dan Pemalsuan AktaAuthentiek tersebut diatas yang sudah kami jelaskan dapat ditingkatkanketahap Penyidikanmengacu pada pasal 184 KUHAPsetelah ituPenyidik/Penyidik Pembantu. membuat SP2HP(surat pemberitahuanperkembangan hasil Penyelidikan/Penyidikan) Nomor : SP2HP/ 196 / X /2020/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2020tentang hasil perkembangan tahappenyelidikan dari laporan pelapor denganLaporan Polisi nomor : LP / 146 / VIII /RES. 7. 4 / 2020, tanggal 28 Agustus 2020dan surat Perintah PenyidikanNomor : Sp.Sidik

Bahwa benar pada tahapan Proses Penyidikan sesuai dengan Nomor :Sp.Sidik / 42 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12Oktober2020 yang dilanjutkandengan Sprindik Lanjutan Nomor : Sprindik.Lan / 45 / X / 2020 / Reskrim, 26Oktober 2020 yang ditanda tangani an.

Tar;Fotocopy Surat Perintah Nomor:Sprin/123/VIl/2016/Lantas, tanggal 05INQUBIUS 201 G, ~~ nnn nnn eine enn diberi tanda T8;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/122/VII/2016/Lantasfanggal OS Agustus 2016.

Sehingga sesuai dengan Putusan Praperadilan Nomor02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 dalam PokokPerkara di poin 6 yang berisikan Memerintahkan kepadaTermohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintahpenyidikan kepada pemohon pada Laporan Polisi Nomor : LP /71 / IV / 2019 / SMR / SPKT, tanggal 19 April 2019 Pelapor a.n.DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 76 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019, sehinggadengan putusan tersebut Termohon menghentikan

/ 76 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 masihterpenuhi satu alat bukti yaitu Alat Bukti keterangan saksi.Sesual dengan Putusan Praperadilan Nomor02/Pid.Pra/2019/Pn.Blg tanggal 14 Januari 2020 dalam PokokPerkara di poin 6 yang berisikan Memerintahkan kepadaTermohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintahpenyidikan kepada pemohon pada Laporan Polisi Nomor : LP /71 / IV / 2019 / SMR / SPKT, tanggal 19 April 2019 Pelapor a.n.DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/76/VIII/2019/Reskrim,tanggal 20 Agustus 2019;5. Surat Perintah dimulainya Penyidikan NomorB/45/VIII/2020/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019; Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Big6. Hasil Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14 Januari2020 Perihal Putusan Praperadilan;7.

Bahwa selanjutnya laporan polisi tersebut dilakukan penyidikan olehTermohon Il, lll WV dan V berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/299/IV/2016/Reskrim tanggal 22 April 2016.2.

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/299/IV/2016/Reskrim,tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh Termohon Ill, diberi tanda T3.. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan perkara yang didugadilakukan oleh Toga Parulian J. Siregar, Nomor K/175/V/2016/Reskrim,tanggal 4 Mei 205, diberi tanda T4.. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Trila Murni, S.H.,tanggal 22 April 2016, dan tanggal 25 April 2016 dan tanggal 25 April 2016,diberi tanda T5;.

dilakukanoleh Toga Parulian Siregar, dkk., dengan cara pertama sekali mengahadangmobil dinas polisi yang mana hendak melaksanakan patroli ketempat permainandadu dan pada saat itu datang segerombolan orang yang tidak dikenal langsungmenghadang dan melempar dengan batu dan menombak pakai kayu brotisehingga mobil dinas tersebut rusak kacanya dan lampu serta rotatornya dandingdingnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 tersebut selanjutnyaTermohon Il mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

POL : B/57/IV/2009Reskrim, 27 April 2009 dan di sidik dengan No Perintah Penyidikan No :SP.Sidik/03/IV/2009 Reskrim 26 April 2009 ;Bahwa Supardi melakukan persenggamaan ditempat dan waktu yangberbeda dengan Saksi Korban yaitu :1. Dua kali di rumah tinggal Saksi Korban yaitu :e Tanggal 1 Januari 2009, jam 3 pagi ;e Bulan April 2009, jam 2 pagi ;2. Di lokasi kebun coklat Desa Kanoman tanggal21 Maret 2009, jam 4 pagi ;3.

Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) 27 Februari 2019 yangdidalamnya memuat kesimpulan mengenai dugaan tindak pidanayang terjadi.Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 TERMOHON telahmelaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya penangananperkara ditingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan,selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupasurat perintah tugas nomor : Sp.Tugas/48.a/ III/2019/Dit Reskrimumtanggal 6 Maret 2019 dan surat perintah penyidikan nomor :Sp.Sidik

Jabar tanggal 13 Februari2019.Surat perintah tugas nomor : SP.Tugas/59.a/II/2019/ DitReskrimum tanggal 14 Februari 2019.Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/59/II/ 2019/DitReskrimum tanggal 14 Februari 2019.Berita acara pemeriksaan TKP tanggal 15 Februari 2019.Laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 27 Februari 2019.Risalah gelar perkara tanggal 4 Maret 2019 (naik sidik).Surat perintah tugas nomor : Sp.Tugas/48.a/III/2019/ DitReskrimum tanggal 6 Maret 2019.Surat perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada angka 18 halaman10 yang pada pokoknya menyatakan:tt...... adanya kejanggalan dalam pemeriksaan perkara a quo, yangdiketahui karena Surat Panggilan NomorS.Pgl/10177/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal 6 September 2017diterbitkan tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), sebabSurat Pemberitahuan Dimualainya Penyidikan (SPDP) Nomor :B/12807/1X/2017/Datro tertanggal 07 September 2017 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2173/IX/2017/Ditreskrimum,tanggal07

SP.Sidik/2173/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 7 September 2017 adalah Sah SecaraHukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan olehTERMOHONadalah Sah Secara Hukum;4. Menyatakan menolak memerintahkan TERMOHON ~ untukmenyerahkan Rumah Susun Hunian One Pacific Place Jakarta,Jalan Jenderal Sudirman Kav No. 5253 Lot 35 Lt. 30 No ET 30ABlok EAST kepada TERMOHON;5.

418/ X / 2013 / Reskrim tanggal 18 Oktober 2013, SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/415/X/2013/Reskrim, tanggal 18 Oktober2013 (Bukti vide T.2, 1.3. T.4);5. Bahwa kemudian Para Penggugat melakukan pemeriksaan terhadapsaksi pelapor GUNUNG UNGGUL SANTOSO dan upaya paksa / tindakanberupa penyitaan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomer :SP.

Foto copy Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Sidik/415/X/2013/ Reskrim, tanggal 18 Oktober 2013, yang selanjutnyadiberi tanda bukti T1.2.3 04;5. Foto copy Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/247/X/2013/ Reskrim, tanggal 21 Oktober 2013, yang selanjutnyadiberi tanda bukti T1.2.3 05;Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN. Yyk6. Foto copy Berita cara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2013,yang selanjutnya diberi tanda bukti 11.2.3 06;7.

B/59/III/20168/DitTipidum tanggal 29 Maret 2018;Bahwa, selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/740/III/2018/Dit Tipidum tanggal 29 Maret 2018.

dahulu selaku Pemohon Eksekusi);Bahwa, dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/124/I/2018/Bareksrimtanggal 26 Januari 2018, selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyelidikan Nomor: SP.Lidik/414/II/2018/ Dit Tipidum tanggal 6 Februari 2018;Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan oleh Termohon dan Termohonmengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan No.B/59/III/20168/Dit Tipidum tanggal 29 Maret 2018;Bahwa, selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik

Kaffah/menyeluruh sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan Pasal 15 jo Pasal 7, dan atau pasal 13 huruf cPERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme menjadi Undang Undang, berdasarkan Laporan PolisiNomor: LP/A/182/V/2021/SPKT/DENSUS 88 AT POLRI, tanggal 28 Mei2021 atas nama Sigit Pramono Als Jon Tukijo dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.SIDIK

tindakpidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 joPasal 7, dan atau pasal 13 huruf c PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telahditetapbkan menjadi UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang,berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/182/V/2021/SPKT/DENSUS 88 ATPOLRI, tanggal 28 Mei 2021 atas nama Sigit Pramono Als Jon Tukijo dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK

Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/09/I/2021/Reskrim tanggal20 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/09/I/2021/Reskrim tanggal 20 Januari 2021. (T8);2. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/O09.a/l/2021/Reskrimtanggal 20 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.

Lidik/418/XI/2020/Reskrim tanggal 21 November 2020;f) Bahwa selanjutnya Termohon menuangkanhasilpenyelidikan kedalam Laporan Hasil Penyelidikan, darirekomendasi hasil Gelar Perkara Termohon menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/09/I/2021/Reskrim tanggal 20 Januari 2021 danNomor : SP.

Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/09/I/2021/Reskrim tanggal 20 Januari 2021, telah diberi materaisecukupnya telah di dinazagelen, selanjutnya diberi tanda T8. A;19. Fotokopi dari sli Surat Perintah Tugas NomorSprin/O9.a/I/2021/Reskrim tanggal 20 Januari 2021 telah diberi materaisecukupnya telah di dinazagelen, selanjutnya diberi tanda T9;Halaman 36 dari 52 Putusan Praperadilan Nomor1/Pid.Pra/2021/PN Srh20.

seseorang telah menjadiTersangka adalah Surat Panggilan sebagai Tersangka, Berita AcaraPemeriksaan Tersangka, atau Surat Penangkapan.Bahwa dalam perkara aquo, PEMOHON mengetahui telah ditetapkanmenjadi tersangka setelah diberikan / ditunjukkan surat penangkapantanggal 23 November 2016 yang memuat status PEMOHON sebagaiTersangka setelah sebelumnya diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 23November 2016.Bahwa dasar proses penyidikan perkara aquo atas nama PEMOHONadalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

merupakan peristina pidana (lex spesialis) makaberdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi : Penyidikanadalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam UndangUndang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.TERMOHON selanjutnya menerbitkan surat perintah tugas penyidikanNomor : SP.Gas/2125/X/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Oktober2016 dan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik

FotocopySurat Perintah PenyidikanNomor SP.Sidik/1223/X/2016/Dit.Reskrimsus tertanggal 25 Oktober 2016, diberitanda Bukti T 4;5. FotocopyPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/18060/X/2016/Datro tertanggal 05 Nopember 2016 diberi tanda Bukti T 5 ;6. Fotocopy BAP Saksi Pelapor Andi Windo Wahidin,S.H.,M.H.tertanggal 26Oktober 2016, diberi tanda Bukti T 6;7. Fotocopy BAP Saksi Arianisti Zulhanita Putri Basri tertanggal 27 Oktober2016, diberi tanda Bukti T 7;8.

Inilanh yang dijadikan pedoman oleh para hakim,dimana dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkaraatau menilai substansi materi pokok perkara;Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 7 danangka telah menyatakan sebagai berikut : Bahwa PEMOHON telah ditetapkansebagai TERSANGKA karena diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat(2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : Sp.Sidik/1223/X/2016/Dit Reskrimsus tanggal

Dengandemikian maka prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP dan Pasal 38 ayat (1)KUHAP ;.Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dikeluarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/1223/X/2016/ Dit.Reskrimsus tertanggal 25Oktober 2016 (Bukti T 4 ) dan pada tanggal 5 Nopember 2016 telah dikirimkanPemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan TinggiDKI Jakarta ( Bukti T5) dan diterima oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal

Syarif M Radja Dewa tentang tindak pidana Penipuan dimaksudPasal 378 KUH Pidana, peserta gelar perkara berpendapat bahwa perkara tersebut memenuhiunsur untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan (bukti T8);Menimbang, bahwa terhadap Laporan Gelar Perkara itu, Termohon kemudianmenerbitkan surat bukti bertanda T8 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/35/1/2016/Ditreskrimum bertanggal Palu, 22 Januari 2016 yang diterbitkan oleh KepolisianDaerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum,

Bahwa di dalam dalil gugatan point 1, Penggugat mendalilkan : BahvaPenggugat adalah keluarga dari sahidin bin umu yang ditangkap danditahan berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/387/1V/2017/JABAR/RES PWkK, tanggal 16 April 2017 jo SP.SIDIK/191/1V/2017/Reskrim, tanggal 16 April 2017, vide bukti P1Berdasarkan dalil penggugat a quo, secara tegas dan jelas Penggugatmengakui bahwa Penggugat adalah keluarga dari Sdr.

dalam UndangUndang termaktub dalamketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi : Penyidikanadalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtentang tindak pidana yang teradi dan guna menemukantersangkanya, makaTERMOHONmenerbitkan administrasipenyidikan berupa :a) Surat Perintah Tugas NomorSP.Gas/496/V/2019/Restro BKS, tanggal 9 Mei 2019;b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

hal yanglebin mendasar dalam proses penyidikan tindak pidana;Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan praperadilan terkait denganpenetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tanpa didukung 2(dua) alat bukti yang cukup;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P33 dan P34 bahwa pada tanggal 04 Juni 2019 telah dilakukan penangkapan danpenahanan terhadap Pemohon oleh Termohon yang telah ditetapkan sebagaitersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

/452/IV/2019/Restro Bks, tanggal 25 April 2019;Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ckr Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti Surat P33 dan P34tersebut ternyata penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukanoleh Termohon dimana Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/452/IV/2019 /Restro Bks, tanggal 25April 2019 adalah merupakan perkara lain atas nama Pemohon yang diduga kerastelah melakukan tindak

dalam koridor tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dari alatalat buktiyang diajukan Termohon dalam Praperadilan ini berupa bukti surat bertanda T1sampai dengan T81, ternyata Termohon telah dapat membuktikan dalilbantahannya, sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalam penetapanPemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, makaoleh karena itu Hakim berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

(Empat ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuhratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/1202/1X/2017/SPKT Ill tanggal 29 September 2017 Pelapor An.HUSNI;22.Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1202/IX/2017/SPKT Ill tanggal29 September 2017 Pelapor An.HUSNI, Pihak Dirreskrimum POLDASumatera Utara kemudian telah melakukan serangkaian tindakanpenyidikan dengan menerbitkan : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/720/XI/201 7/Ditreskrimum.Tanggal

Sp.Sidik/110.B/VIII/2006/Dit.Reskrim yang isinya menyatakan bahwa Najmiah Muin tidakterbukti menggunakan surat palsu ic Akta Jual Beli No. 1892/TMT/1983tanggal 18 April 1983, penjual Djaka bin Medjang (Djaka Dg.

bersamasama dengan SaksiMAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI yang merupakan AnggotaSatnarkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Margakaya RT/RW 004/001Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sering terjadipenyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjutiinformasi tersebut berdasarkan Surat Perintahn Tugas Nomor: SP.Gas/19/III/2021/Narkoba tanggal 23 Maret 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

yang memiliki kepentingan hukum untuk mendapatkan keadilanpada Lembaga Peradilan yang dijalankan oleh hakim adalah tepat.POSITAA URAIAN PERISTIWA HUKUMBahwa berdasarkan Laporan Polisi No.Pol :LP/06/I/2004/Ops tanggal 19 Januari 2004,Kepolisian Wilayah Surakarta melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidanakorupsi dana APBD kota Surakarta tahun 2003 pada pos belanja dan lainlain DPRD KotaSurakarta.Bahwa kemudian Polwil Surakarta telah melakukan penyidikan dengan Surat PerintahPenyidikan No.Pol : SP.Sidik

Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis tersebut dibuktikan denganperkara a quo yang diawali dengan tindakan yuridis berupa temuan olehMukhlasin Ketua Panwaslu Bengkalis bernomor 02TM/PG/Kab/04.03/4/2018tanggal 20 April 2018 diteruskan ke Kapolres Bengkalis dengan LaporanPolisi Nomor: LP/97/IV/2018/SPKT/Riau/Res BKS, tanggal 25 April 2018dihari yang sama dilanjutkan dengan keluarnya Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/103/IV/2018/Reskrim, tanggal 25 April 2018 danSp, Sidik/103.b/IV/2018/Reskrim