Ditemukan 3403 data
70 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dihitung dengan perhitungan sebagaiberikut : 1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.712.150.0002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 542.430.000Halaman 11 dari 388 Halaman Putusan Nomor 1149 /B/PK/PJK/2015 4 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 542.430.0006 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 260.366.4009 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 802.796.400bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapat bahwapenerbitan
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Hartadi Alias Sumang
24 — 3
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
101 — 36
Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dankewajibannya selama 3 (tiga) kali berturutturut.Hal mana juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 48 PeraturanBadan Pengawas RI Nomor. 10 Tahun 2012, Bahwa berdasarkanketentuan tersebut diatas, tidak terdapat pelanggaranpelanggaranyang dilakukan oleh Para Penggugat yang kemudian dapatdikenakan sangsi berupa pemberhentian, dengan demikian makakeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugatadalah tindakan sewenangwenang, tidak prosedural
78 — 4
Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex Aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telahmengajukan Jawaban tertanggal 10 April 2013 sebagai berikut: 1Bahwa Gugatan H.Arifin Bin Syahran (Alm) terhadap Sdr.H.Abdul Wahidi(tidak lain ialah Ipar Tergugat II) adalah Gugatan yang Melawan ProsesPenegakan Hukum Pidana yakni Sebuah upaya Pihak Penggugat untukMenghindar dari Peristiwa dan sangsi
membeli sebidang tanah dari Anakkedua Pemilik Tanah (Almarhum H.Maseran Mansur) yang bernamaRaniansyah; Adanya itikad buruk Pihak Penggugat pada Proses Penegakan Hukum diNegara Republik Indonesia yang akan saya jabarkan sebagai berikut: 21e Bahwa Gugatan H.Arifin Bin Syabran (Alm) terhadap Sdr.H.Abdul Wahidi(Tak lain ialah Adik Kandung Tergugat III) adalah Gugatan yang melawanhukum; yakni Peristiwa yang menjadi dasar Gugatannya adalah Sebuahupaya Pihak Penggugat untuk Menghindar dari Peristiwa dan sangsi
Nurwahida binti Lakube
Tergugat:
Rifki bin Syukri
50 — 25
Mutasi beliau ke Balikpapan menurut saya adalah bentuk sangsi karena beliaubanyak menggunakan uang kantor,kalaupun pihak perusahaan tidak secaragamblang memberi pernyataan sangsi saya bisa memaklumi karena beliauadalah karyawan senior, karena logikanya kalau beliau naik jabatan pastibeliau jalani dengan senang hatiHalaman 41 dari 62Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg10.Beliau sudah kehabisan cara sehingga pernah melaporkan saya ke komisiperlindungan anak dan perempuan walau pada kenyataannya saya
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Solehuddin Alias Indeng
39 — 8
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Tahmid bin Nurdi
Termohon:
Isah Karnidah binti Surman
16 — 1
Bahwa Termohon selama 4 (empat) bulan sejak bulan Agustus 2017sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah diberi nafkah padahal itumasih merupakan kewajiban yang melekat dalam diri Pemohon statusnyamasih suami Termohon, sistim hukum perkawinan menurut ketentuanhukum Islam akibat perbuatan hukum tersebut maka bagi Pemohon dapatdikenakan sangsi, maka dalam kesempatan ini Termohon mohon keadilanyang muya Majelis Hakim hendaknya menghukum Pemohon untukmembayar biayabiaya hidup yang telah dikeluarkan
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti T10 ini adalah sangat penting sebagaiketerangan yang melatarbelakangi proses awal permohonan rumah dinas(obyek perkara poin 3a), Pemohon Kasasi berperan penting untukmelepaskan sangsi perusahaan tersebut yakni dengan saya menerimakembali atau melanjutkan perkawinan setelah Pemohon Kasasiditelantarkan tanpa tempat tinggal dan nafkah oleh Termohon Kasasi dalambeberapa lama waktu.
35 — 14
Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNIAD mengetahuidan mengerti dilarang untuk melibatkan diri dalam peredaran Narkotika,dan apabila hal tersebut akan mendapatkan sangsi yang berat daripimpinan TNI.3.
93 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pegadaian (persero) yang menjadi dasar tindakanPenggugat Konvensi, adalah merupakan ketentuan lama yang sudahkedaluwarsa dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehinggaharuslah dianggap tidak pernah ada.Menghukum dan memerintahkan kepada semula sebagai PenggugatKonvensi, sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi untuk mencabutkembali sangsi/hukuman disiplin berupa tindakan skorsing dan rencanaPHK terhadap semula sebagai Tergugat Konvensi, sekarang sebagaiPenggugat Rekonvensi, setelah perkara a quo
286 — 206
Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.
Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.
107 — 21
Selanjutnya Terdakwa saksi beri sangsi berupa penurunanDP3 ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ) yang selanjutnya saksimembuat Laporan Pengaduan pada tanggal 8 januari 2014 dan LaporanPolisi No. Pol: LP/ B/ 145/ IV / 2014 / Res Klaten / Jateng, tanggal 07April 2014. di Polres Klaten tentang dugaan Tindak Pidana PemalsuanKUTIPAN AKTA KLEHIRAN. Bahwa di Disdukcapil Kab. Klaten ada 3 bidang / bagian dan satusekretariat diantaranya : Sekretariat di jabat oleh UTAMI SETYANINGSIH, SH.
70 — 31
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Yon Armed13/2/1 Kostrad atau militer umumnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga
46 — 6
Ainie Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena satu bagian dan saksilebih dulu di perusahaan.e Bahwa saksi merupakan pekerja tergugat sejak tahun 1997 sampaidengan sekaaraang di bagian produksi.e Bahwa saksi bekerjadi bagian admn dan memberikan absensi sertaATK.e Bahwa tugas saksi adalah memberikan spidol kepada operator.e Bahwa apabila spidol habis di tukar kembali dengan yang baru dantidak setiap hari memberikan spidol.e Bahwa pada bulan maret 2015 ada karyawan yang membawa spidol dikenakan sangsi
70 — 35
UnsursecaratanpahakataumelawanhukummenggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas
26 — 7
Bahwa karena tidak aanya keharmonisan dalam kehiuspan rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon membuat pemohon tergoda wanita lain bernama12NUNIK dan karena Pemohon tidak ingin menambah dosa maka pemohonmelakukan nikah siri dengan NUNIK tersebut bahkan dari hubungan tersebut telahdilahirkan seorang anak hal mana membuktikan kalau Pemohon bisa memilikiketurunan;Bahwa pernikahan siri antara Pemohon dengan wanita lain bernama NUNIK telahdilaporkan ke atasan oleh Termohon hingga Pemohon mendapatkan sangsi
96 — 45
Olehnya itu dengan penuh kerendahan hati saya/ Tergugat bermohondengan penuh harap kepada bapak Hakim serta seluruh pihakpenyelenggara hukum agar dapat memberikan teguran serta sangsi hukumkepada pihakpihak tersebut sebab bukan tanpa alasan bahwa setahu saya/Tergugat ada beberapa orang yang sudah menjadi anggota masyarakat diDesa Mootilango itu orangorang tersebut boleh dikatakan bukanlahpenduduk asli disitu melainkan hanya warga pendatang, salah seorangdiantaranya yaitu orang tua Ik.
56 — 16
Yang bersangkutan/istri sudah sulit untuk diajak baik, tidak ada lagiharapan untuk melanggengkan pernikahan walaupun sudah ada upayaterusmenerus dan berulangulang baik mediasi secara interen maupunexteren dan sudah diberikan sangsi berulangulang seperti pisah ranjang/pisah tempat tinggal dia tetap belum bisa memperbaiki diri.3. Tidak ada niat saya untuk berpoligami karena begitu sulitnya syaratsyaratpoligami yang harus dipenuhi, diantaranya berbuat adil.
HABIBA HANUM,SH
Terdakwa:
1.Andi Syahputra
2.Alamsyah Barus
18 — 2
dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
137 — 92
Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.