WILMAR NABATI INDONESIA

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3715/PJ/2017, tanggal 2 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Subtitusitanggal 19 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI

INDONESIA, beralamat di KomplekPlatinum Bussines Centre Jalan Arifin Ahmad Nomor 12Pekanbaru 28282 Riau, yang diwakili oleh Hendri Saksti,jabatan Presiden Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dumaria Situmorang,beralamat Pondok Bambu RT 010, RW 003, KelurahanPondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan

yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03376/NKEB/WP4J.19/2016tanggal 8 November 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00055/107/15/092/16 tanggal 30Maret 2016, atas nama PI Wilmar Nabati

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03376/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 8 November 2016Tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00055/107/15/092/16tanggal 30 Maret 2016, atas nama PT Wilmar Nabati Indonesia,NPWP 01.269.805.6092.000, beralamat di Gedung B & G Lantai9 Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan

DUTA SUMBER NABATI tersebut ;

DUTA SUMBER NABATI vs. BUPATI KETAPANG, DK

Duta Sumber Nabati ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraobyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang, berupa : Keputusan BupatiKetapang Nomor : 185 a. Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 Tentang PenguranganAreal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati ;4.

DUTA SUMBER NABATI (obyekperkara) adalah salah dan tidak memenuhi ketentuan hukum sebuah Keputusan;e Bahwa meskipun sudah nyatanyata bahwa Keputusan Bupati Ketapang Nomor185.a Tahun 2007 tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atasnama PT. DUTA SUMBER NABATI (obyek perkara) adalah salah, namun Judex FactiTingkat Banding tetap membenarkan Keputusan tersebut.

DUTASUMBER NABATI adalah seluas + 19.000 Ha diKecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Daerah Tingkat IIKetapang dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.

DUTA SUMBER NABATI adalah seluas + 19.000 Ha,namun JudexFacti Tingkat Banding telah mengoreksi/ mengevaluasi meralat Keputusan tersebutdengan menyatakan bahwa Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu denganPengolahannya menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit dengan Pola PIRTRANSatas nama PT. DUT A SUMBER NABATI adalah seluas + 26.200 Ha.

DUTA SUMBER NABATI tersebut harusditolak";3 Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, maka terlihat bahwa Judex Juristelah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan.

MULTIMAS NABATI ASAHAN

WILMAR NABATI INDONESIA vs DIRJEN BEA DAN CUKAI;

WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung B & GLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan dalam hal ini diwakili olehErik, selaku Direktur memberikan kuasa kepada Hardijanto, S.IP., MM.

terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui tanggal perkiraan ekspor;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPutusan 35963/PP/M.XVII/19/2011, Tanggal 23 Desember 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP218/WBC.14/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barangyang Dieskpor atas nama PTI Wilmar Nabati

Sehingga yang harusdijadikan dasar hukum untuk ;Bahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan bahwatanggalpengiriman Surat Keputusan Nomor : KEP218/WBC.14/2011 tanggal 11Agustus 2011 adalah tanggal 11 Agustus 2011 yang dibuktikan dengan buktitanda kirim barang dari Tiki dengan perincian : Dari : Departemen Keuangan RepublikIndonesia Jalan Jenderal Sudirman No. 546Balikpapan 76114 Kepada : PT Wilmar Nabati Indonesia Tiki Account: 020118030914 Tanggal Pengiriman : Kamis 11 Agustus 2011pukul 14:50

Putusan Nomor 710/C/PK/PJK/2012Bahwa surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan danCukai atas nama Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur ditujukankepada pimpinan PT Wilmar Nabati Indonesia. Bahwa dalam surat pengantartersebut diketahui terdapat 1 (satu) surat keputusan yang dikirimkan yakni SuratKeputusan Nomor : KEP218/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

WILMAR NABATI INDONESIA, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3061/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Pemohon Bandingterhadap Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00003/ 207/12/331/15 tanggal26 Februari 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00014/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli2015, atas nama PT Budi Nabati

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT WILMAR NABATI INDONESIA

., jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan BantuanHukum, pada Direktorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU105/BC/2013, tanggal 3 April 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di JI.

