Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Hal 11 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021//PN TrkBahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yangtidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.Dengan demikian sangat jelas peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas(Obscuur libel). Dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalgugatan.

Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijke ground) Peristiwa hukumyang mendasari gugatan tidak jelas.Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenaiTindakan Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalildalilPenggugat yang menunjukan adanya unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

Obscuur Libel / Gugatan Kabur (tidak jelas);1. 2 Bahwa dasar hukum gugatan (rechtelijike ground) Peristiwahukum yang mendasari gugatan tidak jelas.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah menguraikan secarajelas dan detail mengenai peristiwa yang terjadi (kronologisnya) sertaadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan TurutTergugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam point 16 tentangketerlipbatan dan perbuatan Turut Tergugat, terlepas dari benar atau tidaknyadalildalil yang diuraikan

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 padaPemerintan Kabupaten Aceh Besar dengan mendasari objek pemeriksaannya(obrik) pada bahan, data dan dokumen pengeluaran uang kas daerahKabupaten Aceh Besar yang diberikan oleh Tergugat II dan III:Bahwa dengan mendasari pada bahan, data dan dokumen yangdisampaikan Tergugat II dan Ill tersebut, maka Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Hasyim Daud, M.M.) yang merugikan daerah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan melaporkan hasilnya kepadaTergugat I, yang dibuktikan dengan bukti kode P5;10.Bahwa dengan mendasari pada kesimpulan dan saran dalam RHP dan LHP11.Tergugat tersebut, lalu Tergugat II telan menerbitkan Keputusan Nomor3/77 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang pembebanan gantirugi kepada Penggugat untuk mengganti kerugian kasbon Rp1.000.000.000,00(satu. miliar rupiah) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Bahwa demikian juga halnya tindakan Tergugat II membebankan Penggugatwajib membayar kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dalam waktu 1 tahun atas Kasbon Pemerintah Kabupaten AcehBesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mendasari padapernyataan, kesimpulan dan saran yang terdapat dalam RHP dan LHPTergugat adalah juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan paradoksal, cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum

dengan keputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti; Dilinat dalam konsideran mengingat dari Keputusan Nomor 377 Tahun2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembebanan Ganti rugi tersebut,dapat disimpulkan tujuan Tergugat Il menerbitkan keputusan itu memanguntuk merusak karakter, nama baik, kedudukan, harkat, martabat, reputasi,kredibilitas serta hak keperdataan (privasi) Penggugat disebabkan salahsatu dasar konsideran diterbitkannya keputusan itu, yaitu pada angka 13Tergugat Il juga mendasari

25 Januari 2011tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10Januari 2011 dalam Register Perkara No.07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:Adapun hal hal yang mendasari

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

terutamaTergugat merasa cemburu dengan foto Penggugatbersama teman laki laki Penggugat semasa sekolahdahulu, disamping itu juga Tergugat suka marahtanpa sebab bahkan ada memukul Penggugat sertasaat ini antara Penggugat dan Tergugat telah18berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya karena tidak sanggup lagi hidupbersamaTergugat; > Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluargaTergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,akan tetapi tidakberhasil; Menimbang, bahwa dengan mendasari

yangditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat dalil dalil yang diajukan Penggugatsebagaimana dalam gugatannya telah terbukti secarameyakinkan, dimana dalam rumah tangga Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangsedemikian rupa yang berpuncak antara keduanya berpisahtempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama dalamproses persidangan antara keduanya tidak ada tanda tandaingin bersatu kembali, masing masing tetap padapendiriannya; Menimbang, bahwa dengan mendasari

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak bernama NURIL IKSAN yang sekarang dalamasuhan Penggugat;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0071/Pdt.G/2014/PA.BdwBUNAYA, sepupu Tergugat, untuk melakukan upaya damai agar Penggugat danTergugat bisa kembali rukun, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAMSUL ARIFIN bin SURAWI dan PURWANTO bin ARIF, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan sudahdikaruniai seorang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatanPenggugat adalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, sertadua orang saksi yang diajukan~ oleh Tergugat masing masingbernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

yangdikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat sebagaimana tercantumdalam surat gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ;n Menimbang, bahwa alasan/ dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI I dan SAKSI II sedangkan Tergugat mengajukan dua orang saksi masingmasingSAKSI Il dan SAKSI IV telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

Gugatan aquo pada pokoknya; adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi karena tidak bersedia menyerahkan danmeninggalkan objek sengketa secara sukarela dan tetap bertahan di objeksengketa tanpa alasan yang jelas, sedangkan perbuatan hukum jual belidan segala hal yang mendasari peralihan hak atas objek sengketa secarahukum sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan

Nomor 501 K/Pdt/2017dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual beli yangdidasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 103 tanggal 29Januari 2014 (BUKTIP1) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri SidoarjoNomor 159/Pdt.G/2015/PN.Sda, tanggal 19 Januari 2016 dinyatakan sah danmengikat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan batal demi hukum Surat Kuasa Menjual Akta Nomor 104 tanggal 29Januari 2014 yang mendasari pengalihan objek sengketa

perlu untuk mengajukan Bandingtanggal 1 Februari 2016 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding tanggal 15 Februari 2015 dan karenanyaPemohon Kasasi mohon kiranya memori banding tersebut dijadikan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini.Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali alasan memori bandingyang mendasari

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan mengajukangugatan perlawanan bertanggal 17 Desember 2018, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang diterima pada tanggal20 Desember 2018, yang kemudian diberi nomor register perkara29/Pdt.Plw/2018/PN Bkt, dengan dalildalil gugatan perlawanan, sebagaiberikut:Latar Belakang dan Fakta Yang Mendasari Perlawanan:.

Pelawan untukitu, dikarenakan yang dapat memohonkan untuk penjadwalan tersebuthanya pihak Debitur dan kreditur.Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT PDG4.Bahwan perlu diketahui juga bahwa pinjaman Terlawan 3 dan Terlawan4 kepada Terlawan 1 saat ini berda dalam kolektibilas MACET, danterhadapsalah satu agunan pinjaman tersebut telah dilakukan lelang.Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut TerlawanIll mengajukan eksepsi sebagai berikut:1.00Mengenai latar belakang dan fakta yang mendasari

salinan akta perjanjian tersebut.Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukan tersebut diatas,dengan ini terlawan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini secara seksama karna kami sebagai rakyat yang awamterhadap hukum.Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor4/Pdt.Eks/2018/PN.BKT berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut,Terlawan IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:Mengenai latar belakang dan fakta yang mendasari

Bahwa, Para Pembanding menyatakan menolak putusanMajelis Hakim tersebut berikut segala pertimbangan hukumyang mendasari putusan a quo perkara. Menurut ParaPembanding, Majelis Hakim secara umum salahmempertimbangkan dalam memutus perkara a quo dansekaligus tidak cukup mempertimbangkan segala sesuatu faktahukum dan hukum itu sendiri dalam memberikan putusannya..

Bahwa, secara khusus yang mendasari Para Pembandingmengajukan atau menyatakan banding atas perkara yakniadalah dalam hal mempertimbangan tidak dengan secukupnya.Kurang cukup mempertimbangkan keseluruhan fakta dan faktahukum yang ada selama persidangan berlangsung.. Bahwa, Majelis Hakim tersebut juga sama sekali tidakmempertimbangkan Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :hal als ale p ra. x2w Leoll>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Mendasari penjelasan diatas bahwa Keputusan Bupati Pulau TaliabuNomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan TaliabuTimur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui oleh Penggugat padatanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggang waktusebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun2018 Tentang

Bahwa mendasari penjelasan diatas terhadap Keputusan Bupati PulauTaliabu Nomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa SamuyaKecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui olehPenggugat pada tanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggangwakiu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun 2018Tentang

perkara yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadirdan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namunsejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 ke persidangan Pengadilan Militer IIIl16Makassar oleh karena itu dengan mendasari

Kasad Nomor : Kep/42820/VI/2013tanggal 27 Juni 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur MiliterNomor : Sdak/IV/2013 tanggal 30 April 2013 Terdakwa didakwa melakukantindak pidana : Penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (1)KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karena Terdakwatidak berada di satuan.Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwatidak ada jaminan lagi bagi Oditur untuk dapat menghadapkan Terdakwadalam persidangan berikutnya, mendasari

dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukanbanding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Catatan Persidangan Pengadilan Negeri PadangSidempuan nomor : 02/Pid.R/2014/PN.Psp tanggal 29 Agustus 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Kandangan Kediri;4 Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah:e Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 1 tahun dan telah saling jatuh cinta;e Calon istri Pemohon sudah hamil 4 bulan;5 Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;6 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabilatelah diberi ijin oleh Pengadilan;7 Bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:e Adanya

menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonancerai talak antara :PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,; 9 2222222 n nnn nena nnn nn nanan n=Adapun alasan/dalildalil yang mendasari

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian