Pemohon Banding tidakmelakukan pembayaran kepada Talisman Canada (Kantor Pusat), karena akandiperhitungkan dalam penghitungan penerimaan bagi hasil untuk Pemohon Bandingsebagai kontraktor dalam pelaksanaan Production Sharing Contrac (PSC) untuk BlokOgan Komering.bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa alokasi biayaoverhead dari kantor pusat (Talisman Ltd Canada) kepada Pemohon Banding bukanmerupakan obyek PPh Pasal 26.bahwa ditinjau dari Perjanjian Penghidaran Pajak Berganda (P3B

berdasarkan ketentuan tersebut, karena biaya overhead kantor pusat terjadidan dilaksanakan di kantor pusat Talisman Ltd Canada, maka atas alokasi biayaoverhead kantor pusat tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia.bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, alokasi overhead kantorpusat Talisman Ltd Canada kepada Pemohon Banding bukan merupakan Obyek PPhpasal 26 menurut Undangundang Pajak Penghasilan, dan bukan merupakan obyekyang dapat dikenakan pajak di Indonesia berdasarkan P3B

dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdidukung dengan bukti Certificate of Domicile (Cod) yang diperiksa,diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) berhak atas fasilitas P3B

, danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 32A, Pasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilanjuncto P3B Indonesia dengan Mitra juncto Article 27 Vienna Conventionjo Pasal 38 Statuta International Court of Justice

mengadili kembali denganpertimbangan hukum bahwa karena in casu berupa biaya LoanMonitoring Fee yaitu merupakan biaya terkait pinjaman PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada SCBSingapore yang berinduk di Inggris dan sebenarnya Loan Monitoring Feeadalah dimanfaatkan untuk kepentingan pihak bank dalam hal ini SCB.Sedangkan Loan Monitoring Fee yang merupakan penghasilan yangditerima SCB mengandung pengertian bunga, sehingga dikategorikansebagai interest (bunga) vide Pasal 11 ayat (5) P3B

not include any item which istreated as a distribution under the provisions of Article 10 of thisAgreement; sehingga Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dilakukan secara terukur dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 32A serta Pasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilanjuncto Pasal 11 ayat (5) P3B

sebenarnyadarisuatupenghasilan(videparagraf 9 dan 10 OECD Commentary) dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalamPasal 29 berikutdenganPenjelasanPasal 29 ayat (2)AlineaKetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 ayat (1) a dan Pasal 18ayat (3) dan ayat (4 UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal10 ayat (5) P3B

Indonesia BelandajunctoPasal 7 P3B IndonesiaSingapura;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembaliHalaman 7 dari 9 halaman

Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 88/2019 tanggal 26Februari 2019 dari Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor PertanahanKabupaten Banyuwangi, diberi tanda P3b;7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3510011509110004 tanggal 16 Oktober2018, diberi tanda P4:Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 34 PK/Pdt/2020kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:1.

mohon agar Mahkamah Agung menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan dari Pemohon Peninjuan Kembali tidak dapatdibenarkan, dengan dipertimbangkan sebagai berikut:Bahwa buktibukti baru yang diajukan yaitu bukti P1a, P1b, P1cdan bukti P4 adalah berupa buktibukti surat yang berhubungan denganidentitas diri dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;Bahwa bukti baru yaitu bukti P2, P3a, P3b

Putusan Nomor 23/B/PK/Pjk/2020Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menunjukkanadanya Surat Keterangan Domisili (form DGT2) dari Singapura, makaPenggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali berhak memperolehfasilitas perpajakan untuk menerapkan P3B Indonesia Singapura,sehingga Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 26 berdasarkan ketentuanP3B RI Singapura dengan benar, dan penerbitan Surat Tagihan PajakPPh Pasal 26 Masa Pajak

September 2014 atas nama Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) juncto Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga juncto Pasal 36 ayat (1)huruf C UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto P3B

Putusan Nomor 130/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.benar, karena diperoleh petunjuk bahwa Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah menunjukkan adanya Surat KeteranganDomisili (form DGT2) dari Singapura, maka Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas perpajakanuntuk menerapkan P3B Indonesia Singapura, sehingga Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali

telah melaksanakan kewajibanmemotong PPh Pasal 26 berdasarkan ketentuan P3B RI Singapuradengan benar, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 MasaPajak November 2014 atas nama Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku danoleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 14