MULTIMAS NABATI ASAHAN

MULTIMAS NABATI ASAHAN yang berkedudukan di B & G Tower Lt.7,8 &9 Jl. Putri Hijau No. 10 Kesawan, Medan Barat Cq PT.Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di JI.

Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) dengan alasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT.

Multimas Nabati Asahan tahun 2011 sampaidengan bulan Mei 2014 dan;e Bahwa setahu saksi perusahaan PT. Kuala Cemerlang berbeda dengan PT.Multimas Nabati, karena PT. Kuala Cemerlang merekrut para pekerja setelahitu pekerjakan di alih dayakan ke PT.

Multimas Nabati Asahan;Bahwa saksi bekerja di PT. Multimas Nabati Asahan sejak tahun 2010sebagai karyawan kontrak, sebelumnya saksi melamar di perusahaan PT.Kuala Cemerlang disubkan ke PT.

Multimas Nabati Asahan tidak pernahBahwa setahu saksi PT.

MULTI NABATI SULAWESI vs. DIRJEN BEA DAN CUKAI

MULTI NABATI SULAWESI, diwakili oleh RICKY HERMANTO,selaku Direktur PT.

Multi Nabati Sulawesi, tempat kedudukan di Jalan RayaMadidir Bitung Madidir, Sulawesi Utara;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardijanto, S.IP., MM., beralamat diJalan Kebon Bawang XI Nomor 52, RT. 002/001, Tanjung Priok, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/EXIM/MNS/IV/ 2012 tanggal 16April 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding

Multi Nabati Sulawesi. Bahwa dalam surat pengantartersebut diketahui terdapat 1 (satu) surat keputusan yang dikirimkan, yakni SuratKeputusan Nomor KEP203/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Multi Nabati Sulawesi;e Tiki Account : 020118030916;e Tanggal Pengiriman : Kamis 11 Agustus 2011 pukul 14:50:21;Berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwatanda bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengankriteria yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002, karena tidak mencantumkan stempel pos pengiriman.

Multi Nabati Sulawesi. Bahwa dalam surat pengantar tersebut diketahuiterdapat 1 (satu) surat keputusan yang dikirimkan yakni Surat Keputusan NomorKEP203/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

MULTIMAS NABATI ASAHAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MULTIMAS NABATI ASAHAN, beralamat di Gedung B & G Tower,lantai 9 Jl. Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan,Sumatera Utara, 20111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Tommy, S.E., Ak., beralamat JI.

Multimas Nabati Asahan Masa Pajak September 2009 s.d.April 2010 telah diproses sebagai berikut :Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015 No.

Multimas Nabati Asahan, NPWP :01.270.875.6092.000, beralamat di Gedung B & G lantai 9 Jalan PutriHijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat;Adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolakbanding Pemohon

MULTIMAS NABATI ASAHAN, dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014,serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanHalaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015Kembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali

MULTIMAS NABATI ASAHAN, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembaili ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2016, oleh Dr. H .M.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3063/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2013 Nomor 00007/207/13/331/15 tanggal 26 Februari2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00013/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli 2015, atasnama PT Budi Nabati

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00007/207/13/331/15 tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00013/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas namaPT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000,beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 34,

MULTIMAS NABATI ASAHAN (TERGUGAT)

MULTIMAS NABATI ASAHAN, kantor pusat (Head Office) di B & GTower Lt 7,8,9 Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat,Medan, Pabrik: Jl. Acces Road Dusun IV Tj Permai, DesaKuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab.

MULTIMAS NABATI ASAHANdengan SP PUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKARWILMAR.

Multimas Nabati Asahan No.005/MNA/SK/X/11 Tentang Komite Pengawas Kantin dan RekapHasil Pemeriksaan Kantin Perusahan yang telah Nezegelendan aslinya ada pada Tergugat ;14.

Multimas Nabati Asahan dengan SP PUK. F. SPSI RTMM, SB F. SBSIKAMIPARHO dan SEKAR WILMAR PT. Multimas Nabati Asahan yangdidaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara dengan NomorPendaftaran : 560/2946/01/PKBMNA/2011, yang dinazegelen dan materaicukkup sesuai dengan aslinya ;7. T.7 : Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2008 2010 antaraPT. Multimas Nabati Asahan dengan SP PUK. F. SPSI RTMM dan SB F.SBSI KAMIPARHO PT.

Multimas Nabati Asahan;Bahwa selama saksi bekerja di PT.

MULTI NABATI SULAWESI

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI tersebut;

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI VS HERI BUDI SANTOSO

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI, berkedudukan di JalanRaya Narogong KM. 09 Bojong Menteng Rawa Lumbu, KotaBekasi Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Surja, selaku Direktur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafruddin Tarigan,Manager IR PT.

Mikie Oleo Nabati Industri, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;Pemohon Kasasi;LawanHERI BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Bojong MentengRT 003/004 Desa Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu,Kota Bekasi;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada

MikieOleo Nabati Industri, sehingga hubungan kerja diputus dengan memperolehhak 2 (dua) kali upah:2 xX Rp3.796.770,00 x 15% = Rp1.139.031,00 (satu juta seratus tiga puluhsembilan ribu tiga puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

MIKIEOLEO NABATI INDUSTRI tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 108/Pdt.SusPHI/2017/PN.BDG tanggal 6November 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama(PKB);3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus sejak tanggal 24 Februari 2016;4.

WILMAR NABATI INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;

WILMAR NABATI INDONESIA, dalam hal ini diwakili olehErik, Direktur PT. Wilmar Nabati Indonesia, tempat kedudukan diGedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan,selanjutnya memberi kuasa kepada: Hardijanto, S.IP., M.M.

tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui perkiraan ekspor;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put35960/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:e Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas SuratKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP222/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dieskpor atas nama PTWilmar Nabati

Wilmar Nabati Indonesia untukmembayar kekurangan Bea Keluar atas PEB Nomor 000473 tanggal25 Februari 2011 sebesar Rp 92.906.100,00 dengan rincian sebagai berikut: Bea Keluar Rp 92.906.100,00Denda Administrasi He 0,00Rp 92.906.100,00Jumlah Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 720/C/PK/PJK/2012IV.

WILMAR NABATI INDONESIA, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan,Halaman 11 dari 13 halaman.

WILMAR NABATI INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H., dan Dr. H.

PT WILMAR NABATI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

WILMAR NABATI INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 711 /C/PK/PJK/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT Wilmar Nabati Indonesia, tempat kedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jl.Putri Hijau No.10, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Erik jabatan Direktur,beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 7, Jl.

Bea Keluar Rp 0,00Denda Administrasi Rp 1.223.530.690,00Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put35964/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 23 Desember 2011, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP208/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dieskporatas nama PT Wilmar Nabati Indonesia

Jenderal Sudirman No. 546 Balikpapan,76114;e Kepada : PT Wilmar Nabati Indonesiae = =Tiki Account : 020118030914e Tanggal Pengiriman : Kamis 11 Agustus 2011 pukul 14:50:21Berdasarkan hal tersebut Pemohon PK berpendapat bahwa tanda bukti yangdisampaikan oleh Termohon PK tidak sesuai dengan Kriteria yang dimaksud dalampasal 1 angka (11) Undangundang Nomor 14 tahun 2002, karena tidakmencantumkan stempel pos Pengiriman.

Oleh karena itu tanda bukti yang syahadalah tanda terima pengiman yaitu :tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;yaitu sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Termohon PK dalam PersidanganBahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan Surat Pengantar Nomor :SP955/WBC. 14/2011;Bahwa surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan dan Cukaiatas nama Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur ditujukan kepadapimpinan PT Wilmar Nabati Indonesia.

perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :PT Wilmar Nabati

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI;

MikieOleo Nabati Industri melakukan Bipartit dengan Tergugat, namun tidakmencapai kesepakatan;Bahwa atas tuduhan Tergugat kepada para Penggugat yang mengacuterhadap pasal 54 ayat (3 huruf "n" Perjanjian Kerja Bersama PT.

Mikie Oleo Nabati Industri) dengan ini menolak seluruhdalil dalil gugatan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2016, kecuali yang Tergugat(lc. PT. Mikie Oleo Nabati Industri) akui dengan tegas dalam jawaban padapersidangan perkara ini..

MIKIE OLEO NABATI TIDAK MEMILIKIKAPASITAS SEBAGAI KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT.Bahwa, kalaupun dalam perkara aquo para Penggugat menggunakankuasa hukumnya adalah Serikat Pekerja yang bernama Pengurus Daerah,Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit Kerja Federasi RTMM SPSI ProvinsiJawa Barat, Kab. Bekasi dan PUK PT. Mikie Oleo Nabati Industri, makasesungguhnya Pengurus Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit KerjaSPRTMM SPSI Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi dan PUK PT.

Adapun Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT.Mikie Oleo Nabati Industri ini dibuat berdasarkan adanya kesepakatanantara Pihak Manajemen dan Pihak Serikat Pekerja.

Mikie Oleo Nabati Indutsri, dan alasanTergugat tersebut telah diakui oleh para Penggugat yang dituangkan dalam suratpernyataan yaitu bukti T13, T15 dan T18;Menimbang, bahwa pelanggaran pasal 54 ayat (3) huruf n Perjanjian KerjaBersama PT. Mikie Oleo Nabati Indutsri yang telah dilakukan oleh paraPenggugat, telah diketahui oleh para Penggugat sejak Para Penggugat diangkatsebagai karyawan Tetap pada perusahaan PT.

MULTINAMS NABATI ASAHAN

Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di B & G Tower Lt. 7, 8 &9 JI. Putri Hijau No. 10 Kesawan, Medan Barat Cq PT.Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di JI.

Multimas Nabati Asahan (lc. Tergugat Il),maka dengan demikian pihak kuasa Para Penggugat juga tidak berwenanguntuk menarik PT.

Multimas Nabati Asahan tahun 2011 sampaidengan bulan Mei 2014 dan;e Bahwa setahu saksi perusahaan PT. Kuala Cemerlang berbeda dengan PT.Multimas Nabati, karena PT. Kuala Cemerlang merekrut para pekerja setelahitu pekerjakan di alin dayakan ke PT.

Multimas Nabati Asahan sejak tahun 2011 sebagai karyawan kontrak danawalnya saksi melamar di PT. Kuala Cemerlang di subkan ke PT.

Multimas Nabati Asahan (ic.

DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK

DUTA SUMBER NABATI, berkedudukan di Jakarta, dalamhal ini diwakili oleh : Budiono, Warganegara Indonesia, Jabatanselaku Direktur Perseroan Terbatas tersebut, beralamat Kantor diJalan Teuku Umar No. 19 Pontianak, dalam hal ini memberikuasa kepada :. W. Suwito, SH.MH.. Dwi Syafriyanti, SH.MH.. A. Ambo Mangan, SH.MH.234. Fransiskus Kamis, SH.5. Sri Nurliza, SH.6.

Duta Sumber Nabati, dan adalah merupakan perbuatan yangtelah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor: 9Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;.

Duta Sumber Nabati ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang, berupa :Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185 a. Tahun 2007, tanggal 17 Mei2007 Tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun MayaIndah dan PT.

Duta Sumber Nabati Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk MengajukanGugatan Dalam Perkara ini. Bahwa dalam Diktum Ke Empat dan Ke Lima Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990, TentangPenetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu DenganPengolahannya Menjadi Minyak Sawit (CPO) Dan Inti Sawit Dengan PolaPIRTRANS Atas Nama PT.

Duta Sumber Nabati ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KetapangNomor: 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan ArealIzin Lokasi atas nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati4.

MULTI NABATI SULAWESI

MULTI NABATI SULAWESI, beralamat di KelurahanPaceda, Kecamatan Madidir,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Manado, pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Para Penggugat mendapat Upah ratarata

Multi Nabati Sulawesi kamidiberikan upah borongan, uang muka, dan pelayanan Jamsostek ;Bahwa Para Penggugat pada tahun 2005 dikejutkan denganpemberitahuan pihak PT. MNS bahwa pekerjaan para Penggugat akan dialihkan kepihak ketiga (kontraktor), dengan dalil Para Penggugat bukan lagi pekerja PT.