Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara Perceraian a quo, jelasdan nyatanyata secara serampangan telah membenturkan Hukum AcaraProses Penanganan Perkara Perceraian dan Silang Sengketa HakKeperdataan (Pemilikan) Bidang Tanah yang Sifat, domain dan kewenangan hukumnya berbeda berdasarkan dalam satu kesatuanformulasi atau kumulasi surat gugatan (Vide : Pasal 50 ayat (1) UU a quo),maka tentu secara hukum Gugatan Penggugat telah menimbulkanKetidakjelasan dan Ketidakcermatan hukum bagi Yang Mulia HakimUNTUK

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara Perceraian a quo, jelasdan nyatanyata secara serampangan telah membenturkan HukumAcara Proses Penanganan Perkara Perceraian dan Silang SengketaJualBeli Hak Keperdataan (Pemilikan) Bidang Tanah yang Sifat,domain dan kewenangan hukumnya berbeda dalam satu kesatuankumulasi surat gugatan, maka tentu secara hukum GUGATAN yangdemikian telah menimbulkan Ketidakjelasan dan Ketidakcermatan dalamhukumAPAKAH DALAM PERKARA INI MEMERIKSA PERKARAPERCERAIAN ATAU MEMERIKSA

,sehingga AGAR tertibnya HUKUM ACARA dalam perkara ini sangatlahberdasar dan beralasan hukum jika Gugatan Penggugat yang dibuatsecara serampangan dalam suatu Kumulasi Gugatantersebut dinyatakanatau dikualifikasi TIDAK JELAS ATAU OBSCUUR LIBEL.:5.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DANDIBUAT SECARA SERAMPANGAN (OBSCUUR LIBEL) DENGANMEMBENTURKAN HUKUM ACARA1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalildalil yangdisampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam haleksepsi mengenai gugutan Penggugat Obscuur Libel dan denganmembenturkan hukum acara;a.

Bahwa, alasan eksepsi Tergugat hanya alasanalasanyang dipakai secara serampangan untuk menghindar daritanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwagugatan ini berlandaskan peraturan perundangundangan yangberlaku; Hal. 35 dari 82, Putusan No. 663/Pdt.G/2019/PA Clgf. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalahSUDAH JELAS BENAR dan TIDAK KABUR (TIDAKOBSCUUR LIBEL);2.

Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwaketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka peredaran,sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorangpenyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakanketentuanketentuan tersebut.

menyimpan narkotika jenis shabu (metamfetamina) sebagaimana dalamdakwaan Kedua;e Bahwa setelah Majelis Hakim mencemati faktafakta hukum di persidangan,ternyata benar terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak BNN telahditemukan barang bukti berupa satu sachet plastik kecil yang berisikannarkotika jenis shabushabu, sehingga dengan demikian narkotika jenisshabushabu tersebut telah ada dalam penguasaan terdakwa, namundemikian sesuai dengan jiwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,agar tidak secara serampangan

Bahwa atas permohonan Penggugat yang ingin menyelesaikan tanpapelelangan, Tergugat bukannya mencari solusi yang terbaik dengan tidakmengindahkan Internal Dispute Resolution, tetapi justru Tergugat secara tergesagesa dan serampangan melakukan ekseksui hak tanggungandengan cara lelang;7.

Tergugat secara tergesagesa dan serampangan melakukanekseksui hak tanggungan dengan cara lelang;7.

Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, telah terjadipercekcokan yang berakhir kepada tindakan pembacokan yangdilakukan oleh Terdakwa TRIMO Bin TUKIMAN terhadap korbanHADIAN alias YAN bin IYUS; Bahwa benar dalam peristiwa tersebut, Terdakwa TRIMO BinTUKIMAN menggunakan alat bantu berupa sebilah parang yangnotabene telah dibawa serta oleh Terdakwa TRIMO Bin TUKIMANsebelum terjadinya cekcok di antara keduanya; Bahwa benar serangan yang dilakukan oleh Terdakwa TRIMO BinTUKIMAN tersebut dilakukan secara serampangan

cekcok tersebut pada akhirnya berujung kepadakejadian yang begitu tragis; wecne enna anne Menimbang, bahwa oleh karena emosi yang memuncakbercampur dengan perasaan takut, Terdakwa TRIMO Bin TUKIMAN telahdengan sadarnya mencabut sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya,selanjutnya Terdakwa TRIMO Bin TUKIMAN berlari mendekat ke arahkorban HADIAN alias YAN bin IYYUS dan seketika itu pula dengan tanpabelas kasihan Terdakwa TRIMO Bin TUKIMAN membacok tubuh korbanHADIAN alias YAN bin IYUS secara serampangan

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam menjatuhkan putusan belummenerapkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, karena HakimPengadilan Tinggi Mataram hanya menmgambil alih pertimbangan hukumPengadilan Negeri Sumbawa Besar secara serampangan tanpa didasarioleh argumentasi hukum dan pertimbangan hukum yang jelas dan objektif ;2.

GomiMutsumi merupakan bukti perbuatan melawan hukum danpenyalahgunaan keadaan yang terbukti dengan sendirinya (prima facieevidence) dan melanggar etika business;Menyatakan rumusan Clause Arbitrase dalam MoU tidak memenuhistandard rumusan clause Arbitrase (nonarbitrabilty) dari Badan ArbitraseNasional Indonesia:Menyatakan bahwa penempatan kata Badan Arbitrase PenanamanModal Indonesia (BAPMI) dalam rumusan clausule Arbitrase adalah buktirumusan clause yang tidak teliti dan serampangan sehingga rumusanclausule

kePengadilan Tinggi Makassar;Menimbang, bahwakarena ternyata sita jaminan telah dinyatakansah dan berharga melalui putusan hakim dan terhadap putusantersebut sekarang dalam proses banding, maka upaya hukumperlawanan yang diajukan Pelawan terhadap sita jaminan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dalam PokokPerkara diatas identik dengan pertimbangannya Dalam Eksepsi, dimanapertimbangan hukum tersebut sangat tidak benar, nampaknya dibuatsecara serampangan

Tidakdiketahui ketentuanketentuan hukum apa yang dijadikan acuan MajelisHakim membuat pertimbangan hukum tersebut.Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat secara serampangan sehinggatelah mengabaikan nilainilai kebenaran, kKepastian hukum serta keadilan.Putusan Majelis Hakim tersebut membuat/menjadikan ketidakpastian hukumserta ketidakpastian hak atas tanah serta bangunan milik Pelawan /Pembanding yang telah diletakkan sita jaminan tersebut.

Terbanding selalu memberikan nafkahsecukupnya kepada Pembanding, bahkan telah bersusahpayah melunasi hutang hutang Pembanding sebagai akibatusahanya yang dilakukannya secara serampangan sehinggaTerbanding mengalami penderitaan selama bertahun tahun.Permohonan pengembalian mas kawin sangat mengada adadan tak pernah dibicarakan dalam sidang PengadilanTingkat Pertama.

foto copy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, dengan demikian Judex Factietelah memutus perkara berdasarkan buktibukti yang tidak sah.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya putusan Judex Factieharuslah dibatalkan.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung telah mengartikan secara serampangan

Majelis Hakim Mahkamah Agungmembatalkan putusan nomor : 05/PdtG/2011/PTA.Bjm, karena bisamerusak tatanan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama;5.Bahwa judex factie berlaku lalai, tidak professional dan serampangan sepertiyang tertulis pada halaman 910 alinea ke 4 dalam putusan nomor 05/PdtG/2011/PTA.Bjm, ........... maka bukti N.1 s/d N.10 dan Akta Nikah Nomor:1617087/02/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGambut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat (kecualidibuktikan

Bahwa pada halaman 11 alinea kedua, judex factie Pengadilan Tinggi AgamaBanjarmasin membuat kesimpulan yang ngawur danasalasalan(Serampangan) dengan kalimat," ........... .

Cipto Mangunkusumo kesadaran Pasien seketikamembaik,maka dengan serampangan Dokter yang berjaga pada saat itukembali memberikan pernyataan agar Pasien kembali dibawa pulang danmenjalani perawatan dirumah saja. Oleh karena pernyataan tersebut,perdebatan antara dokter jaga RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo danKerabat Penggugat tidak dapat dihindarkan.Perlu Penggugat jelaskan lebih lanjut kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini, bahwa pada saat perdebatan antara PihakRSUPN Dr.

Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan dalam Gugatanhalaman 2 angka 4 yang pada pokoknya menuduh dokter RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo dengan serampangan memberikan pernyataanagar Pasien kembali dibawa pulang, dan menjalani perawatan dirumah saja sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatanhalaman 2 angka 4, dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar.Hal 13 dari 31 Hal Perkara Nomor393/PDT/2017/PT.DKIKarena yang sebenarnya adalah, pertimbangan menyarankan agarPasien dibawa pulang pada

Dengan demikian pertimbangantersebut bukanlah pertimbangan yang serampangan sebagaimanadituduhkan PENGGUGAT, dan oleh sebab itu dalil tersebut harus ditolakdan dikesampingkan.Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2016 Pasien datang ke IGD dengandiantar oleh kakak Pasien dengan keluhan sakit kepala hebat dan hilangkesadaran. Hasil pemeriksaan dokter jaga menunjukkan skalakesadaran 14 dari 3 15 (Glasgow Coma Scale) dengan skala nyerikepala 3 dari 110.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL"Bahwa dalildalil yang disusun Penggugat sangat kabur/fidak jelas, tidakakurat, tidak memiliki dasar hukum, tidak sistematis dan tidak sempuma.Baik Posita maupun Petitum dibuat secara serampangan dan jauh darikaidah pembuatan surat gugatan.

Bahwa dalildalil yang disusun Penggugat sangat kabur/tidak jelas, tidakakurat, tidak memiliki dasar hukum, tidak sistematis dan tidak sempuma.Baik Posita maupun Petitum dibuat secara serampangan dan jauh darikaidah pembuatan surat gugatan. Bahwa Petitum Penggugat memintakepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutus para Tergugatbersalah telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum namun dalamposita sama sekali tidak menguraikan dengan jelas perbuatan mana yangdigolongkan PMH tersebut.

Oleh karena gugatan tidakmemenuhii syarat formil maka gugatan harus dinyatakan diskualifikasi, sehinggagugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;Eksepsi obscuur libel"1.Bahwa dalildalil yang disusun Penggugat sangat kabur/fidak jelas, tidakakurat, tidak memiliki dasar hukum, tidak sistematis dan tidak sempuma.Baik Posita maupun Petitum dibuat secara serampangan dan jauh darikaidah pembuatan surat gugatan.

Baik Posita maupun Petitumdibuat secara serampangan dan jauh dari kaidah pembuatan surat gugatan;Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini Majelis Hakimberpendapat Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan peristiwaperistiwa atau kejadiankejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukumyang menjadi dasar gugatan sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat cukup jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi mengenai obscuurlibel sudah selayaknya ditolak;Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Nomor

pemahanan Majelis Hakim Bandingterhadap pertimbangannya, maka secara jelas Majelis Hakim Bandingselaku Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum;Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2202 K/Pdt/2014Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbanganya yangmenyebutkan Penggugat memiliki hak paksa selaku eksekutor untukpelunasan uang pengganti yang telah ditetapbkan kepada Penggugat samasekali tidak berdasar, hal ini secara nyatanyata memperlihatkanpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jambi serampangan

Putusan Nomor 2202 K/Pdt/2014Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Jambi yang telah menetapkan Sita jaminanatas 2 (dua) objek tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat tanpa didasaripertimbangan hukum yang jelas, padahal Pengadilan Negeri Jambi telahsecara tegas memberikan pertimbangan hukum nya berdasarkanketentuan Pasal 388 HIR Jo Pasal 227 HIR Jo Pasal 215 Rbg, sehinggasecara nyata pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi adalah pertimbanganyang serampangan

Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan itsbat nikah serampangan

Nopember2002, di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

amarah dan emosinalBahkanTergugat di bulan februari 2013 pernah mengancampenggugat dengan sebilah pisau.5.b Tergugat sering berkatakata kasar dan ketus yangcenderung merendahkan martabat penggugat sebagai seorangperempuan dan juga istri dari tergugatHalaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 2503/Pdt.G/2019/PA.Bks5.C Tergugat apabila berselisih dengan penggugat makatergugat sering mengucapkan kalimat yang intinya mengusirpenggugat dari Rumah tempat kediaman bersama5.d Tergugat sering menuduh secara serampangan

kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa Putusan yang telah diberitahun tertanggal 11 November 2013 dalam perkaraini telah mencederai keadilan (tidak mencerminkan rasa keadilan) dimana putusantersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hakhak Tergugat/Pemohon Kasasisebagai seorang suami yang penuh tanggung jawab;2 Bahwa dalam putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang terkesantidak mempelajari berkas perkara yang mana nampak dalam pertimbanganhukumnya dalam putusan tersebut nampak serampangan

penggugat tidak sesui dengan kenyataanyang sebenarnya itu hanyalah alasan belaka oleh karena itu haruslah di tolakSOIULUNNYA. one nnn nnn nn nnn nn nn nn ne nnn non nnn ne nn nena ne nana nanan ncnnnasBahwa sebelum penggugat mendapatkan surat scorcing tergugat telahmendapatkan SP 3 pada tanggal 03 MEI 2013 tidak hanya Sp 3 tetapi terggugatjuga pada tanggal 19 mei 2013 juga mendapatkan SURAT PERIGATANBERSAMA atas kecobohan kerja yang mengakibatkan kerugian pada perusakaanyaitu kerja kelompok yang serampangan

Bahwa Majelis Hakim Banding a quo sangat gegabah, cerobohdan serampangan dalam menampilkan fakta hukum, di dalampertimbangan hukumnya pada halaman 6 salinan putusannya,Judex Facti tingkat banding jelasjelas menuliskan "menimbang,Hal 21 dari 26 hal. Put. Nomor 2199 K/PDT/20122222bahwa dari bukti suratsurat Penggugat/Terbanding yakni P1sampai dengan P.8 dapat dibaca dan dibuktikan;a.

Dengan kenyataan tersebut jelas sekali putusan yang akandihasilkan dengan fakta yang serampangan masuk dalamkategori putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (nietvodoende gemotiveerd) dan berakibat batal;Berdasarkan alasanalasan yang telah Pemohon Kasasi/dahuluTerbanding/Penggugat ajukan di atas, dan berdasarkan Pasal 30 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 jo Undangundang Nomor 3 tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agung, khususnya huruf : (b) salah