berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85790/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:(i) Mempertimbangkan dan menerima Banding Pemohon Banding;(ii) Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanSeptember 2015 Nomor 973/2299/DISPENDA

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85790/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/478/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan September 2015Nomor 973/2299/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor973/2299/Dispenda Tanggal 1 Oktober 2014 untuk Bagian BulanSeptember 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/478/Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015; dan,4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor188.4/478/Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan September 2015 Nomor973/2299/DISPENDA

Putusan Nomor 336 B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidakmempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1714/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1714/Dispenda tersebut.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 04 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79874/PP/M.XVB/

06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/315/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor973/1714/Dispenda tanggal 03 Agustus 2015 untuk Bulan Juli 2015, atasnama: PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat diPlaza 89 Lt. 5, Jalan H.R

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1714/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuli 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/315/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015: dan,4.

Putusan Nomor 4031/B/PK/Pjk/2019973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1010/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Terbanding Nomor188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1010/DISPENDA Tanggal 4 Mei2015 untuk Bulan April 2015, atas nama: PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R.

tetappada tuntutannya, demikian juga Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secaralisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :PERTAMA ; Bahwa terdakwa ADRIANUS OMABAK Alias ARNOL pada hari Rabu tanggal 11 Juli2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di KomplekPerumahan Dispenda

berwenang serta bukan dalam rangka pengembanganilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan ;"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal111 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAUKEDUA ; Bahwa terdakwa ADRIANUS OMABAK Alias ARNOL pada hari Rabu tanggal 11 Juli2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di KomplekPerumahan Dispenda

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorangrekan saksi yang bernama sdr. MARKUS M. MERAUJE yang pada saat itu menangkap/mengamankan Terdakwa ;Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan bersamasama dengan sdr.ALBERTHO R. MAMPIOPER, dan sdri.

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja dengan berat 24,18 (dua puluhempat koma delapan belas) gram yang didapatkan didalam saku celana yangdikenakan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis ganja yang diperoleh dari saksiAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;karena sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupaih) kepada saksi ; Bahwa narkotika jenis ganja tersebut

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorangrekan saksi yang bernama sdr. SYAMSUL BASRI yang pada saat itumenangkap/mengamankan Terdakwa ; Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan bersamasama dengan sdr.ALBERTHO R. MAMPIOPER, dan sdri.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumsel Nomor : 042/DP/UM/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Tata Kerja Urusan dan atau Sub Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dispenda Propinsi Sumatera Selatan;4. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;5.

Himpunan Peraturan tentang Pelaksanan Samsat;6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2012 ;7. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2012;8. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2012;9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan April 2012;10. 1 (satu) bundel

dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;11. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;12. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;13. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;14. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten

Banyuasin Bulan Septrmber 2012;15. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;16. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan November 2012;17. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;18. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;19. 1 (satu) bundel

dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;20. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;21. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan April 2013;22. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;23. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten

;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Septrmber

dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan April 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2013;Surat Ketetapan

BanyuasinSurat Kepala UPTD Dispenda Prov. Sumsel Kab.

Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan November 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;1 (satu

) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan April 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2013;Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKBdan SWDKLLJ Nomor :0484030 tgl 11042012, kendaraan No.

mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117527.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak April 2017Nomor 973/0718/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA tanggal 12 Mei 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017; dan,4.

Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA

Bentuk Tanaman yang beratnyamelebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima ) batang pohon, perbuatantersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 12 januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, ketika saksi Muhammad Maulana Sinaga , saksi Viet C Pardede dansaksi Khairul Rahmadani yang merupakan anggota kepolisian PolsekKutalimbaru mendapat Informasi dari Masyarakat yang layak dipercayabahwa di Jalan Besar Jendral AH.Nasution Kec.Medan Johor tepainya didepan kantor DISPENDA

MedanJohor tepatnya di depan kantor DISPENDA sering terjadi transaksinarkotika;Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10 (sepuluh) bal bungkusanyang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalam mobil yangdigunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kaki terdakwaSumarno;Bahwa menurut keterangan para terdakwa daun ganja kering tersebutdari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan;Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari

MedanJohor tepatnya di depan kantor DISPENDA sering terjadi transaksinarkotika;Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10 (sepuluh) bal bungkusanyang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalam mobil yangdigunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kaki terdakwaSumarno;Bahwa menurut keterangan para terdakwa daun ganja kering tersebutdari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan;Bahwa para terdakwa menerima keuntungan

Medan Johor tepatnya di depan kantor DISPENDA seringterjadi transaksi narkotika. Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10(sepuluh) bal bungkusan yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalammobil yang digunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kakiterdakwa Sumarno. Menurut keterangan para terdakwa daun ganja keringtersebut dari seseorang bernama Unyil untuk di bawa dari Aceh ke Medan danmengantarkannya kepada orang yang sudah memesan.

Medan Johor tepatnya di depan kantor DISPENDA seringterjadi transaksi narkotika. Bahwa saat penangkapan ada ditemukan 10(sepuluh) bal bungkusan yang berisi narkotika jenis daun ganja kering di dalammobil yang digunakan para terdakwa tepatnya di lantai mobil dibawah kakiterdakwa Sumarno.

buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda

Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab.

Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No.

lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No.

insentif PBB kepada pegawai Dispenda dan adalagi rencana pembelian sejumlah sepeda motor untukHalaman 73 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGkepentingan Dispenda Kab.

Ende atas keterlambatanpelaporan SPJ bulan desember 2006 sehingga saksi lapor keKepala Dispenda dan Kabag Tata usaha Dispenda saksi ELEMAHMUD,BA bahwa saksi pernah menyuruh saudari YosephinaBunga Mbelo,A,Md untuk menyetor kembali uang sejumlah Rp.296.350.000, ke kas daerah namun saudari Yosephina BungaMbelo, A.Md tidak menyetor dana tersebut;Bahwa benar sebagai Kasubag Keuangan Dispenda Kab.Ende,saksi juga membuat laporan keuangan tentang realisasipenggunaan dana insentif PBB Tahun 2006 dan tahun

Tambahan lagi pihak Dispenda Kab.Ende mendapat teguran dari bagian keuangan Setda Ende atasketerlambatan pelaporan SPJ bulan Desember 2006Mengetahui hal tersebut saksi melaporkannya kepada kepalaDispenda dan kabag tata usaha Dispenda an.

;Bahwa Saksi menggantikan Yosefina Bunga Mbelo, Amd, selakubendahara rutin Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Endenomor : KEU/900/138/2007 tanggal 21 Februari 2007 saksimenggantikan Ibu Yosefina Bunga Mbelo, Amd selakuBendahara Rutin pada Dispenda Kab. Ende ;Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai bendahararutin Dispenda Kab.

Ende mengatakan bahwa simpan Sajadibrankas Dispenda Kab. Ende ;Bahwa setelah Dana insentif PBB sebesar Rp. 296.350.000.( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh riburupiah ) yang dicairkan melalui Bank BPD Cab. Ende selanjutnyadisimpan dalam brankas Dispenda Kab. Ende diketahui olehKadispenda maupun sekretaris Dispenda saat itu.Bahwa proses pengajuan SPP untuk pencairan dana Insentiftahun 2007 pada Seda Kab. Ende Terdakwa mengajukan SPPkepada Bagian Keuangan Setda Kab.

SamsatBajawa juga membuat Rincian Rincian Samsat Polisi Nagekeo dan RincianDispenda Samsat Nagekeo;Bahwa Para konsumen yang membeli sepeda motor tersebut, selain berasaldari Kabupaten Bajawa juga berasal dari Kabupaten Nagekeo dengankeseluruhan berjumlah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) orang konsumen.Bahwa Stempel kantor Samsat Polisi Bajawa, kantor Dispenda SamsatBajawa, kantor Samsat Polisi Nagekeo dan Kantor Dispenda SamsatNagekeo, merupakan stempel yang Terdakwa 1 pesan untuk ditirukan;Bahwa

tujuan Para Terdakwa melakukan scan atau mengedit atau mengubahsurat tersebut kemudian memberi stempelnya, agar Pihak Yamaha YESSurabaya maupun Yamaha YES Cabang Ende tidak curiga kepada ParaTerdakwa, jika Biaya Balik Nama (BBN) Para konsumen belum diurus olehPara Terdakwa;Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh petugas yangberwenang ternyata Notis pajak, rincian Samsat Polisi Bajawa, rincian PolisiNagekeo, rincian Dispenda Nagekeo dan pada rincian Dispenda Bajawa atasnama konsumen APOLINARIUS

Bajawayang dibuat Para Terdakwa adalah bukan milik Samsat Bajawa;Bahwa benar barang bukti berupa Notis pajak semuanya tidak terdaftar padakantor Dispenda Ngada;Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN BjwBahwa benar Terdakwa Suharti Als Toyo pernah mengurus pajak keDispenda Ngada, akan tetapi Saksi lupa kapan waktunya;Bahwa benar Terdakwa II Andi Siang Als Puput yang terakhir menguruspajak ke Dispenda Ngada;Bahwa benar stempel Samsat Dispenda tidak pernah dipinjamkan apalagidigunakan pihak

lain;Bahwa benar yang mengeluarkan blanko Notis pajak adalah pihak Dispenda;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;.

Bajawa itu palsu terlihat dari tandatangan atas nama Saksimerupakan bukan tandatangan Saksi dan stempel yang digunakan ParaTerdakwa lebih kecil daripada stempel asli Dispenda;Bahwa benar Notis pajak yang asli akan keluar setelah pembayaran pajakdibayar lunas;Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN BjwBahwa benar pihak Dispenda tidak mengalami kerugian selama tidakdidaftarkan;Bahwa benar Terdakwa Il Andi Siang Als Puput lebih sering datangmengurus pajak dari pada Terdakwa Suharti Als Toyo

Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA- 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem (tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara- 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir). Dirampas untuk dimusnahkan5. Menetapkan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa INYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan4.

Karangasem sedangkandana untuk reklamasi disetorkan dibayar ke Bagian Ekonomi Pemda Karangasem.Pembayaran pajak Galian C disetorkan ke Kas Daerah Karangasem melalui BankBPD Bali yang ada di Kantor Dispenda Karangasem sedangkan dana reklamasisaksi tidak tahu.

(seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh limaribu rupiah) dan pajak tersebut telah diterima oleh Dispenda Karangasem.Saksi menjelaskan mengenai pertambangan Galian C tanpa izin dipungut pajak olehDispenda Karangasem adalah Pengutan Pajak MBLB didasarkan atas UndangUndang RI.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan5.

Bangli atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;

Anggaran (DPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2008;

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/0411/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 330/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/041 1/Dispenda tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakanoleh Pemerintah Provinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/0411/Dispenda tanggal 2 Februari 2015 untuk Masa PajakJanuari 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/221/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

Perkara : PDM83/BB/Epp.2/07/2014 tanggal 04 Agustus 2014 telahdidakwa sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa HERLI Bin ANANG KACIL (Alm) pada hari Selasa tanggal12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret 2013 atau setidaktidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di ProyekKantor Dispenda dekat Kantor Gubernur Kelurahan Sungai Tiung Kec.

MUHAMMAD GHOZALI MASRI; dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupunpekerjaan dengan terdakwa;e Bahwa saksi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00Wita bertempat di Proyek Kantor Dispenda dekat Kantor Gubernur KelurahanSungai Tiung Kec.

Saksi MUHAMMAD REDHO IQBAL alias EDO Bin SURIAN; dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaandengan terdakwa;Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda dekat Kantor Gubernur Kelurahan SungaiTiung Kec.

Umum telah memanggil Saksi ROMI aliasUJANG Bin SURIANSYAH namun tetap tidak bisa hadir di persidangan maka JaksaPenuntut Umum dengan persetujuan terdakwa kemudian membacakan keterangan SaksiROMI alias UJANG Bin SURIANSYAH di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupunpekerjaan dengan terdakwa;e Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda

MH1KC12166K018506, nomor mesin :KC12E1018573;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumoleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaianmaka dapatlah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Witabertempat di Proyek Kantor Dispenda

tersebut, dengan demikianmenunjukkan bahwa surat tersebut adalah palsu/tidak benar aliastidak sah.Pada jawaban atas pertanyaan No. 7, 9 dan 11 (7), Sesuai ketentuanyang berlaku, mulai Januari 2013 yang berhak mengeluarkan suratjin gangguan/jin tempat usaha adalah kantor Pelayanan jin KotaSorong. (9) Untuk mendapatkan jin gangguan/jin tempat usahaseperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harus mengeluarkanbiaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnya Pemohonmengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda

Hal ini membuktikan/menjelaskan bahwaDispenda Dinas Pendapatan Daerah (tempat Saksi IX dan VI bekerja)tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat jin Gangguan/Surat jinTempat Usaha untuk BBM jenis Solar maupun bensin melainkanPerekda bagian perijinan (dalam hal ini Kantor Perijinan Kota Sorongkhusus BBM minyak tanah), sedangkan Dispenda mempunyaikewenangan untuk menerima segala biayabiaya yang timbul akibatijin usaha tersebut telah beroperasi (misalnya pembayaran pajakmaupun retribusi dll).Hal. 8 dari

Anna Purwanto No. 9 untuk mendapatkan Ijin Gangguar/jin Tempat Usaha seperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harusmengeluarkan biaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnyaPemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda setelahitu Dispenda ajukan ke bagian Perekda (Perekonomian Daerah), hal inicukup jelas bahwa Dispenda sejak awal tidak pernah memilikikewenangan untuk mengeluarkan Surat ljin termasuk yang dimiliki Saksill istri Terdakwa.3. Barang Bukti.a.

No. 84 K/MIL/2014menghadirkan Saksi Ahli baik dari pihak Dispenda, Perijinan Kotamaupun Pertamina agar dapat memberikan keterangan berkaitan denganperkara tersebut sesuai dengan keahliannya.4. Pemidanaan.a. Bahwa secara umum mengenai pemidanaan sebagaimana dalamputusan Nomor : Put/174K/PM.II19/AD/XV/2013 tanggal 30 Januari2014 atas Perkara Terdakwa Agus Sudrajat NRP. 3104028091 1084Taban 4 Ru 2 SMB Ton SMB Kima Korem 172/PVT Sorong denganmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

tidakbertanggung jawab atas keluarnya Surat jjin tersebut karena tidak sah(sehingga menjadi tanggung jawab Saksi IX), apabila surat tersebutsah/benar ada suatu pernyataan dari Dinas Pendapatan Daerah KotaSorong terhadap keabsahan ijin tersebut untuk melindungi Saksi IXsecara institusi atau dengan kata lain akibat yang timbul dari surattersebut menjadi tanggung jawab Saksi IX, selanjutnya dapat melindungiusaha Terdakwa maupun Saksi Il agar tidak dirugikan akibat terjadiperalinan kKewenangan antara Dispenda

ISHAKA dgn luas tanah sawah + 2.396 M* NomerBLOK/SPPT PBB 0014 , nomer petak tanah sawah 0020, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari kantor DISPENDA Kab. Bima,thn 2018, terlampir.Halaman 7 dari 21 Putusan No.31/PDT/2020/PT.MTR4. H. MASLINDIR dgn luas tanah sawah sengketa + 1.198 M? nomerBLOK/SPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0021, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari kantor DISPENDA Kab. Bima,thn 2018, terlampir.5. Hj.

IBRAHIM dgn Luas tanah sawah sengketa +1.000 M* Nomer BLOKSPPT PBB 0014 dan nomer petak tanah sawah 0039, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bima2018, terlampir.7. RAMLI SELI dgn Luas tanah sawah sengketa +2.000 M? Nomer BLOKSPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0040, sesuai data obyekpajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bima thn2018, terlampir.8.Hj. KALISOM H. HASAN/BURHAN H.

HASAN dgn Luas tanah sawahsengketa + 2.000 M* Nomer BLOK SPPT PBB 0014, Nomer Petaktanah sawah 0041, sesuai data obyek pajak tanah sawah sengketadari Kantor DISPENDA Kab.Bima thn 2018, terlampir.9.DIAN KHAIRUL ANAM dgn Luas tanah sawah sengketa +882 M* NomerBLOK SPPT 0014, Nomer petak tanah sawah 0042, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bimathn 2018, terlampir.10. H. MUSDIN dgn Luas tanah sawah sengketa + 1.129 M?

Nomer BLOKSPPT 0014, Nomer petak tanah sawah 0043, sesuai data obyek pajaktanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.Bima thn 2018,terlampir.11.DERAHI H. YUSUF dgn Luas tanah tanah sawah sengketa +825 M?Nomer BLOK SPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0044,sesuai data obyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDAKab. Bima thn 2018, terlampir.8.Bahwa setelah meninggal AHMAD M. SIDIK tanah sawah sengketa belumpernah dibagi bagikan oleh PARA PENGGUGAT sebagai Ahli WarisAHMAD M.

ISHAKA, sesuaidata obyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.Bima Thn 2018, Terlampir. Namun oleh BURHAN H. ISHAKA tidakmengakui bahwa tanah sawah atas nama dirinya dalam SPPT/PBBtersebut bukan miliknya.SPPT/ PBB Nomer BLOK 0014/52.06.030.009.014.0021.0, Nomer petaktanah sawah sengketa 0021 luas + 1.198 M? yg oleh Hj. KALISOM H.HASAN mengatasnamakan H. MASLINDIR sesuai data Obyek Pajaktanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.

I Ketut Ardha Sekda) 40.950.101,00 6.142.515,00 34.807.586,004 Hartaningsih Muliawan, B.sc 47.782.136,00 7.167.320,00 40.614.816,00(Kasubag Keuangan Dispenda)5 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 31.854.754,00 4.778.213,00 27.076.541,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 386.762.651,00 58.014.397,00 = 328.748.254,00Tahun 20081 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 142.230.750,00 = 21.334.613,00 120.896.137,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 88.894.219,00 13.334.133,00 75.560.086,00Dispenda Buleleng)3 Ir.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.304,00Sekda tahun 2008 dan Sekda s.d.20115 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 (Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Sekda Tahun 2008 dan Sekda s.d.2011)5 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.95 1,00 202.911.727,00Tahun 2011 Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 2258 K/Pid.Sus/2013 1 Dr. Drs.

(Kasubag 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 47.743.937,00 7.161.590,00 40.582.347,00Dispenda Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati)35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.760,004 Drs.

(Kasubag 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011 34 1 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala Dispenda 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati) 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,004 Ir.

Lahir : 34 Tahun/29 Juli 1982;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Yos sudarso Lrg Tirtomulyo Nomor 46 Rt08 Rw 02 Kelurahan 3 llir Sukamaju, Palembang;Agama : Islam;Pekerjaan : Honorer Dispenda Propinsi Sumsel;Pendidikan : $1(Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12Oktober 2016;2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampaidengan tanggal 21 Nopember 2016;3.

BINAMBO TANG yang bekerja sebagai Honorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akandijual oleh terdakwa tersebut; Selanjutnya saksi APRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M.RAFLY FIKRI BIN M. FIKRI beserta rekan saksi yang lain bertemu denganterdakwa KHAIRIL, SH.1 BIN AMBO TANG didaerah Lemabang. Lalu saksiAPRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M. RAFLY FIKRI BINM. FIKRI menanyakan kepada terdakwa KHAIRIL, SH.!

BIN AMBO TANG mendapatkan STNK atasnama MEILENA tersebut dari tempat terdakwa bekerja di Dispenda PropinsiSumatera Selatan dimana terdakwa yang bekerja sebagai Honorer dan pada saatterdakwa memalsukan STNK atas nama MEILENA tidak memiliki izin dari pejabatyang berwenang mengeluarkan suratsurat Kendaraan;Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 1903/Pid.B/2016/PN. Pig.

BINAMBO TANG yang bekerja sebagai Honorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akan dijualoleh terdakwa tersebut;Selanjutnya saksi APRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M.RAFLY FIKRI BIN M. FIKRI beserta rekan saksi yang lain bertemu denganterdakwa KHAIRIL, SH.! BIN AMBO TANG didaerah Lemabang. Lalu saksiAPRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M. RAFLY FIKRI BINM. FIKRI menanyakan kepada terdakwa KHAIRIL, SH.

FIKRI serta saksi YAN ERWIN WWAYA BIN ARIE WIBISONObeserta rekan saksi yang lain membuat janji dengan terdakwa KHAIRIL.I BINAMBO TANG yang bekerja sebagai NHonorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akandijual oleh tersangka tersebut;Bahwa selanjutnya setelah para saksi bertemu dengan tersangka para saksimeminta kepada terd akwa KHAIRIL.

Putusan Nomor 3999/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayarPAP yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1011/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1011/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian

Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79869/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto PutusanNomor Put79869P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor188.4/222/ Tahun 2015 Tanggal 01 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1011/Dispenda

Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012 ; 34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp.15.565.200,-- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBD pertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kwitansi pengeluaran ; ------------------------------------------------------------------44. Keputusan bupati Buleleng Nomor : 821/1346/BKD tentang pengangkatan dan mutasi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 2 Agustus 2006 beserta lampirannya ; 45. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46.

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dps Dispenda) NyomanSriyadnya(BendaharaPengeluaran23.871.968,003.580.795,0020.291.173,00 Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011DR. Drs. Putu 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Bagiada, MM(BupatiBuleleng)NYOMAN 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Pastika, SE(Kepala DispendaBuleleng)Drs. Made Arga 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,00Pynatih (WakilBupati)Ir.

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. Drs. Putu Bagiada, MM bersamasamadengan Saksi NYOMAN PASTIKA, SE tersebut telah memperkaya diri sendirimaupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara cq.

Kabupaten Buleleng membuat laporanrealisasi pendapatan PBB dan Penerimaan BPPBB (termasuk sektorperkebuunan, perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepadabendahara pengeluaran Dispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB;Hal. 32 dari 97 hal.

Pengelola Keuangandaerah/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulelengmenerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala bagian Keuangan ubKasubag Perbendaharaan:2Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PembangunanDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentaseyang ditentukan

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Drs.

Kota Makassar sejak tahunBahwa tugas pokok saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangandan perlengkapan di Dispenda;Bahwa saksi tahu mengenai izin usaha reklame Penggugat; Bahwa izin usaha Penggugat diterbitkan tahun 2002 sampai dengan39Bahwa saksi tidak tahu kapan izin 2012 berakhir;Bahwa peran Dispenda dalam pemberian izin hanya memberikanpertimban gan;Bahwa yang memberikan rekomendasi adalah tim pemberi izin usahareklame;Bahwa tim terdiri dari Dispenda, Dinas Perhubungan, Dinas

Tata Bangunan, Camat danPU;Bahwa Dispenda tidak pernah memberi rekomendasi hanyapertimban gan;Bahwa saksi pernah dimintai pertimbangan mengenai izin PT.

Duta NiagaJumantara untuk memindahkan tiang bando;e Bahwa ada surat dari Dispenda Kota Makassar tentang pemindahan bando karena adapelebaran jalan;e Bahwa saksi lupa tanggal berapa suratnya;e Bahwa suratnya meliputi seluruh wilayah Kota Makassar;e Bahwa PT.

dilaporkan lagi mengenai surat dispenda; Bahwa ada 2 (dua) kali pembongkaran yaitu tanggal 29 Mei 2013 yang dilakukan sendiriPT.

Jos dan lainlain;Bahwa ada juga perwakilan dari Dispenda yang hadir;Bahwa hasil kesepakatan adalah pembongkaran; Bahwa dalam rapat saksi protes karena sementara dilakukan pembongkaran dan ada suratdari dispenda;Bahwa Dispenda pertanyakan surat keputusannya; Bahwa hasilnya Dispenda membuat surat kepada Balai Besar Jalan;Bahwa rapat dilakukan setelah ada surat dari Dispenda;Bahwa bukti TI33 saksi tidak ingat;Bahwa hasil rapat tidak dibacakan;Bahwa hasil rapat yaitu perusahaan membongkar sendiri dalam