PUTUSANNomor 22/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :M. HARIS, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Kapa,Kecamatan Peusangan,Kabupaten Bireun, dalam hal ini memberikankuasa kepada YUSI MUHARNINA,S.H.

,M.Hhalaman 19 perkara perdata Nomor. 22/Pdt/2017/PTBNAdan Sigid Purwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 22/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 10 Maret 2017, putusantersebut diucapkan pada hari itu juga persidang terobuka untuk umum olehHakim Ketua hadiri olen Hakim Anggota tersebut, Nurlela Kesuma PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisNy.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/12964/HK.07/8/2021, tertanggal 9 Agustus2021 kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwadan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: W14.U.1/13125/HK.07/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwa danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;5.

Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: W14.U.1/13126/HK.07/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Mojokerto telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang

untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palusesuai Relas Memeriksa Berkas Perkara masingmasing pada tanggal 24Oktober 2019 dan 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPalu, tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya mengatakan:Halaman 26 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PT PAL1.Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor

Bahwa pasal hukuman pasal yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengdailan Negeri Palutidak sesuai dengan halhal meringankan dan memberatkan yang terungkapdipersidangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat baik dilihat dari segiedukatif, preventif, korektif maupun represif,3.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta padatanggal 24 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagaiberikut :1. MURDIMIN ZAHRI;2. H.BUDI ANTONI AL JUFRI;3. SUZANA BUDI ANTONI;4. RISNA HASRILIANTI;5. RIKA FATMAWATI;6. MUCHTAR EFFENDI;7. IWAN SUTARYAdi;8. MICO FANJI TIRTAYASA.3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN: MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta padatanggal 27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagaiberikut: Eftiyanti; Romiherton; Masyitoh; Mamatsurahmat; Heri Ashari;Hery Purnomo; Ki Agus M.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta padatanggal 27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagaiberikut: Eftiyanti, Romiherton, Masyitoh, Mamat Surahmat, Heri Ashari,Hery Purnomo, Ki Agus M.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakartapada tanggal 24 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalahsebagai berikut :1. MURDIMIN ZAHRI;2. H.BUDI ANTONI AL JUFRI;3. SUZANA BUDI ANTONI;4. RISNA HASRILIANTI;5. RIKA FATMAWATI;6. MUCHTAR EFFENDI;7. IWAN SUTARYAdi;8. MICO FANJI TIRTAYASA.3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN: MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

Akil Mochtar di sidang Pengadilan Tipikor Jakartapada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalahsebagai berikut Eftiyanti, Romiherton, Masyitoh, Mamat Surahmat,Heri Ashari, Hery Purnomo, Ki Agus M.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19Februari 2013 ;5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;7.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 3 Juni 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaanbanding dari Terdakwadan Jaksa/PenuntutUmum ;e Mengubah putusanPengadilan Tindak PidanaKorupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal27 Maret 2013 Nomor :45/Pid.Sus/2012/PN.PBR,yang dimintakan bandingsekedar mengenaikwalifikasi

/2013/PTR tertanggal 03 Juni 2013 joputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.45/PID.Sus/2012/PN.PBR tanggal 27 Maret 2013, pada dasarnya salah dalammenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, halini sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UndangUndangNo.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan

Latuconsina dan saksi Purbo Wahyono yang menerangkanbahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui secara langsungmaupun tidak langsung adanya penggelembungan/mark up atas gantirugi pengadaan tanah sesuai SPM tanggal 02 Mei 2007, sehinggajangankan berubah status dan orang miskin menjadi orang kaya ataudan orang kaya menjadi lebih kaya tidak terbukti dialami olehTerdakwa/Pemohon Kasasi ;Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut kami Penasehat HukumTerdakwa/Pemohon Kasasi, Judex Facti Pengadilan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./M.S. Lumme, SH.Panitera Pengganti :Hal. 76 dari 77 hal. Put.

R@AaKSI 20.0.0... ccc ccc eeceeceee cee eeeaeeenees Rp 10.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Yusi Lindafen (Pemohon).BandaAceh, Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAFala man hig nn eran Peggiapan Nomor 122/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19610712 198203 1 004

No. 1178 K/PID/2017Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 78/PID/2017/PT BNA tanggal 20 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Maret2017, Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bir.

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pat.P/2019/PN Bgl

2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl. dan permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umumsesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 29 Juli 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima MemoriBanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 5 Agustus 2019 dan memoribanding Jaksa Penuntut Umum tersebut

AktaPemberitahuan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 12Agustus 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memor!

Banding tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda TerimaKontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 16 Agustus2019 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan KontraMemori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 16 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana tersebut

dalamTanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/ 2019/PNBgl.

,tanggal 15 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai AktaPemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl.

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan tipikor NegeriNomor: 251/Pid.B/2020/PNJthtanggal 08 Desember 2020 atas namaHalaman 9 dari 17 Putusan NOMOR 17/PID/2021/PT BNATerdakwa Muhammad Syarwan Bin M.Jamildarihalaman17s/dhalaman 24 secaraumumadalahsesuai hukumdanfaktahukumdipersidangannamunpenjatuhanpidanaterhadapdiriTerdakwa.dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dari Tuntutan JPU selama4 (empat) Tahun adalah adalah suatu kekeliruan dalam menerapkanhukum dan atau menerapkan hukum tidak

tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yangtakut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharapdan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkaraTerdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri sertamemiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapakBismar Siregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Dalam kaitannya dengan perkara korupsi, jika terbuktibertentangan dengan SK Direksi, maka unsur melawan hukum dalamPasal 2 UndangUndang TIPIKOR dinyatakan telah terbukti". Dengandemikian maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahsalah menerapkan hukum = atau = menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, karena PT.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI. sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota Ketua:ttd/ ttd/Sophian Martabaya, SH. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.Hal. 18 dari 19 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan IndustrialPalangka Raya Kelas A Nomor : 207/Pdt.G/2020/PN.Plk, Tanggal 14 Juli2021.3.

Tipikor/2017/PT.Bna tanggal 10Juli 2017 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi danmenjalani hukumannya sebagai Narapidana di Lembaga PemasyarakatanKelas IIA Banda Aceh dan begitu pula dengan saksi Kafrawi D Bin Dewi (Alm)yang juga dinyatakan bersalan melakukan tindak pidana korupsi olehPengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor : 11/Pid.Tipikor/2017/Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT BNA.PT.Bna tanggal 11 Juli 2017 dan menjalani hukumannya sebagai Narapidanadi

Rp.150.000,SAYED MAHFUD, SHUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPit. PaniteraH. SAID SALEM, SH.MH. PUTUSANSalinanNomor : 54/ PDT / 2007 / PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perkara perdata dalamPeradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1.

Puuwatu, Kota KendariAgama : IslamPekerjaan : PNS pada Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah Sulawesi TenggaraPendidikan S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan suratperintah/penetapan penahanan dari:Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Pembantaranpenahanan Terdakwa karena sakit, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan29 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pengalihanjenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Maret 2021sampai dengan 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dipersidangan

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiYusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telahdidaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 118/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 23Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi

Umum Nomor Reg.Perkara: PDS01/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut:1.

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiripula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SHHal. 186 dari 186 Hal. Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kdi

., Advokat/Penasehat Hukum padaLembaga Bantuan Hukum Cobra Sakti, beralamat di Jalan Sun Yat Sen No.101 Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2014, yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomorregister : 1296/Penk/2014/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2014 dan memberi kuasakepada AM.Nazara,SH Advokat dan Direktur Advokasi pada Divisi AdvokasiLembaga Pengawasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor)yang beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 5 Ruangan

Meterai : Rp 6.000,Jumlah : Rp 151.000,(seratus lima puluh satu ribu rupiah)Bengkulu, 26 Februari 2019Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPit. PaniteraWIBISONO, SH,. MHNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 69/Pat.P/2019/PN Bgl

2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgI. dan permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umumsesual Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 29 Juli 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima MemoriBanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 5 Agustus 2019 dan memoribanding Jaksa Penuntut Umum tersebut

telah diberitahukan secara sah kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 6 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanMemori Banding tertanggal 07 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam TandaTerima Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN Bgl., tanggal 08Agustus 2019 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai

AktaPemberitahuan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 12Agustus 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda TerimaKontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 16 Agustus2019 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan KontraMemori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN

Bgl., tanggal 16 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana tersebut dalamTanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/ 2019/PNBgl.

,tanggal 15 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai AktaPemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl.

Panyaguan Rt 01 Rw 01 Desa KalibunderKecamatan Kalibunder, Kabupaten SukabumiPara Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11Januari 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengantanggal 22 Februari 2014 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan

Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Februari2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor TingkatBanding sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor TingkatBanding kedua sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SASTRIANTAANDREAS SEMBIRING,SE.SH.

2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi JawaBarat Nomor : 862/829/Kesdis tanggal 21 September 2018hal klarifikasi pemblokiran data PNS Pemerintah ProvinsiJawa Barat, yang ditujukan kepada kepala kantor Regional IIIBadan Kepegawaian Negara di Bandung (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi JawaBarat, Nomor: 188/1050/Kesdis tanggal 14 Desember 2018Hal Laporan Perkembangan Tindak Lanjut SKB 3 Menteritentang tentang Tipikor

BuktiT4 Daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintah ProvinsiJawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:821.15/Kep.988BKD/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentangPembebasan dari Jabatan Struktural atas Nama Ir. AsepSukarno, M.Si., MT.

(fotokopi sesuai dengan asli);Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG10.11.12.13.Bukti T5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Surat Badan Kepegawaian Negara kantor Regional III Nomor: 771a/1/KR.III/X11/2018 tertanggal 31 Desember 2018 PerihalTindak Lanjut data PNS yang terlibat TIPIKOR.

Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDGkebawah maka tidak sah sebab dia tidak mempunyai kewenangan untukmemerintahkan dampaknya tidak sah dan orang yang diperintah bisa saja menolak;Bahwa ahli menyatakan jika seorang ASN kemudian terkena perkara Tipikorsangat dimungkinkan ada hukuman tambahan berupa Administrasi tetapi tergantung dasar dari tuntutan jaksa;Bahwa ahli menyatakan apabila ada sebuah kasus dalam PutusanTipikornya tidak ada hukuman tambahan kemudian diberikan hukumandiluar Pengadilan Tipikor

pemberhentian tidak dengan hormattersebut, Jika tidak dilakukan sesuai dengan juklis maka disitu adakesalahan prosedur, prosedurnya SK ini harus dicabut dulu ternyata tidak;Bahwa ahli menyatakan diberhentikan sementara kemudian dicopot laludiangkat kembali itu sudah merupakan sanksi administrasi;Bahwa ahli menyatakan mengenai dua Putusan dalam bentuk hukumankemudian dalam bentuk sanksi digabung, Karena Pasal 10 itu membukapeluang ada hukuman tambahan disitu maka itu juga memberikan peluangkepada Hakim Tipikor