Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap dokumen yang diajukan oleh sdr.

Tomy kepada Tergugatsangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugat dan seluruhpemegang saham perusahaan tersebut tidak pernah mengadakanRUPS;10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhi ketentuanPasal77 yang menyatakan :(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi,video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengarsecara langsung

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTFem 4~ Berita acara fapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution) RUPS( 1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS, 2, Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar~) b, Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii.

Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarc. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4i. Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar) d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4. Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS( a. Untuk Perubahan Data Perseroani.

Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar) b. Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii. Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar c. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisah. Kuorum paling sedikit 3/4li, Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d.

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

CITRABUANA INTI FAJAR didirikan dan berstatus badanhukum sejak tanggal 18 Mei 2014 hingga saat ini, belum pernah sekalipundiadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), dikarenakan kesibukan masingmasing,sehingga sulit bagi pihak direksi maupun dewan Komisaris untukmengumpulkan Para Komisaris untuk hadir pada undangan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) agar memenuhi kuorum sebagaimana yang telahditetapkan oleh

tidakhadir dalam RUPS tersebut, sehingga RUPS tidak memenuhi kourum;Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama tidak tercapai kourum, makaPemohon juga telah berusaha untuk mengadakan RUPSLB yang kedua,dengan cara terlebin dahulu mengundang Termohon dan Termohon II untukhadir pada RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, akantetapi lagilagi baik Termohon maupun Termohon Il tidak hadir dalamRUPSLB kedua tersebut, sehingga RUPSLB kedua juga tidak memenuhikourum,Bahwa meskipun PT.

tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar;(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acararapat disertal pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan

kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan palingcepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh) satu hari setelahRUPS sebelumnya dilangsungkan;Pemanggilan RUPSLB yang ketiga oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P15 dan juga surat kabar (Riau Pos) bukti P5,tercantum bahwa surat undangan bukti P15 dibuat tanggal 24 Oktober 2018dan RUPS diadakan tanggal 08 November 2018 dan dalam surat kabar buktiP5 undangan dibuat tanggal 31 Oktober 2018 dan RUPS diadakan tanggal08 November

Sintai IndustriShipyard ( TERGUGAT I ) yang termuat dalamAkta Notaris No. 7 tanggal O07 Januari 1997( Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan NotarisSoehendro Gautama, S.H. di Batam jugamenyatakan bahwa : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukankegiatan usaha .Be Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengaturtentang tempat pelaksanaan RUPS yang berlakupada saat RUPS tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan,terdapat juga ketentuanketentuan

Sintai IndustriShipyard (TERGUGAT I) yang termuat dalamAkta No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 ( ADyang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yangdibuat dihadapan Notaris Yulianistri, SH. dimenyatakan : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukankegiatan usaha .Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang diaturdalam UU No. tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris No. 7 tanggal 07Januari 1997 maupun UU No. 40 tahun 2007 tentang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS.4.

Sudarmono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di adakan;e Bahwa Saksi sebagai Admin Manajer setelah tahun 2005;e Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Diadakan di Jakarta;e Bahwa saksi diberitahu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;e Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Membicarakan tentang pengangkatanDirektur Utama yakni Bapak Hendarto Achmad, menggantikan Cheng Yong Chien;e Bahwa

Sintai Industri Shipyard, setelah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);e =Bahwa Saksi tidak tahu bukti dan Surat Kuasa Penggugat;e =Bahwa Sejak tahun 2002 saya bekerja di PT.

Bahwa RUPS (cq. Rups PT Bulungan Surya Mas Pratama) adalah organperseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi39atau Dewan Komisaris, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 75Aya (1)Undang Undang No 40 Taun 2007 tentang Perseroan Terbatas;6.2.

Amir pada bulanSeptember 2007, karena beliau mau umroh sehingga tidak bisamenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BulunganSurya Mas Pratama, oleh karenanya saksi diminta H. Amir untukmewakili;e Bahwa kehadiran saksi dalam RUPS tersebut mewakili H. Amir, dantelah dibuatkan daftar hadirnya;e Bahwa yang memimpin RUPS pada saat itu adalah Riduansya;e Bahwa didalam rapat tersebut, H.

