Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/105.b/XII/2020/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 28 Desember 2020 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Pemohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/140/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 24 Maret 2020

Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan,maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menuruthukum adalah merupakan objek Praperadilan;Bahwa Pemohon telah ditetapbkan Tersangka oleh Termohon Illberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik

dalam Laporan Polisi Nomor : LP/45/K/V/2013/SPKT SEKSUNGGAL tanggal 10 Mei 2013 atas nama Pelapor Aiptu SINTONGLUBIS (anggota Sat Brimob Polda Sumut) dan NomorLP/45/K/V/2013/SPKT/SEK SUNGGAL tanggal 21 Mei 2013 atas namapelapor IMELDA ELIA NORA SINAMBELA (istri Briptu MARISIROBERT PARULIAN SILAEN).Bahwa selanjutnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yangdialamikorban Briptu MARIS ROBERT PARULIAN SILAENdilakukanpenyidikan oleh Termohon Il dan Ill berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013,Nomor : SP.Sidik/ 870 /V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor :SP.Sidik/80A/I/2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.Alat bukti sebagai dasar Penetapan Pemohon sebagai Tersangkamelakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sebagaimanadimaksud dalam pasal 365 KUH Pidana adalah :a.

MENANGGAPI DALIL PEMOHONBahwa menanggapi dalil Pemohon tentang surat perintah penyidikan perkaraPemohon tanpa nomor , dalam hal ini dijelaskan bahwa Surat PerintahPenyidikan perkara pidana dugaan pencurian dengan kekerasan yangHal. 25Putusan No. 29/Pra.Pid/2016/PN.Mdndilakukan Pemohon Dkk adalah Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik/ 870/V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor : SP.Sidik/80A//2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.

T.I,I dan Ill1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim,tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim, tanggal 21 Mei2013 dan Nomor : SP.Sidik /80A/I/2016/Reskrim, tanggal 14 Januari 2016 .wa nanan nn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ene nc nn ee T.1,I dan Ill2;Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan pencurian dengankekerasan Nomor : K/233/l/2016/Reskrim tanggal 25 Januari 2016.wanna nanan nnn nnn nnn nnn nn

mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49a/VIII/2017/Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/49b/I/2018/Reskrim tanggal 10 Januari 2018 mengakibatkan segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon termasuk yang berkenaan dengan penetapan Tersangka, Penyitaan, Penahanan dan Upaya Paksa lainnya adalah

Mengadili :

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ad sah menurut hukum;

Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesian Nomor 3209) tidak mempunyaikekuatanhukummengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk penetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan;2 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;3 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Bahwa oleh karena penetapan tersangka sebagaimana disebutkan dalamSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

MIg8.Termohon terhadap Pemohon karena tidak sesuai dengan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUUXIII/2015tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa Pemohon adalah sebagai Tersangka sebagaimana Laporan PolisiNomor : LP/17/III/2018/Jatim/Polres Batu, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah dilakukan penyidikan oleh Termohon sebagaimana Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret2018

umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah perintah penyidikan;3 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Bahwa berdasarkan poin 17 (tujuh belas) dan poin 18 (delapan belas)tersebut diatas, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Termohon setelah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon setelah Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22Maret 2018, halmana dibuktikan bahwa selama ini Pemohon tidak pernahmenerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon, maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaranterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangkaterhadap SUPRAPTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018 dengan segala akibathukumnya;Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadapSUPRAPTO (Pemohon) sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018;Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkanoleh

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10/XII/2021/Reskrim, Tertanggal 19 Desember 2021, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/10/XII/2021/Reskrim Tertanggal 22 Desember 2021, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat

Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 06/V/2022/Reskrim, Tertanggal 27 Mei 2022, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai 2020;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP,Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 17 poin b tentang hukum angka 1 tertulis : ...Penetapantersangka yang diajukan Kepada Kejaksaan Tinggi Jambi, di dasrkan

Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 22 pada permohonan /petitum Angka 2 yaitu :halaman 19 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah

Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Diperbaitki menjadi : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang

,S.I.K., M.H. kepada KOMBES POL KASWANDI IRWAN, S.I.K. sehingga sesuaiketentuan yang berlaku di Kepolisian pada tanggal 20 Januari 2021 Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, dan penerbitan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.

Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara MeningkatkanProses Penyelidikan Menjadi Proses Penyidikan Tanggal 13 Maret 2020,sesuai dengan aslinya di beri tanda T13;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Maret 2020, sesuaidengan aslinya di beri tanda T14;halaman 38 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb15.16.17.18.19.20:21.22.23.24.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum Tanggal 20 Januari

Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yangdimaksud huruf d di atas dibuktikan dengan perkara a quo yang tanpadiawali dengan tindakan yuridis yaitu Pemohon telah ditetapkan sebagaiTersangka pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021akan tetapi pada tanggal 28 Januari 2021 barulah Pemohon dipanggiloleh Termohon menghadap penyidik untuk diperiksa sebagai saksi padatanggal 1 Febuari 2021;g.

Bahwa apabila memperhatikan tindakan hukum yang dilakukanTermohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal25 Januari 2021 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 kemudian padatanggal 1 Februari 2021 baru Pemohon diperiksa sebagai saksimenunjukan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpaadanya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan status seseorang sebagaiTersangka merupakan

Hal mana sampai dikeluarkannya Surat Perintah PenyidikanKepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrimtanggal 25 Januari 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor:Hal 11 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla11.12.13.SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 serta Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 tanpadidahului dengan tindakan penyelidikan dan mekanisme gelar perkarahingga tanggal Permohonan Praperadilan ini diajukan

Oleh karena itu SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 serta Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 diterbitkan oleh Termohonterhadap Pemohon adalah cacat yuridis/tidak sah;Bahwa Pemohon menilai bahwa proses Penangkapan dan Penahananterhadap diri Pemohon yang cacat yuridis/tidak sah tersebut karena prosespenyelidikan dan penyidikan yang tidak

Menyatakan Surat Perintahn Penyidikan Kepala Kepolisian Resort PulauBuru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021, SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidanaadalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis, dan olehkarenanya Penetapan Pemohon

mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang

SPDP ;C) upaya paksa ;d) pemeriksaan ;e) gelar perkara ;f) penyelesaian berkas perkara ;g) penyerahan berkas perkara ke penuntutumum ;h) penyerahan tersangka dan barang bukti;dani) penghentian Penyidikan ;mendasari uraian pasal tersebut diatas maka setelah Termohonmelakukan tahapan Penyelidikan kemudian dilaksanakan gelarperkara selanjutnya proses penanganan perkara ditingkatkanketahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan buktidengan melakukan :1) membuat Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik

SP.Gas/ 121.b/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 18April 2017 (Vide Bukti T.9) ;2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/52/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 21 April 2017(Vide Bukti 1.10) dan dikembalikan oleh KejaksaanTinggi Kepri Tanjungpinang dengan Nomor Surat : BHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm2)3)4)5)6)7)8)955/N.10.4/Epp.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018(Vide Bukti T.11) ;disebabkan ada pergantian Kasubdit maka termohonmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Sidik / 271.a/ XII / 2017 / Ditreskrimumtanggal 5 Desember 2017 (Vide Bukti T.14) dan SuratPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 271.b/ XII / 2017 /Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2017 (Vide BuktiT.15) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10.a/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2018(Vide Bukti T.16) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 10.b/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari2018 (Vide Bukti T.17) ;disebabkan ada pergantian Direktur dan Kasubdit makatermohon membuat Surat Perintah

Sidik/62.a/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.18) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 62.b/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.19) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/119/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2018(Vide Bukti T.20) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 119.a/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober2018 (Vide Bukti T.21) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/146.a/ XII/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Desember2018

(Vide Bukti T.22) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/146/ X1I/2018/Ditreskrimum tanggal 10Desember 2018 (Vide Bukti T.23) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2019(Vide Bukti T.24) dan Surat Perintah Tugas Nomor :Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm9)SP.Gas/27.a/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari2019 (Vide Bukti T.25) ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/51/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017;2. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2017,TERMOHON telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah dengan tembusan kepada :(1) Kapolda Jawa Tengah;(2) Irwasda Polda Jawa Tengah;3.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017,dankemudian telah memberitahukan Penyidikan tersebut hanya kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal22 Februari 2017;18.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus ,tanggal 20 Februari 2017, tidak pernah dibuat Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak pernah diberitahukan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut kepada PEMOHON baiksaat berstatus sebagai SAKSI maupun TERSANGKA.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017 adalahtidak sah dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakansecara hukum bahwaSurat Perintah Penyidikan No. Pol. :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017 adalahtidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat PerintahPenggeledahan No. SP.Geledah/18/III/2017/ Reskrimsus, tanggali5Maret 2017 yang didasarkan kepada SuratPerintah PenyidikanNo.Pol.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya;5. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/52/IV/2017/REskrimsus, tanggal21 April 2017 yang didasarkankepada Surat Perintah Penyidikan No.Pol.:SP.Sidik/ 148/ II/ 2017/Reskrimsus,tanggal20Februari2017adalahtidaksahdantidakmempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibathukumnya;6.

