Ditemukan 39584 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Dp
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 8
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor195/Pdt.G/2021/PA.Dp dari Penggugat;
    2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.336000 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
    195/Pdt.G/2021/PA.Dp
    PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2021/PA.Dpwe uw i Va az aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1972, agamaIslam, pekerjaan XXXxXXXXXX XXXXX XXXXXX,pendidikan SLTA, tempat kediaman diKABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebutPenggugat;melawan,Ismail bin Efendi, tempat dan tanggal
    No.195/Padt.G/2021/PA.DpKantor uruSan agama XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXxX, SeSuai Nomor117/7/V/1998, tanggal 04 Mei 1998;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Tergugat selama 3 hari, Kemudian setelah itu pindah keJakarta selama 5 tahun, kemudian berpindahpindah danterakhirbertempat di rumah pemberian orang tua Pengggugat di alamatsebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimanalayaknya Ssuami istri (ba'da dukhul);Bahwa dari pernikahan
    No.195/Padt.G/2021/PA.Dp8.9.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai olehKeluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
    No.195/Padt.G/2021/PA.DpMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukanpermohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranyadiperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv.
    No.195/Padt.G/2021/PA.DpRincian Biaya Perkara:PNBP:a. Pendaftaran 30.000b. Panggilan pertama para Pihak 20.000c. Redaksi 10.000Biaya Proses 50.000Biaya Panggilan 210.000Meterai 10.000Jumlah 330.000(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.195/Padt.G/2021/PA.Dp
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Register : 09-02-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Tnk
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
    2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tertanggal 9 Februari 2021, selesai karena dicabut;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
    195/Pdt.G/2021/PA.Tnk
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Permohonan
Register : 15-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Spt
Tanggal 22 Mei 2019 — MARDIYONO
23 — 4
  • Menghentikan pemeriksaan perkara Pemohonan Nomor195/Pdt.P/2019/PN Spt karena permohonan dicabut;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sampit untukmencoret dari buku register perdata permohonan;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
    195/Pdt.P/2019/PN Spt
    PENETAPANNomor 195/Pdt. P/2019/PN SptDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Negeri Sampit;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri SampitNomor 195/Pdt.P/2019/PN Spt tertanggal 15 April 2019 tentang PenunjukanHakim yang memeriksa perkara permohonan No. 195/Pdt.
    P/2019/PN Spt;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor195/Pdt.P/2019/PN Spt tertanggal 15 April 2019 tentang hari sidang;Telah membaca Permohonan tertanggal 15 April 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah registerNomor 195/Pdt.P/2019/PN Spt atas nama:MARDIYONO Lahir di Klaten, 01 Januari 1972, Jenis Kelamin lakilaki,Pekerjaan Swasta, beralamat di JI. Afdeling Mekar JayaRt. 020 Rw. 003 Kel. Mekar Jaya Kec.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sampit untukmencoret dari buku register perdata permohonan;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 195/Padt.P/2019/PN Spt3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, olehkami Doni Prianto, S.H.
    Redaksi : Rp. 10.000,00Rp.206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 195/Padt.P/2019/PN Spt
Pengadilan PA SIMALUNGUN Perdata Agama
Register : 20-02-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sim
Tanggal 19 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 0
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sim., dari Pemohon;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
    195/Pdt.G/2024/PA.Sim
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata
Register : 30-08-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN PELAIHARI Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Pli
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat:
1.Aswari
2.Ainur Salim
3.Dwi Nondania
Tergugat:
Asmawi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Tanah Laut
71 — 0
  • menurut hukum jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dengan luas 5.000 (Lima ribu) Meter Persegi yang beralamat di Desa Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara : Jalan;
Batas Timur : m.197;
Batas Selatan : m.186;
Batas Barat : m.194;
termasuk bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 195
Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat merupakan pemilik atas sebidang tanah dengan luas 5.000 (Lima ribu) Meter Persegi yang beralamat di Desa Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara : Jalan;
Batas Timur : m.197;
Batas Selatan : m.186;
Batas Barat : m.194;
termasuk bangunan yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 195
Menyatakan Para Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan proses balik nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 195/Jilatan Alur atas nama pemegang hak Asmawi menjadi atas nama Para Penggugat, yaitu Aswari (Penggugat I), Ainur Salim (Penggugat II), dan atas nama Dwi Nondania (Penggugat III) dan kemudian atas permintaan Para Penggugat tersebut dapat dilakukan pemecahan dengan perincian:
- Penggugat I dengan luas 2.500 M2 (dua ribu lima
seribu dua ratus lima puluh meter persegi);
terhadap sebidang tanah dengan luas 5.000 (Lima ribu) Meter Persegi yang beralamat di Desa Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara : Jalan;
Batas Timur : m.197;
Batas Selatan : m.186;
Batas Barat : m.194;
termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 195
/Jilatan Alur, atas nama Asmawi setelah selesainya proses balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 195/Jilatan Alur, atas nama Asmawi menjadi atas nama Para Penggugat tersebut;
6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — YULIANSAH HAMID, DK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
544 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 195 Tahun2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.
    Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor diJakarta pada 12 Desember 2014 (Bukti P1a);2. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor (Bukti P1b);3. Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P2);Halaman 11 dari 28 halaman.
    141 Tahun 2015 tentang perubahan AtasPeraturan Gubernur Nomor Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Halaman 15 dari 28 halaman.
    Perubahan Atas Peraturan Gubernur NomorNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor(Bukti 77);.
    Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 141 Tahun2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu LintasSepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama
Register : 01-08-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 01-05-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk
Tanggal 19 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 0
  • Menyatakan batal daftar perkara nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk, dari pendaftaran dalam register perkara;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
    3. Membebankankepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391000 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

    195/Pdt.P/2018/PA.Ptk
    Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon IIHalama 1 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 1 Nomor 14 RT. 001 RW. 004Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon Il sendiriyang bernama Samaun dan meyerahkan hak walinya kepada ust.
    Mengabulkan permohonan para Pemohon ;Halama 2 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Firmansyah bin Munalam)dengan Pemohon II (Eka Maulina binti Samaun,) pada tanggal 20 Juli2016 di Kota Pontianak;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak;4.
    Menyatakan batal daftar perkara Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Ptk, daripendaftaran dalam register perkara;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencoretperkara tersebut dari register perkara;3.
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.391.000, ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);Halama 4 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk.Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriah, oleh Dra. Sri Suwastini, MHsebagai Ketua Majelis, Drs.
    Pendaftaran Rp. 30.000,0012 Proses Rp. 50.000,0023 Panggilan Rp.300.000,0034 Redaksi Rp 5.000,0045 Meterai Rp 6.000,00Halama 5 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA. Ptk.5Jumlah Rp.391.000,00tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Halama 6 dari 5 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Ptk.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 05-01-2024 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 15
  • Menyatakan perkata Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp.205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah).
195/Pdt.G/2024/PA.JS