Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura di Jayapura No.02/TIPIKOR.BANDING/2011/PT.JPR. tanggal07 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwatersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011Nomor : 288/Pid.B/2010/PN.JPR. yang dimintakan banding tersebut

; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2333 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaOKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura No.02/TIPIKOR.BANDING

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd.

PUTUSANNomor 2023 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ERNES BETAUBUN, S.E;Tempat lahir : Watdek;Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 08 Nopember 1971;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pelita Kelurahan Ohoijang WatdekKecamatan Kei Kecil Kabupaten MalukuTenggara ;Agama : Katholik;Pekerjaan : PNS;Terdakwa

pertanggungjawaban demikian jugaperekonomian Negara.Bahwa dalam perkara ini, nilai kerugian Negara sebagaimana yangdidakwakan kepada Terdakwa telah dikembalikan Terdakwa kepada Negaralewat penyetoran kembali kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tual yangdititio di BPDM Tual (bukti terlampir), dengan demikian unsur yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dapatditemukan dalam perkara ini, dan justru Negara dirugikan dalam proseshukum sampai persidangan perkara ini di Pengadilan Tipikor

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLMttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti ;tid.

Tempat Tinggal : Jalan Lintas DuriPekanbaru RT.007/001Desa Semunai Kecamatan PinggirKabupaten Bengkalis;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Semunai periode tahun 2010sampai dengan 2015;Pendidikan : SMP;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.200Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d29 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 11 Agustus2016;Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;.

TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaPadangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,pada wakiu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember2016 atau atau setidaktidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalamtahun 2016, bertempat di Kantor Desa Padangloang Alau Kecamatan DuaPitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau di dalam wilayah KabupatenSidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.HNip. 196511201989031004Hakim Ketua MajelisT.T.DYance Bombing, S.H. M.H.Panitera PenggantiT.T.DHamsiah ,S.H. M.H.Him. 45 dari 45 him. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 46 dari 45 him. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 47 dari 45 him. PutNomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama sekali tidakmencerminkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya.2.

Bahwa, Judex Facti yang menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri/TipikorBanda Aceh telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalammenilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangantersebut diambil allh dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, sehingga putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dikuatkan.Hanya sedikit perbaikan pada hukuman denda.3.

Bahwa Pada posita no. 16 penggugat menanyakan apakah pasal 3Undangundang Tipikor ancaman Pidananya 5 (lima) tahun seperti yangdinyatakan dalam ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 23ayat (1) Huruf h Perbup Sumenep nomor 54 tahun 2019, maka sebelumnyaTergugat tegas menjawab iya benar dan diatur dalam ketentuan PerbupSumenep Nomor 54 tahun 2019 pasal 23 ayat 1 huruf h, yang berbunyi : Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum

Bahwa pada posita Nomor 18 Penggugat terlalu sempit menafsir ancamanpidana terhadap pasal 3 Undangundang Tipikor padahal sudah jelasancaman pidananya dalam pasal tersebut adalah alternatif yakni Semurhidup atau paling singkat 1 (satu)tahun dan 20 (dua puluh)tahun, jadijika seseorang terbukti melakukan atau melanggar pasal 3 UU Tipikor,maka bisa saja hakim menjatuhkan (memvonis) hukuman seumur hidup,bisa 1 tahun dan bisa 20 tahun, terbukti dalam putusan majelis PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN. Bjm, tanggal 5 Maret2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013a..

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 5Maret 2013 Nomor 02/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. yangdimintakan banding tersebut ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesarRp.2.500,00.

(dua ribu lima ratus Rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHal. 62

meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp41.864.150,(empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribuseratus lima puluh rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agungberpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/PT.TPK.BUJM,tanggal 23 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR

No. 1542 K/Pid.Sus/2013MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/ PT.TPK.BUJM,tanggal 23 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm, tanggal 5 Maret 2013 ;MENGADILI SENDIRI :1.

monitor IBM ;42 41(empat puluh satu) unit UPS merek Bravo ;Dikembalikan ke RSU Tidar Kota Magelang ;6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG tanggal 29 Mei 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor

tanggal 26 Agustus 2013dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwaJudex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang maupun MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Terdakwaberbedapandangan penerapan hukum dengan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang mengingatpertimbangan : Bahwa ahli Sdr. Susmadyanto, S.E. (ahli dengan spesialis keahlian di bidangkeuangan dari Pusat Study Ekonomi dan Kebijakan Publik, PSEKPUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mantan auditor/pemeriksa BPK)dalam memberikan kesaksian keahliannya dan keterangan keahlian dalamperkara atas nama Terdakwa dr.

bahkan dapat dikatakan cenderungtermasuk keuntungan yang minim dibanding keuntungan pada umumnyapenyedia barang sehingga disamping tidak ada keuntungan untuk diri Terdakwasendiri, penyedia barangpun jelas tidak mendapatkan keuntungan yangsemestinya ;e Bila diperhitungkan dengan alat dan pekerjaan dari hasil pengembangan karenakebutuhan Rumah Sakit (Project Ripping) maka Rumah Sakit justru malahdiuntungkan ;Bahwa dari berbagai argumen yang dijadikan dasar oleh Judex Facti MajelisHakim Pengadilan Tipikor

diperintah" oleh atasan (Sekda) dan atas pengaruhkepala DPKKD, sehingga sikap batin berubah karena terdapat tekanan eksternal dariatasan langsung, sehingga sub unsur "dengan tujuan" pun sudah seharusnya tidakterpenuhi apalagi dengan mencocokkan antara willen Terdakwa dengan faktamajunya RSUD Tidar Magelang sebagai akibat hukum yang terjadi ;3 Terhadap pertimbangan terpenuhinya sub unsur "Menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;Pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTBahwa pasca penundaan pelantikan Tergugat sebagai Calon TerpilihAnggota DPR dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar) DaerahPemilihan Jateng VI dengan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun2014 tanggal 30 September 2014 perihal Pelantikan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019, terdapat fakta hukum baru yakni pada tanggal 24 Februari 2015Pengadilan Tipikor Semarang telah memutus perkara saudara Dr.

Terhadap Putusan tersebut, Tergugat selanjutnyamengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Tipikor Semarang denganHalaman 31 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTNomor 239/KPU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal PermintaanKeterangan Terkait Status Hukum Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H. dantelah dibalas oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 15 Juni2015 dengan Nomor W.12.U1/2021/Pid.

Sebagaimana dalil yang telah Tergugat samapikandalam poin sebelumnya, ketika keluarnya Putusan Pengadilan TipikorSemarang Nomor: 138/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg, Tergugat tidak sertamerta langsung melalukan Penggantian terhadap Penggugat sebagaiCalon Terpilih, melainkan Tergugat tetap melakukan konfirmasi kepadaPengadilan Tipikor Semarang melalui Surat KPU Nomor 239/KPU/V/2015tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status HukumDr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H.

Nomor416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan KursiPartai Politik dan Penetapan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (fotokopi darifotokopi);Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : B4729/0155/09/2014tanggal 16 September 2014 Perihal Undangan (fotokopi darifotokopi);Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1577/KPU/IX/2014,tanggal 28 September 2014 Perihal Pemberitahuan CalonTerpilin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (fotokopi darifotokopi);Salinan Putusan Perkara Tipikor

,MH., (fotokopi darifotokopi);Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Nomor :W.12.ui/2021/Pid.Sus.01.01/06/2015, tanggal 15 Juni 2015 HalPermintaan Keterangan Terkait Status Hukum Dr. HM. IqbalWibisono, SH.,MH., (fotokopi dari fotokopi);Halaman 39 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKT7. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112.

Hal ini tidak mengherankan karena menyalahgunakankewenangan merupakan salah satu unsur penting dalam Tipikor yangberkaitan dengan jabatan bahkan merupakan bestanddeel delict; Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tipikormenurut Abdul Latif merupakan species delict dari unsur melawan hukumsebagai genus delict.

