Puwatu Kota Kendari SulawesiTenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para PenasihatHukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2019 dan yang telah didaftar dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 304/Tipikor/PN. Kdi/2019 tanggal 28 Juni 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa H.

RIDWAN, S.Sos, M.Si diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS07/RP9/Ft.1/06/2019tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :Primair :w Bahwa terdakwa H.

Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.

RIDWAN, S.Sos, M.Si telahdinyatakan terbukti Ssecara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor jugaberkeyakinan ia telah bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didalamdakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAPharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL, tanggal 13 Maret 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim; 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL,tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

PUTUSANNo. 278 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : GEDE RAHAYUDI, S.Sos.

KrisnaHarahap, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umumdan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.ttd./ Prof. Dr.

Bahwa peristiwa hukum Pinjam Meminjam tersebut juga telah diakuikebenarannya oleh TERGUGAT Il sebagai TERDAKWA dalam sidangPidana KORUPSI di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Timur Nomor :150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM yang telah diputus pada tanggal 18 Juni 2008dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 316 pada bariske17 berbunyi : DANA YANG DIPINJAM OLEH SAKS!

1 GUSTI NGURAHAPRIADI AVIANTARA alias AGUNG SEBESAR RFP.3.500.000.000, (TIGA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH), demikian juga keteranganPENGGUGAT sebagai SAKSI yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara KORUPSI dengan TERDAKWA AGUS SAPUTRA /TERGUGAT Il di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Timur sebagaimanatertuang pada halaman 204 sampai halaman 210 Putusan Pidana Nomor :150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM, Tanggal 18 Juni 2008 dimana PENGGUGATsebagai SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah : BahvaHaL

Kolaka TimurProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa WoihaPendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal11 Februari 2020; Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 29 Februari 2020 sampai

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa AKTUR Bin ARIFIN S.

;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS01/RP9/Ft.1/01/2020 yang dibacakan pada tanggal 2 April2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemutuskan:1.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materiill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

dengan harga Rp20.000.000, dibelakang balai desa dan ukuran 500 m2 dengan harga Rp40.000.000,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Primair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Halaman ke 146 dari 156 halaman, Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus TPK/2020/PN.

., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); Muhammad Yasir, S.E., Ak., AmboSappe alias Ambo, S.H., (keduanya terpidana berdasarkan putusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11 November 2013) pada tanggal 12 Desember 2006 atau pada tanggal 20Desember 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2006 sampai

Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Sisca Tinneke Dengah selaku pribadi bertindak baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan SjariefHidayatulloh, S.H., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); Muhammad Yasir, S.E., Ak, AmboSappe alias Ambo, S.H., (keduanya terpidana berdasarkan putusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11

berikut: Dalam kedudukan selaku pemilik tanah untuk pembangunan GedungBPK RI Perwakilan Sulut Terdakwa bersamasama Panitia Pengadaan TanahProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara untuk KantorPerwakilan BPK RI di Manado untuk Tahun Anggaran 2006, dan TahunAnggaran 2007, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dalamkedudukan sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa bersamasama denganSjarief Hidayatulloh, S.H., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Nomor : 4123/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal 02 Oktober 2016 ;14.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Nomor : 4124/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal 01 November 2016;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor

Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH,M.Si. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebagaimana dakwaan Kesatu Primair;Hal. 78 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016MembebaskanTerdakwa Drs.

Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwatelah memnuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado

pada Pengadilan TinggiManado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei 2016 yangMenguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri ManadoNomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 tersebut;MENGADILI SENDIRI1.

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Adhoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Tid / H.

.::::::00eseeeeees .Rp. 50.000,NS) ee Rp. 10.000,RECAKSI 0... ccc cccceceeecceeccseeeeuueeeueeeeeeueeaueeeneeenes Rp. 10.000,M@tCll ......ccccccecccececeeeeeueeeuuececeeeeeaeeeaueeeneeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenaaeesenees Rp110.000,(seratus sepuluh ribu rupiaQmor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHalaman 8 dari 9 Halaman,

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor6/PDT/2018/PT BNA. tanggal 15 Februari 2018;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan objek sengketa tanah sawah yang batasbatasnyasebagai berikut:Utara : Jalan Desa/Dayah Gamp. Geulumbuk (40,5 m);Timur : Jalan Negara dan Tanah Saibur Watan (64,m dan 10 m);Selatan : Tanah Saibur Watan dan Tgk.

PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 9 dari 8, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Bna

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 29 November 2012 Nomor : 107/Pid.B/2012/PNTTN, serta suratsuratlain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan NegeriTapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Oktober 2012, NO.Reg.Perk

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. WAHYU AWALUDIN,SH.,MH. 2.

SUROTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Oktober 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 103/SK/TPK/2014/PN.PBRtanggal 3 November 2014 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal 3 Desember 2014 Nomor 29/Pid.SusTKP/2014/PTR tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan padatanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi

Membayar Biaya Perkara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 28Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang amarnya sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa Ir. AZWARDI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum pada dakwaan Pertama Primair;2. Membebaskan terdakwa Ir.

/2014/PN.PBR beserta salinan putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 28 Oktober 2014 beserta memoribanding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamasebagaimana yang terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benarbegitu juga pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa oleh karenanyapertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim TingkatBanding mengambil alin sebagai

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;Hal. 71 dari 72. Putusan 29/Pid.SusTPK/2014/PT.PBR3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011/PT. Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 69 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/20121. Menyatakan Terdakwa . H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA,Terdakwa II. H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN, Terdakwa III. M.SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DOONG dan Terdakwa IV. JAROTEDI SUTARTO, B.Sc.

