, tanggai 6 Maret2014;Bahwa Terdakwa wajib merevisi dokumen lingkungan berupa UKLUPLdan izin lingkungan sebelum melakukan kegiatan reklamasi karenakarena kegiatan reklamasi pembuatan jalan tidak termasuk dalamdokumen lingkungan UKLUPL yang dimiliki dan sesuai dengan Pasal 50ayat (2) huruf c angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012tentang Izin Lingkungan;Bahwa persyaratan proses pembuatan izin lingkungan(ANDAL/UKL/UPL) dan proses perubahan (ANDAL/UKL/UPL) harussesuai dengan Pasal 15, atau

tahun 2014 Terdakwa melakukankegiatan reklamasi untuk akses jalan yang menghubungkan Jalanmadura menuju lahan HPL KSOP yang mengarahkan ke dok tahap 2Terdakwa tidak masuk dalam lay out / peta dokumen lingkunganUKL/UPL;Bahwa Terdakwa harus merevisi dokumen UKL/UPL, Terdakwa belummengajukan revisi dokumen UKL/UPL, tetapi saksi baru konsultasi keKantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon;Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan

Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atauRekomendasi UKL UPL yang diterbitkan oleh Menteri;a. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atauRekomendasi UKLUPL yang diterbitkan oleh gubernur; danb.

Kapal PT Gamatara Trans OceanShipyard Kawasan Pelabuhan Kelurahan Panjunan KecamatanLemahwungkuk Kota Cirebon;Bahwa berdasarkan UKL/UPL PT.

Gamatara Trans Ocean Shipyard memilikidokumen lingkungan UKL/UPL dengan luas 3ha untuk pembangunandok tahap 1 yang terdiri dari 2 (dua) graving dok dan 1 (satu) dokslipway yang berlokasi Pelabuhan Cirebon;3. Pada tahun 2010: Dok tahap 1 mulai beroperasi;Pada tahun 2014 : PT Gamatara Trans Ocean Shipyard membuatdokumen lingkungan UKL/UPL baru dengan luas 4 ha untukpembangunan dok tahap 2, yang terdiri dari 3 (tiga) graving dokberlokasi Pelabuhan Cirebon;5.

Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL, UKL/UPL,Bahwa, Objek Sengketa TUN ke2 dalam penerbitannya tidak dilengkapiUKL/UPL (dokumen lingkungan) sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) hurufc Permen LH 1 Tahun 2010 jo.

Pasal 5 ayat (1) huruf i KeoBup TentangIPLC, dimana dalam Objek Sengeta TUN ke2 disebutkan ObjekSengketa TUN Ke2 dikeluarkan karena adanya surat dari PT Five StarTextile Indonesia tertanggal 30 Juli 2013 bernomor 002/PersGA/FSTIVIV2013 perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair,dan UKL/UPL dari PT Five Star Textile Indonesia disahkan berdasarkanSurat BLH Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/126/BLH perihalRekomedasi atas UKL/UPL Industri Textile Teroadu PT Five Star TextileIndonesia Desa Cintamulya

Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL, UKL/UPL,Bahwa, Objek Sengketa TUN ke3 dalam penerbitannya tidak dilengkapiUKL/UPL (dokumen lingkungan) sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf cPermen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i KepBup TentangHal. 52 dari 251 Hal.

Putusan Nomor 178/G/2015/PTUNBDGIPLC, dimana dalam Objek Sengeta TUN ke3 disebutkan ObjekSengketa TUN Ke3 dikeluarkan karena adanya surat dari PT InsanSandang Internusa bernomor 20/UM/E/DIR/V2013 tertanggal 15 Januari2013, dan UKL/UPL PT Insan Sandang Internusa disahkan berdasarkansurat bernomor 660.1/79/BLH perihal Rekomendasi atas RevisiUKL/UPL Kegiatan Industri Textile PT.

Insan Sandang Internusa yangberlokasi di Jalan Raya Rancaekek Km 22,5 Desa CintamulyaKecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tertanggal 18 Februari2013, hal ini menandakan Objek Sengketa TUN Ke3 diterbitkan tanpadilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa UKL/UPL ;.

No. 611 K/Pid.Sus/2009Bahwa dalam Buku Pedoman NUSSP Seri B.1Versi 1.1, ditentukan : BKMbukan pelaksana, BKM adalah pengambil kebijakan atau keputusan,penjaga moral dan pengawas dari pelaksanaan kebijakan yangdilaksanakan oleh unit unit pengelola yang dibentuk BKM ;Bahwa unitunit pengelola yang dibentuk sebagai kelengkapan Organ BKMadalah :1) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) ;UPL melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bidangpengembangan sarana dan prasarana dasar dan perumahan ;2) Unit

RamlanKS Bin Kasuma dalam Surat hasil Keputusan Rembug Anggota BKM UPL UPK dan UPS Kelurahan Solok Sipin tentang pelaksanaan proyekNUSSP tahun 2006 tanggal 03 Nopember 2006, dengan menyebutkanTerdakwa sebagai "Bapak Angkat" ;Hal. 15 dari 59 hal. Put.

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) ;UPL melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bidangpengembangan sarana dan prasarana dasar dan perumahan ;2). Unit Pengelola Keuangan (UPk) ;UPK melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bidangpenatabukuan keuangan ;3).

MuliardiBanun ;24) Asli surat hasil Keputusan Rembug Anggota BKM UPL UPK danUPS Kelurahan Solok Sipin tentang pelaksanaan proyek NUSSP tahun2006 menunjuk Said Deni tanggal 03 April 2006 ;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;Hal. 41 dari 59 hal. Put.

No. 611 K/Pid.Sus/2009dan syaratsyarat tehnik (Bestek) NUSSP TA 2006, karena tidakmelibatkan Ketua UPK saksi Bambang Prasetya, SE, Ketua UPL sdr.Samsuddin dan Ketua UPS Sdri.

2009tentang Lingkungan Hidup dimana untuk mengambil pasir laut harus ada ijinnya;e Bahwa syaratsyarat untuk mendapatkan ijin tersebut harus ada rekomendasi dari BadanLingkungan Hidup dan ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh BPPT (BadanPelayanan Perijinan Terpadu);e Bahwa benar prosedur pengajuan untuk mendapatkan ijin penambangan yakni pemohonmengajukan ke Kantor Kecamatan setempat selanjutnya iin diajukan ke BPPT, dari BPPTakan dibentuk tim terpadu untuk menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL

dalam melakukan penambangan pasir laut harus memiliki ijin usahapertambangan;e Bahwa benar persyaratan dalam usaha penambangan pasir laut yaitu rekomendasi dari BadanLingkungan Hidup dan ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh BPPT (BadanPelayanan Perijinan Terpadu);e Bahwa benar prosedur pengajuan untuk mendapatkan ijin penambangan yakni pemohonmengajukan ke Kantor Kecamatan setempat selanjutnya ijin diajukan ke BPPT, dari BPPT akandibentuk tim terpadu untuk menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kini yang menjadipokok masalah apakah perbuatanperbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut merupakansuatu tindak pidana atau bukan ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni pasal 109UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :12Setiap Orang ;Yang Melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL UPL

Oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa penetapan jenis usaha dan/ataukegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL di kabupaten Sumenep, hal itu kembalidisampaikan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa di dalam MoratoriumPenambangan Bahan Galian Golongan C Tanpa Ijin di Kabupaten Sumenep tersebut,Majelis menilai bukanlah merupakan penetapan jenis usaha dan/ kegiatan yang wajibdilengkapi dengan UKL UPL, dengan demikian adalah tepat dan berasalan apabilaterdakwa telah nyata melakukan kegiatan

yakni mengambil dan mengangkut pasir lautnamun perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana oleh karenadasar dari pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup yang mengharuskan suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki Amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan belum ada aturan khususdi Kabupaten Sumenep;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasmaka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan

200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk mengurusDengan total keseluruhan uang saksi HUBERTUS DASILVA yang telahditransfer ke terdakwa INGGRIT WIJAYA seluruhnya berjumlah Rp7.900.000.000, (tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah).e Bahwa setelah saksi HUBERTUS DASILVA menyerahkan uangsemuanya, lokasi tambang di wilayah Timur Tengah Utara ternyataterdakwa INGGRIT WIJAYA tidak melakukan pengajuan permohonan ijinAMDAL untuk wilayah tambang di Timor Tengah Belu melainkan hanyamelakukan pengurusan ijin UPL

(Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) itu pun ijin UPL danUKL ternyata telah dikeluarkan Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal8 Februari 2010 jauh sebelum terdakwa INGGRIT WIJAYA bertemudengan saksi HUBERTUS DASILVA, sehingga luas yang awalnya yangdiperjanjikan seluas 2.500 Ha dengan hanya dilakukan ijin UPL (UpayaPemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya PengelolaanLingkungan Hidup) saja maka kuasa pertambangan eksplorasi yangkemudian disesuaikan menjadi

(Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) itu pun ijin UPL danUKL ternyata telah dikeluarkan Bupati Timor Tengah Utara pada tanggalHal. 7 dari 14 Hal.

Putusan No. 174/Pid/2014/PT.DKI8 Februari 2010 jauh sebelum terdakwa INGGRIT WIJAYA bertemudengan saksi HUBERTUS DASILVA pada bulan April 2010, sehinggaluas yang awalnya yang diperjanjikan seluas 2.500 Ha dengan hanyadilakukan ijin UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL(Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) saja maka kuasa pertambanganeksplorasi yang kemudian disesuaikan menjadi IUP eksplorasi hanyamemiliki area seluas 1.019 Ha dan untuk ijin operasi produksinya hanyamemperoleh area seluas

Copy yang sudah terlegalisir Notaris Nota Kesepakatan Bersama tertanggal22 April BOM Dip raaseesee nee reesene ener eneneeseeseennases*Copy fax permohonan dana untuk biaya kepengurusan ijin Amdal,studikelayakan,geolistik serta data boring di wilayah Kabupatenelu dan TimorTengah Utara; Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah UtaraNo.79 tahun 2010 tentang persetujuan kelayakan lingkungan hidup terhadappengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL

Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;

17. Rekening Koran pembayaran invoice Nomor0327/IPM-NF/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar USD 39,172.67 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;

18. Rekening Koran pembayaran invoice Nomor0335/IPM-NF/IX/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar USD 78,345.35 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;

19. Permohonan Pemuatan di luar kawasan Pabean, Nomor03/UPL

Union Perkasa Lestari;

22. Invoice - Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli 2012;

23. Packing List - Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli 2012;

24. Nota Pelayanan Eksport Nomor 2462/WBC.14/KP.0204/PE/2012, tanggal 31 Agustus 2012;

25. Permohonan pembatalan Eksport Nomor05/UPL/SMD/IX/2012, tanggal 11 September 2012 atas nama PT.

Kemudian saudara NOERZAINURIE Bin MOEKADZI meminta kepada terdakwa untuk membuatdokumen pembatalan ekspor, sehingga oleh terdakwa dibuatkan dokumenpermohonan pembatalan ekspor di luar Kawasan Pabeanan Nomor05/UPL/SMD/IX/2012 yang mengatasnamakan PT.

No. 25/PID.TPK/2014/PT.SMRdokumen pembatalan ekspor, sehingga oleh terdakwa dibuatkan dokumenpermohonan pembatalan ekspor di luar Kawasan Pabeanan Nomor05/UPL/SMD/IX/2012 yang mengatasnamakan PT.

Union Perkasa Lestari;Invoice Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli2012;Packing List Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5Juli 2012;Nota Pelayanan Eksport Nomor 2462/WBC.14/KP.0204/PE/2012,tanggal 31 Agustus 2012;Permohonan pembatalan Eksport Nomor05/UPL/SMD/IX/2012,tanggal 11 September 2012 atas nama PT.

Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim ditemukan kegiatan pengambilanair tanah dari 1 (satu) unit sumur bor yang digunakan untuk kegiatan usahapencucian mobil dan motor, pencucian mobil dan motor Menara Jaya tidakdilengkapi dokumen kelengkapan ijin yang berlaku dan terdakwa juga tidakmemiliki ijin pengusahaan air tanah (SIPA) dan dokumen berupa UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya PemantauanLingkungan (UPL) dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintahPropinsi

Zamzuri, SH, IpdaEdy Ismanto, Bripda Rogelio Eric juga didampingi oleh Yenny TriDharmawanti, ST petugas tehnis dari dari Dinas Energi dan Sumber DayaKaltim;Bahwa pengecekan / pemeriksaan mengenai penggunaan air tanahpencucian mobil, menanyakan tentang perizinan penggunaan air tanah danmenanyakan dokumen jin lingkungan (UKL / UPL);Bahwa hasilnya dari Pengecekan / pemeriksaan pencucian mobil MenaraJaya tersebut adalah :. Pemilik kKegiatan usaha adalah Irwan Sonivelli;.

Pencucian Menara Jaya tidaik dapat menunjukan dokumen UKL dan UPL daniin lingkungan;Bahwa dibenarkan saksi barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;SUWITO, SH Bin MUCHTARUM :Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan pengecekan lokasi pencucianmobil tersebut bersama dengan rekan anggota AKP M.

Zamzuri, SH, IpdaEdy Ismanto, Bripda Rogelio Eric juga didampingi oleh Yenny TriDharmawanti, ST petugas tehnis dari dari Dinas Energi dan Sumber DayaKaltim;Hal. 7 dari 14 Putusan NO. 447/Pid.SUS/LH/2018/PN.Bpp Bahwa pengecekan / pemeriksaan mengenai penggunaan air tanahpencucian mobil, menanyakan tentang perizinan penggunaan air tanah danmenanyakan dokumen jin lingkungan (UKL / UPL); Bahwa dokumen yang wajib dimilki oleh pencucian mobil Menara Jayatersebut berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL

) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) dan ijin Lingkungan, ketentuan tersebutberdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 27 tahun2012; Bahwa yang berwenang menerbitkan dokumen UKL, UPL dan jinLingkungan Walikota yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada DinasLingkungan Hidup Daerah Balikpapan, berdasarkan pasal 37 PP No. 27tahun 2012 dan Surat Keputusan Walikota No. 188.45265/2014 tahun2014; Bahwa yang ahli lakukan pengecekan dilapangan mengenai sumber airdalam tanah, kalau pengeboran

dan Wes p kebun Plasma PT.WSSI yang berada di DesaaSl Ymasih ditumbuhi semak yang didominasiBuatan Il ; pari n jebol sehingga airnya mengalir ke Sungai Siak,sehingga p AY kemarau pada bulan JuliAgustus 2015 paritoa atau blok itu mengalami kekeringan;Bah s@suiai dengan luas areal tanaman 5.000 ha. sebagaimana Izinerkebunan yang dimiliki PT.WSSIL tersebut, maka selaku badanoe PT.WSSIL wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan, (ANDAL)paya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL

Terhadap kewajiban ini PT.WSSI. telah memiliki Dokumen ANDAL,UKL, dan UPL Pekanbaru, April 2009, sehingga luasan areal tanamanberdasarkanANDAL, UKL, dan UPL PT.WSSI. dimaksud, menjadi tanggungjawab PT.WSSI. dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidupkegiatan usahanya, termasuk juga areal sempadan kebun dengan kawasanhutan sekitarnya.Dokumen ANDAL, UKL, dan UPL PT.WSSI. tersebutsudah mendapat Persetujuan dari Bupati Siak, sebagaimana SuratKeputusan Nomor : 117/HK/KPTS/2009, tanggal 14 April

No.212/PID.SUS LH/2017/PT.PBRBahwa PT.WSSI. selaku pemrakarsa, ketika mengajukan DokumenANDAL, UKL, dan UPL yang dibuat Konsultan Penyusun CV.

Mitra RiauLestari, sehingga kemudian Dokumen ANDAL, UKL, dan UPL mendapatPersetujuan dari Bupati Siak ; sebelumnyatelah membuatSurat Pernyataanyang pada pokoknya : bersedia melaksanakan Program PengelolaanLingkungan Hidup yang disusun berdasarkan studi ANDAL yangdituangkan kedalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan (RPL) dan bersedia memenuhi segala kevajibanyang berkaitan dengan kepentingan lingkungan sesuai dengan peraturanyang berlaku; sebagaimana Surat Pernyataan

No.212/PID.SUS LH/2017/PT.PBRBahwa pada kenyataannya walaupun kegiatan perkebunan telah dilakukansejak tahun 2006 dan perseroan telah memiliki ANDAL, UKL dan UPL,namun sampai bulan JuniSeptember 2015 ; ketentuan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tersebut tidak pernahdilaksanakan dan dipedomani PT.WSSI. dalam melindungi lahan arealnyadari ancaman bahaya kebakaran, yakni :e Manara pemantau api sebagai sistem deteksi dini yang seharuskanditempatkan pada beberapa posisi strategis

Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;

I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;

Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;

TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;

MM (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri PapuaUnit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) untuk melakukanpenelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupaUpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah: (a) TempatPembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (6) Pembangkit Listrik TenagaDiesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai,dan (d) Talud Pantai/Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan suratpenugasan dari Badan Lingkungan

MM.pun melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunandokumen UKLUPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesarRp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansitertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dansebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dankebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD danPLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015ditandatangani oleh Jacson U.

Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi PapuaBarat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun2015;1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup(DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior KabupatenTeluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan HidupKabupaten Teluk Wondama tahun 2015;Hal 27 dari 39 No.Put 5/PID.SUSTPK/2019/ PT JAP1314.15.16.Af.18.19.20.21.22.. 1 (Satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL

TALUD, TPA dan DPLH RSUD,PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)tertanggal 12 Desember 2015;1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan TeknisiPenyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD,PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000, (tiga puluh dua juta limabelas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 001/BLHTW/2015 tentangPembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak LingkunganHidup/UKLUPL sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus

TALUD, TPA dan DPLH RSUD,PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) tertanggal 12 Desember 2015;1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan TeknisiPenyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD,PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000, (tiga puluh dua jutalima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 001/BLHTW/2015 tentangPembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak LingkunganHidup/UKLUPL sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus

Dokumen UKL & UPL Nomor 530/1899Industri tanggal 09 Desember2008 perihal tanggapan atas dokumen UKL & UPL Batik Lidya Sari yangdikeluarkan oleh kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tangerang;Perusahaan/Bengkel Batik Lidya Sari/Bengkel Batik Asiong milik Terdakwadalam melakukan pencetakan dan pencelupan batik tersebut menghasilkansisa produksi berupa limbah cair dan atau limbah B3 (Bahan Berbahayadan Beracun), bahan baku yang diperlukan dalam kegiatan pencetakan danpencelupan atas adanya

Dokumen UKL & UPL Nomor 530/1899Industri tanggal 09 Desember2008 perihal tanggapan atas dokumen UKL & UPL Batik Lidya Sari yangdikeluarkan oleh kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tangerang; Perusahaan/Bengkel Batik Lidya Sari/Bengkel Batik Asiong milik Terdakwadalam melakukan pencetakan dan pencelupan batik tersebut menghasilkanHal. 4 dari 18 hal. Put.

Dokumen UKL & UPL Nomor 530/1899Industri tanggal 09 Desember2008 perihal tanggapan atas dokumen UKL & UPL Batik Lidya Sari yangdikeluarkan oleh kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Tangerang;Perusahaan/Bengkel Batik Lidya Sari/ Bengkel Batik Asiong milik Terdakwadalam melakukan pencetakan dan pencelupan batik tersebut menghasilkansisa produksi berupa limbah cair dan atau limbah B3 (Bahan Berbahayadan Beracun), bahan baku yang diperlukan dalam kegiatan pencetakan danpencelupan atas

Bahwa Terdakwa memiliki usaha pembuatan kain batik, yangmenimbulkan limbah B3 yang sangat membahayakan, apalagi limbahnya adayang dialirkan ke saluran lingkungan masyarakat yang belum tentu dijaminkeamanannya dan untuk itu sudah diberikan peringatan , Il dan Ill namunbelum juga dilaksanakan oleh Terdakwa;Bahwa Terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut telah memperolehijin dari instansi yang berwenang yaitu ada SIUP, Surat Tanda DaftarPerusahaan, Ijin Gangguan dari Bupati, serta dokumen UKL dan UPL

amplop coklat diberi kodeYANG SAMA) 5 = nn nn ene n nen nnn nnn cenceDirampas untuk dimusnahkan ; PT.Kalista Alam 5 5 n0nnnnn cnn nnn nnn ncn ncn nccnccnccnccnDokumen peta PT.Kalista Alam ; Dokumen Peta Divisi VII :Peta Warna Kebun Pengembangan ; Data penggunaan pupuk bulan januari sampai dengan meiDokumen Akta Notaries (Salinan Akta) ; Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) besar ; Hak Guna Usaha (HG) ; " 2200220 20220=IZin' Usaha Gta 5 ss eseeeeesesse eee cmmeeae eee eecenneeeneeneeeneePersetujuan UKL UPL

Kebun ; Persetujuan Amdal dan RKL RPL ; Dokumen UKP UPL Kebun ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; PT.KA E42B koordinat N 03 47,400 ; E 096 34,797 (blokAbu permukaan (putih) 1 (satu) kantong plastik ; Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik ; Daun sawit terbakar 1 (satu) kantong plastik ; Tanaman pioner /pakis 1 (satu) ampolop ; (masingmasing di masukkan dalam amplop coklat diberi kodeVAT IG SEIT) fm mnmn nm mean enc tHalaman 5 dari 112 Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/3.1.3.1.3.1.PT.KA E44B koordinat

PT.Kalista Alam 5 ; 222220 2n nen nn nnn ne n=e Dokumen peta PT.Kalista Alam ; e Dokumen Peta Divisi VII :e Peta Warna Kebun Pengembangan e Data penggunaan pupuk bulan januari sampai dengan meiA012 % e Struktur Organisasi PT.Kalista Alam (Kantor Medan) ; e Dokumen Akta Notaries (Salinan Akta) ; e Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) besar ; e Hak Guna Usaha (HGU) ; ""* Izin Usaha letap; 0nnnnnannnnnnennnnnnene Persetujuan UKL UPL Kebun ; e Persetujuan Amdal dan RKL RPL ; 152e Dokumen UKP UPL Kebun

INTIPRATAMA MULYASANTIKAuntuk mentransfer biaya operasional, selanjutnya dana tersebutditransfer oleh saudari BEKT HANDAYANI pada Bagian Keuangan PT.INTIPRATAMA MULYASANTIKA atas permintaan saudari WURIANLAILA ;Setelah uang ditransfer kemudian terdakwa membuat permohonanpemuatan di luar kawasan pabeanan Nomor03/UPL/SMD/VIII/2012tanggal 29 Agustus 2012 dan dibuatkan pula aplikasi PEB(Pemberitahuan Ekspor Barang) nomor pendaftaran : 002598 tanggal 31Agustus 2012 dan dari permohonan tersebut, Bea Cukai

Kemudiansaudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI meminta kepada terdakwauntuk membuat dokumen pembatalan ekspor, sehingga oleh terdakwadibuatkan dokumen permohonan pembatalan ekspor di luar KawasanPabeanan Nomor 05/UPL/SMD/IX/2012 yang mengatasnamakan PT.UNION PERKASA LESTARI yang tanda tangan dan capnya telahdiscan sehingga terbit lembar disposisi Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda NomorHal. 5 dari 30 hal. Put.

Union Perkasa Lestari;Invoice Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli2012;Packing List Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5Juli 2012;Nota Pelayanan Eksport Nomor 2462/WBC.14/KP.0204/PE/2012,tanggal 31 Agustus 2012;Permohonan pembatalan Eksport Nomor05/UPL/SMD/IX/2012,tanggal 11 September 2012 atas nama PT.

Bahwa PEMOHON selaku Badan Hukum berbentuk perseroan (PT),telah mengajukan Surat Permohonan Izin Lingkungan dan RekomendasiUKL UPL kepada TERMOHON pada tanggal 13 Februari 2017 (bukti P2 terlampir) dan telah di terima secara lengkap oleh TERMOHON padatanggal 13 Februari 2017 (bukti P3 terlampir);2.

Bahwa PEMOHON adalah badan hukum perseroan terbatas (PT) yangmengajukan Izin Lingkungan dan Rekomendasi UKL UPL pada tanggal13 Februari 2017 yang permohonannya dianggap dikabulkan secarahukum akibat tidak ditetapbkannya Keputusan oleh TERMOHON;6.

Batipuh dan Nagari Ill Koto Kecamatan Rambatan,Kabupaten Tanah Datar (Vide Bukti P 10 terlampir) dan lampiranlaporan Eksplorasi Biji Besi (Bukti P 11 terlampir);24.Bahwa kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh PEMOHONwajib memiliki UKPUPL, maka seharusnya PEMOHON mendapat IzinLingkungan dan Rekomendasi UKL UPL dari TERMOHON;25.Bahwa PEMOHON sudah memasukan Permohonan Izin Lingkungandan Rekomendasi UKL UPL kepada TERMOHON pada tanggal 13Februari 201 7 222222 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn n nnn

Mewajibkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan Keputusan IzinLingkungan dan Rekomendasi UKL UPL sesuai Permohonan Pemohon;3.

Perihal Pemeriksaan Formulir UKL/UPL danPermohonan Jadwal Sidang (fotokopi sesuai fotokopi);Fotokopi Surat dari PT. Bentang Cakrawala Nomor: 14/SekreMGN/BC/RS/II/2013 tertanggal 2 Desember 2013Perihal Ucapan Terimakasih (fotokopi sesuai fotokopi);Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Lingkungan HidupKabupaten Tanah Datar Nomor: 660.1/197/KLH/2013tertanggal 6 Desember 2013. Hal Tanggapan atasFormulir UKLUPL PT. Selaras Bumi Banua (fotokopisesuai fotokopi) ;Fotokopi Surat dari PT.

No. 1618 K/PID.SUS/2009 Rp. 49.045.250,(jumlah kerugianNegara) Kerugian Negara sebesar Rp. 49.045.250, (empat puluh sembilan jutaempat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian dipergunakanTerdakwa bukan untuk kepentingan proyek NUSSP Tahun 2006,seharusnya apabila terdapat sisa dana NUSSP maka berdasarkan BukuPetunjuk Peran dan Tugas UPK UPL Dalam Kegiatan NUSSP yangdisampaikan pada pelatinan UPL UPK Program NUSSP Tahun Anggaran2006 Kota Bengkulu, kelebihan dana itu akan disimpan pada

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) :1. Koordinator : Ichwandi2. Sekretaris : Gita3. Anggota : A. Mulup4. Anggota : Kadri SaniIV. Unit Pengembangan Sosial (UPS) :1. Koordinator =: Tati Surya2. Sekretaris : Dessy3. Anggota : Pika Nasrul4. Anggota : M. MusaV.

No. 1618 K/PID.SUS/2009Kerugian Negara sebesar Rp. 49.045.250, (empat puluh sembilan jutaempat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian dipergunakanTerdakwa bukan untuk kepentingan proyek NUSSP Tahun 2006,seharusnya apabila terdapat sisa dana NUSSP maka berdasarkan BukuPetunjuk Peran dan Tugas UPK UPL Dalam Kegiatan NUSSP yangdisampaikan pada pelatihnan UPL UPK Program NUSSP Tahun Anggaran2006 Kota Bengkulu, kelebihan dana itu akan disimpan pada BKM dan dapatdigunakan untuk pengembangan

Padahal berdasarkan buku panduan Peran dan TugasUPK UPL dalam kegiatan Proyek NUSSP Tahun Anggaran 2006 KotaBengkulu pada halaman 7 sub 3.3 menyebutkan beberapa PosPembukuan yang penting untuk UPK disebutkan bahwa apabila adasisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penangananproyek.

Padahal berdasarkan buku panduanPeran dan Tugas UPK UPL dalarn kegiatan proyek NUSSP TahunAnggaran 2006 Kota Bengkulu pada halaman 7 sub 3.3 menyebutkanbeberapa Pos Pembukuan yang penting untuk UPK disebutkan bahwaapabila ada sisa dana, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalampenanganan proyek.

Yusuf memarkirkan 1 (Satu) unit Mobil pick UpL. 300 tersebut diparkirkan dihalaman rumah kami yang berpagar dan mobilPick Up tersebut dalam keadaan Off dan terkunci dan kuncinya terletakdidalam rumah;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban M. YUSUF mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,(delapan puluh lima jutarupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;3.

Yusuf memarkirkan 1 (Satu) unit Mobil pick UpL. 300 tersebut diparkirkan dihalaman rumah kami yang berpagar dan mobilPick Up tersebut dalam keadaan Off dan terkunci dan kuncinya terletakdidalam rumah; Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban M. YUSUF mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,(delapan puluh lima jutarupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;4.

Yusuf memarkirkan 1 (Satu) unit Mobil pick UpL. 300 tersebut diparkirkan dihalaman rumah kami yang berpagar dan mobilHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN StbPick Up tersebut dalam keadaan Off dan terkunci dan kuncinya terletakdidalam rumah; Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban M. YUSUF mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,(delapan puluh lima jutarupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;5.

Yusuf langsung menuju kearah Mobil Pick UpL.300 lalu membuka paksa Pintu mobil dengan cara merusaknya dengankunci palsu dan juga merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasilmenghidupkan Mobil Pick Up L.300 tersebut; Bahwa selanjutnya Iwan Taruna (DPO) mengeluarkannya dari halamanrumah kemudian membawanya ke arah Aceh Tamiang yang kemudian diikutiTerdakwa Dedy Supratman, kemudian Warga yang melihat Perbuatantersebut menghentikan Terdakwa Dedy Supratman dengan cara mengejarnyahingga tertangkap

Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup (UPL) incasue Keputusan BupatiDharmasraya (Tergugat) No. 188.45/29/KPTS2006 tanggal 28 Juni2006, tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Penambangan Biji BesiPT. Global Mineral Sejahtera (Penggugat) di Kecamatan Sungai RumbaiKab. Dharmasraya;d.

Bahwa Surat tanggal 28 Juni 2006 yang berisikan persetujuan UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UKL/ UPL), dan surat izin Pengangkutan dan Penjualan contoh tambang,dijadikan dasar hukum oleh Hakim sebagai suatu keputusan dari Tergugat untukmencabut Surat Penghentian Sementara Kegiatan Eksplorasi adalah suatupertimbangan yang keliru dan sangat menyesatkan.

Bahwa setelah Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi Mengeluarkan IzinKuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 30 Januari 2006 untukPenggugat/Pembanding, maka pada tanggal 28 Juni 2006 Tergugat jugatelah mengeluarkan Persetujuaan UKL/UPL artinya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menyimpulkan bahwa segala sesuatu mengenailingkungan termasuk permasalahan lahan telah selesai sehingga Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan PersetujuanUKL/UPL kepada Penggugat / Pembanding

Dan dengantelah = dikeluarkannya oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasipersetujuaan UKL/ UPL berarti menurut penelitian dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruh persoalan menyangkut dengan tanah danmasyarakat dan lingkungannya telah selesai, sebab jika menurut hematHal. 23 dari 29 hal. Put. No. 345 K/TUN/2011Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengenai persoalan tanah danlingkungan belum selesai, maka persetujuan UKL/ UPL tersebut sudah dapatdipastikan tidak akan pernah keluar.

untuk memperoleh persetujuaan UKL/UPLtersebut dan Tergugat /Terbanding/Termohon Kasasi telah menerbitkanKeputusan Persetujuan UKL/UPL tersebut kepada Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi.

No.258 K/Pid.Sus/2012Bahwa benar saksi telah melakukan peninjauan dan pemeriksaanterhadap usaha peternakan kandang ayam milik Terdakwa di manadalam usaha peternakan ayam tersebut tidak dilengkapi dengandokumen AMDAL/IPAL (lInstalasi Pengelolaan Air Limbah), UKL(Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan UPL (UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup), dan UPL (Upaya PemantuanLingkungan Hidup) ;Bahwa saksi menganjurkan agar usaha peternakan kandang ayammilik Terdakwa saat ini ayamnya sudah berjumlah kurang

BOBBY POLI, MS, disumpah di depanpersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak adahubungan pekerjaan dan keluarga;Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa kejadian terjadi;Bahwa benar saksi Terdakwa memiliki usaha peternakan ayam diDesa Tateli, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;Bahwa benar saksi menjelaskan setiap usaha wajib memilikiAMDAL,UKL/UPL;Bahwa benar usaha kandang ayam milik Terdakwa saksi tidak tahuapakah memiliki AMDAL,UKL atau UPL

Saksi a de charge Drs.MARKUS LIOW, disumpah di depan persidanganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak adahubungan pekerjaan dan keluarga ;Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa kejadian itu ;Bahwa benar saksi Terdakwa memiliki usaha peternakan ayam diDesa Tateli, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa ;Bahwa benar saksi menjelaskan setiap usaha wajib memilikiAMDAL,UKL/UPL ;Bahwa saksi menjelaskan dianggap pencemaran apabila sudahberada di atas baku

Bahwa air yang mengaliar masih digunakanoleh masyarakat Desa Tateli, dan kotoran ayam yang terjatuh di atas tanahmembuat bau yang menyengat oleh karena dalam peternakan ayam milikTerdakwa tidak mempunyai AMDAL/UKL/UPL.

yangdilakukan antara lain pada bulan Januari 2010 dan November 2010 danKepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa pada tanggal 23Maret 2010 telah mengeluarkan rekomendasi Nomor : 660/BUT/38/IIl2010 tentang kelayakan lilngkungan UKL dan UPL (T2).Bahwa berdasarkan hasil pemantauan UKL (Upaya PengelolaanLingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)terhadap peternakan Tateli Permai, yang dilakukan dengan Kerja SamaPusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLHSDA)

Membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat danterpadu, dan menrjalin kemitraan dengan pihakpihak lain yang mendukungprogram lingkungan UPL, maka BKM membentuk UPL dan mengangkatUPL dan Terdakwa ADE SUTIANA Bin SUANDA selaku Koordinator BKMDesa Cibeureum berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)adalah sebagai pihak kedua yang memiliki Kewajiban sebagai berikut :1.

Akta Pendirian BKM Desa Cibeureum untuk Terdakwa OTONG sebagai UPL (Unit Pengelola Lingkungan), adapun tugas dan tanggung jawab UPL sesuai Akta Pendirian BKM adalah sebagaiberikut :e Untuk mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkunganperumahan dan pemukiman di desa Cibeureum yang terkaitdengan penanganan rencana perbaikankampung, penataan danpemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang di kelola dengan prinsipprinsip pelayanan publicyang baik.e Melakukan pendampingan

Membangun kepedulian bersama dan gerakanmasyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu, dan menjalin kemitraan dengan pihakpihak lain yang mendukung programlingkungan UPL, maka BKM membentuk UPL dan mengangkatUPL.Halaman 17 dari 48 halaman putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BDGBahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH,SE.Akselaku auditor dari BPKP Provinsi Jawa Barat tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap program perbaikan rumah

Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Prasarana Dasar Lingkungan, mengendalikan kegiatankegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang di laksanakan oleh KSM Prasarana Dasar Lingkungan.Membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat danterpadu, dan menjalin kemitraan dengan pihakpihak lain yang mendukung program lingkungan UPL, maka BKM membentuk UPL dan mengangkat UPL dan Terdakwa

Membangun kepedulian bersama dan gerakanmasyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukimanyang lestari, sehat dan terpadu, dan menjalin kKemitraan dengan pihakpihak lain yang mendukung program lingkungan UPL, maka BKMmembentuk UPL dan mengangkat UPL.Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH,SE.Ak selaku auditordari BPKP Provinsi Jawa Barat tentang Penghitungan KerugianKeuangan Negara terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni(RUTILAHU) Provinsi Jawa Barat 2014 Kelurahan Mekarsari

Sari Warna AsiliIll yang menghasilkan limbah cair dengan debit sebesar kurang lebih antara400 M sampai dengan 500 M per hari dan limbah cair tersebut setelahdilakukan pengolahan limbah (UPL) selanjutnya dibuang di sungai Sroyo,padahal Terdakwa mengetahui limbah cair yang dihasilkan tersebut melebihibatas baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri tekstil atau tidak memenuhipersyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/02/1997 tanggal 9 Mei

Sari Warna Asli III ; 3 (tiga) lembar hasil analisa limbah cair dari BARISTAND INDAGSemarang ; 4(empat) lembar laporan analisa intern UPL ; 60 (enam puluh) lembar chek shift UPL bulan JuliAgustus 2004 ;tetap berada dalam berkas ;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.18/Pid.B/2005/PN.Kray. tanggal 23 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2077 K/Pid/2006.

Sari Warna Asli III ; 3 (tiga) lembar hasil analisa limbah cair dari BARISTAND INDAGSemarang ; 4(empat) lembar laporan analisa intern UPL ; 60 (enam puluh) lembar chek shift UPL bulan JuliAgustus 2004 ;tetap berada dalam berkas ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 139/Pid/2005/PT.Smg. tanggal 17 Nopember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum

li>4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;

I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;

Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;

TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;

)Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan PembayaranTambahan Uang Persediaan (SPPTU) tertanggal 19 Nopember 2015;1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan UangPersediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;1 (Satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan HidupTahun Anggaran 2015;1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL

dari Tim Ahli kepada Dinas Lingkungan HidupKabupaten Teluk Wondama terkait kegiatan Analisis PengkajianDampak Lingkungan;Bahwa dalam penerbitan izin UKL UPL pihak Dinas LingkunganHidup harus melibatkan Tim Ahli karena yang bisa menganalisa danmenerbitkan dokumen UKL UPL adalah Tim Ahli yang mempunyalkeahlian dibidang tersebut, sedangkan pihak dinas lingkungan hiduphanya sebagai penyedia anggaran dan pelaksana kegiatan;Bahwa pada awal kegiatan saudara Jhon Laotong, ST mengatakankepada saksi bahwa

Auri;Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan upaya pengelolaanlingkungan hidup (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup(UPL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TelukWondama, pada saat Kepala BLH Kabupaten Teluk Wondama danKepala Bidang Tata Lingkungan datang ke rumah saksi danmenceritakan maksud dan tujuan kegiatan (penjelasan pekerjaan),yakni menyusun dokumen UKL UPL untuk fasilitas pemerintah berupaTPA di Sanderawoi, PLTD di Manopi, RSUD di Manggurai dan Talud disekitar pelabunan

UKL UPL TPA, di KampungManopi untuk dokumen UKL UPL PLTD, di Manggurai untuk dokumenUKL UPL RSUD, dan di sekitar pelabuhan untuk dokumen UKL UPLTalud pantal;Bahwa sebagai ketua tim saksi membentuk tim penyusun antara lainSdr.

MM. dan sejumlah Rp. 32.015.000,00 (tiga puluh dua juta limabelas ribu rupiah) untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untukkegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondamaberdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh JacsonU. Murin, M.Sc.