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor:SP.Sidik/24/III/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal17 Maret2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya proses penyidikana-quoharus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. MenyatakanPenetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik

Tap/49/VII/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal 25 Juli 2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Putusan MahkamahKonstitusi No.130/PUU/XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017.Dengan demikian, Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yangdilakukan tanpa didahului penyerahan SPDP kepada Pemohonjelas melanggar hukum dan hakhak Pemohon untuk membelakepentingan hukumnya, sehingga Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka 2 Desember 2020 sebagai produk yangdidasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahMetro Jaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES

Dalam Surat Penetapan Tersangka 2 Desember 2020dicantumkan penyidikan dalam laporan terhadap Pemohondilakukan melalui Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Sidik/ 2357/IX/ RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14 September 2020.Sementara berdasarkan dokumen yang sama dicantumkan SPDPHalaman 19 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Utrditerbitkan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNo.

Berdasarkan uraianuraian di atas, pelanggaran prosedurdan tahapantahapan penyidikan tindak pidana tersebutmengakibatkan seluruh proses penyidikan yang dilakukan olehPemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Sidik/2357/ IX/ RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14 September2020 menjadi TIDAK SAH.

Menyatakan tidak sah segala Keputusan atauPenetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dan TermohonIl yang berkaitan dengan Surat Perintahn Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MetroJaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14September 2020;Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).Halaman 23 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt.

Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON dan TERMOHON II yangberkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MetroJaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES.2.6./2020/Ditreskrimsus tanggal14 September 2020;Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).I. TENTANG JAWABAN TERMOHON A. DALAM EKSEPSI1.

Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan dan menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22September 2021 dengan alasan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP,kemudian pada tanggal 25 September 2021 Termohon membuat SuratPanggilan pertama Nomor : Sp.gil/24/IX/2021/ Reskrim (BuktiP2) dan SuratPanggilan kedua Nomor : Sp.gil

Bahwa faktanya berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangkaPemohon Nomor : B/10.a/XI/2021/ Reskrim, proses gelar perkarahasilpenyelidikan tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon barulahpada tanggal 29 Oktober 2021 proses gelar perkara penetapan tersangkaPemohon dilaksanakan setelah dikeluarkanya Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal28 September

Bahwa Termohon mengelurakan surat perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/O6/IX/2021/ Reskrim tertanggal 22 September 2021, selanjutnyaditanggal 28 September mengelurakan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan dengan nomor : B/O6/IX/2021, setelahnya ditanggal 29 Oktober2021 Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap perkaraa quo yang seluruhnya diuraikan dalam surat pemberitahuan penetapantersangka Nomor : B/10.a/X1/2021/Reskrim (Bukti P4);22.

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/O6/IX /2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkanSurat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/XI /2021/Reskrim, Tanggal02 November 2021 tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkaraselanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor :Sp.Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021 sertamenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor :B/ 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudianmenyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum KejaksaanNegeri Andolo, kepada Pelapor Anmad Musalim Bin Paikun dan kepadaTermohon selaku Terlapor;h.

Bahwa setelah TERMOHON memeriksa terlapor SUNANDAR ANDUP dan ANANG WPRATAMA pada tanggal 16 Maret 2019 ternyata berdasarkan surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik. 35 / III / 2019 / Reskrim sudah sejak tanggal 11 Maret 2019 Termohontelah menetapkan SUNANDAR ANDUP dan ANANG W PRATAMA sebagaiTERSANGKA yang diancam dengan Pidana diatas lima tahun atau lebih, akan tetapiTersangka tidak di dampingi Penasihat Hukum, padahal sebagaimana dimaksud Pasal 56KUHAP Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1157 / XI / 2018 / Sulut / ResKtgpada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian Termohon menerbitkan SP.Sidik Nomor : 35/ III / 2019 / Reskrim pada tanggal 11 Maret 2019, untuk melakukan penyidikan kepadaTersangka Sunandar Andup Alias Nandar dan Anang W Pratama Sugeha Alias Anang,dimana ancaman hukum pidana diatas 5 (lima) tahun atau lebih, bagi mereka yang tidakmampu Termohon Wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi kedua Tersangka itu : Pasal56 KUHAP:8.2.