Nomor 1889 K/PID.SUS/201225/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. yang nyatanyata keliru dalam pertimbanganhukumnya sehingga Majelis Hakim Tinggi a quo telah menjatuhkan putusantersebut yang jauh dari kebenaran dan keadilan.

Bahwa Putusan PengadilanTinggi Tipikor Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011/PT.Bdg., adalah putusan dariperkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding oleh ParaPembanding/Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Cirebon nomor 31/Pid.B/2010/PN.Cn., yang pertimbanganhukumnya telah menyimpang dari faktafakta hukum dan penerapan hukumyang benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut merupakanputusan yang jauh dari kebenaran dan keadilan.

Bahwa keberatan kamiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung adalah sebagai berikut:Il.

KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM;Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor25/TIPIKOR/2011PT.Bdg. tampak jelas bahwa putusan Banding tersebut lebihberdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,sementara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cirebon)jelasjelas bertentangan dengan faktafakta hukum yang muncul dalampersidangan, interpretasi yang keliru dalam menilai faktafakta hukum ada dipersidangan, serta keliru dalam penafsiran

cee cee aeeeeeenee Rp. 100.000,00PNBP.......... 0c. cee cce eee cee cee cee ceeeseneneeees Rp. 5.000,00Me@teral oo. cee cece cece cece ec eeceeeeeeaeeenaes Rp. 6.000,00ROEGAKS) rpc ress tummies 126 ini eerie ca Rp. 5.000,00Jumlah Rp. 196.000,00Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bna(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Ill /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Muslem AR (Pemohon).Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Hal 9 dari 8 hal No 68/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Hal 10 dari 8 hal No 68/PID SUS/2020/PT MKS

MUZAKIR H, S H.MH.Perincian Biaya : Biaya Pendaftaran =Rp. 30.000,00 Biaya ATK/Pemberkasan = Rp. 50.000,00 Panggilan = Rp.100.000,00PNBP =Rp. 5.000,00 Redaksi =Rp. 5.000,00 Materai =Rp. 6.000,00Jumlah = Rp.196.000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor: W1.U1/ /HK.02/ XI /2018.Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Imam Hidayat (Pemohon).Banda Aceh, 13 November 2018.PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAPBrestaBivyENDIcsH94/Pct.p/2018/PN Bna, Hal

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta.Pid/2019/PN Mdnyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan,yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Penasihat HukumPara Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Hal. 4 dari 10 hal.

PUTUSANNomor 2245 K/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkaraTerdakwa:Nama : MARIDUN BINTANG bin Alm ALI NAFIAHBINTANG ;Tempat lahir : Tapindo Hara (Sidikalang) ;Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 04 Juli 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Damar No. 10 = Sidikalang, ProvinsiSumatera

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 22/PID/Tipikor/2012/PT.BNA., tanggal 27 September2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No.74/Pid.B/2011/PNSKL.

memberikan alasanalasan dan pertimbangan hukumnya terlebihdahulu seperti diwajibkan oleh Undangundang ;Bahwa Judex Facti telah keliru dengan adanya memori banding daripembanding, namun Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabaikan begitusaja tanpa adanya alasan pertimbangan hukum ;Bahwa diluar tersebut di atas , maka Judex Facti harus memeriksakeseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Factitelah keliru dalam menerapkan hukum ;Bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

timbul ketidak sesuaian dalam putusan menguatkandari primair ke subsidair, jelas adanya keraguraguan ;Bahwa Hakim Majelis raguragu memutuskan perkara harus menguntungkankepentingan Terdakwa (in dibio proreo) ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian bahwa berdasarkankedudukan sebagai Judex Facti akan tetap mempergunakan kewenanganuntuk memeriksa faktafakta hukum dan penerapan penerapan perkaraa quo ;Bahwa Hakim Anggota II Drs.H.Rusydi,SH tidak sependapat dengan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tipikor

Lahir : 54 Tahun / 15 Maret 1960Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamPekerjaan : PNSTempat Tinggal : Blok Pulomas Rt 01 Rw 02 Desa Kedawung KecamatanKedawung Kabupaten CirebonTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;e Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2013 ;e Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;e Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01 April 2014sampai

dengan tanggal 30 April 2014 ;e Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;e Perpanjangan Penahanan KotaDiperpanjang Penahanan Kotanya oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal29 Juli 2014 ;Perpanjangan Penahanan Kotaoleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28Agustus 2014 ;Terdakwa didampingi oleh

No. 1864 K/Pid.Sus/20145Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:401Menyatakan Terdakwa TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan

negara dan dilelang, yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagaipembayaran uang pengganti;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:44e Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat PertamaNo. 51/Pid.B/Tipikor

TITI SUMANTI,berlokasi di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara;65 Sebidang tanah seluas 43.684 m2, terletak di Desa Pasar Kerkap, KecamatanAir Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Sertipikat Hak Milik No.00366, tanggal 26 November 2012, atas nama TITI SUMANTI;Dikembalikan kepada Terdakwa TITI SUMANTI;9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/ Tipikor

Tipikor/2013/PN.Bk1 tanggal 30 April 2014, menurut hemat Majelis HakimTingkat Banding adalah terlalu berat, karena yang berperan paling aktif dansebagai penentu kebijakan sejak diadakannya pembentukan Panitia LelangPengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah saksi M.ZAIRIN, SE., MM., Bin H.

No. 1864 K/Pid.Sus/2014Bengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkandan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana