Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/321/II/2016/Reskrim,tanggal 4 Maret 2016.Hal. 7dari46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/80/Il/Reskrim,tanggal 22 Maret 2016, (telah dibuatkan BA Sita).Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : B/1501/II/2016/Reskrim,tanggal 7 Maret 2016, tentang permintaan pemeriksaan Psikologi atasnama NURLAILI PERMATA TASYA.Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban No. : 21B/psi/P2TP2ADKVIIV16, TANGGAL 17 Maret

/F/IV/2016/Reskrim, tanggal 5 April 2016,atas nama Tersangka Edi Rosadi, bukti T2, copy dari copy ;Laporan Polisi Nomor : LP/348/K/IIV2016/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 4 Maret2016, bukti T3, copy dari copy ;Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/295/Il/2016/Reskrim, tanggal 4Maret 2016, bukti T4,sesuai dengan aslinya ;Hal. 34dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.Surat Perintah Tugas Nomor :Sp.Gas/321/llV2016/Reskrim, tanggal 4 Maret2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik

Permata Tasya, sebagaimanaLaporan Polisi Nomor : LP/348/K/IIV2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 4 Maret 2016(vide bukti P1 dan T3) ;Menimbang, bahwa setelah adanya laporan sebagaimana tersebut di atas,maka pihak Termohon telah mengeluarkan bukti T4 berupa Surat PerintahPenyelidikan Nomor :Sp.Lidik/295/II/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016, yangkemudian disusul dengan keluarnya bukti T5 yang berupa Surat Perintah TugasNomor :Sp.Gas/321/ll/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016, Surat PerintahPenyidikan Nomor :Sp.Sidik

Menyatakan perbuatan TERMOHON yang telah begitu saja menetapkan diriPemohon 1 dan Pemohon 2 selaku Tersangka, sebagaimana dimaksudkandalam Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/O6/VI/2019 adalahbertentangan dengan fakta dan kekentuan hukum yang berlaku;7. Menyatakan batal, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum SuratPerintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/O6/VI/2019 yang diterbitkan olehTERMOHON, berikut dengan segala turunannya;Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pmn.8.

RAHMAN dan NURMI (ParaPemohon) sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) PerpuNo. 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin adalahsah menurut hukum; Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No.Pol: Sp.Sidik/O6/VI/2019tanggal 26 Juni 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Laranganpemakaian tanah tanpa izin yang berhak adalah sah menurut hukum; Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkanlebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangkaatas diri

Keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melihat apakah Termohon dalammenetapkan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat formil yaitu telahmemenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka dilaksanakanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Pada tanggal 26 Juni 2019 Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/O6/VI/2019/Reskrim.

PHILIPUS TAHALELE tersebut kemudian saksi FALDRYNIKUJULUW, RISAL NGADJA, ILHAM ALWI, dan ALBERTH HUWAEyang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku dengan berbekal SuratPerintah Tugas Nomor : Sp.Gas/22/IX/2012/ Ditresnarkoba tanggal O1September 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/14/TX/2012/Ditresnarkoba tanggal 12 September 2012 kemudian dilakukan penyelidikanlebih lanjut terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dengan mengenalciriciri Terdakwa terlebih dahulu dan setelah

PHILIPUS TAHALELE tersebut kemudian saksi FALDRYNIKUJULUW, RISAL NGADJA, ILHAM ALWI, dan ALBERTH HUWAEyang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku dengan berebekal SuratPerintah Tugas Nomor : Sp.Gas/22/IX/2012/ Ditresnarkoba tanggal 01September 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/24/TX/2012/Ditresnarkoba tanggal 12 September 2012 kemudian dilakukan penyelidikanlebih lanjut terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dengan mengenalciriciri Terdakwa terlebih dahulu dan setelah

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /11 / IX / 2020 / Reskrim,tanggal 19 September 2020;b. Gelar perkara penetapan statusTersangka tanggal 19 September2020.;C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B /10 /IX / 2020 / Reskrim, tanggal 23 September 2020.7.

Fotokopi Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/11/IX/2020/Reskrim, tanggal19 September 2020, diberi tanda P4; Lampiran I: Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor: B/10/IX/2020/Reskrim, tanggal 23 September 2020; Lampiran Il: Fotokoi Surat Undangan Gelar Perkara PenetapanTersangka Nomor: B/119.a/IX/2020/Reskrim, tanggal 18 September 2020,kepada Kasie Propam Polres Bolmong; Lampiran Ill: Fotokoi Surat Undangan Gelar Perkara PenetapanTersangka Nomor: B/120.a/IX/2020/Reskrim, tanggal 18

Yang mana kesimpulan peyelidik tersebut dituangkan dalamLaporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana KekerasanDalam Rumah Tanggal/KDRT yang diduga dilakukan oleh Terlapor Lk.Maximilianus Made Subagia, tanggal 18 September 2020 (vide bukti surat T3dan T4);Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2020 TermohonHalaman 32 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Ktgmengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/11/IX/2020/Reskrim,tanggal 19 September 2020, dimana pada tanggal

Madina Madani Mining dijabat olehROBERT DERMAWAN.c. bahwa penetapan tersangka tidak diawali penyelidikan awal tentang dugaan tindakpidana yang dilaporkan tersebut untuk mencari dan menentukan suatu peristiwayang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukanpenyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, sehinggapenyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/20/l/2016/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2016 tersebut tidakberdasar

Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158dan/atau Pasal 161 UU.No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara dan Pasal 109 UU.No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas temuan tersebut dilaporkandengan Laporan Polisi Nomor :LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27Oktober 2015 dan dilakukan penyidikannya dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober2015 atas nama tersangka ROBERT DERMAWAN selaku

Madina,selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh Termohon berdasarkan LaporanPolisi Nomor : LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015 danSurat Perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/142/X/2015/Ditreskrimsus tanggal27 Oktober 2015 dengan tersangka REOBERT DERMAWAN selaku DirekturUtama PT. Madani Madina Mining (M3).f. Bahwa sekalipun telah dilakukan penyidikan terhadap PT.

nama Pelapor AKPHAIRIL SANI yang diberi tanda bukti T.8 ;Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan nomor SPLidik/47/l/2016, tanggal 28 Januari2016 dan Surat Perintah Tugas nomor : Spingas/60/l/2016/Ditreskrimsus atas namaAKP HAIRIL SANI dkk yang diberi tanda bukti T.9 ;Foto Copy Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran yang ditemukan Nomor :LP/119/l/2016/Ditreskrimsus , tanggal 30Januari 2016 atas nama Pelapor AKP HAIRILSANI yang diberi tanda bukti T.10 ;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

menghentikanpenyidikan serta Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan ;Menimbang, bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalildalilpemohon dengan alasan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 ditemukan PTMadinah Madani Mining melakukan penambangan emas tanpa izin di Blok F 1Pulo Padang Desa Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten mandailing Natalatas temuan tersebut dilaporkan dengan Laporan Polisi NomorLP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015 dan dilakukan Penyidikandengan Surat Penyidikan Nomor :SP.Sidik

,Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwaSAKSI VERBALISANSaksi HENDRA SATRIA dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Benar saksi adalah penyidik Polisi yang bertugas di Polresta Padange Benar saksi ada menerima Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/249/1l/2015/Reskrim tanggal 28 Januari 2015, atas perkara Tindak Pidana Pencurian sepedamotor Pada hari Rabu tanggal 28 januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib atas LaporanPolisi No.Pol : LP/178/K/I/SPKT UNIT II

;Bahwa kemudian Para Termohon Mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/1259/VI/RES.1.6/2020/Reskrim pada tanggal10 Juni 2020, Kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas PenyidikanNomor : SP.Gas/2752/VI/RES.1.6/2020/Reskrim pada tanggal 10 Juni2020, Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2020, Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor : B/1178/VII/RES.1.6/2020/ Reskrim.

Tahap Penyidikan :Pasal 1 angka 2 KUHAP :Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam Undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.1) Surat Pernitah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/159/VIII/2019/Reskrimtanggal 26 Agustus 2019;2) Surat Perintah Tugas : Sp Gas / 159.a/VIII/2019/Reskrim tanggal 26Agustus 2019;3) Pemeriksaan Saksisaksi :a) Saksi H.P.

Bulan, yang diberi tanda T4;Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pin10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2,22.Foto copy Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara awal penyidikantanggal 23 Agustus 2019, yang diberi tanda T5;Foto copy Surat perintah penyidikan Nomor :Sp.Sidik/159/VIII/2019/RESKRIM, tanggal 26 Agustus 2019, yang diberitanda T6;Foto copy surat perintah tugas Nomor: SP.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/284/XII/2017/ Ditreskrimsus,tanggal 5 Desember 2017;3. Penyitaan yang dasarkan pada permohonan penyitaan Penyidik Polda Kaltim,tanggal 10 Oktober 2018, dan penetapan Pengadilan Negeri SamarindaNomor: 1010/Pen.Pid/2018, tertanggal 15 Oktober 2018 yang tidak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku; dan4. Penghentian penuntutan karena pelimpahan berkas telah melampui jangkawaktu (daluarsa); serta5.

Untuk itukeberatan atas :e Penetapan Tersangka dan Penyidikan berdasarkan laporan dariWidodo Agus Hartono sebagaimana laporan Polisi NomorLP/B/465/IX/2016/Polda Kaltim/SPKT yang tidak sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;e Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/284/XII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017;e Penyitaan yang dasarkan pada permohonan penyitaan PenyidikPolda Kaltim tanggal 10 Oktober 2018 dan penetapan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor : 1010/Pen.Pid/2018 tertanggal 15

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/284/XII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017, selanjutnyadiberi tanda TI3;4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:B/89/XII//2017/ Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017 dengan terlaporTriadi Sulistio anak dari Thio Soew Tjong (alm) dan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor: B/89.a/V/RES.2.6/ 2018/Ditreskrimsus,tanggal 8 Mei 2018 dengan tersangka Triadi Sulistio anak dari Thio SoewTjong ( alm) , selanjutnya diberi tanda TI4;5.

adalah benar palsu, kemudian terdakwadiamankan oleh pihak kepolisian / Satlantas untuk proses hukum selanjutnya;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, telah puladibacakan keterangan saksi ahli SUBIANTO Bin HADI WIYONO yang padapokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan di PenyidikKepolisian Reskrim HSS tertanggal 27 Juni 2017 Nomor : SP.Sidik

TENTANG PENYIDIKAN.a.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas penyidik Sat ReskrimPolres Rokan Hilir menindak lanjutinya dengan menerbitkan surat PerintahTugas nomor : SP.Gas / 90 / Il / 2017 / Reskrim tanggal 23 Maret 2017dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 35 / M / 2017/Reskrim,tanggal 19 April 2017 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainyapenyidikan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (GPDP), dengan Nomorsurat : SPDP / 23 / M / 2017 / Reskrim tanggal 20 April 2017sebagaimana

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/35/V/2017/Reskrim tanggal19 April 2017 , selanjutnya diberi bukit Tanda T4;5. Foto copy Surat Pemberitanuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor SPDP/23/V/2017/Reskrim tanggal 20 April2017 , selanjutnya diber bukti Tanda T5;6. Foto copy Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 18 April 2017 , selanjutnya diberibukt' Tanda 16;7.

penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sahmenurut hukum, serta penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohonterhadap Pemohon SUTRISSMAN adalah sah secara hukum;Bahwa Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan dari SULISTRIANO yangmelaporkan ke Polres Rokan hilir + denganLaporan Polisi NomorLP/37/#2017/RIAAU/RES ROHIL tanggal 21 Maret 2017, kemudian ditindak lanjutdengan menerbitkan surat Perintah Tugas nomor SP.GS/90/WV/2017/Reskrim tanggal23 Maret 2017 dan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik

penggelapan dan atauPenggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atauPasal 374 KUHPidana, bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo.Putusan Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXI1/2014 tertanggal 28 Oktober 2014,sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan bataldemi Hukum dengan segala akibat hukumnya;Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah danbatal demi hukum, maka patut dan beralasan hukum Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik

Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangkayang diduga melakukan tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapandalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan atau Pasal 374KUHPidana sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/105/V2016/Reskrim, tanggal 26 Januari 2016 jo. Laporan Polisi nomor :LP/3226/K/XV2015/SPKT Resta Medan tanggal 20 November 2015 bertetangandengan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo.

persidangan harus dianggap termuat dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Pemohonsebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya = dan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

tersebut punTermohon juga tidak mengambil keterangan saksi Ahli yang mengetahuipersoalan letak tanah, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangkasangat keliru dan tidak sesuai dengan prosedur hukum;6.Bahwa selanjutnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangkaberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/750/IX/2019/Reskrim, tanggal 11September 2019 dengan dugaan Menghilangkan Barang Bukti danMenghalanghalangi Proses Penyidikan, dalam Pasal 233 Sub. 221 Ayat(1) ke2 KUHPidana sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

TENTANG PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKABahwa setelan Termohon menerima Laporan Polisi NomorLP/750/IX/2019/Reskrim, tanggal 11 September 2019 tersebut, selanjutnya Termohon menindaklanjuti laporan dimaksud dengan menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/ 936/IX/ RES.1.24/2019/Reskrim, tanggal11 September 2019, menerbitkan dan mengirimkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/965/IX/ RES.1.24/2019/Reskrim, tanggal13 September 2019 ke Kajari Labuhanbatu.Bahwa upaya penyidikan

Pemohon);Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang tidak sahnya penetapantersangka terhadap Pemohon karena tidak disertai bukti permulaan yang cukup,terhadap dalil tersebut Hakim berpendapat Penetapan tersangka yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon didasarkan pada serangkan hasil Penyidikan, Penyidikanmana dilakukan berdasar kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/936/IX/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 11 September 2019;Menimbang, bahwa serangkaian hasil Penyidikan yang dilakukan

didasarkan pada serangkaian hasil Penyidikan diantaranyapengambilan keterangan saksi, permohonan Penyitaan serta Berita Acara Penyitaan(vide bukti Surat bertanda T8 dan T9), dengan demikian dalil permohonan Pemohontersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka didasarkan padaserangkaian hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Notulen gelar perkara(vide bukti surat bertanda T.10), Penyidikan mana dilakukan oleh Termohon dengandasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/65/XII/2016/Reskrim, tanggal24 Desember 2016 adalah tidak sah.Bahwa selain alasan A dan B di atas, ternyata pertimbangan TermohonPraperadilan dalam surat penahanan pada angka 1 disebutkan, bahwaberdasarkan pemeriksaan dan Penyidikan Sementara diperoleh buktiyang cukup tersangka (Pemohon Praperadilan 1 dan 2) diduga keras telahmelakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan;Bahwa dasar dan pertimbangan Termohon Praperadilan dalam melakukanpenahanan

Sehingga dengan demikian Surat PerintahHalaman 3Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/65/XII/2016/Reskrim, tanggal 24Desember 2016 yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkanPemohon Praperadilan 1 dan 2 sebagai Tersangka dan dilanjutkan denganpenahanan adalah tidak sah;B.

Penahanan dilakukan atas dasar adanya Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/405/IX/RES.1.9/2017/Reskrim tanggal 1September 2017;3. Memperhatikan poin angka 2 di atas, maka pada saat tanggal 1September 2017 Termohon menerima Laporan atas dugaan tindak pidana,Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stbdan pada tanggal yang sama Termohon langsung melakukan Penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/405/IX/RES.1.9/2017/Reskrim tanggal 1 September 2017.

Sprindik Nomor: Sp.sidik/10/IX/2017/Reskrim, tangal 14September 2017;d. SPD Nomor: SPDP/08/IX/2017/Reskrim, tanggal 20 September2017;e. Surat Kapolsek Sawang Nomor: B/241/X1/2017/Reskrim, tanggal 9November 2017 tentang pengiriman berkas perkara;Halaman 6 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN Lskf. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor: B4139/N.1.20/Epp.1/11/2017, tanggal 10 November 2017 (P21);g.

Fotocopy Sprindik Nomor: Sp.sidik/10/IX/2017/reskrim, tanggal 14September 2017, telah diberi materai cukup dan dicocokkan denganaslinya, diberi tanda Bukti T.1.2;4. Fotocopy SPD Nomor: SPDP/08/IX/2017/Reskrim, tanggal 20 September2017, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberitanda Bukti T.1.4;5.

menangkap dan menahan Pemohon(dahulu Terdakwa) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Selanjutnya terhadap kewenangan yang diberikan oleh undangundang kepadapolisi untuk menindaklanjuti laporan seorang warga negara yang dituangkandalam laporan polisi Nomor: LP/16/VIII/2017/Aceh/Res.Lsm/Sek.Sawang,tanggal 21 Agustus 2017 (Vide Bukti TI.1) dengan menerbitkan surat perintahtugas Nomor: Sp.gas/16/VIII/2017/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2017 (VideBukti TI.2) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.sidik

. : SP.Sidik/58/IX/2017/Lantas tanggal 16 September2017.

Pol.: LP/108/IX/2017/KALTENG/ RES PULPIS tanggal 16September 2017.Selanjutnya diberi tanda T1;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/58/IX/2017/Lantas tanggal 16 September2017; Selanjutnya diberi tanda T2;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/58.a/X/2018/Lantas tanggal 1Oktober 2018, Selanjutnya diberi tanda T3;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/16/IX/2017/Lantastanggal 23 September 2017, Selanjutnya diberi tanda T4;Fotocopy Berita Acara

Penjaringan, tanggal 13 Desember 2017 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 1230. A / XII / 2017/ SekPenjaringan, tanggal 13 Desember 2017;. TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyidikansebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP dan pasal 5KUHAP, dengan melakukan pemeriksaan saksi saksi antara lain :sdr. Dr. ANDI ILHAM RAJAB sebagai Pelapor;sdr. SITI AMINAH sebagai saksi;sdr. LILIS RUSMIN, sebagai saksi;sdr. OCTAVIANUS KRISTANTO, sebagai saksi;sdr.

Penjaringan, tanggal 13 Desember 2017 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 1230. A / XII / 2017/ SekPenjaringan, tanggal 13 Desember 2017, dikarenakan ada alih tugaspenyidik maka dibuatkan Surat Perintah Tugas baru denganmencantumkan nama penyidik yang melakukan penyidikanselanjutnya. adapun tindakan yang dilakukan TERMOHON yaitupemeriksaan saksi saksi antara lain :sdr. Dr. ANDI ILHAM RAJAB sebagai Pelaporsdr. SITIAMINAH sebagai saksisdr. LILIS RUSMIN, sebagai saksid. sdr.

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonanPEMOHON pada angka 5, 6, 8 dan 9 yang pada pokoknyaPEMOHON mendalilkan dengan diterbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/1230.A/ XII/2017/Sek.Penjaringan,tanggal 13 Desember 2917 dengan diikuti diterbitkanya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimana di dalamnyaberisi tentang penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa didilakukan pemanggilan sebagai saksi, dengan demikian seharusnyapenetapan Tersangka setelah proses penyidikan

Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/37/Il/Res.1.9/2020/Reskrim tanggal 14 Februari 2020 danmemberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Ketapang berdasarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/ 127/ II/ Res.1.9/2020/ tanggal 18Februari 2020 dan ketika ada pergantian Kasat Reskrim selaku penyidikHalaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1/.Pid.Pra/2021/PN Ktpmaka diterbitkanlah Surat penyidikan lanjutan dengan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik

Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 37 /Il / Res.1.9 / 2020 / Reskrim, tanggal 14 Februari 2020, Untukselanjutnya disebut sebagai bukti T 2;3. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MOHAMMADSALEH LOKOBANUA tanggal 14 Februari 2020, Untuk selanjutnyadisebut sebagai bukti T3;Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1/.Pid.Pra/2021/PN Ktp4.

Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP.Sidik/118/VI/Res.1.9/2020/Reskrim, tanggal 15 Juni 2020, Untukselanjutnya disebut sebagai bukti T 14;Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1/.Pid.Pra/2021/PN Ktp15. Asli dan Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan/Penelitianterhadap barang bukti Nomor : B/503/X/Res.1.24./2020 tanggal 30Oktober 2020 kepada Kapuslabfor Mabes Polri Untuk selanjutnyadisebut sebagai bukti T 15;16.

:SP.Sidik/375.a/VII/2013/Dit ReskrimUm, tertanggal 12 Juli 2013 namun Penyidik tidak menyerahkan berkasperkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal itu berarti Penyidik telahmelanggar atau tidak mematuhi hukum sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2)dan ayat (3) huruf a KUHAP;Bahwa Pemohon sangat dikagetkan dengan adanya Surat dari DirekturReserse Kriminal Umum POLDA JABAR No.

:SP.Sidik/375.a/VM/2013/DitReskrim Um, tertanggal 12 Juli 2013 namun Penyidik tidakmenyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;c. Setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Mei 2013 yangkemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) No.

:SP.Sidik/375.a/VII/2013/Dit Reskrim Um,tertanggal 12 Juli 2013 yang berati bahwa Penyidik telah menyimpulkanbahwa perkara yang Pemohon laporkan adalah perkara pidana danharus ditindaklanjuti dengan proses penyidikan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan kemudian menyampaikanrekomendasitindak ilanjut penyidikan sebagaimana SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No.B/74/Il/2014/DitReskrim Um tertanggal 5 Februari 2014, akan tetapi faktanya Penyidiktidak menindaklanjuti penyidikan