaerah kabupaten/kota,Pasal 61 ayat (1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara

negaratelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (2) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuhdalam membayar luran dan kewayjiban lainnya,maka BPJS Ketenagakerjaanwajib melaporkan ketidak patuhan tersebut kepada PengawasKetenagakejaan pada instansi yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintahdaerah provinsi,dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganPasal

61 ayat (2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaanberdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukanpemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yangpelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganPasal 62 Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal61, Pengawas Ketenagakeyaan pada instansi yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, dapat melakukanpemeriksaan

terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (1) yangpelaksanaannya sesual dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 25 dari 29 HalamanPutusanNomor 2/Pdt.SusPHI/2020/PN BglMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka yangberwenang untuk memberikan sanksi apabila Tergugat tidak melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JaminanKecelakaan

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat berupa Penolakan terhadappermohonan peralihnan hak Penggugat jelas tidak memberikankepastian hukum kepada Penggugat.

Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara Negara ; Bahwa sebagai penyelenggara negara, Tergugat tidak memberikanketeraturan dengan dilakukannya penolakan atas permohonanpendaftaran atas tanah ; 2020020 20Halaman 25 dari 195 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUNKPG3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;4.

Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundanganVeinig Gerlaleu 3 sxseesceseeeeeeeeserse neem eenmeraeesBahwa dasar Tergugat melakukan penolakan pendaftaranperalinan hak atas tanah Penggugat jelas mengesampingkanprofesionalisme penyelenggara negara.

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa yang penolakan permohonan pendaftaran peralihan hakatas tanah yang dilakukan Tergugat jauh dari asas akuntabilitas.Karena Tergugat tidak melakukannya sesuai dengan proseduradministratif sebagaimana mestinya

Hal ini menunjukkanbahwa Tergugat berupaya untuk melepaskan tanggung jawabsebagai penyelenggara negara terhadap wewenang yangdimilikinya ; 2Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyata bahwa Tergugat telahmengabaikan asasasas umum pemerintahan yang baik dalammenjalankan tugas dan wewenangnya.

tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batasbatas bidang atau bidangbidang tanah yang telah didaftar dan suratukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;Serta melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik (Pasal 3 angka 1, angka5 dan angka 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999) yakni sebagai berikut:Pasal 3: Angka 1 Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara ; Angka 5 Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara ; Angka 6 Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ; ono.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pendapat Penggugat yang menyatakanbahwa Tergugat melanggar asasasas umum Pemerintah yang baik (Pasal 3 angka1, angka 5 dan angka 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 yakni sebagaiberikut: Angka asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; Angka 5 asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan ke seimbangan antara hak dan kewajiban

Penyelenggara Negara ; Angka 6 asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ;TAIL ADM POIRUOIK PIER AURA, spencer cee erence1.Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalildalil dalamgugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2013 ;Menanggapi gugatan Penggugat dalam duduk perkara, maka Tergugat kembalimenegaskan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00960/KelurahanTumampua Tanggal 21

Atas perbuatan pemohon AMIN MULYA, S.E Als YAYA tersebut patut didugatelah melakukan tindak pidana setiap orang memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksudSupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan

YAYA telahmemenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.Sehubungan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap /41 / X /2019 Sat Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 perkara dugaan Tindak Pidanasetiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau Setiap Orangyang memberi sesuatu kepada

Orang yang menerima gaji atau upah dari Suatu koorporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa yang termasuk pelaku delik dalam pasal ini adalahPegawai negeri atau penyelenggara negara, tindak pidana yang dilakukan olehpegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pelanggaran kepentinganhukum pegawail negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan kepatuhandan ketertiban pelaksanaan tugastugas mereka yang bersifat umum;Menimbang, bahwa

Negara telah terbukti teroenuhi menurut hukumAd. 2.

negara;Menimbang bahwa memaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekankehendak kepada orang lain baik secara fisik (nyata /tubuh) maupun secara fsikis(jiwa) bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan;Menimbang bahwa dihubungkan dengan menyalahgunaan kekuasaan, makamemaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri ataupenyelenggara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itumenuruti Kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara;Menimbang bahwa

Orang yang menerima gaji atau upah dari Ssuatu koorporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa yang termasuk pelaku delik dalam pasal ini adalahPegawai negeri atau penyelenggara negara, tindak pidana yang dilakukan olehpegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pelanggaran kepentinganhukum pegawail negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan kepatuhandan ketertiban pelaksanaan tugastugas mereka yang bersifat umum;Menimbang, bahwa

Bin (alm) ZAENAL ARIFIN,selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan sebagaiLurah Cibeureum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor :821.29IKep.01Kepeg/2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di LingkunganPemerintahan Kota Cimahi tertanggal 15 Pebruari 2006 dan Surat Keputusan WalikotaCimahi Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.29I Kep.23.dKKD/2009tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Cimahitertanggal 30 Januari 2009, bersamasama

UNSUR PEGAWAINEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA: Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UndangundangNomor 31 tabun 1999 yang dirnaksud dengan Pegawai Negeri adalah ;a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangKepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalamm Kitab Undangundang HukumPidana;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah ;d.

Bin (alm)ZAENAL ARIFIN, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyaijabatan sebagai Lurah Cibeureum berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

Negara merupakan tindak pidana71korupsi sebagairnana dimaksud dalam unsur ini tetapi baru merupakan tindak pidanakorupsi jika pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut ''mengetahui atau patutmenduga" bahwa "Penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan ,karena kekuasaanatau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya deagan jabatannya "Menimbang bahwa sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam

pasal 11 meskipun pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebenamya tidakmempunyai kekuasaan wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yangmemberi hadiah atau janji , tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahuiatau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yangdipangku oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apayang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji , (R Wiyono,SH. dalambukunya Pembahasan Undangundang

Negara dan bukan sebagaiorang yang menerima / meminta uang kepada pemohon pada prosesHalaman 27 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.

UnsurPegawai negeri atau penyelenggara negara.2. Unsurdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Unsur secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri.Ad. 1.

Negara dalam pasal ini adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah pejabatnegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif danpejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganPenyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku.Menimbang, dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwaHalaman 40 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Diketahuinya atau Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubunganHalaman 43 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; .2.

Asas Proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; .4.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; Maka oleh sebab itu Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atautidak Sah ; 22222

telah mengakibatkan hak Penggugat untuk dilantik sebagai kepalaPemerintah Negeri Mosso menjadi tidak menentu dan telah menimbulkanketidak pastian Hukum didalam masyarakat serta menimbulkan keresahandi dalam Negeri Mosso ;Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat keputusan Nomor : 141415 Tahun2011 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Mosso KecamatanTehoru sangat bertentangan dengan Peraturan Undangundang dan asasasas umum penyelenggara

Negara yang baik, maka surat keputusan a quotersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ( Vide pasal 53 ayat ( 2 ) hurufb Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata UsahaN@Q ara ) ; nnn nnn n nn nn nn nn nnn nn ene nnn renner nnn ne nnn n nn nnennnn17.Bahwa akibat Keputusan Tergugat yang tidak sah tersebut, makaPenggugat sangat menderita kerugian baik materil maupun moral :a.

KDIBahwa selain itu, keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa a quo yangditerbitkan Tergugat bertentangan asasasas umun pemerintahan yang baik9.1.9.2.9.3.xt9.5.Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dankewajiban penyelenggaraan negara;Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara;Asas Profesional, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; +2222 202022 2e nnn nen ne nne neeAsas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap dan hasilakhir dapat dipertanggungjawabkan kepada

Kepastian Hukum :Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara ;b. Tertib penyelenggaraan Negara :Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;c.

Proporsionalitas :Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara Negara ;e. Profesionalitas :Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandasan kode etikdan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa dalam menyusunKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tergugat telah melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terbukti dalam membuat konsideranmembaca hanya ditulis dst.

Negara yaitukepada EKO SUSILO HADI sebagai Penyelenggara Negara selaku Deputi BidangInformasi, Hukum dan Kerjasama BAKAMLA yang merangkap sebagai Pit.Sestama BAKAMLA dan sebagai KPA Satuan Kerja BAKAMLA TA 2016 sebesarSGD100,000 (seratus ribu dolar Singapura), USD88,500 (delapan puluh delapanribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dan 10.000 (sepuluh ribu Euro), BAMBANGUDOYO selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukumdan Kerjasama BAKAMLA yang merangkap sebagai PPK Kegiatan

Unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;4. Unsur Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya ;5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;6.

Putusan Pidana No. 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst.berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku .Menimbang, bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai PenyelenggaraNegara, disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimanayang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:1.

Wiyono menyatakan bahwadalam pasal 5 ayat (1) huruf b, pelaku tindak pidana korupsi memberikan sesuatukepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, karena Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.