Fotocopy Akta Berita Acara RUPS LB PT BSMP No. 18 (diberi tanda T.XI1);2. Fotocopy akta jual beli saham PT BSMP No. 19 (diberi tanda T.XI2);633. Fotocopy akta jual beli saham PT BSMP No. 1 (diberi tanda T.XI3);4. Fotocopy Surat Depkumham RI No. AHUAH.01.1018643 (diberi tanda T.XI4);5. Fotocopy Akta Berita Acara RUPS LB PT BSMP No. 17 (diberi tanda T.XI5);6. Fotocopy akta Berita Acara RUPS LB PT BSMP No. 18 (diberi tanda T.XI6);7.

dalam hal jual beli saham, maka jualbeli tersebut tidak sah;Bahwa penerbitan sertifikat itu bisa dari Perseroan terbatas, dansertifikat tersebut mutlak harus ada;Bahwa kalau ada pemegang saham melepaskan sahamnya, itu bolehsaja, tetapi untuk menghadiri RUPS harus terdaftar namanya didalampemegang saham;Bahwa mengenai surat kuasa penuh untuk menjaul atau membelisaham, apabila RUPS menyetujui, maka itu harus mengikuti RUPS, danmengenai pengalihan saham harus ada persetujuan RUPS;Bahwa apabila ada

Bulungan Surya MasPratama akibat tidak dilakukannya RUPS PT.

Dr.RUDHI PRASETYA, S.H. yang pada pokoknya menyebutkan :komisaris tidak berhak untuk menentukan untung atau ruginyaperseroan atau bersalah / tidaknya direksi dalam mengelolaperseroan, sebab yang berhak menilai rugi atau untungnyaperusahaan adalah RUPS dan selama belum adanya RUPS mengenaipembagian Deviden belum diketahui untung ruginya suatuperusahaan ;Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli DR.

mayoritas suara / saham menolak untuk DirekturUtama Tommy Jingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara danmemberi kesempatan Dirut untuk membuat laporan dalam tempowaktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPStersebut ;e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dariDirut berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012tersebut ;e Bahwa saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagianDeviden ;e Bahwa saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Pebruari 2012 tetapisaksi

tidak hadir;e Bahwa saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal22 Pebruari 2012 ;e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saatini adalah Bapak Soehandoyo Komisaris PT.

AYUTA MITRA SENTOS yang diwakili oleh FREDI TAN aliasAWI menyetujui hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012;e RUPS terbaru seperti terurai dalam akta nomor : 11 tanggal 12 Maret2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan KomisarisPerseroan dan / atau perubahan susunan pengurus perseroan tersebutmengungkapkan fakta bahwa saksi pelapor R.J.

SOEHANDOYO tersebuttelah diberhentikan oleh keputusan RUPS dan Terdakwa II yang diberiwaktu selama 2 bulan untuk mengajukan laporan keuangannya, namunbelum memenuhi waktu tempo 2 Bulan tersebut telah di tahan oleh pihakKepolisian.

Fotocopy Notulen RUPS dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;3. Fotocopy Jual Beli Saham dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5(lima) perseroan tersebut;4.

Fotocopy KTP milik terdakwa dan saudari INDAHWATY.Bahwa saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO mengatakan kepada saksi SURYA SEMBIRING, S.H. bahwatidak pernah menerima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan mengenai ke5 (lima) Notulen RUPS dan Jual Beli Saham tersebut dantanda tangan yang ada pada dokumendokumen tersebut bukan tandatangan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRYSANTOSO serta tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atau memberikan

EKA BUMI INDONESIA No. 24, tanggal26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

Barang Bukti yang disita dari pelapor/korban saksi HON KHONG:1.10.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.CITRA BUMI MINERINDO Nomor 1 tanggal 1 Juli 2008 Notaris ANLYCENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.36 tanggal 9 Juni2010 Notaris ANLY CENGGANA, S.H;. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

EKA BUMI INDONESIA No.24, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARUtanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSESBERSAMA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYALESTARI tanggal 30 Desember 2015;1 (Satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAHBAHAGIA tgl 30 Desember 2015;1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.

. tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 79 ayat 2 UUPT:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih

pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 5 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg13.14.15.16.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas maka, Permohonan aguo yang diajukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan hukum dan olehkarenanya sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHONuntuk memberikan izin bagi PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS TERMOHON;PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/atau;b.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa selanjutnya PEMOHON memohon agar ketua Pengadilan NegeriKaranganyar memerintahkan dan/atau mewajibkan Direksi dan/atauDewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang ditetapkan;Bahwa guna kelancaran Proses RUPS yang nantinya akan dilaksanakanmaka Pemohon Mohon agar ketua Pengadilan Negeri memberikan izinbagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notarisdalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHONyang

tanggal 27 Juli 2018;Hingga penyelenggaraan RUPS Tahunan PT.

dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.

Bahwa yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT yaitu yang meminta RUPS LuarBiasa menyampaikan alasan permintaan RUPS bukan mencantumkan agenda RUPS:34. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 8.

GPM mengatur bahwa :"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidakmengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu";53.

Bahwa kewenangan untuk mengundang RUPS termasuk RUPS Luar Biasa dansiapa yang diundang dalam RUPS sesuai UUPT dan Anggaran Dasar perseroan adapada Direksi atau Dewan Komisaris dan bukan pada Kurator/TERGUGAT yang memintadiselenggarakannya RUPS Luar Biasa;59.

terlama penyelenggaraan RUPS,dimana konsekwensinya penyelenggaraan RUPS sebelumatau kurang dari 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima adalah sahdan diperbolehkan oleh Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan.

dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."

) secara tidak sah karena walaupun Para Tergugatmengundang Para Penggugat untuk menghadiri RUPS tersebut, akan tetapiPara Tergugat dengan secara sengaja mengundang Penggugat pada saattidak berada di Indonesia, sehingga Para Penggugat (Penggugat ) tidakdapat menghadiri RUPS tersebut dan Para Penggugat juga telah berulangkalimeminta kepada Para Tergugat agar RUPS tersebut diundurkan atauditunda, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia mengundurkan RapatUmum Pemegang Saham tersebut, dan oleh karenanya

RUPS yangdilakukan oleh Para Tergugat tersebut tersebut tidak sah.

Holiway, oleh karena sejak tahun 2014, di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasatertanggal 30 Juni 2014, dandituangkandalamAktaPernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Holiway oleh Para Tergugat tanpa seijin paraPenggugat sangat tidak beralasan.Bahwa sebagaimana tertuang dalam hasil Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyetujui dan menerima pengangkatan dan penetapan Ketut Budiasasebagai satusatunya komisaris dalam perseroan.Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan17.pada Tanggal 20 Desember 2016 adalah telah berdasar dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat. Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah ditempuh sebagaimana mestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. RUPS dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

Dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, direksi wajid melakukan pemanggilanRUPS. Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.Jika permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang sahamkepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Hal yang demikian telah dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku.Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT pada poin No. 1 sampai 25adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan sudah

Surat Permintaan Mengundang RUPS, Nomor: 025/TPJDir/XI/2016,tanggal 25 November 2016, bukti TI3;4. Surat Permintaan Mengundang RUPS, Nomor: 013/TPJDir/XII/2016,tanggal 13 Desember 2016, bukti TI4;5. Surat Undangan RUPS, Nomor: 15/GGJKom/XII/2016, tanggal 15Desember 2016, bukti TI5;6. Surat pernyataan, tanggal 12 Nopember 2016, yang ditanda tanganiKurniawan, bukti TI6;7.

GLORY GEMILANGJAYAMAKMUR yang semula Penggugat diganti oleh Pungki Widjaja;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 78 ayat (1) RUPS terdiri atasRUPS tahunan dan RUPS lainnya. ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakandalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). ayat (4)RUPS lainnya

(him. 192),apabila pemanggilan RUPS tidak sesuai prosedur mekanismenya adalahsebagai berikut (kutipan) :dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuantersebut di atas, keoputusan RUPS tetap sah Jika semua pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.Bahwa sebelum RUPSLB TERGUGAT VII pada tanggal 13 November2018, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan dan peringatan secaratertulis, karena RUPSLB TERGUGAT VII tanggal 13 November

tersebutdisetujui dengan suara bulat yaitu berdasarkan persyaratan kourumkeikutsertaan peserta RUPS.

Pemegang Saham baru memilikikekuasaan atas Perseroan Terbatas ketika mereka berada dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini berarti kehendak bersama parapemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakankehendak Perseroan Terbatas yang paling tinggi dan tidak dapat ditentangoleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirian PT/anggaran dasar.

Pemegang Saham baru memiliki kekuasaanatas Perseroan Terbatas ketika mereka berada dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal ini berarti kehendak bersama parapemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakankehendak Perseroan Terbatas yang paling tinggi dan tidak dapat ditentangoleh pihak manapun kecuali kKeputusan RUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirian PT/anggaran dasar.

Bahwa dalil angka 21 halaman 17 "RUPS merupakan organ tertinggi dariperusahaan, dan yang bisa menghadiri/ mengikuti, memutuskan danmembatalkan RUPS Perseroan adalah pemegang saham Perseroantersebut, sehingga selain pemegang saham perseroan tidak adasiapapun yang bisa memutuskan atau membatalkan RUPS perseroantermasuk putusan Majelis Hakim karena Majelis Hakim bukanpemegang saham Perseroan.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua) bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANY SEMESTA LESTARI 3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

ke 3 (tiga)sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut danpermohonan pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPayakumbuh pada tanggal 29 Desember 2015, didaftarkan dalamRegister perkara perdata permohonan dibawah Nomor105/Pdt.P/2015/PN.Pyh.

Cany Semesta Lestari, Beralamat, Jl.SyehArrasuli No.79, RT.002, RW.003, Kel.Aur Tajungkang TangahSawah, Kec.Guguak Panjang Bukittinggi ;Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktSerta membuat Penetapan sebagai berikut :1.2,Mengabulkan Permohonan Pemohon ;Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT.

Cany Semesta Lestari (vide bukti P1); Bahwa Pemohon mengirim surat kepada Komisaris Utama tertanggal28 Oktober 2015 yang isinya sama dengan surat yang ditujukankepada Direktur Utama yaitu agar dapat mengadakan RUPS PT.

Pemohon adalah berkenandengan Permohonan penetapan Kuorum RUPS ke3 (tiga) sebagaimanaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktPasal 88 ayat (1) jo.

Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danHalaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bktberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANYSEMESTA LESTARI3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut hanya dihadirioleh Tergugat1, Tergugat2 dan DJULY EDY MURYADI,S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Tergugat1.

Yangbenar, masa kepengurusan Penggugat selaku Direktur Perseroan(selama 5 tahun) telah berakhir terhitung sejak tanggal; 27 Oktober2014, dan juga sejak Penggugat diangkat menjadi pengurus tidakpernah melaksanakan RUPS Perseoan, meskipun Tergugat telahsering meminta untuk dilaksanakan RUPS Perseroan "PT.SIERAFTEKNIK PERKASA".

Padahal selaku pengurus Perseroan, Penggugat seharusnya secara berkala melaksanakan RUPS Perseroan, baikRUPS tahunan dan atau RUPS 5 tahunan untuk membuatpertanggungjawaban selama melakukan pengurusan Perseroan.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat nomor 10 yang menyatakanRUPS Luar Biasa hanya dihadiri oleh kuasa dari Tergugat sebagaipemegang saham 550 (lima ratus lima puluh) saham Perseroan.

DanHalaman 9 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby11.12.13.14.15.yang benar RUPS Luar Biasa dilaksanakan oleh PT.SIERAF TEKNIKPERKASA dan Tergugat selaku Komisaris Utama yang memimpinRUPS (Rapat Umum.

selama masakepengurusannya, sehingga berdasarkan UndangundangPerseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Penggugat Rekonpensidiberi hak dan wewenang untuk melaksanakan RUPS.

;(4).RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama;(5).RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dariHal. 40 dari 58 Put.

Rudhi Prasetya, SH.tentang : Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham harus dilandasi etikadHal. 50 dari 58 Put.

melakukan terobosan hukum untuk menyatakan tidaksah RUPS yang pemanggilannya dilakukan tidak etikad baik walaupunpemanggilan RUPS tersebut telah dilakukan benar secara legal formal;3.

Bahwa etikad tidak baik Tergugat dan Tergugat Il terbukti lagi dalampenyelenggaraan RUPS PT. KLI tanggal 8 Desember 2009, karenadalam penyelenggaraan RUPS tersebut Para Penggugat/Para PemohonKasasi melalui kuasanya mencoba hadir dalam RUPS yangdiselenggarakan di Kantor PT.

KA YU LAPIS INDONESIA dan berniatmengikuti RUPS tersebut, tetapi ternyata dihalanghalangi dandiperlakukan tidak sepantasnya sebagai pemegang saham yang hendakmemenuhi undangan RUPS ' dengan cara dipersulit masukdalam ruang rapat (buktibukti terlampir sebagai tambahan bukti ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi dan merupakan bagian takterpisahkan dari Memori Kasasi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasiini) ;3. Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS PT.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, kKemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

Agil Setiawan Nugroho datang melerai danmembantu saksi Muhamad Ukasyah ternyata sambil membawa RisalahRUPS yang asli pada akhirnya copyan Risalah RUPS berhasil saksiMuhamad Ukasyah rebut namun Risalah RUPS yang Asli dibawa secarapaksa oleh Terdakwa bersama dengan temannya atas kejadian tersebutsaksi Muhamad Ukasyah melapor ke Kantor Polres Semarang gunapengusutan lebih lanjut.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, Kemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

berkembang dalamPRASYAPAKEL j~nn nne nnn norm teen nenemennnesanananenannansananmnnmnnmannnMenimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak benar bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum memberikan efek jera danbelum memenuhi rasa keadilan, justru sebaliknya pidana yang dijatunkanterhadap terdakwa dirasakan sangat berat dimana terdakwa telahmerasakan dan menjalani penahanan hanya untuk mempertahankanbeberapa lembar fotocopy risalah RUPS

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

Asli dan Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) kedua tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai bukti P10;Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr11. Asli dan Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) kedua tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya disebutsebagai bukti P11;12.

LB) diperoleh fakta bahwa Penggugatselaku pemegang saham meminta untuk diadakannya RUPS LB dengan alasankarena belum pernah diadakan RUPS terkait rencana Kerja dan laporantahunan 2015 dan 2016, adanya informasi beberapa asset disewakan kepadapihak lain tanpa adanya pertanggung jawaban dalam laporean keuangan sertameminta klarifikasi permasalahan perizinan ;Menimbang, bahwa dari alat bukti P8 yaitu Pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) dan alat bukti P9,yaitu Berita acaraRUPS

LB diperoleh fakta bahwa Rapat RUPS LB tersebut tidak dihadiri olehTergugat sebagai Pemegang saham sehingga tidak memenuhi kuorum dengandemikian tidak menimbulkan suatru keputusan sesuai dengan agenda Rapat,sehingga dapat diadakan pemanggilan kedua ;Menimbang, bahwa dari alat bukti P10, P11 dan P12 yaituPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kedua,dan alat bukti P13 yaitu berita acara RUPS LB diperoleh fakta kepada Tergugattelah dipanggil untuk kedua kalinya untuk mengahdiri Rapat

P/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mel2017 diperoleh fakta bahwa Pengadilan telah memberi izin kepada Penggugatuntuk menyelenggakan RUPS LB yang ketiga dan melakukan pengambilankeputusan yang sah dan mengikat jika disetujul paling sedikit 10 % dari seluruhjumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakilli ;Menimbang, bahwa dari Surat P15 yaitu Pemanggilan RUPS LB ketigaberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan P16 yaitu berupaberita Acara RUPS LB diperoleh fakta bahwa Tergugat yang dipanggil

Dewan Komisaris;Pemohon mengirimkan surat permintaan penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 26 Maret 2014 kepadaTermohon (vide, Bukti P1). Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

Nomor 1253 K/Pdt/2015untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan RUPS.

Nomor 1253 K/Pdt/201562.63.sesuai dengan permohonan Pemohon, serta menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di Kantor Perseroan;Menimbang, bahwa yang berkewajiban untuk menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS adalah pihak yangmenyelenggarakan RUPS yang dalam hal ini Direksi PT MowilexIndonesia dan bukannya Pemohon sebagai Pemegang SahamMayoritas yang memohon untuk diadakannya RUPS.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilalihan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undangini atau anggaran dasar; dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;69.

tanggal 15 Juni 2007tersebut secara sah dan meyakinkan juga bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku maka selayaknya dinyatakan bahwa RUPS LB yangdilaksanakan pada tanggal tersebut demikian juga RUPSLB lanjutan yangakan dilaksanakan Terlawan adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa berkaitan dengan hal diatas maka selayaknya pula Majelis Hakimuntuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanhasil RUPS LB tertangal 15 Juni 2007, demikian pula terhadap putusanputusan RUPSLB

Putusan Nomor 80 PK/Padt/2012Notaris di Jakarta;kesemuanya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada rapatberupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau "RUPSLB"sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalam gugatan a quo, akantetapi pada faktanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau"RUPS Tahunan" Tergugat III untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan2006;Bahwa permintaan "RUPS Tahunan" tersebut terbukti dengan dasar hukumyang digunakan oleh Tergugat , dan Penetapan Pengadilan

tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan; atau";(ii) Amar Penetapan Pengadilan: Butir 2."

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

melakukan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun haltersebut tidak berarti permohonan tersebut bersifat vo/untair murni,karena ada pihakpihak yang terkait, apalagi dalam, kasus a quoPemohon mendalilkan adanya perbuatan dari Direksi dan atauKomisaris yang tidak pernah menyelenggarakan RUPS, oleh karenaitu Mahkamah Agung berpendapat sebelum Hakim mengabulkanpermohonan itu wajib memanggil Direksi, Komisaris dan PemegangSaham lainnya, bahwa hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Hakimsehingga Penetapan