Akan tetapi karenakorporasi sebagai rechtsperson tidak mungkin memiliki jabatan ataukedudukan seperti natuurlijkke person, maka Tipikor yang terdapat dalamketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orangperseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat publik (R.

yang ada padanya karenaJabatan dalam Pasal 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara a quo terhadap unsur ini menurutkami penuntut umum adalah kurang tepat: Bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 memiliki sifat/karakteristik khususyakni adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Bahwa memaknai penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 Indriyanto SenoAdji menyatakan menyalahgunakan kewenangan dalam hukum pidana,khususnya dalam Tipikor

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum,Karena rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsurkedua Secara Melawan Hukum telah terpenuhi oleh

Adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, dan2).

Mahkamah Agung 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (selanjutnya disebut Putusan TipikorYos Rauke dan Fadil Kurniawan), telah membuktikan Yos Rauke dan FadilKurniawan jelasjelas mengetahui dan terlibat dalam proses penempatan danpencairan dana deposito milik Penggugat pada Tergugat, sebagaimana jelasdisebutkan dalam faktafakta hukum yang terungkap dan tercantum padaPutusan Putusan Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, antara lainsebagaimana berikut :12.1.

PFM;Bahwa pada putusan pidana Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, telahmenyatakan pencairan deposito milik Penggugat pada Tergugat adalah tindakpidana KORUPSI secara bersamasama dan berlanjut, dimana dalam tindakpidana tersebut jelasjelas melibatkan YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWANyang merupakan pejabat Penggugat yang berwenang dalam proses penempatandan pencairan dana deposito (DOC).

Bank Mega TbkJababeka) sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor: 56/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 2 Maret 2012 (Bukti P31);Keputusan Perkara Pidana No: 1908 K/PID/SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012dengan Terdakwa IR.

atas nama pejabat Penggugat bernama Yos Rauke danFadil Kurniawan, putusan perkara tipikor tersebut telah berkekuatan hukum tetapmenyatakan adanya advis deposito on call adalah sepengetahuan pejabatPenggugat;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugattersebut adalah kabur sehingga mohon gugatan Penggugat tersebut dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak tidak dapat diterima;B.

Exeptie Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat) :Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT.Bank Mega Tbk adalahsangat keliru dan tidak tepat (error in Persona) karena dengan adanya putusanperkara tipikor atas nama Terdakwa Yos Rauke, Terdakwa Fadil Kurniawan,Terdakwa Rahman Hakim, Terdakwa ltman Harry Basuki, Terdakwa Ilham MartuaHarahap yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa paraTerdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 10 dari 10 him Put No.636 /PID./2018/PT MKSHim 11 dari 10 him Put No.636 /PID./2018/PT MKS

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR BANDUNGIL. LLL.R.E.

Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012;7.

Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Samarinda Kelas1A Nomor W18U1/7060/KP.01.2/10/2019, Tentang Pemberian IzinPerceraian, tanggal 2 Oktober 2019, bertanda P.4;Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi,masingmasing bernama:Endah Purbarini binti Sarikun, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaanPNS, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Perumahan LP NarkobaBayur, RT. 16, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan

Bank Pembangunan Daerah IstimewaAceh;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNAtanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaIphone Daffi Yassera bin Ishak M.

Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2019/PN Mdn, yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkanbahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah mengajukanHalaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 672/Pid/2019/PT MDNpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor2632/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 10 April 2019;2.

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 210/Pat.P/2019/PN Bgl

Salinan PUTUS ANNomor : 11 / PID.TIPIKOR / 2016 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkaraTindak Pidana Korupsi padaPengadilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap : SIBRAN, ST Bin M.YUSUFTempat Lahir : Banda AcehUmur / Tanggal Lahir : 41 Tahun /05 Juli 1974Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Timur 8 Nomor 14 Desa Panterik

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 56/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlahRp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH.

M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI,SH Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No.11/PIDTIPIKOR /2015/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis, dengan didampingi

HakimHakim anggota dan dibantu olehHal 168 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PTBNAIWAN, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, tanpadihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.Hakim Anggota.

.39.974.035.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor