ALI MUCHTAR TK SUTAN VS WALI NAGARI NAGARI SUNGAI ASAM;

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) III KOTO VS I. PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PPWN) NAGARI III KOTO., II. BUPATI TANAH DATAR., III. MOHD. HATTA;

WALI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN vs PATRIOTMAN

PUTUSANNomor 03 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:WALI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN,tempat kedudukan di Jalan Syekh Burhanuddin, BalaiRabaa, Nagari Manggopoh, Palak Gadang Ulakan,Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,Provinsi Sumatera Barat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Zulkifli, S.H., M.H,kewarganegaraan' Indonesia, Advokat/Pengacara

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali NagariManggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WNMPGU/2018tanggal 17 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/WaliKorong Manggopoh Ujung Selatan, Nagari Manggopoh Palak GadangUlakan, atas nama Patriotman:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali NagariManggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WNMPGU/2018tanggal 17 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/WaliKorong Manggopoh Ujung Selatan, Nagari Manggopoh Palak GadangUlakan,atas nama Patriotman;4.

Oleh karena itu, permohonankasasi dari Pemohon Kasasi: WALI NAGARI MANGGOPOH PALAKGADANG ULAKAN tersebut harus dinyatakan tidak diterima, sehinggasebagai pihak yang kalan Pemohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) GUNUANG diwakili oleh YURNALISMAN SYAM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG., II. PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;

Lubuk Tarokdiserahkan Lahan/Tanah ulayat seluas +7.500 Ha kepada PemerintahKabupaten Sijunjung disepakati Lahan/Tanah Ulayat Nagari Lubuk Tarokakan dijadikan perkebunan kelapa sawit dan untuk itu ditunjuk PT.

antara Koperasi Nagari Lubuk Tarok dengan PT.

Lubuk Tarok) untukselanjutnya Koperasi Nagari Lubuk Tarok membagikan/membayarkan kepadamasingmasing pemilik lahan.PT.

Bandaro Sati kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjungmerupakan tanah ulayat nagari.

Dalam Perda tersebut tanah ulayat nagari adalah berbeda dengan tanahulayat kaum. Dalam Pasal 7 Perda tersebut, tanah ulayat nagari berkedudukan sebagaitanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaanya serta pengaturannya dilakukanoleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dandapat dituangkan dalam peraturan nagari.

Pemohon:
Bella Nagari

-BANK NAGARILAWAN-SYAFRI.Y.

Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitaskredit pada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari Cabang UjungGading yaitu Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran (KMKKRK) untukjangka waktu 12 (dua belas) bulansejak tanggal 29 November 2013dengan plafond kredit sebesar Rp.450.000.000.

Tanggungan.c. 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 791 M2 berikut bangunanrumah yang ada diatasnya yang terletak di Rimbo Jandung NagariLingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman BaratHalaman 2 dari 39 halamanPutusan Perkara Perdata No.58/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Psbsesuai dengan SHM No.3904 (Ex.22) tanggal 26 Maret 1992 DN GSNo.3110/2010 (ex.2365/1991) tanggal 17 Maret 2010, tercatat atasnama NURYANIS (mertua debtur), diikat dengan Hak Tanggungan.d. 1 (satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Nagari

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari.10) Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3904 Desa / Kel Lingkuang Aua,sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 791 M2(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi), terletak di :PROVINSI : SUMATERA BARATKABUPATEN/ KOTAMADYA : PASAMAN BARATKECAMATAN : PASAMANDESA/ KELURAHAN : LINGKUANG AUALebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari.11) Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakanserta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatanpembayaran angsuran setiap perbulannya seperti, bunga berjalanmaupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.12) Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila pelaku usahalalai atau tidak mematuhi keputusan butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh)dan 11 (sebelas

Bank Mandiri (Persero) Tok selakuPelaku Usaha (Pemohon Keberatan), berarti menurut Majelis Hakim perkara a quosudah jelas adanya hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan TermohonKeberatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkanTentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadapperkara 1411/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 15 Desember 2016yang diajukanoleh Syafri Ydalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT Bank PembangunanDaerah Sumatera Barat Bank Nagari

BANK NAGARI-LAWAN-SAHRIMAN

Kronologis permasalahan antara PEMOHON KEBERATANdengan TERMOHONKEBERATAN pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batubara Sumatera Utara adalah sebagai berikut :1)2)Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga perbankan yang salah satuusahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitas kreditpada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari Cabang Ujung GadingyaituKredit Pemilikan Rumah Multi Guna (KPRMG) untuk jangka waktu 120(seratus

Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan KabupatenPasaman Barat, diikat dengan Hak Tanggungan.b. 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 495 M2 berikut bangunan rumahpermanen serta segala yang ada dan bakal ada diatasnya sesuai SHMNo.80 tanggal 24 November 1992, Gambar Situasi No.74/2012 tanggal29022012, tercatat atas nama : BUNGARAN HASIBUAN (mertua lakilaki debitur) terletak di Jorong Sidomulyo Nagari Desa Baru KecamatanRanah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, diikat dengan HakTanggungan.Halaman 2 dari

BankPembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari, UjungGading.B.

BankPembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari, UjungGading.C.

: RANAH BATAHANDESA/ KELURAHAN : NAGARI DESA BARULebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 90/Desa Baru/2013tertanggal 04 Maret 2013, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan /terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Keta PasamanBarat tertanggal 1332013, Nama pemegang hak tertulis / terdaftaratas nama Sahriman.e Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen /SAHRIMAN kepada pelaku usaha / PT.

-BANK NAGARI-LAWAN-NASIRMAN. S.

Kantor PertanahanKabupaten / Ketamadya Pasaman tertanggal 13 Juli 1999, Namapemegang hak tertulis / terdaftar atas nama YETNIZAR.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6+4/4990; Desa/Kelurahan/Nagari: Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah seluas 235 M2 (Dua RatusTiga Puluh Lima Meter Persegi), berikut segala yang ada diatasnya,terletak di :PROVINSI : SUMATERA BARATKABUPATEN / KOFAMADYA : PASAMAN BARATKECAMATAN : PASAMANDESA / KELURAHAN / NAGARI : LINGKUANG AUALebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor9

terletak di :PROVINSI : SUMATERA BARATKABUPATEN / KOFAMADYA : PASAMAN BARATKECAMATAN : PASAMANDESA / KELURAHAN /NAGARI : LINGKUANG AUALebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor89/PasBaruH999/4401/2011 tertanggal +0dut+999/4 Agust2011, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten / Ketamadya Pasaman tertanggal 13 Juli1999, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas namaYETNIZAR.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64/4990;Desa/Kelurahan/Nagari : Lingkuang Aua, berupa

/ KELURAHAN / NAGARI : LINGKUANG AUALebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor89/PasBaru4999/4401/2011 tertanggal +0Jut+999/4 Agust2011, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten / Ketamadya Pasaman tertanggal 13 Juli1999, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas namaYETNIZAR.Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64/4990;Desa/Kelurahan/Nagari : Lingkuang Aua, berupa sebidang tanahseluas 235 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi),berikut segala yang ada

hak tertulis / terdaftar atas nama YETNIZAR.e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64+4/4990; Desa/Kelurahan/Nagari: Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah seluas 235 M2 (Dua RatusTiga Puluh Lima Meter Persegi), berikut segala yang ada diatasnya,terletak di :Halaman 9 dari 49 halamanPutusan Perkara Perdata No.44/Pdt.SusBPSK/2016/PN.PsbPROVINSI : SUMATERA BARATKABUPATEN / KOFAMADYA : PASAMAN BARATKECAMATAN : PASAMANDESA / KELURAHAN /NAGARI : LINGKUANG AUALebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor9/PasBaru4999

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat BankNagari.10) Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor : 644/4989; Desa/Kelurahan/Nagari :Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah seluas 358 M2 (Tiga RatusLima Puluh Delapan Meter Persegi), berikut segala yang adadiatasnya, terletak di :PROVINSI : SUMATERA BARATKABUPATEN / KOFAMADYA : PASAMAN BARATKECAMATAN : PASAMANDESA / KELURAHAN / NAGARI : LINGKUANG AUALebin

-BANK NAGARI-LAWAN-MUHAPRIL SANI

TerhadapTermohon Keberatan dengan mengemukakan dalildaliidan tuntutan (petitum)sebagai berikut :Kronologis permasalahan antara PEMOHON KEBERATANdengan TERMOHONKEBERATANpada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara Sumatera Utara adalah sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga perbankan yang salahsatu usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitas kreditpada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari

dagangan berupa bahan bangunan berikutinventaris dan peralatan kerja lainnya baik yang ada dan bakal ada sertatidak terperinci satu persatu diikat dengan Surat Penyerahan Agunandan Kuasa Menjual.b. 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 2.000 M2 berikut bangunanruko permanen yang ada diatasnya dan segala yang ada dan bakal adadiatasnya sesuai SHM No. 75 Tanggal 12 Maret 1991 Gambar SituasiNo. 69/2011 Tanggal 08 November 2011 tercatat atas nama Yuslan(ayah kandung Debitur) terletak di Jorong Mulyorejo Nagari

Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau suratsurat lainnya yang menjadiagunan/jaminan konsumen/Muhapril Sani kepada pelaku usaha/PTBank Pembangunan Daerah Sumatera BaratBank Nagari.10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa : Sertifikat Hak Milik (GHM) yaitu berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya.

Beserta Sertifikat Hak Milik (GHM) atau suratsurat lainnya yang menjadiagunan/jaminan konsumen/Muhapril Sani kepada pelaku usaha/PTBank Pembangunan Daerah Sumatera BaratBank Nagari.11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yangmenjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty,bunga berjalan maupun lainnua yang bertentangan dengan peraturan.12.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yangdisebut Bank Nagari, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT.

RAMLI berlawanan dengan Wali Nagari

NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE, dalam Kecamatan Batang Kapas,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.

PLURIUM LITIS CONSORTIUMBahwa setelah Tergugat cermati gugatan Penggugat, dimana dalam positagugatan angka 3 (tiga) menyatakan penyerahan tanah objek sengketa olehmamak Penggugat kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) N Koto Hilie yangHal. 5 dari 33 Putusan Nomor 6/Pat.G/2018/PN Pnnditandatangani kedua belah pihak tanggal 1 November 2007, dimana KerapatanAdat Nagari (KAN) N Koto Hilie juga mempunyai kepentingan dalam objekperkara maka dengan demikian Kerapatan Adat Nagari (KAN) MN Koto HilieKecamatan

Koto Nan Tigo, dimana anakanak nagari bermain bola dilapangan bola Pacinan yang letaknya masih didalam Nagari Koto Nan Tigo, akantetapi karena lapangan bola Pacinan diambil oleh pemiliknya, maka pada tahun1970 anakanak Nagari Koto Nan Tigo beralin bermain bola pada lokasi objekperkara yang pada saat itu kondisi objek perkara ditumbuh oleh semak belukardan belum datar serta berlobanglobang dan sambil bermain bola anakanaknagar juga membersihkan objek perkara sebagai tempat bermain;Bahwa pada tahun

NM Koto Hilie Kecamatan Batang Kapasmenjadikan Koto Nan Tigo menjadi satu nagari yang dipimpin oleh Tergugat, dansecara langsung lapangan bola kaki yang dijadikan objek perkara telahdiserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari V Koto Hilie Batang Kapas kepada WaliNagari Koto Nan Tigo NV Koto Hilie, sebagai Aset Nagari yang digunakan untukkepentingan anak nagari dalam berolahraga bola kaki sebagaimana SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagar NV Koto Hilie = Nomor13/KPTSKAN.IV.KH/VIV2017, tanggal 18 Agustus 2017

di atas, Majelis Hakim berpendapat Kerapatan Adat Nagari NV Koto Hiliemerupakan pihak yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat di dalam gugatannya,Karena adanya perouatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) M Koto Hilie yang telahmelegalisir tanah objek sengketa sebagai milik Nagari Koto Nan Tigo dengan SuratKeputusan tanggal 17 Agustus 2017 No. 140/13/kpts/2017 sebagaimana yangdidalikan oleh Penggugat di dalam repliknya tersebut tentunya sangat berkaitandengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam

-BANK NAGARI-LAWAN-HENDRI LUBIS

TerhadapTermohon Keberatan dengan mengemukakan dalildaliidan tuntutan (petitum)sebagai berikut :Kronologis permasalahan antara PEMOHON KEBERATANdengan TERMOHONKEBERATAN pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batubara Sumatera Utara adalah sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga perbankan yang salahsatu usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitaskredit pada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari

BankPembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari, UjungGadingAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan1) Bertentangan dengan Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi haktanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan ReupublikIndonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).2) Bertentangan dengan Angka

BankPembangunan Daerah Sumatera Barat Bank Nagari, UjungGading.B. Lelang yang akan dan / atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku Usahaterhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelakuusaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (GHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya.e Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan / jaminankonsumen / Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT.

Bank Pembangunan DaerahSumatera Barat Bank Nagari, Ujung Gading.Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya.Halaman 6 dari 44 halamanPutusan Perkara Perdata No.52/Pdt.Sus BPSK/2016/PN.Psbe Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen /Hendri Lubis kepada pelaku usaha / PT.

Bank Pembangunan DaerahSumatera Barat Bank Nagari, Ujung Gading.(11) Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan sertasuku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaranangsuran setiap perbulannya seperti, bunga berjalan maupun lainnyayang bertentangan dengan peraturan.(12) Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila pelaku usaha lalaiatau tidak mematuhi keputusan butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Nasir bin Tasar) dengan Pemohon II (Syafni binti Syamsuddin), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1977 di Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar; 4.

-BANK NAGARI-LAWAN-DELPI BR. SIHITE

Bank Pembangunan DaerahSumatera Barat Bank Nagari Simpang Empat.B.

SIHITESertifikat Hak Milik (GHM) Nomor : 1727 Nagari Kinali, berupasebidang tanah seluas 85 M2 (Delapan Puluh Lima MeterPersegi), Nama Pemegang Hak Berdasarkan Akta Jual Beli /AJB DRS.

Bank Pembangunan DaerahSumatera Barat Bank Nagari Simpang Empat.C.

SIHITEe Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1727 Nagari Kinali, berupasebidang tanah seluas 85 M2 (Delapan Puluh Lima MeterPersegi), Nama Pemegang Hak Berdasarkan Akta Jual Beli / AJBDRS.

SIHITEe = Sertifikat Hak Milik (GSHM) Nomor : 1727 Nagari Kinali, berupasebidang tanah seluas 85 M2 (Delapan Puluh Lima MeterPersegi), Nama Pemegang Hak Berdasarkan Akta Jual Beli / AJBDRS.