terbuktitelah memberi sesuatu berupa uang kepada penyelenggara negara.

Dengandemikian unsurkepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ini telahterpenuhi.ad. 4.

berikut:a. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu padahalberbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat ataumelekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yangbersangkutan;b. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatupadahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai

negeriatau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengankewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeriatau penyelenggara negara yang bersangkutan.

pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebut telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu. dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya.

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat berupa Penolakan terhadappermohonan peralihnan hak Penggugat jelas tidak memberikankepastian hukum kepada Penggugat.

Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara Negara ; Bahwa sebagai penyelenggara negara, Tergugat tidak memberikanketeraturan dengan dilakukannya penolakan atas permohonanpendaftaran atas tanah ; 2020020 20Halaman 25 dari 195 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUNKPG3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;4.

Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundanganVeinig Gerlaleu 3 sxseesceseeeeeeeeserse neem eenmeraeesBahwa dasar Tergugat melakukan penolakan pendaftaranperalinan hak atas tanah Penggugat jelas mengesampingkanprofesionalisme penyelenggara negara.

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa yang penolakan permohonan pendaftaran peralihan hakatas tanah yang dilakukan Tergugat jauh dari asas akuntabilitas.Karena Tergugat tidak melakukannya sesuai dengan proseduradministratif sebagaimana mestinya

Hal ini menunjukkanbahwa Tergugat berupaya untuk melepaskan tanggung jawabsebagai penyelenggara negara terhadap wewenang yangdimilikinya ; 2Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyata bahwa Tergugat telahmengabaikan asasasas umum pemerintahan yang baik dalammenjalankan tugas dan wewenangnya.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa elemen dalam unsur ke1 (satu) yaitu PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara tidak harus terpenuhi semuanya olehperbuatan Terdakwa, apabila salah satu elemen tersebut telah terpenuhi salahsatunya baik itu Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negara, maka unsurtersebut dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurutPasal 1 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

Negara telahterpenuhi ada pada diri Terdakwa; 20220 n022Ad.2.

Negara ituHalaman 84 dari 123 Hal.Putusan Nomor :53/PIDSUS TPK/2016/PN.Jkt.

Pst.sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenanganyang ada pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut karenajabatannya, maka atas hal tersebut haruslah dinilai oleh orang lain dan bukanoleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu sendiri;Menimbang, bahwa dengan adanya pendapat R.

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberiansuap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengankewajiban atau tugasnya;22 292922 enn een nnn ne nenMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.

MM jika CV.Palm Gunung Raya inginmendapatkan proyek atau kegiatan pada Dinas Pendidikan KabupatenPelalawan telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 5 angka 4UndangUndang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yangmenyatakan : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidakmelakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan angka 6UndangUndang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Menerima hadiah atau janji ;Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTpk/2017/PN.PBR3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya,Bahwa secara kronologis unsurunsur tersebut dipertimbangkansebagai berikut :Ad. 1.

Peqawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurutpasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 adalah.a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangkepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana ;c.

Penyelenggara negara meliputi :1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku;7.

Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makaTerdakwa juga telah memenuhi kualifikasi sebagai Penyelenggara negaraMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebutdiatas, unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, telah terbukti ;ad. 2.

12 Juni 2012, yakni Pemerntah KotaJambi/Walikota Jambi tidak memberikan kepastian hukum dalam kebijakanpenyelenggaraan negara/tidak terbit dalam penyelenggaraan negara/tidakHalaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 228K/TUN/2015benar, tidak jujur, bersikap diskriminatif dalam penyelenggaraan negara/tidakmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalampenyelenggaraan negara/tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskankede etik dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlakuselaku penyelenggara

negara kepada Penggugat sebagaimana yangdikehendaki/ditentukan dan diatur dalam Undang Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih danbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 3 khusunya: Asas kepastiianhukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanPeraturan Perundang Undangan, kepatutatan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara.

Asas tertib penyelenggara negara yaituasas yang menajdi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangandalam pengendalian penyelenggara negara. Asas tertib penyelenggaranegara yaitu asas yang menjadi landaasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam penyelenggara negara.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentang Penyenglenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia negara.

Negara dan bukan sebagaiorang yang menerima / meminta uang kepada pemohon pada prosesHalaman 27 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.

UnsurPegawai negeri atau penyelenggara negara.2. Unsurdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Unsur secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri.Ad. 1.

Negara dalam pasal ini adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah pejabatnegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif danpejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganPenyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku.Menimbang, dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwaHalaman 40 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Diketahuinya atau Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubunganHalaman 43 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN.

tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batasbatas bidang atau bidangbidang tanah yang telah didaftar dan suratukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;Serta melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik (Pasal 3 angka 1, angka5 dan angka 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999) yakni sebagai berikut:Pasal 3: Angka 1 Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara ; Angka 5 Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara ; Angka 6 Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ; ono.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pendapat Penggugat yang menyatakanbahwa Tergugat melanggar asasasas umum Pemerintah yang baik (Pasal 3 angka1, angka 5 dan angka 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 yakni sebagaiberikut: Angka asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; Angka 5 asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan ke seimbangan antara hak dan kewajiban

Penyelenggara Negara ; Angka 6 asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ;TAIL ADM POIRUOIK PIER AURA, spencer cee erence1.Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalildalil dalamgugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2013 ;Menanggapi gugatan Penggugat dalam duduk perkara, maka Tergugat kembalimenegaskan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00960/KelurahanTumampua Tanggal 21

Dalam citizenlaw Suit selain penyelenggara negara tidakboleh dimasukkan sebagai pihak. Jika ada pihaklain (individu atau badan hukum) yang ditariksebagai tergugat atau turut tergugat makagugatan tersebut bukan Citizen Law Suit lagi,karena ada unsur warga negara melawanwarga negara. Gugatan tersebut menjadigugatan biasa yang tidak dapat diperiksadengan mekanisme Citizen Law Suit.

Dan CitizenLawsuit itu tidak dapat mengajukan ke pihakpihak luar, seperti swastaselain kepada penyelenggara negara;Bahwa jika Citizen Lawsuit itu hanya penyelenggara Negara saja yangdiduga melakukan kelalaian karena tidak melaksanakan hak wargaNegara. Kalau ada pihak luar, itu tidak Citizen Lawsuit lagi. Tapimerupakan gugatan perdata biasa. Begitu juga dalam Citizen Lawsuit itu,Putusan perkara PerdataNo.87/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.63hanya bisa minta dikeluarkan regulasi tertentu.

CLS itu yang bolehmenggugat warga Negara kepada penyelenggara negara atas dasarkelalaian tidak menyelenggarakan hak warga negaranya dan petitumnyameminta mengeluarkan regulasi saja;Bahwa mengacu pada sistem common law, disana dikatakan anycitizensSiapa Sajadapat mengajukan gugatan CLS. Tidak membatasiada legal standing seperti LSM saja, atau sebagainya. Terkait pihakTergugat, yaitu penyelenggara Negara. Terkait obyek yang dimintakanyaitu regulasi.

Dan CitizenLawsuit itu tidak dapat mengajukan ke pihakpihak luar, seperti swastaselain kepada penyelenggara negara;e Bahwa jika Citizen Lawsuit itu hanya penyelenggara Negara saja yangdiduga melakukan kelalaian karena tidak melaksanakan hak wargaNegara. Kalau ada pihak luar, itu tidak Citizen Lawsuit lagi. Tapimerupakan gugatan perdata biasa. Begitu juga dalam Citizen Lawsuit itu,hanya bisa minta dikeluarkan regulasi tertentu.

Bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganketerangan Ahli DR Susanti Adi Nugroho, SH.MH yangmengatakan praktek gugatan CLS (Citizen Law Suit) dinegaranegara yang menganut hukum Cammon Lawmewajibkan Penggugat untuk menyampaikannotifikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepadaTergugat (penyelenggara negara) sebelum Penggugatmengajukan gugatan, hal inipun seharusnya tepatuntuk dipraktekkan di Indonesia;7.

Negara dengan maksudSupaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya.

Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ;4.

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lainyang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat.Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara olehpenjelasan pasal 5 ayat (2) Undang Undang tersebut sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undang Undang nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme yaitu :1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.3. Menteri.4.

Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ;34.

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lainyang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat.Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara olehpenjelasan pasal 5 ayat (2) Undang Undang tersebut sebagaimana=779o=dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme yaitu :1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.3.

Bahwa didalam anjuran Dinas Ketenagakerjaan DanTransmigrasi Kabupaten Seluma tanggal 22 Januari 2020 pada huruf BKeterangan Pengusaha angka 6 menyatakan bahwa Saudara Ade Ismanto(Alm) belum di ikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian menyatakan:Pasal 35 ayat (1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakanPekerjanya dalam

negara sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 59 ayat (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publiktertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentupada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,atau pemerintahdaerah kabupaten/kota,Pasal 61 ayat (1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara

negaratelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (2) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuhdalam membayar luran dan kewayjiban lainnya,maka BPJS Ketenagakerjaanwajib melaporkan ketidak patuhan tersebut kepada PengawasKetenagakejaan pada instansi yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintahdaerah provinsi,dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganPasal

61 ayat (2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaanberdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukanpemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yangpelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganPasal 62 Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal61, Pengawas Ketenagakeyaan pada instansi yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, dapat melakukanpemeriksaan

terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (1) yangpelaksanaannya sesual dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 25 dari 29 HalamanPutusanNomor 2/Pdt.SusPHI/2020/PN BglMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka yangberwenang untuk memberikan sanksi apabila Tergugat tidak melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JaminanKecelakaan

(terdakwa dalam BAP terpisah), sebagaiOrang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan antara Bahwa terdakwa Drs. LESTARIYONO, M.Si.

Bin WARGO, selaku pegawai negeriatau penyelenggara negara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati LamonganNomor : 821 / 138/413/203/KEP/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, diangkat sebagaiPj.

(terdakwa dalam BAP terpisah), sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dalam kedudukan sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janjjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Yang Menerima hadiah atau janjji; 3. Diketahuinya atau patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya,; 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan ; Ad.1.

Unsur Pegawainegeri atau penyelenggara Negara; Menimbang, bahwa Oleh karena Unsur ini telah dipertimbangkan dalampembuktian pada Dakwaan primair, maka Majelis hakim mengambil alih pertimbanganpembuktian unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Dakwaan PrimairTersebut.................97tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuktian unsur yang sama dalamDakwaan Subsidair ini; 2 22 22222 222222Dengan demikian unsur Pegawainegeri atau penyelenggara negara, telah terpenuhi;Ad.2.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;5.

Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat ;sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan62bebas Korupsi , kolusi dan Nepotisme ( pasal 5 ayat 2 UU Nomor 20 tahun2001)Menimbang bahwa pengertian penyelenggara Negara Sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 28 tahun 1999 adalah

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangundangan yang berlaku ;Menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternative yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dalampembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu sajadari elemen tersebut Pegawai Negeri saja atau Penyelenggara Negara saja.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan telah

Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negaraadalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih danbebas Korupsi , kolusi dan Nepotisme ( pasal 5 ayat 2 UU Nomor 20 tahun2001) pengertian penyelenggara Negara Sebagaimana dimaksud dalam pasal2 UU Nomor 28 tahun 1999 adalah meliputi

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangundangan yang berlaku ;Menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternative yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dalampembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu sajadari elemen tersebut Pegawai Negeri saja atau Penyelenggara Negara saja.Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan diperoleh

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ke6 UndangUndang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersihdan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Setiap Penyelenggara Negaraberkewajiban untuk: melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untukkepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidakmengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Suhartini, MM untuk ikut memberikan danauntuk keperluan/kebutuhan Walikota tersebut, padahal dalam Pasal 5 ke6UndangUndang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Setiap PenyelenggaraNegara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasatanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baikuntuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidakmengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Unsur yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;3. Unsur secara melawan hukum = atau dengan menyalahgunakankekuasaannya ;4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri ;5.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Hal. 15 dari 27 hal. Put.

No. 128 K/Pid.Sus/2011Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Riau bahwa Terdakwa benar sebagai Pegawai NegeriSipil atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud undangundang,namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan secara berlanjut baru dapat dikatakan terbuktiapabila keselurunhan unsurunsur Pasal 12 huruf e UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah

negara, yalitu:1)2)3)PenjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa :"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal iniadalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebasdari

Oleh karena itu untuk menilai apakah LA MASIKAMBA danSULIMIN RATMIN, selain sebagai pegawai negeri termasuk juga dalamkualifikasi penyelenggara negara, maka sudah sepatutnya menggunakanparameter yang diatur dalam peraturan perundangundangan padaKementerian Keuangan RI yang salah satunya adalah Keputusan MenteriKeuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentangPenyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang WajibMenyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;Menimbang

negara serta sebagai penegak hukumadministratif dibidang perpajakan.

Wiyono, pada bukunya Pembahasan UndangUndangTindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, hal.51 menyatakan, bahwa padasetiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat ataumelekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidakberbuat dalam jabatannya. R.