Putusan Nomor 1970/B/PK/Pjk/2019hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casuberupa penghasilan yang diterima oleh LB (Vietnam) Co.Ltd. dan TKLMedia Corporation adalah suatu laba usaha (business profit) dan keduaperusahaan tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia,maka berdasarkan ketentuan P3B hak pemajakan penghasilan tersebutadalah di negara Vietnam dimana kedua perusahaan tersebut adalahpenduduk (resident) di negara Vietnam dan kepadanya berhakmemperoleh fasilitas

yangmenjadi sengketa dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10,Pasal 11 serta Pasal 32A, Pasal 33A ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan juncto Pasal 7 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(P3B

Surat Perjanjian KemitraanKerjasama Operasi (KSO) PT Abiyasa TunggalPT lbnu TaryuPT KembarAbadi;Bahwa selanjutnya antara Turut Tergugat I, yaitu PI PLN (Persero)Penyaluran Dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali, dengan Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill, yaitu KSO PT Abiyasa Tunggal PT IbnuTaryuPT Kembar Abadi, telah sepakat untuk membuat dan ataumenandatangani Surat Perjanjian Pemborongan untuk Paket 7: PerluasanGI 150KV Sukamandi dan GI 150KV Kosambi Baru Terkait PLTU 1 JabarNomor 103.PJ/611/P3B

perkara a quo didasarkan atas buktibuktiyang autentik, kuat dan sempurna, oleh karena itu adalah sangat beralasanmenurut hukum untuk ditetapkan bahwa putusan Pengadilan NegeriBandung dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu,walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukumlainnya;17.Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pekerjaan Pemboronganuntuk Paket 7 : Perluasan GI 150KV Sukamandi dan GI 150 KV KosambiBaru Terkait PLTU 1 Jabar Nomor 103.PJ/611/P3B

Bahwa berdasarkan bukti asli dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Ill (Lampiran 6) yang dibuat tanggal 12 Februari 2010 dihadapan Notaris Nugraha Hermania, S.H. yang menyatakan bahwaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ill sebagai anggota KSOtelah melaksanakan semua kewajiban dalam Pelaksanaan PekerjaanPaket 7 dari PT PLN (Persero) P3B JawaBali, sehingga PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat III sudah tidak ada sangkut paut ataukewajiban lagi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, makaPemohon Kasasi

Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Negeri Bandungmaupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidakmempertimbangkan dalildalil dan buktibukti yang diajukan PemohonKasasi dalam perkara a quo meskipun berdasarkan buktibuktiautentik yang ada, Pemohon Kasasi sudah melakukan semuakewajibannya berdasarkan Perjanjian KSO dan Pelaksanaan Paket 7dari PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali;.

Bahwa berdasarkan bukti (Lampiran 6) dan bukti (Lampiran 7), telahdiperoleh fakta bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat Ill telah memperoleh relase and discharge dari Tergugat dan Tergugat II sebagai anggota KSO berdasarkan Perjanjian KSOsehubungan dengan semua kewajibankewajiban Pemohon Kasasi,dahulu Pembanding/Tergugat Ill terkait dengan PelaksanaanPekerjaan Paket 7 dari PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali;.

/BGL/2004 yang diterbitkan oleh Pencatatan SipilWarga Negara Indonesia Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KeluargaBerencana Kabupaten Bangli tanggal 6 Mei 2004 (Bukti P2);b) EVA ALICIA SCHURMANN, perempuan, umur 3 tahun, lahir diMunchen/Akta Kelahiran No.6749/2008 yang diterbitkan oleh DerStandesbeamte/Pejabat Kantor Catatan Sipil tanggal 13 Mei 2008sebagaimana telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia olehPenerjemah Tersumpah Akhmad Robani pada tanggal 17 Januari 2012(Bukti P3A dan Bukti P3B

No.59/UM/BGL/2004 yang diterbitkan oleh Pencatatan SipilWarga Negara Indonesia Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KeluargaBerencana Kabupaten Bangli tanggal 6 Mei 2004;b EVA ALICIA SCHURMANN, perempuan, umur 3 tahun, lahir di Munchen/Akta Kelahiran No.6749/2008 yang diterbitkan oleh Der Standesbeamte/Pejabat Kantor Catatan Sipil tanggal 13 Mei 2008 sebagaimana telahditerjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah TersumpahAkhmad Robani pada tanggal 17 Januari 2012 (Bukti P3A dan Bukti P3B

gugatannya, oleh KuasaHukum Penggugat di muka persidangan telah mengajukan surat bukti berupa fotocopyyang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai berupa:1 Kutipan Akta Perkawinan No.01/WNA/BGL/2004 tanggal 27 April 2004diberi tanda P1 ;2 Kutipan Akta Kelahiran No.59/UM/BGL/2004 tanggal 6 Mei 2004 diberitanda P2 ;3 Kutipan Akta Kelahiran No.6749/2008 tanggal 1 Mei 2008 tanggal 13 Mei2008 diberi tanda P3A;4 Terjemahan Akta Kelahiran No.6749/2008 tanggal 13 Mei 2008 diberitanda P3B

