Ditemukan 11756 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengadaan barang/jasa Barang Jasa Melawan hukum; pengadaan barang dan jasa Barang jasa pemerintah Wanprestasikerjasama pengadaan jasa konstruksi Unsur "setiap orang"; pengadaan barang dan jasa Unsur melawan hukum; pengadaan barang dan jasa
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Tender
Register : 29-07-2010 — Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 32/G/2010/PTUN-MTR
Tanggal 11 Nopember 2010 — Nuansa Baru; Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa; Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas MTS.N Sumbawa;
121 — 47
  • Nuansa Baru;Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas MTS.N Sumbawa;
    /2010 tanggal 17 Juni 2010tentang Penetapan Lelang Rehabilitasi Ruang KelasMTsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh TergugatIIl; Nomor : MfTs.19.08/Ks.00/62/2010 tanggal 17 Juni2010 tentang Penetapan Pemenang lelang RehabilitasiRuang Kelas MTsN Empang= yang dikeluarkan olehTergugatIII; Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak sah, sekaligusmohon agar para Tergugat diperintahkan untuk mencabutKeputusan Tata Usaha dimaksud, untuk itu harus dilakukanPelelangan Ulang, dengan membentuk dan menetapkanPanitia Pengadaan
    Barang/Jasa dan Pejabat PembuatKomitmen yang baru; 1112.
    Penggugat diberi tanda P1 sampai29dengan P9 dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan adalah sebagaiberikut : 1 P1 : Copy surat sesuai dengan asli yaitu SuratPenetapan Pemenang Lelang dari KementerianAgama RI Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumbawa No.MTs.19.08/Ks.00/62/2010; 2 P2 : Copy surat sesuai dengan asli Surat PenetapanPemenang Lelang dari Kementerian Agama RIMadrasah Tsanawiyah Negeri Empang No.MTs.19.09/Ks.00/63/2010; 3 P3 : Copy surat sesuai dengan asli Surat SanggahanI, kepada Panitia Pengadaan
    Barang/Jasa kantorKementerian Agama Kabupaten Sumbawa tanggal 19Juni2010; 4 P4 : Copy surat sesuai dengan asli Surat SanggahanII, kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa kantorKementerian Agama Kabupaten Sumbawa tanggal 21JuniNOLO ya sees cece sees snes ones ones somes oS oS oe5 P5 : Copy surat sesuai dengan asli Surat Sanggahan30III, kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa kantorKementerian Agama Kabupaten Sumbawa tanggal 25Juni2010; 6 P6 : Copy surat sesuai dengan asli surat berita acarapenjelasan pekerjaan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Lelang
Register : 11-04-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 12/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 7 Agustus 2017 — KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA
153 — 68
  • KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERAKELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATANPT. PANDJI PRATAMA INDONESIA
    Barang/Jasa kemudian Badan PelayananHalaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.BJUM.Pengadaan akan membuat surat yang ditujukan kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/K PA) agar menerbitkanSurat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBu), oleh karena itukalau objek gugatan Penggugat adalah Berita Acara Hasil EvaluasiUlang Pelelangan (BAHP) tersebut yang isinya secara jelas keputusantersebut hanya menyebut calon pemenang belum menentukanpemenang terpilin atau pemenang tetap
    Pasal 118 Ayat (1c) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakanPerbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapatdikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukandalam dokumen pengadaan;.
    barang/jasa unit layanan pengadaan(ULP) Provinsi Kalimantan Selatan berkesimpulan bahwa PT.Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera kami nyatakan tidakmemenuhi syarat dan selanjutnya PT.
    Bukti T9: 054/PPVBJM/IIV2017 tanggal 31 Maret 2017 Perihal :Permohonan Evaluasi Ulang, di tujukan kepadaKelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Selatan;Foto kopi dari printscreen aplikasi Surat Perjanjian SewaPeralatan Nomor : 021/DMA/SP/I/2017 tanggal 22Februari 2017 antara CV.
    Barang/JasaPemerintah, diatur:(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik; (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan caraETendering atau EPurchasing;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T3, Bukti T4, BuktiT10, dan Bukti T12maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.BJM.PertamaKeduaKetiga: bahwa pembiayaan Program Pembangunan, Peningkatan,Rehabilitasi, PPemelinaraan Jalan dan Jembatan PaketPeningkatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Lelang
Register : 14-10-2008 — Putus : 02-12-2008 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2008/PTUN-MDN
Tanggal 2 Desember 2008 — ENAM ENAM GROUP VS KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero ) PIKITRING SUMUT, ACEH DAN RIAU
76 — 34
  • ENAM ENAM GROUP VS KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero ) PIKITRING SUMUT, ACEH DAN RIAU
    PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN31 Penetapan Calon Pemenang32 Pengumuman Pemenang dan Masa Sanggah33 Evaluasi Ulang34 Pengadaan Barang / Jasa Ulang35 Pembuatan Surat Perjanjian36 Pembayaran37 Jadwal Pengadaan Barang / Jasa4.
    Sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 Bab pasal 1butir 2, dinyatakan bahwaPengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuankerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakansebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalamlingkungan unit kerja/proyek tertentu.2).
    departemen yang membidangiperindustrian. 10).Pendayagunaan produksi dalam negeri berkaitandengan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengandana dalam negeri, sesuai dengan Keppres nomor 80tahun 2003 Lampiran Bab IV.A ayat 2.a. dinyatakanbahwa 'Upaya pendayagunaan produksi dalam negeripada proses pengadaan barang/jasa dilakukan,sebagai berikut : 1) Dalam dokumen pengadaan barang/jasa dimuatsecara jelas ketentuan dan syarat penggunaanhasil produksi dalam negeri dan dijelaskankepada semua peserta.2
    barang/jasa hanyadiikuti oleh perusahaan dalam negeri yangmemproduksi barang/asa tersebut. .
    /KJGM PIKITRINGSUAR/2008 Tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barangdan Jasa Sumber Dana APBN pada Satuan Kerja Induk Pembangkitdan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2008, maka nyatalahsecara hukum bahwa Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa PT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 119/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 18 Juli 2017 — LAMI BARKAHUTAMA; KETUA POKJA TERTENTU 2 BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; PT. POLARIS ALKES STARINDO;
79 — 46
  • LAMI BARKAHUTAMA;KETUA POKJA TERTENTU 2 BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; PT. POLARIS ALKES STARINDO;
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Lelang
Register : 02-04-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 47/B/2012/PT.TUN.MDN
Tanggal 28 Mei 2012 — CV.BATU GANA CITY VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS P.U. PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PADANG CAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
96 — 31
  • CV.BATU GANA CITY VSPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS P.U. PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PADANG CAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
    Berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 31 Oktober 2011, selanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING; M ELA WAN ceccccccccccccccctcennnnnnnnnne PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PEKERJAANUMUM PERTAMBANGAN DAN ENERGIKABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUNANGGARAN 2011, Berkedudukan di Jalan Harjoran Batutambun Km. 2,5 Gunungtua, Kabupaten Padang LawasUtara, selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca : 2.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 07-09-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Oktober 2021 — PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
152 — 74
  • PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 30-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 20 September 2017 — KARYA SIAK KECIL MELAWAN PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017
136 — 69
  • KARYA SIAK KECIL MELAWAN PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017
    PENGGUGAT;MELAWANHal. 1 Penetapan Pencabutan Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBRPANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/ JASA KELOMPOKKERJA II UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BENGKALISTAHUN ANGGARAN 2017;Berkedudukan di Jalan Pertanian, Kabupaten Bengkalis 28712, Propinsi RiauDan untuk selanjutnya disebut sebagal................................... TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3799 K/Pdt/2022
Tanggal 8 Nopember 2022 — KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2021, DKK
46 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2021, DKK
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 07-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 149/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 15 Agustus 2017 — JAVA BIMA CITRA; KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSULTANSI I PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016;
71 — 11
  • JAVA BIMA CITRA;KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSULTANSI I PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016;
    PadaUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKabupaten Sintang Tahun anggaran 2016;2. SINDI ARISONA, ST : Anggota Pokja Konsultansi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2016:;3. YUSWA DARMA P.ST:Anggota Pokja Konsultafi3i Pada Unit Layanan Pengadaan Ralang/JasaPemerintah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2016;4. ALIYANDI : Anggota Pokja ultansi PadaUnit Layanan Pengadaan ang/Jasa PemerintahKabupaten Sintang Tahun anggaran 2016;5.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 64/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 17 Juni 2020 — DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN 011 - PK UNIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PROV SUMUT
136 — 55
  • DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
    Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN 011 - PK UNIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PROV SUMUT
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 19-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 293/B/2017/PT.TUN.JKT.;
Tanggal 4 Desember 2017 — KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA; KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN; PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
93 — 27
  • KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA; KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN; PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
    Ismail No. 3 RT.23, Kelurahan Surgi Mufti KecamatanBanjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi KalimantanSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April2017, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMIBANDING) estes cote cee ne rteeeennonanisMELAWANHal.2 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,berkedudukan di Jalan Dharma Praja Kawasan PerkantoranPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINTOPERATION
104 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Kasasi II : KEPALAKANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATtersebut;
    KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINTOPERATION
    Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:Halaman 19 dari 5O halaman.
    tugas dan fungsiOrganisasi LKPP secara keseluruhan atau secara umum, dimana tugas danfungsi secara umum tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telahdidelegasikan kepada Deputi sebagai unsur pelaksana tugas LKPP yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada kepala;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkankhusus untuk
    LKPP NomorB688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk MengenaiPenyesuaian Harga;Bahwa Pasal 7, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telahmengatur kewenangan yang bersifat delegasi.