Wiyono selanjutnya menyatakan, bahwaseseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakantugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaansebagai berikut:a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidakmerupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;b. tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidakmerupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Pst.masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan ;; Pengertian mengenai Penyelenggara Negara dirumuskan dalam penjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi : Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalahpenyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pengertian penyelenggara negara tersebut berlakupula untuk PasalPasal berikutnya dalam undangundang ini ; Dan pengertian Penyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagianKetentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu,yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

; Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa adalah selaku anggota DPRDSumut sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumut masa jabatan 2009 2014, dan setelahdihubungkan dengan pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana telah dipertimbangkan, maka kedudukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertiansebagai Penyelenggara Negara ; + 2n nnn man nnn nnn on nn nnn nn nnn nenMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan makaMajelis berkeyakinan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi

Pst.b.merupakan kevajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegavainegeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lainJustru pegavai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuatsesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat padaJabatan pegavai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (Vide:R.

Kepastian Hukum :Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara ;b. Tertib penyelenggaraan Negara :Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;c.

Proporsionalitas :Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara Negara ;e. Profesionalitas :Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandasan kode etikdan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa dalam menyusunKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tergugat telah melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terbukti dalam membuat konsideranmembaca hanya ditulis dst.

Menyatakan Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos,bersalahmelakukan tindak pidana yaitu rnemberi sesuatu berupa uang tunaikepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, denganrnaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20

Menyatakan terdakwa MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan "Memberi sSesuatukepada Pegawai Negri Sipil atau penyelenggara negara dengan maksudsupaya pegawai negri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajiban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat(1) huruf a Uundangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak

negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutHalaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptkberbuat atau tidak berbuat sesuatu) dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :+ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermulapada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 anggota Sat Reskrim PolresBengkayang yang dipimpin oleh saksi SAMINGAN Bin WAKIJO (Alm)berhasil mengagalkan

;Menimbang, bahwa terhadap rumusan dakwaan alternatif PenuntutUmum tersebut, Majelis berpendapat bahwa pasal 5 ayat (1) huruf atersebut mengandung syarat unsur subyektif yaitu adanya maksud darisipemberi agar Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdiberi atau dijanjikan sesuatu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga apabiladihubungkan dengan uraianuraian perbuatan dalam Surat Dakwaan padaDakwaan Alternatif Kesatu dan faktafakta

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa unsur kepada pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kepada siapa pemberian sesuatu tersebut dilakukan.Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yangsifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara sehinggadalam pembuktiannya cukup

Hal mana karena saksi Samingan sudahmengetahui informasi terdakwa MARKUBIK adalah orang yang mengurushandphone ilegal yang diamankan Polres Bengkayang tersebut, sudahsaling mengenal dan satu hari sebelumnya sudah memberitahu dan memintajin kepada saksi Samingan, bahwa akan ada barang yang lewat diBengkayang menuju Pontianak;Menimbang, bahwa berdasar pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, terhadap unsur dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28Tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :1.

negara secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tatakerja.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Yang menerima hadiah atau janji;2: Padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;halaman 34 dari 47 halamanNomor : 10/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM4.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang;3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya;4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;5.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;n Menimbang, bahwa pertimbangan tentang unsur pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dalam dakwaan alternatif kedua, dipergunakan untukmempertimbangkan hal yang sama dalam dakwaan alternatif kesatu; dengandemikian, maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara terpenuhi atasdiri Terdakwa;n Menimbang, bahwa apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatansebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebutdibuktikan dan ditentukan oleh

Bahwa, sebagaimana sudah dipertimbangkan, kedua Terdakwaadalah Penyelenggara Negara;2. Bahwa, kedua Terdakwa telah menerima sejumlah uang darimasyarakat peserta projek pensertikatan tanah (Prona);3. Bahwa, uang tersebut adalah biaya yang dibayar masyarakat karenadiwajibkan oleh Terdakwa II sebagai kordinator pelaksanaan projekpensertikatan tanahtanan masyarakat (Prona) tersebut untukmembayarnya, pada hal kegiatan pensertifikatan tersebut tidakmemerlukan biaya (gratis);4.

Bahwa, kedua Terdakwa, adalah penyelenggara Negara;2. Bahwa, kedua terdakwa telah menerima uang dari masyarakatpeserta pensertifikatan tanah projek Prona, sebagai biaya projektersebut, pada hal pensertifikatan projek Prona tersebut tidakmemerlukan biaya (gratis);3. Bahwa, hal tersebut di atas, dimungkinkan, karena perintahmewajibkan dari Terdakwa II sebagai kordinator projek Prona tersebutuntuk membayarnya;4.