/2004 berdasarkan putusan ini, sehingga petitum ke3 dan ke4dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke5 selanjutnya akan dipertimbangkanapakah GEDE DIRA PAUL dan EVA ALICIA SCHURMANN adalah anak yanglahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan siapakah yang berhak sebagai waliasuh terhadap kedua anak mereka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu faktafakta dipersidangan;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.59/UM/BGL/2004 dan bukti P3A, P3B

Daftar :1146/1968 tertanggal 10 Desember1968, diberi tanda bukti P3b ;4. Surat Warga Negara Republik Indonesia atas nama Rudy Tjahjaditertanggal 17 Mei 1984, diberi tanda bukti P4;5. Kutipan Akte Kelahiran No. 1834/1956 atas nama Nancy tertanggal 27Juni 1984, diberi tanda bukti P5a; Kutipan Akta Ganti Nama No.118/2000 atas nama Nancy JEANtertanggal 7 Maret 2000, diberi tanda bukti P5b;6. Surat Catatan Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Nomor :253/1983yang dibuat di Pengadilan Negeri Kls.!

Daftar :1146/1968 tertanggal 10 Desember 1968, (P3b), Surat Warga Negara RepublikIndonesia bapak Pemohon atas nama Rudy Tjahjadi tertanggal 17 Mei 1984, (P4),Kutipan Akte Kelahiran ibu Pemohon No. 1834/1956 atas nama Nancy tertanggal 27Juni 1984, (P5a), Kutipan Akta Ganti Nama ibu Pemohon No.118/2000 atas namaNancy JEAN tertanggal 7 Maret 2000, (P5b), Surat Catatan MemperolehKewarganegaraan Indonesia ibu Pemohon Nomor :253/1983 yang dibuat di PengadilanNegeri Kls.!

Rudi Tjahyadi (Alm),(P2), (P3a), (P3b), (P4),(10), dengan Nancy (P5a), (P5b), (P6),(P7), (P8), namun dalam kutipan/Akta Kelahirannya hanya tercantum nama kecilnyaStevan Jones saja (P11), nama keluarga belum tercantum karena pada waktupembuatan akta nama keluarga secara otomatis melekat akan tetapi ada beberapaidentitas Pemohon yang telah mencantumkan nama marga Rudi Tjahyadi( P9),(P12),(P13a),(P13b), (P14);Menimbang, bahwa kemudian hakim akan mempertimbangkan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh

Pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding telahmelampirkan bukti bahwa karyawan Pemohon Banding seperti Michael OSullivan, yangsering muncul dalam tagihan sebagai ITSL Contact Name, adalah benarbenar pegawaiPemohon Banding;bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan Jjin kerja dari Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia yang disponsori Pemohon Banding serta Formulir 1721A1untuk Tahun 2008, jelas membuktikan bahwa Michael OSullivan, Peter Calder dan J.

Donaldadalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawai ITSL, sehingga keberadaannya diIndonesia tidak menciptakan status BUT bagi ITSL;bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanada dan ITSLsesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapkan mempunyai BUT di Indonesia, makaberdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas pembayaran oleh Pemohon Banding kepadaITSL tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23;bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding

GreenwoodSejahtera/Jababeka Group) (Bukti P3b) menerangkan antara lain:a. Bahwa bidang tanah yang dimohonkan pengukuran setelah diplotdi atas peta ada di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, terletak diHal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1441 K/Pdt/2011atas Hak Guna Bangunan No. 278/Karet Tengsin sisa, tercatat atas namaPT. Greenwood Sejahtera, berkedudukan di Jakarta;b. Luas tanah: 158 m?;Fotokopi surat No. 1785/09.01SP & P tanggal 30 Oktober 2008 tersebutdiperoleh PT. Greenwood Sejahtera dari PT.

adalahbagian dari HGB No. 278 sisa/Karet Tengsin;Bahwa bukti Penggugat P3b dan P3c bertentangan dengan buktiTergugat T4 dan 15 yaitu berita acara penelitian lapangan No 112/1994 tanggal31 Agustus 1994, yang menerangkan letak tanah di Jalan Karet Pasar Baru Rt002/03 peta seksi U382KT, e/3, tandatanda batas tembok, Status tanah bekaseigendom No. 7621, sebagian tanah/bangunan dihuni oleh lou Mukinah HasanHal. 17 dari 19 hal. Put.

(objek sengketa) sesuai dengan bukti Tergugat T3;Bahwa bukti T4 dan T5 sudah diterbitkan sejak tanggal 31 Agustus 1994dan sesuai dengan bukti T3, sedangkan bukti Penggugat P3b dan P38c, baruditerbitkan tanggal 30 Oktober 2008, tanpa melihat riwayat tanah sebelumnya(baik bukti Tergugat T4, T5 dan T3 maupun bukti Penggugat P3b dan P3cadalah produk BPN Jakarta Pusat), dengan demikian buktibukti Tergugat lebihdahulu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, dari pada buktibuktimilik Penggugat

;Bahwa di dalam bukti Penggugat P3b dan P38c yang dibuat BPN JakartaPusat, menyatakan Verponding Indonesia No. 7621, tidak ada datanya, padahaldi dalam peta situasi milik Penggugat, tanggal 30 Oktober 2008, tercantum databekas Verponding E7621 Sisa, dengan demikian bukti tersebut diragukankebenarannya;Bahwa buktibukti Tergugat saling bersesuaian satu sama lain, bahwaobjek sengketa tanah seluas + 158 m?

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26terutang sebesar Rp3.390.505.690,00 terkait perbedaan tarifsehubungan dengan penerapan P3B Indonesia Thailand yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatHalaman 4 dari 8 halaman.

dengan bukti yang cukup memadai di antaranya berupaSurat Keterangan Domisili (SKD) dan Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah memunuhi kewajiban seluruhkewajiban perpajakan dengan benar, sehingga kepadanya berhakmemperoleh fasilitas tax treaty dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1dan Pasal 7 P3B

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas tarif PPh Pasal 23/26terutang sebesar 20% yang telah dipertimbangkan berdasarkan faktadan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapembayaran imbalan ke Jerman yaitu kepada UHDE GMBH merupakanimbalan jasa terkait dengan engineering services (jasa teknik) terkaitdengan P3B Indonesia dengan Jerman dengan tarif sebesar 7,5% danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang

Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam P3B IndonesiaJerman juncto Pasal 32A danPasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPenjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38Piagam Mahkamah Internasional (/nternational Court Justice):.

dapatdiyakini bahwa jumlah pembayaran ke Master sebesar Rp 992.474.334 danke Visa sebesar Rp 1.297.404 merupakan pembayaran jasa (bukanmerupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;a.Pembayaran Royalti ke Master sebesar Rp 992.474.334,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objekPajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master CardInternasional, yaitu sebesar Rp 992.474.334,00 dengan penjelasansebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuaan Penghindaran Pajak Berganda(P3B

Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by aresident of one of the Contracting States for the use of, or the fight touse, industrial, commercial or scientific equipment, but not includingships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax bythe other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"Bahwa Pasal

8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall beexempt from tax by the other Contracting State unless such residentcarries on business in that other Contracting State through a permanentestablishment situated therein.

Putusan Nomor. 115 /B/PK/PJK/2014 Asssist law enforcement agencies deter and prosecutecounterfeiting, fraud and other criminal acts that adversely affectthe payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall beexempt from tax by the other Contracting State unless such residentcarries

fromsources wthin such other Contracting State from sales of goods ormerchandise of the same kind as those sold, or from other businesstransactions of the same kinds as those effected, through the permanentestablishment"Bahwa biaya yang Pemohon Banding catat sebesar Rp 1.297.404,00merupakan pembayaran kepada Visa International Service Associationatas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti)dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia,sehingga berdasarkan P3B

Olen sebabitu, implikasi pajak penghasilan dari transaksi antara Kalteng danPemohon Banding tunduk pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(P3B) IndonesiaAustralia.

Rekonstruksi suatu transaksi yang nyata dan valid (/egitimate)adalah suatu tindakan yang semenamena (whollyarbitraty) dan tidak adilserta berpotensi menimbulkan pajak berganda;Bahwa rekonsiruksi skema penyuntikan modal untuk pelunasan hutangmenjadi pembebasan hutang nyatanyata melanggar as structuralprinciple sebagaimana diatur dalam Paragraph 1.64 OECD Guidelinesyang secara umum diterima sebagai interpretasi dari Pasal 9 P3B.

Pasal 1320 KUHPer mengenai asas kebebasan berkontrak; Pasal 9 P3B IndonesiaAustralia dan Paragraf 1.64 OECD Guidelinesmengenai asas asstructuredprinciple; Paragraf 6 dan 7 Bagian Pengantar dari OECD Guidelines.Bahwa uraian di atas juga menunjukkan bahwa koreksi Terbandingdidasarkan pada Pertimbanganpertimbangan yang tidak logis dankontradiktif antara yang satu dengan yang lain.

Oleh sebab itu, implikasi pajak penghasilan dari transaksi antaraKalteng dan Pemohon Banding tunduk pada Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) IndonesiaAustralia. Dalam hal ini, karena adanya hubunganistimewa antara pihakpihak yang bertransaksi, berdasarkan Pasal 9 P3B,berlaku prinsip kewajaran (arms length principle).Acuan yang diterima umum mengenai makna dan implikasi prinsip kewajaranadalah OECD Transfer Pricing Guidelines (selanjutnya disebut OECDGuidelines).

Penolakan tersebutsecara tersirat juga berarti mengedepankan single entity/cosolidated basisapproach yang merupakan konsekuensi dari penerapan Global FormularyApportionment yang secara tegas telah ditolak oleh OECD Guidelinesyang merupakan interpretasi dari Pasal 9 P3B IndonesiaAustralia.

(Singapore) terikat dengan P3B,sehingga berdasarkan bukti pendukung diantaranya SKD dari otoritasperpajakan Singapura berhak memperoleh fasilitas perpajakan dengantarif sebesar 15% (lima belas perseratus) dari jumlah bruto danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan

Putusan Nomor 4141/B/PK/Pjk/2019Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia Singapura junctoPenjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional juncto Article 27 Vienna Convention;b.

Kembali memiliki validitas hukum karena telahdilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yangsecara terukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustaecausa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asaskecermatan, karena in casu kedapatan salah satunya pendiriannya yangdilakukan di Mauritius, dimana Mauritius juga merupakan salah satunegara yang dijuluki tax heaven countries, kemudian Indonesiamenghentikan P3B

dengan Mauritius pada tahun 2005 melalui SuratEdaran Jenderal pajak Nomor SE06/PJ.3/2004 tanggal 24 Juni 2004.Sedangkan domisili yang sesungguhnya dari Mindsource International Incadalah di Labuan, Malaysia, sehingga Mindsource International Inc tidakdapat menggunakan fasilitas perpajakan dari Perjanjian PenghindaranPajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Malaysia, dengandemikian Majelis berpendapat tarif PPh Pasal 26 atas deviden yangdibayarkan kepada Mindsource International Inc.

Pembayaran Royalti ke Master sebesarRp1.223.373.480,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objekPajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master Card Internasional,yaitu sebesar Rp1.223.373.480,00 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article means payments of any kindmade as consideration for the use of or the right to use

Putusan Nomor 111/ B /PK/PJK/2014Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a residentof one of the Contracting States for the use of, or the fight to use, industrial,commercial or scientific equipment, but not including ships, aircraft or containersthe income from which is exempt from tax by the other Contracting State underArticle 9 (Shipping

and Air Transport)"Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exemptfrom tax by the other Contracting State unless such resident carries on businessin that other Contracting State through a permanent establishment situatedtherein.

holder billing.e Asssist law enforcement agencies deterand prosecute counterfeiting, fraud andother criminal acts that adversely affect thepayment services industry; ande guarantee settlement inc case of a failureby a member;Bahwa biaya yang Pemohon Banding catat sebesar Rp1.223.373.480,00merupakan pembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yangdilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia sehingga berdasarkan P3B

sources within such other Contracting State from sales ofgoods or merchandise of the same kind as those sold, or from other businesstransactions of the same kinds as those effected, through the permanentestablishment"Bahwa biaya yang Pemohon Banding catat sebesar Rp 577.628.992,00merupakan pembayaran kepada Visa International Service Association atasjasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimanapengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia, sehinggaberdasarkan P3B