AHU48137.AH.01.02 tahun2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal12 September 2013 serta Surat Perubahan Anggaran Nomor AHUAH.01.1056089 Surat Perubahan Data Perseroan Nomor AHUAH.01.030984796 tanggal 2 Desember 2015 dengan segala akibat hukumnya;12.Menyatakan batal dan tidak sah RUPS tanggal 20 Desember 2013maupun RUPS lainnya yang diselenggarakan Tergugat , Tergugat II danTergugat III dengan segala akibat hukumnya;13.

16 tanggal 16 Desember 1998 sebagaimana telahdisahkan dengan Surat Keputusan Nomor C9915.HT.01.04.TH.99tanggal 31 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RepublikIndonesia Nomor 36 tanggal 5 Mei 2000, Tambahan Berita NegaraNomor 2297 Tahun 2000 atau setidaktidaknya memerintahkan TurutTergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;15.Menyatakan sah dan mengikat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Halaman 8 dari 32 hal.

Nomor 3261 K/Pdt/2018PT Idola Tunggal tanggal 26 Maret 2012 berikut segala keputusan yangdihasilkan dengan segala akibat hukumnya;16.Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara RUPS PT Idola TunggalNomor 14 tanggal 26 Maret 2012 dan Akta Nomor 1 tahun 2012 tanggal11 April 2012 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H.

/Termohon Kasasi IV dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah RUPS PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi tanggal 19 Agustus 2013 dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mengikat Akta Nomor 8 Tahun2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat oleh Ilmiawan DekritSupatmo, S.H., M.H.

keputusan yang dihasilkan dengan segala akibat hukumnya;16.Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara RUPS PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi Nomor 14 tanggal 26 Maret 2012 dan Akta Nomor 1tahun 2012 tanggal 11 April 2012 yang dibuat dihadapan Lenny JanisIshak, S.H.

Sandipala Arthaputra ;2.4 Bahwa tanggal 28 Januari 2013 diselenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra tanggal 28 Januari 2013, padaacara dimaksud Penggugat hadir tapi tidak memberikan tanda tanganpada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penggugatmenganggap penyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, karena Sdr.Paulus Tannos sudah tidak berada di Wilayah Negara Republik Indonesiaatau dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (vide bukti) dan memberikan kuasa kepada pihak lainHalaman 9 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUNJKTPAGE yang

menurut Penggugat Cacat Formil, dan pada akhirnya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dimaksud dibubarkan karena kehadiran pihakKepolisian Daerah Metro Jaya yang mencari Paulus Tannos, namun padafaktanya tidak demikian adanya, karena sebelum diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), peserta RUPS lainnya telahmempersiapkan alternatifalternatif notulen RUPS yang tidak beritikadtidak baik terhadap Penggugat ; 2.5 Bahwa Penggugat telah kehilangan hak penting akibat hasil RUPS aguo, yakni Hak Suara

ataunotulen RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;5S.

Nasib dan keadaan Penggugat serta hakkeperdataan lainnya di kemudian hari menjadi tidak jelas.Terlebih lagi, dengan segala kemungkinan terburuk yangakan terjadi di masa mendatang, konkritnya hilangnya hakpenting Penggugat akibat hasil RUPS a quo (yang dibuatdengan cara melawan hukum), yakni Hak Suara untukmenolak atau mengangkat pengurus PT.

(Rapat Umum Pemegang Saham) sebelumdilaksanakannya RUPS yang pertama kali untuk Pengesahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah tidakdidasarkan pada Peraturan dan PerundangUndangan yang berlaku, sertasalah/keliru dalam penerapan hukumnya.1.

ditiadakan dengan adanya syarat khusus (Lex specialis derogat lexgeneralis ) yang telah disepakati oleh para pihak ( Direksi, Dewan Komisarisdan Para Pendiri) yaitu :Bahwa RUPS yang pertama kali harus mengesahkan Susunan Direksi danDewan Komisaris Setelah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan DaerahBali mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia, oleh karena itu RUPS yang telah dilaksanakan adalahbertentangan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam AktaPendirian PT Bank

Dalam wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentian sementara harus diadakan RUPS.(5.) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) AnggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.(6.) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementaratersebut atau memberhentikan Anggota Direksi yangbersangkutan.(7.) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) tidak diadakanRUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentiansementara tersebut batal.b.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudahpembebasan tugas sementara itu, Komisaris diwajibkanuntuk menyelenggarakan RUPS, rapat mana yang akanmemutus apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akandiberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukansemula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberikesempatan untuk membela diri.Angka9.

Bahwa dari uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill dengan segalatindakan dan perbuatannya yang terkait dengan Perpanjangan MasaJabatan Direksi, Pencabutan dan selanjutnya Pemberhentian PemohonKasasi sebagai Direkstur PT Bank Pembangunan Daerah Bali, sertamenyelenggarakan RUPS~ sebelum dilakukan RUPS tentangPengesahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertamakali adalah tidak sah dan batal demi hukum.Menimbang, bahwa terhadap

Samyang IDBSelanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk terdakwa untuk membuat atau memproseslebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris, dimana terdakwamenambahkan (satu) agenda dalam Berita Acara RUPS tanggal 20 Januari 2011yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitumengenai persetujuan jualbeli saham, kemudian terdakwa menggunakan BeritaAcara RUPS tersebut di Notaris, sehingga terbitlah akta Nomor 120 tanggal 31Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris

Samyang IDB karena isi akta Nomor 120tanggal 31 Maret 2011 tersebut tidak benar karena tidak sesuaidengan hasil agenda rapat RUPS PT.

Samyang IDB;Bahwa terdakwa kemudian menambahkan (satu) agenda dalamBerita Acara RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernahdibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitumengenai persetujuan jualbeli saham, dan kemudian terdakwamenggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ISWANDONO POERWODINOTO,SH. yangmemuat mengenai adanya jual beli saham dari PT.

dihadapan Notaris telah menambahkan satu agenda rapat dalam BeritaAcara RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya yaitumengenai penjualan sebagian saham milik PT.IDB Bio Research Development sebanyak90.500 lembar saham atau sebesar Rp851.152.500, yang dijual pada Samyang GenexCorporation; Padahal dalam RUPS tidak ada keputusan mengenai jual beli sahamtersebut;Hal 41.dari 43 Hal.Put.No.1356/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa berita acara RUPS

Tidak Adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) UntukMemberikan Persetujuan PENGGUGAT Sebagai Penjamin UtangTURUT TERGUGAT!

Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengantegas mengatur mengenai kewajiban perseroan memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroanmaupun untuk memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnyakami kutip sebagai berikut:Pasal 102 ayat (1):Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a.

dari hasil RUPS menyetujui ataumenolak pemberian jaminan tersebut;Hal 5 dari 81 Hal.

Sel.Dengan demikian, berdasarkan halhal sebagaimanaPENGGUGAT~ sampaikan diatas, TERGUGATI telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam halmenandatangani Surat Jaminan dan Ganti Rugi tanpasepengetahuan anggota Direksi PENGGUGAT selainTERGUGATI dan TANPA ADANYA PERSETUJUAN RUPS;B.

(Rapat Umum Pemegang Saham)dan tidak mendapatkan persetujuan dari mayoritas pemegang sahamdan Direksi dari PENGGUGAT;Bahwa Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengan jelas mengatur tentang bagaimana tata cara suatu Perseroan dalam mengalihkanmaupun memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnya kami kutipsebagai berikut:18.19.Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk:a.

Tomy kepadaTergugat sangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugatdan seluruh pemegang saham perusahaan tersebut tidak pernahmengadakan RUPS;Halaman 10 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 81/G/2017/PTUNJKT.10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhiketentuan Pasal77 yang menyatakan :(1)(2)(3)(4)Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS salingmelihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasidalam rapat.Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusanadalah persyaratan

sebagaimana diatur dalam UndangUndangini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasarPerseroan.Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1)RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit 2/3 (dua

Undangan thian bila melabel RUPS.2. Tatacara penyeleaggeraae rapat1. Kucnam peserta rapat ustul setiep agenda rapata. Ustuh Perebshas Date Perseroani Keorum lebih dari 1/2& Untuk RUPS be 2 Keorum palieg sedikit 19 hecuali enggaran dasar menestuban Kuorum yang lebih besar b. Untul Perebshas Anggarae DasarL Keorum poling sedikk 2/3& Untut RUPS te 2 Koorun palieg seGhit V5 kecusli anggaran dasar meneotubsa Kuorum yang ledih besatc.

.& Untuk RUPS be 2 Koorun paling sedikit 2) hecusli anggaran aser menentuban Kuorum yang lebih besa:4. Keorum berdasarban pecetapan pengadian4 Jumisd hasil suara pengamdilan teputusan RUPS8. Untuk Perebshas Data Pecseroas1 Keorue lebih dari 1/2& Ustut RUPS be 2 Koorun paling sediit 1) kecestl anggaran osar menestuan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Peredades Anggaran Detar. Keorum paling sediit 23& Untut RUPS be 2 Kuorum paling sedit VS becuali anggaran dasar mencotutan Kuorum yang lebih besarc.

Hal ini berarti tidak memenuhi kuorumterselenggaranya sebuah RUPS sebagaimana dianut di dalam Pasal 86ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : RUPSdapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualiUndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.

atau diwakili dalam RUPSdan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3% (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

No. 40 Tahun 2007, karena RUPS tidak akanmungkin diselenggarakan dan memenuhi kuorum yang ditentukanmengingat sulitnya mengumpulkan seluruh Ahli Waris dari Ibu Lily HusniHalaman 7 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmyang merupakan pemegang saham 50% (lima puluh persen) dari seluruhbagian saham di PT.

Dengan kata lain, yangakan bisa hadir dalam setiap RUPS adalah 50% dari seluruh bagian sahamperseroan saja, dan berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran danpembuatan keputusan yang sah dalam RUPS yang diatur di dalam UndangUndang maka tidak dimungkinkan terjadi sebuah RUPS;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007;18.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;C. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yangsah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, saksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, saksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal29 Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYAHalaman 29 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR7.10.11.12.13.13.14.15.16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB dengan surattercatat/undangan pada tanggal 1 September 2015 dan undangan untukRUPSLB kedua pada tanggal 17 September 2015, akan tetapi Termohon tidakhadir sesuai Daftar Hadir RUPS

Pertama ( bukt P6a) dan Berita AcaraRUPPS PT Global Bridge Invesment Property Pertama ( bukti P6b ) yangdilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 dan Daftar Hadir RUPS kedua( bukti P7a ) dan Berita Acara RUPS PT Global Bridge Invesment PropertyKedua ( Bukti P7b ) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015; Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Akta Pendirian PT Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyi :Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

sleuruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai haksuara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari julahsuara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; Bahwa berdasarkan pasal 25 dimaksud diatas maka 2/3 dari seluruh jumlahsaham 40. 817 adalah sama dengan 27.211 lembar aham, keaadaan demikianberdasarkan pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS

ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah

Tonia Mitra Sejahtera saksi tidak mengetahul apakahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)karena saksi hanya diajukan berupa Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Tonia Mitra Sejahtera aktanyadibuat / dilaksanakan di Kantor Notaris Rayan Riyadi ;Bahwa benar saksi yang perintahkan kepada terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan terdakwa II MAHA SETIAWAN untukmencari Bapak MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID untukmenandatangani Notulen RUPS LB tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Notulen RUPS LBtersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID ;Bahwa benar saksi yang meminta untuk dilakukan Perubahan aktaPendirian PT.

yang membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tanggal 16 januari 2017 tersebut berdasarkan pengalaman bekerjadikantor Notaris ;Hal 56 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.KdiBahwa namanama yang tercantum dalam Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017adalah berdasarkan catatan/nota dari AMRAN YUNUS, didalamnotulen tersebut saksi menulis ALI SAID selaku pemimpin Rapat, MUHLUTFI, terdakwa ARDIANSYAH dan ASMAWATI sebagai Direksi barusesuai

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham adalahbenar saksi yang membuatnya atas permintaan AMRAN YUNUSmelalui terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan. terdakwa.

Notulen RUPS LB tersebut diserahkan lagi kepada KALBIMULIAWAN, dan KALBI MULIAWAN yang menemui ASMAWATI danmenyerahkan Notulen RUPS LB tersebut untuk ditanda tangani tanpamembacanya, karena saat itu KALBI MULIAWAN mengatakan KepadaASMAWATI tanda tangan saja, ini perusahaannya Pak AMRANYUNUS, sehingga saksi ASMAWATI langsung bertanda tangan diatasHal 94 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.Kdinamanya sebagai pembeli saham ALI SAID, padahal sebenarnyaASMAWATI tidak pernah membeli dan memiliki

Manipulasi RUPS PT Gusher Tarakan;Bahwa, telah menjadi ketentuan terhadap badan hukum untuk mengakukanPaili/PKPU atas inisiatif sendiri harus dibuktikan terlebin dahulu denganRUPS yang khusus untuk itu, dan setelah diteliti dalam Putusan Sementaramaka RUPS tersebut tidak pernah ada;Bahwa, pada penjelasan Pasal 224 UUK PKPU menyatakan yang berikut ini: Dalam hal Debitur adalah Termohon Pailit maka Debitur tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang; Dalam hal Debitur adalah Perseroan

Terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit;Berdasarkan ketentuan undangundang tersebut, maka harus diakui olehMajelis Hakim telah mengesampingkannya karena dalam pertimbanganhukumnya tidak memeriksa hal tersebut dan telah menjadi fakta persidangantidak adanya RUPS sebagaimana

Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT Gusher Tarakantanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itutidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberianpersetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atauseluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;5.

,dan sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim memastikanKreditur lainnya ada dan benar, dengan tidak melakukan haltersebut maka terpenuhi ketentuan untuk diajukan kasasi;b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Ketentuan RUPS pada permohonan PKPU oleh Pemohon adalahBadan Hukum oleh Majelis Hakim dengan memeriksa RUPS Nomor45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara,S.H., seolaholah sebagai RUPS untuk permohonan sendiri (inisiatif)dalam permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017

,didaftarkan tanggal 22 Mei 2017 merupakan RUPS pemindahankedudukan PT Gusher Tarakan dari Kota Tarakan ke KotaBalikpapan, dan bukan RUPS untuk pengajuan permohonan PKPU;Ketentuan Pasal 98 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatasbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sangat jelas, denganHalaman 21 dari 24 hal. Put.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain danselebihnya;Dalam Rekonvensi:1.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Asmoro Jati Subur;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan penggugat II Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Il Konvensi/Para Pembanding/ParaHalaman 8 dari 17 hal. Put.

Bahwa berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf b Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang perseroan. terbatas, dewan komisaris dapatmenyelenggarakan RUPS dengan memanggilnya sendiri pemegangsaham jika direksi tanpa alasan sah tidak menyelengarakan RUPS;2. Bahwa dalam perkara iniPemohon Kasasi sebagai direksi Termohon Kasasi tidakmenyelenggarakan RUPS sebagai mana di tentukan oleh Undangundangperseroan terbatas meskipun telah diminta oleh Para Termohon Kasasi;3.

Bahwa karena itu RUPS LByang telah dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 10Halaman 9 dari 17 hal. Put.

Nomor 346 K/Pdt/2017Tergugat , Tergugat Il dengan Notaris yang hadir adalah Tergugat V makaPara Penggugat melakukan walk out (WO) dari RUPS LB tersebut;10.

Tutiek Setia Murni, SH, MH dalam hal ini RUPS LBperseroan/PT SMHP tanggal 10 Maret 2011 adalah diselenggarakandihadapan notaris Rr. Y.

TutiekSetia Murni, SH, MH/Turut Tergugat Il, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut penyelenggaaan dan susunan pengurus perseroan/PT SMHP,namun khusus mengenai susunan pemegang saham perseroan/PT SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riilke perseroan/PT SMHP berdasarkan fakta yang ada/asli bukti setoranmodal yang telah diperlinatkan oleh Penggugat di hadapan Notaris/TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;Menyatakan bahwa seluruh Akta RUPS LB

YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:a. Direksi menyampaikan:e Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.e Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimanamestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebutdiketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalamketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahuludiputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikankepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir

Putusan Nomor 193 PK/Pdt/201720.Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugatdengan alasan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan,RUPS merasa Perlu melakukan Penyegaran/penggantian Direksi PT.PN II(Bukti P 16);21.Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidakmasuk diakal, Tergugat tidak membayarkan hakhak Penggugat sampaisaat ini, selaku mantan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II;22.Bahwa perbuatan yang dilakukan Tengugat dalarn mengambil RUPS untukmemberhentikan

Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karenabeban berat yang dijalani Penggugat begitu bertubitubi dan pihak dimanatempat Penggugat mengabdikan diri tidak pernah memberikan semangatatau petunjuk, malah Tergugat melakukan berita acara RUPS dan beritahasil RUPS tentang pemberhentian Penggugat dengan waktu yang sama,yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;25.Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkanbiaya kebutuhan keluarga, pendidikan anakanak yang tidak

Pasal 17dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPasal 105 ayat (1) dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :(1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.(2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.Pasal 17 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :Anggota Direksi

sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.c.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero)PT.Perkebunan Nusantara II (Vide Bukti T10), telah membuktikan bahwaTermohon Peninjauan Kembali telah diberhentikan oleh Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dari Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, dan tindakan MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang memberhentikan Termohon Peninjauan Kembali dariHalaman

sama dengankeputusan RUPS..

sebagai pengganti pengambilankeputusan di luar RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 UUNomor 40 tahun 2007 tentang PT menyatakan :Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham denganhak suara menyetujul secara tertulis dengan menandatangani usulyang bersangkutan.Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 91 dijelaskan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalampraktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan

Dengan demikian keputusan PemberhentianPenggugat sudah dilakukan dengan tepat dan benar menurut aturanyang berlaku yakni :e Pasal 105 ayat (1) menyatakan :Angggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS, dengan menyebutkan alasan.e Pasal 105 ayat (1) dipertegas dalam Penjelasannya menyatakan :"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undangundang

Bahwa dalam gugatan Penggugat Kurang Pihak karena semestinyaPenggugat dalam gugatannya menarik / mengikut sertakan NotarisLusia Hutabarat, SH., selaku Pembuat akta No.19 tanggal 9 Juni 2015tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham(sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa).

dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara bulat.Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan:Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegangsaham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusandisetujui degan suara bulat, sedangkan RUPS dapatdiselenggarakan dimanapun di seluruh wilayah Republik IndonseiaDengan demikian menurut hukum RUPSLB yang diselenggarakanoleh Tergugat Ill adalah sah karena diselenggarakan dengandihadiri oleh Para Pemegang Saham dan disetujui dengan suarabulat

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

7/9/2012).Dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 diketahui bahwa adaPembeli lain terhadap saham milik Penggugat bernama JantoTanumihardja yang turut hadir sebagai undangan dalamrapat tersebut.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTAvia Global Teknologi (Perseroan) tersebut diputuskanpersetujuan penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat, yang mana tidak hanya kepada Tergugat, namunjuga kepada Janto Tanumihardja dengan perincian:a.

Bahwa Penggugat dalam butir 3 Posita Gugatan telahmengakui adanya Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang salahsatu isinya adalah persetujuan dari Penggugat danTergugat sebagai para pemegang saham Perseroan saatitu. untuk penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat kepada Tergugat dan Janto Tanumihardja.11.

No.409 /PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa cara pembayaran dan sumber dana tersebut yangtercantum pada halaman 3 Berita Acara RUPS 7/9/2012,Tergugat kutip lengkap dibawah ini:Adapun alokasi / distribusi dana pembayaran ataupembelian sahamsaham tersebut diatas dibagi diantara:1.Tuan SUGANDA GUNAWAN SUTANTA sebesarRp.600.000.000,;. Tuan SUHADI sebesar Rp.1.212.000.000, ditambahRp.380.000.000, menjadi Rp.1.592.000.000,;. Tuan Ir.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta Nomor 38) ;e Bahwa, Berita Acara RUPS (yang di Notariatkan dalam Akta Nomor 38)PT.

,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.

Bakhrial (Tergugat II) dan Sugianto Gunawan (Tergugat Il) yangdirumuskan dalam RUPS PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret2006 yang Aktanya adalah Nomor 38.

Menyatakan TERGUGAT 1 dan 2 wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;

6. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT;

7. Menyatakan TIDAK ADA HAK PARA TERGUGAT atas sisa tanah aset perusahaan PT.

Selanjutnya pada Pasal64 (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikankepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggarandasar.

Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan. (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerjayang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana kerja harus

mendapat persetujuan RUPS, rencana kerjatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;15.

Selanjutnya Pasal 71 UU PT, menyatakan: (1)Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2)Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagaidividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo labayang positif.17.

Bahwa karena saat ini PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, dibawahpengusaan Tergugat 2, maka secara hukum Tergugat 2 harus melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuatlaporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan;19.