Ditemukan 11603 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-07-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 05-04-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 83-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2014 Tanggal 21 Agustus 2014 — Serda Mar Eman Suherman
177 — 87
177 — 87
dengan ditambah pidanapemecatan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidakmenjatuhkan pidana pemecatan dari dinas TNI AL, karenaOditur Militer dalam tuntutannya menuntut untuk dijatuhipidana tambahan pemecatan dikarenakan Terdakwa sebagaiprajurit TNI AL yang demikian tidak layak untuk dipertahankansebagai TNI AL, mengingat pemerintah maupun KesatuanTNI AL dan masyarakat yang menaruh perhatian secaraserius terhadap upaya pembrantasan Narkotika dansejenisnya serta demikian juga Panglima TNI telahmemberikan penekanan
Register : 27-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 466/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 23 Oktober 2014 — YULI ERNANTI alias ULIK binti ASNAN
35 — 8
35 — 8
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan YULI ERNANTI alias ULIK binti ASNAN selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan parasaksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaanperkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 385/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
19 — 4
19 — 4
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahMs.Ssebagai penekanan
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 205/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
20 — 6
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 22-07-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 420/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 22 September 2014 — SURYO UTOMO Bin BASERI. ;
43 — 4
43 — 4
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SURYO UTOMO bin BASERI selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keteranganpara saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Januari1980 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 27-06-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 85/Pid.B/2012/PN.Slw Tanggal 27 Juni 2012 — EDI PURWANTO bin SOPAN
31 — 3
31 — 3
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapabertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan EdiPurwanto bin Sopan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindakpidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untukmengikuti
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 557/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
24 — 5
24 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 654/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
16 — 6
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 20-04-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0870/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 7
9 — 7
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumahOrang tua Penggugat di Bandung Baru Barat Rt.rw.008/003 Desa BandungBaru Barat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu hingga akhirnyabepisah;4.
Register : 28-09-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bgl Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
YOSSY HERLINA
Terdakwa:
JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN
180 — 114
YOSSY HERLINA
Terdakwa:
JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN
180 — 114
Waktu kematian diperkirakan duajam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuanberupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kakumayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, sertajaringan dibawah kuku pucat.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPSubsidiairBahwa Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMANbersama dengan SAKSI ADMEN Als MEN Bin (Alm) AHMAD ZAINI (berkasperkara terpisah
Waktukematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelumpemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat padaHalaman 11 dari halaman 67Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bglpunggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat padakelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringandibawah kuku pucat.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP .Atau :KeduaBahwa Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMANbersama dengan
Waktu kematian diperkirakan dua jamsampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupalebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayatpada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringandibawah kuku pucat.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 Ayat (2) Ke3 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannyaPenuntut
Waktu kematian diperkirakan duajam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuanberupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kakumayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, sertajaringan dibawah kuku pucat.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Waktu kematian diperkirakandua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuanberupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan,kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, sertajaringan dibawah kuku pucat.Menimbang, bahwa terdapat fakta fakta dalam perkara ini : bahwa dariketerangan saksi A.RANI alias RANI bin Alm RUWANA, ~ saksi ILHAMRAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM BIN JONI SETIAWAN ENI SUDIWANAlias IWAN Bin TANJUNG, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT Alias YUNG
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR,
vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
Register : 10-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0594/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 3
24 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 11 Tahun;5.
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 185/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
30 — 15
30 — 15
nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 18-05-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 304/Pid.B/2015/PN.Bwi Tanggal 4 Agustus 2015 — T A J U D I
60 — 11
60 — 11
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan TAJUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memilikikemampuan untuk mengikuti jalannya
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
11Oktober 1986 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 07-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 337/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 327/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
31 — 5
31 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinanMs.Ssebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 7
10 — 7
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun Waypring, Pekon Waypring, KecamatanPugung, Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.RksNovember 2004 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan