Ditemukan 3400 data
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ANDRI JOHAN alias ANDRI bin MARJOHAN
116 — 15
Oleh karena itu, tanpa izindari pemerintah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarangyang apabila dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana; Bahwa bentuk sanksi yang dimaksud dalam peraturan MenteriPerdagangan tersebut yaitu berupa sangsi administrasi terhadap pelakuusaha yang memiliki perizinan tetapi disalangunakan dalammendistribusikan / mengedarkan atau menjual B2 dan atau mengemaskembali B2 dari kemasan aslinya yang tidak sesuai dengan izinnya.
49 — 28
beroperasi tetapi alat tersebut masih bisa difungsikanatau dioperasikan apabila kabel yang telah dicuri tersebut tidakhilang kemudian saksi tidak tahu apakah di areal Washing Planttempat hilangnya kabel tersebut ada pengamanan khusus dari pihakkeamanan perusahaan karena bukan bagian dari tugas saksi dansaksi tidak pernah mengecek kesana;e Bahwa dengan adanya kejadian pencurian kabel tersebut adalahsupaya pengamanan di areal perusahaan lebih ditingkatkan lagi danpelaku pencurian kabel tersebut diberikan sangsi
478 — 114
Bahwa di dalam Marketing Agreement yang di sepakati bersama,termuat hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat ),termasuk sangsi di antaranya terhadap Penggugat sebagai Agen wajibmemberikan ganti rugi kepada Tergugat sebesar 200.000 USD (DuaRatus Ribu Dollar Amerika) sebagai Denda atas keterlambatanPenjualan, jika masih terdapat pembayaran yang tertunggak dari Pembelikepada Tergugat sejak tanggal 1 November 2015 ;9.
113 — 58
Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut di atas akan dikenakan sangsi Adat seperti dibawah ini:1. Harus mengganti/membayar biaya pembuatan Tanda Batassesuai biayanya;2. Membayar kas opan orang yang ikut hadir pada waktupenyelesaian Batas tersebut diatas sebesar masingmasingRp.20.000,;3. Membayar gajih orang yang merintis Batas sebesar Rp.50.000perorang X per hari.
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yusri Ashadi saksi Termohon Kasasidahulunya Para Penggugat setelah Majelis Hakim menunjukkan buktiT/PR2 memberikan kesaksian saksi mengetahui peraturan perusahaantersebut dan juga menyetujui isi peraturan perusahaan Pasal 17 ayat 4diberikan sangsi peringatan SP Ill.Diperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon Kasasi dahulunyaTergugat yang dihadirkan pada tanggal 14 November 2016 sdr. KarelParlindungan, sdr. Agus Tiyono, dan sdr.
Yusri Ashadi saksi Para TermohonKasasi dahulunya Tergugat Rekonvensi setelah Majelis Hakimmenunjukkan bukti T/PR2 memberikan kesaksian saksi mengetahuiperaturan perusahaan tersebut dan juga menyetujui isi peraturanperusahaan Pasal 17 ayat 4 diberikan sangsi peringatan SP Ill. Karenasaksi sebagai pengurus serikat pekerjaDiperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon Kasasi dahulunyaPenggugat Rekonvensi yang dihadirkan pada tanggal 14 November 2016sdr. Karel Parlindungan, sdr. Agus Tiyono, dan sdr.
180 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi, Pasal 29 ayat (2) bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasilpekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapanpekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepatbiaya, tepat mutu, dan tepat waktu serta bertentangan dengan Pasal 49 ayat(2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksaaanPengadaan Barang Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sangsi
Terhadap penggunaan undangundang pemberantasan tindak pidanakorupsi tersebut didasarkan pada asas logische specialiteit (asas kekhususan yanglogis) dan asas lex specialis systematic derograt lex generalis (asas kekhususansistematik).Memang pada prinsipnya undangundang pemberantasan tindak pidana korupsitidak akan diberlakukan terhadap bidang tertentu sepanjang peraturan perundangundangan dibidang tertentu itu mengatur tentang sangsi pidana dan tata carapengembalian keuangan negara secara tersendiri
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa konsekwensi secara administratif kewenangan dari panitiayang dibentuk berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 yangmengatur aturanaturan yang sifatnya administrasi, kalau adapenyelewengan ada sangsi administrasi ;Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2009c.
Bahwa konsekwensi secara administratif kKewenangan dari panitiayang dibentuk berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 yangmengatur aturanaturan yang sifatnya administrasi, kalau adapenyelewengan ada sangsi administrasi ;Hal. 74 dari 81 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2009c.
55 — 9
. : 219/Pid.B/2014/PN.KTP40Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui isi pembicaraan tentang jual beli besiantara saksi KASIDI dengan saksi LILIS maupun para terdakwa di lokasi tersebutdan saat itu saksi hanya mondar mandir, dan setelah sekitar maghrib mereka pulang,setahu saksi belum ada keputusan;Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi KASIDI mulai sangsi jika besi yangada di pabrik kurang dan tidak mau lagi bernegoisasi dan minta pulang ke Jakarta;Bahwa saksi menerangkan saksi KASIDI telah
KWI pada tanggal 16 Juli 2014;Bahwa saksi menerangkan setelah melihat, sdr, JIMMY dan saksi MICHAELsempat sangsi karena tidak yakin;e Bahwa saksi menerangkan hanya menjual besi skrap yang sudah terpotongpotongkepada saksi MICHAEL karena mesinmesin yang ada di PT.
51 — 20
mendapat surat pencabutan surat kuasa dari H SABAR BROTOSUHARJO tertanggal 26 Januari 2010 yang diberikan oleh Penasehat Hukum SabarGroup yang isinya untuk penghentian pengelolaan hotel dan surat pencabutantersebut diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 dengan nomorsurat : 036/SKSM/II/2010;Bahwaterdapat 2 (dua) surat kuasa yang dicabut yang pertama dengan tanda tangandan yang kedua dengan cap jempol;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Penasehat Hukum H SABAR BROTOSUHARJO kalau Terdakwa sangsi
134 — 83
Bahwa menurut Saksi permasalahan yang dihadapiTerdakwa dapat diselesaikan dengan baik tanpa adayang dirugikan, apabila Terdakwa mendapat sangsidari permasalahan ini maka Saksi 1 ETY SOEMIYATIjuga harus mendapat sangsi karena telah melanggarisi dari Surat Perjanjian yang telah ditandatanganibersama antara Terdakwa dan Saksi 1 ETY SOEMIYATI diatas Meterai.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.SAKSI6 :Nama lengkap : XXXXXXXXXXKPangkat, NRP : XXXXXXXXXKKJabatan > XXXXXXXXXXXKesatuan
428 — 71
Sangsi Kab. Kotawaringin Timur menujuBanjarmasin.3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepadapimpinannya yaitu Dandenpom XII/2 Plk Letkol Com Sigit HimawanSutanto, S.H., petunjuk dari Dandenpom agar Saksi melakukankoordinasi dengan piket Denpom XII/2 Plk untuk melakukanpengecekan.4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada piketUP3M dan diterima oleh Serda Abdul Chalik, kKemudian Perwira Piketmelaporkan kepada perwira pengawas.5.
26 — 0
oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, telah dibubuhi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenabukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka dengandemikian majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang bahwa untuk memperkuat bukti P.13, Pemohon telahmembuat surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2016 yang intinya Pemohonbertanggung jawab menerima dan menanggung segala akibat hukum yangtimbul maupun sangsi
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
100 — 96
Kemudian keluar Surat keputusan bersama (SKB) yangmenjelaskan supaya tetap di proses, apabila tidak maka PPK akandiberikan sangsi, Kemudian keluarlah surat dari Kemenpan tentangpelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan keluar surat dariBKN tentang pengawasan dan pengadalian atas keputusan bersama,keluarlan surat keputusan tindak lanjut daripada keputusan Pengadilanterhadap Pegawai Negeri Sipil yang ternyata telah melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.
34 — 6
maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslahdinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketigaPenuntut Umum telah terbukti oleh perobuatan terdakwa, maka terdakwa haruslahdinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaantersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dan terdakwaharuslah dijatuhi pidana, serta sangsi
SEPRINA GINTING
Tergugat:
YAYASAN WESTIN DAMENLOU
68 — 21
apakah Penggugat sudah izin datangterlambat atau belum;Bahwa saksi mencatat langsung apa yang saksi lihat, jika saksi tidak melihatmaka saksi akan mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan;Bahwa Gaji saksi sudah UMRBahwa jam kerja Penggugat adalah dari Jam 7.00 sampai dengan Jam 15.00dan hal ini sudah diberitahu pada saat interview kerjaBahwa keterlambatan Penggugat bervariasi antara 2060 menit;Bahwa terakhir pada bulan Agustus 2017 setiap hari Penggugat datangterlambat;Bahwa setiap keterlambatan ada sangsi
61 — 5
Dan Terdakwa masih harus menghadapiancaman sangsi dari dinas Kepolisian.Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananyadan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu:melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidanaatau Kedua : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55Ayat
PT. ARNINS CORPORATION
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
157 — 68
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundangini;18.
132 — 30
kepala dan bagianpunggungnya.Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3)KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Anak maupun PenasihatHukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakanLaporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya diakhir laporannya menyarankan agar klien diberi Sangsi
73 — 30
dalam kehidupan rumah tangga antaraPemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekopensi, saat itu Termohon Konpensi/ Penggugat Rekopensimelihat Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi turun mobil wanita yangbernama WIL dan berpamitan dengan wanita yang bernama WIL sehabisberjalanjalan keliling kota Batam, sehingga terjadi pertengkaran dan keributandan perselingkuhan ini juga sudah diketahui oleh pihak tempat PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi bekerja dan telah diberikan sangsi
46 — 7
08.10791 yang berlaku s.d.tanggal 31122018 ;Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa (dalam hal ini yang dipersamakandengan Pegawai negeri Sipil) belum memperoleh Surat Izin dari pejabat yangberwenang dan sampai batas waktu yang diberikan oleh Majelis hakim selama 6bulan, Penggugat belum juga memperoleh izin dari atasannya dan selanjutnyaHim 4 dari 44 hlm, Salinan Putusan No.1567/Padt.G/2016/PA.JbgPenggugat menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 15 Pebruari 2017 yang isinyaSiap menanggung resiko maupun sangsi