    Barang/Jasa Pemerintah yaitu memberikanHalaman 43 dari 5O halaman.
    Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalahsatusatunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan danmerumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimanadmaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Tender
Register : 21-02-2012 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 5/PLW/G.TUN/2012/PTUN.Mks
Tanggal 20 Maret 2012 — ANDI TAMSIER L Melawan PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2011
110 — 0
  • ANDI TAMSIER L Melawan PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2011
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 16-08-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN KUDUS Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Kds
Tanggal 9 April 2019 — JAVADINO PUTRA PERDANA
Tergugat:
KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN KUDUS POKJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
91 — 0
  • JAVADINO PUTRA PERDANA
    Tergugat:
    KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN KUDUS POKJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 27-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 26 Oktober 2017 — KOPERASI LANCANG KUNING (KOP.LK) MELAWAN PANITIA PELALNGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA IV UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017
132 — 63
  • KOPERASI LANCANG KUNING (KOP.LK) MELAWAN PANITIA PELALNGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA IV UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017
    PENGGUGAT;MELAWANPANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA IVUNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUNANGGARAN 2017, berkedudukan di Jalan Pertanian (28712), KabupatenBengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Maryansyah Oemar, S.H.2. Mohd. Fendro Arrasyid, S.H.3. Wahyudi Hidayat, S.H.Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara(ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, beralamat di JalanA.Yani Bengkalis.4.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 257/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Januari 2020 — DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 011 - PK UNIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PROV SUMUT
166 — 246
  • DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
    Tergugat:
    POKJA PEMILIHAN 011 - PK UNIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PROV SUMUT
    Jika merujuk pada Lampiran PeraturanHal 21 Putusan PerkaraNo.257/G/2019/PTUNMDNLembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Ad. 3.93.
    Barang Jasa KonstruksiMelalui Penyedia Pasal 43 dan Pasal 44 ; b.
    Jadi Tergugat tidak melakukan Evaluasi Teknis terhadap rekanan36.perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 16 Tahun2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Melalui Penyedia ; Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Perpres Nomor :16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danDokumen Pemilihan Nomor. 079/POKJA.011PK/UKPBJSU/2019Tanggal : 16 Mei 2019
    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah LKPP, Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MelaluiPenyedia ; nnnn nnn mene nn nen Hal 56 Putusan PerkaraNo.257/G/2019/PTUNMDNd.
    Barang/Jasa Pemerintah maupunInstruksiPresiden R.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Tender
Register : 25-10-2011 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL
Tanggal 1 Desember 2011 — ALDI KARYA melawan PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
111 — 49
  • ALDI KARYA melawan PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
    Gani No. 17Curup; Dalam hal ini diwakil i olehdirekturnyaNama IDHAM CHOLID, HK, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta/Direktur PT.Aldi Karya, tempat tinggal di JalanZainal Bhakti No. 1869 Curup; Selanjutnya disebut Se@bDag@i........ 0... cence cece ee eeeweeeee ee eensPELAWAN;Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN BKL, Hal. 1 dari 23PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BIDANG BINA MARGA TAHUNANGGARAN 2011 PADA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN REJANG LEBONG Berkedudukan diJalan Setia Negara
    BUDIANTO, S.T., M.T. selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang/Jasa BidangBina Marga Tahun Anggaran 2011 PadaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang. M. SYAMSUL MAARIEF, S.T., M.T. selakuSekretaris Panitia PengadaanBarang/Jasa Bidang Bina Marga TahunAnggaran 2011 Pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Rejang Lebong ; .
    ., M.T. selaku AnggotaPanitia Pengadaan Barang/Jasa BidangBina Marga Tahun Anggaran 2011 PadaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten RejangKetiganya berkedudukan di Jalan SetiaNegara II No. 114Selanjutnya disebut Sebagai.......2..... ce ceceeeeeseee ee TERLAWAN;Telah =membaca Surat Penetapan Dismissal KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor11/G/2011/PTUN BKL tanggal 13 OktoberTelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu Nomor : = 11/Pen PLW/2011/PTUNBKLtanggal 03 Nopember
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 01-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2021 — TURISOMPU PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
243 — 138
  • TURISOMPU PRATAMA
    Tergugat:
    KELOMPOK KERJA (POKJA) II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 03-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 02-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 124/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA IIIB UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV.SUMUT
Terbanding/Penggugat : PT. ERIKA MILA BERSAMA
162 — 67
  • Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA IIIB UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV.SUMUT
    Terbanding/Penggugat : PT. ERIKA MILA BERSAMA
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mjl
Tanggal 30 Desember 2021 — Lima Putra Mandiri
Tergugat:
1.Pokja 89 Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
2.Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
3.Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Cideres Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
Duta Indah Abadi
232 — 92
  • Lima Putra Mandiri
    Tergugat:
    1.Pokja 89 Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
    2.Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
    3.Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Cideres Kabupaten Majalengka
    Turut Tergugat:
    Duta Indah Abadi