negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atauHalaman2dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdgdengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bag!

Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara ;2. Yang dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain ;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu. membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri ;5.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;Menimbang, abhwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertamadalam perkara a quo bahwa unsur Pegawai Negeri dan penyelenggara negara telahterpenuhi. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Tingkat pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;Ad. 2.

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara ;b. Menerima pemberiaan atau janji karena atau sebab dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibannya ;Halaman29dari 44 halaman putusan nomor 24/TIPIKOR/2017/PT.Bdgc. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan ;Ad. a. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 jo.

Negara telah terpenuhi ;Ad. b.

Negara.

Angka 2 yang dimaksuddengan " Asas Tertib Penyelenggara Negara " adalah asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangandalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. Angka 3 yangdimaksud dengan " Asas Kepentingan Umum " adalah asas yangmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif, dan selektif.

Tertib Penyelenggara Negara" Asas Kepastian Hukum ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwamaupun saksi Ir.

Andi Djuhardi tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara, karena telah melanggarbeberapa ketentuan perundangundangan, antara lain :a. KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85Tahun 2006, Pasal 11 huruf d, Pasal 35 ayat (7) ;b. SK Kepala Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan Kab.

Andi Djuhardi tidak mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sehingga hakdan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi sesuai peraturan yangtelah ditetapkan baik dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) maupundalam surat pernyataan dari ketiga perusahaan untukmenyelesaikan pekerjaan dimaksud paling lambat tanggal 30 April2008 ;. Asas Profesionalitas , bahwa dalam perkara in casu Terdakwamaupun saksi Ir.

BP 1872 TY ;Bahwa benar ketika menemui Euis Sukmawati, saksi danEffet Yudha Saputra tidak memperkenalkan diri sebagaianggota Polisi namun sebagai anggota LSM LPPNRI ( LSMLembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia ) ;Bahwa benar saat itu saksi dan Effet Yudha Saputra adamemperlihatkan lencana LSM LPPNRI berupa lencana daribahan kuningan yang bertuliskan INTELEJENINVESTIGASI kepada Euis Sukmawati ;Bahwa benar tujuan saksi dan Effet Yudha Saputra untukmengatakan bisa membantu masalah Euis

BP 1872 TY ;Bahwa benar ketika menemui Euis Sukmawati, saksi danRonny Paslan tidak memperkenalkan diri sebagai anggotaPolisi namun sebagai anggota LSM LPPNRI ( LSMLembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia ) ;Bahwa benar saat itu saksi dan Ronny Paslan adamemperlihatkan lencana LSM LPPNRI berupa lencana daribahan kuningan yang bertuliskan INTELEJENINVESTIGASI kepada Euis Sukmawati ;Bahwa benar tujuan saksi dan Ronny Paslan untukmengatakan bisa membantu masalah Euis Sukmawatipadahal saksi

Sei Jang TanjungPinang kemudian di pinggir jalan menuju restoran terdakwaberjumpa dengan terdakwa Ronny Paslan dan selanjutnyakami samasama menuju restoran dan ketika sudah sampaidi restoran disana sudah ada Effet Yudha Saputra danseorang lakilaki serta perempuan yang tidak saksi kenal ;Bahwa benar terdakwa adalah Penasehat dari LSM LPPNRI( LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia ) sedangkan Ronny Paslan dan terdakwa EffetYudha Saputra adalah adalah anggota LSM tersebut ;Bahwa

Bahwa dalam proses permohonan hak, proses pengukuran dan14.pendaftaran hak hingga terbitnya objek sengketa, Tergugat telah bertindakyang tidak sesuai dan melanggar asasasas:1)Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 28 Tahun = 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, yakni Asas Kepastian Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

;Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Asas yang menjunjungtinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untukmewujudkan penyelenggara negara yang bersin dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;Asas Kepastian Hukum, yakni mengutamakan landasan peraturanperundangundangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;Asas Akuntabilitas yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiaan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat:Asas Bertindak Cermat yakni

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau9 2 9Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;Adapun Alasan Gugatan Para Penggugat Sebagai Berikut:Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat diPengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Tergugat berkedudukan

Asas Kepastian Hukum, yaitu Sekretaris Daerah Pematangsiantar dalammengeluarkan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukumkarena asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara dengan tidak merugikan orang lainmasyarakat dan menghormati hak yang telah diperoleh yang ada diatasnya dan menghormati hak yang diperoleh Para Penggugatberdasarkan suatu keputusan badan atau Pejabat Administrasi Negaraartinya

setiap keputusan yang dibuat oleh penyelenggara Negara harussesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian objek sengketayang dikeluarkan oleh Tergugat tanoa pedoman kepada aturan hukumyang berlaku;2.

Asas Profesionalitas, dalam melaksanakan penyelenggara Negara telahmelanggar Asas Profesionalitas karena Penggugat merasa dirugikandengan diterbitkannya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat yangtidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga dengan keluarnyaobjek sengketa jelas merugikan Para Penggugat karena diatas tanahmilik Para Penggugat telah diterbitkan oleh Tergugat objek sengketadengan mengesampingkan hakhak Para

Pasal 5 Angka 4 Setiap Penyelenggara Negara berkewayjiban untuk tidakmelakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan angka 6menyebutkan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawabdan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untukkepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidakmengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Negara ;Menerima hadiah atau janji ;3.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut pasal1 ayat (2) UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 adalah.a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangkepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana ;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerahd.

1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999, yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yangberfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Penyelenggara negara meliputi :Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;Menteri;AR NBGubernur;Hakim;6.

sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara makadengan demikian unsur sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterbukti ;ad. 2.

DAKWAAN SUBSIDAIR.Bahwa Redaksi Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikanhadiah

Negara."

Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara." hanya merupakanelement delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harusdibuktikan. Menurut hemat kami, unsur "pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." harus dihubungkan dengan perbuatanselanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid.

Sus/201324Kalau unsurunsur lainnya terpenuhi, barulah unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.Dalam pembahasan unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yangpada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara" tidak terbukti.

Oleh karena kami telah membahasunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" di dalam DakwaanPrimair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalampembahasan tentang dakwaan Subsidair ini yang tidak perlu kami ulangkembali.Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakanunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti.Tidak Terbuktinya Unsur "Menerima hadiah atau janji.Bahwa, yang dimaksud dengan "hadiah", menurut Putusan Hoge Raadtanggal 25 April 1916

Negara yaitu memberikan uang sejumlah Rp13.500.000.000, (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada HENDYBOEDORO selaku Bupati Kendal dan / atau SUSILO selaku Kepala DPKD(Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal, dengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,Hal. 2 dari 33 hal.

No. 540 K/Pid.Sus/2013masyarakat Kabupaten Kendal yang terdiri dari banyak penduduk yangbukan merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kemudianmenimbang pula bahwa pemberian uang yang merupakan fee dari PT. AdhiKarya tersebut melalui rekening Warsa Susilo adalah dengan tujuanmengisi kekosongan Kasda Kabupaten Kendal dan hal ini bersesuaidengan keterangan saksisaksi WARSA SUSILO, TAVIP PURNOMO,SYAMSU HIDAYAT, HERU JATMIKO, Ir.

Dengan demikian, semestinyaJudex Facti tidak perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ;PUTUSAN JUDEX FACTIE BERUPA PEMBEBASAN TERDAKWA DARISELURUH DAKWAAN ADALAH PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNIJudex Factie dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruhfaktafakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalampersidangan, tetapi Judex Factie hanya mempertimbangkan faktafaktayang menguntungkan bagi Terdakwa sehingga Judex Factie dalammembuktikan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara (halaman80

Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 82 alinea kesatumenyatakan ...sudah menjadi fakta yang diketahui umum secara luas(notoir feeiten) bahwa Kasda Kabupaten Kendal dalam perkara inibukanlah merupakan Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negaramelainkan adalah kas yang merupakan penyimpanan dana untuksepenuhnya digunakan demi kemakmuran masyarakat KabupatenKendal yang terdiri dari banyak penduduk yang bukan merupakanPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Selanjutnya dalampertimbangan halaman

Dengan demikian unsur memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5ayat (1) huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam DakwaanKesatu Sudah Terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukanHal. 29 dari 33 hal. Put.

Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28Tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :1.

negara secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tatakerja.

PerakKabupaten Deli Serdang Nomor : 140/04/2003 tanggal 26 Februari 2003,pada hariRabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Agustus 2018 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Bulu Cina Kecamatan Haparan PerakKabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya "Pegawai Negeri atau penyelenggara

negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang nilainyakurang dari Rp.10.000.000.

PerakKabupaten Deli Serdang Nomor : 140/04/2003 tanggal 26 Februari 2003,pada hariRabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Agustus 2018 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2018, bertempat di Kanto Kepala Desa Bulu Cina Kecamatan Haparan PerakKabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, Pegawai negeri atau penyelenggara

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saksi Ariyatiakan mengangunkan surat tanah miliknya ke Bank untuk mengajukan pinjamanmodal

Negara yangmenerimahadiah ataujanjipadahal diketahuiataupatut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikankarenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurutpikiran orangyang memberikanhaduahataujanjitersebutadahubungan denganjabatannyasebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 huruf b ayat (1) jo Pasal 12ayat (2) huruf a ayat (2) serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suradidengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahanHalaman 8

RegPerk : PDS06/PARE/Ft.1/08/2010 yang berbunyi sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMATIR:Bahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di KantorBank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui

huruf a UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBS TIDATIRBahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY AliasWIDI Bin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat diKantor Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIHal. 5 dari 18 hal.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG pada tanggal 02 Desember 2009 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di KantorBank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Parepare atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang menerima pemberian atau janjikarena atau berhubungan dengan sesuatu' yang bertentangandengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalamjabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa Terdakwa WIDDY PRASETYO Alias WIDY Alias WIDIBin SUGENG adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkatHal. 8 dari 18 hal.

Negara yang pada waktumenjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepadakas umum, seolaholah pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyal utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yang dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapatDAK sebesar Rp. 15.907.777.000, (lima belas milyar

negara yang pada waktu menjalankan tugasmeminta,menerima,atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahuibahwa hal tersebut bukan merupakan utang sebagai yangHalaman 38 dari 63 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.melakukan,menyuruh melakukan dan turut serta melakukanSebagaimana pasar 12 huruf f jo pasal

Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengahrumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g,h dan i, Hakim pada

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.2. Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotongpembayaran Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yanglain atau Kepada Kas umum.3. Seolaholah Pegawai Negeri atau Penyelenggara negera yang lain atauKas tersebut mempunyai utang Kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang.Halaman 53 dari 63 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.Ad. 1.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara :Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, pertimbangan hukum judexfactie pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga untuksingkatnya, diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkatbanding dalam mempertimbangkan unsur pegawai negeri atau penyelenggaraNegara dalam perkara ini.Ad. 2.

tidak dapat diketahui lagi dengan pasti sekira tahun 2008 dan hari tanggalyang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan April tahun 2009 atausetidak tidaknya dalam waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009,bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan SelatanJalan D.I Penjaitan Nomor : 19, Banjarmasin atau setidaktidaknya di tempat lain yangtermasuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili,sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara, dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau dengan mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan berdirisendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan Terdakwa sebagaiberikut :e Bahwa pada tahun 2005 Departemen Agama Republik Indonesia mengirimkanSurat ke Kantor Wilayah

Negara yangmenerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan Terdakwa dipandangsebagai perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukanTerdakwa dilakukan sebagai

Kemudian dalam pertimbanganberikutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tidak SepatutnyalTerdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang seharusnya justru membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hal.20)Bahwa dengan mudahnya Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakandalam pertimbangannya bahwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar,, dan dengan mudahnya pula menyatakan Tidak Sepatutnya Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang seharusnya justru membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ; Bahwa

Wiyono mengemukakan pada setiap jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekatkewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun tidak berbuatdalam jabatannya.

negara tersebut harus berbuatsesuatu sesuai kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan."

pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukantindak pidana.Bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara melaksanakantugasnya dikatakan bertentangan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagaiberikut:1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu,padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraNegara yang bersangkutan.2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu,padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraNegara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawaiNegeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatusesuai kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutanMenimbang, bahwa dari Putusan Hoge Raad, tanggal 26

dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2)huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara yo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang No.5 Tahun 1986.yang menyebutkan asas umum pemerintahanyang baik meliputi asas kepastian hukum,(yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan negara) asas tertib penyelenggaraannegara (asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara

negara) asasakuntabilitas (asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara) asas kepentingn umum (asas yangmendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif dan selektif) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide PutusanPengadilan

ALASANALASAN GUGATAN15.16.Bahwa perlu kami sampaikan sebelumnya pada alasanalasan gugatanaquo, jika TERGUGAT dan TERGUGAT Il merupakan PenyelenggaraNegara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (7)UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Bahwa telah ditentukan didalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, jika Penyelenggara Negara

Asas Kepastian HukumYaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara.16.2. Asas Tertib Penyelenggaraan NegaraYaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.16.3. Asas Kepentingan UmumYaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan carayang aspiratif, akomodatif dan selektif.16.4.

Pst. .17.18.Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara Negara.16.6. Asas ProfesionalitasYaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kodeetik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.16.7.

Pst. .Direksi BUMN Persero atau badan hukum swasta tidak mempunyai kedudukansebagai pejabat administrator penyelenggara negara dan bukan pejabat negarayang mempunyai tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatanpelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yangdilakukan oleh pejabat pelaksana yang berada di bawahnya ;Menimbang, bahwa yang dapat menjadi obyek dari gugatan Citizen LawSuit adalah kelalaian pejabat administrator penyelenggara negara ataupejabat negara yang memimpin

Tergugat dalam Citizen Law Suit adalah pejabat negara yang menjabatsebagai pimpinan lembaga negara atau instansi pemerintah danpejabat administrator penyelenggara negara, yang memiliki wewenangmembuat peraturan kebijakan umum pada lembaga negara/instansipemerintah yang dipimpinnya dari tingkat pusat sampai daerah ;4.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karenakekuasaan atau kKewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20tahun 2001 mengandung unsurunsur :1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2.

UU No. 20 tahun 2001,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian dari seseorangatas kehendak si pemberi, sedangkan menurut pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pemberian itu terjadi adanya perbuatan melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, in casu berupa ancaman dari Pegawai Negeri atauHalaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIPenyelenggara Negara itu, bahwa bila uang sebesar Rp10.000.000.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20tahun 2001 mengandung unsurunsur :1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2.

UU No. 20 tahun 2001,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian dari seseorangatas kehendak si pemberi, sedangkan menurut pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pemberian itu terjadi atas adanya perbuatanmelawan hukum berupa ancaman dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaraitu, bahwa bila uang sebesar Rp10.000.000.

Menyatakan Terdakwa HERMENINGGILDUS APRIYADY S.Pd Anak DariM.PINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan TindakPidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendirisehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita uraikan unsurunsursebagai berikut :Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara bahwa Sdr.HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak

Dan Sari.HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd TARSONO (Alm) adalah Pegawai Negeriyang bekerja pada SMA Negeri 1 Nanga Pinoh yang juga merekasebagai Penyelenggara Negara dalam bidang Pendidikan.Bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahwa unsurini terpenuhi dengan memungut biaya sebesar Rp. 200.000, ( dua ratusribu rupiah) dari setiap siswa untuk pengambilan ljazah maka hasilpungutan tersebut menimbulkan atau mengakibatkan keuntungan bagiKepala Sekolah SMAN Nanga Pinoh yaitu Sdr.

Negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkankan sebagai berikut :Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negaraadalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan Nepotisme;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalampasal 2 UU No. 28 tahun

Hal ini sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalamKetetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);Bahwa dalam rangka menyelamatkan kehidupan nasionalsesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi,dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat.Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalandengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendakiterwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankantugas

Putusan Nomor 51 P/HUM/2018tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien,bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimanadiamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Penjelasan Umum atas UUNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme);Bahwa tujuan, semangat dan tuntutan sebagaimana angka 2)s.d. 4), perlu diwujudkan dalam langkah dan

negara dan terbukti telah menunjukkanadanya keterlibatan anggota dewan perwakilan rakyat dalamkasuskasus yang ada;Halaman 31 dari 57 halaman.

Negara meliputi:a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:Halaman 35 dari 57 halaman.

negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme;Halaman 45 dari 57 halaman.

Perintis KemerdekaanKupang atau setidaktidaknya di tempat lain yangtermasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kupang,sebagai penyelenggara negara telahmenyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai staf di LANTASKIM KantorImigrasi Kelas Kupang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidanaperdagangan orang yaitu membawa Warga Negara Indonesia yakni korbanYUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULITAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK ke luar wilayah RepublikIndonesiadengan maksud untuk dieksploitasi

Negara dalamklasifikasi sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pengertian pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku tercantum di dalam Penjelasan Pasal 2 butir 7Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

Negara;Bahwa fakta persidangan membuktikan Pembanding/Terdakwa adalahpetugas customer service pada Kantor Imigrasi Kelas Kupang yang seharihari bertugas memberikan pelayanan bagi para pemohon paspor.

negeri.Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 104 putusan yang menyatakan...maka sehubungan dalam delik pidana Perdagangan Orang ketikapenyelenggara negara lalai dan mengakibatkan kerugian, meski tidak ada niatuntutk itu, tetap diklasifikasikan melakukan perbuatan pidana, karena dalamTindak Pidana Perdagangan Orang tidak dibedakan antara pelaku aktif ataupasif... adalah pertimbangan yang keliru sebab sebagaimana yang telahdijelaskan pada poin angka 4 diatas yaitu Pembanding/Terdakwa bukansebagai penyelenggara

negara dan tidak ada fakta persidangan yangHalaman 33 dari 39 halaman Putusan No.92/PID/2017/PT.KPG15.16.membuktikan Pembanding/Terdakwa lalai ketika melaksanakan tugasnyasebagai customer service dalam pelayanan permohonan paspor untuk danatas nama pemohon Melinda Sapay;Bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan