Keuangan dan Institusi Negara yang terkait denganupaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindakpidana korupsi ;Pasal 6 huruf a dan penjelasan pasal 6 UU no. 30 th 2002 tentang KPK, KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas Melakukan koordinasi dengan instansi yangberwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; Yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen; Nota Kesepahaman Kejagung, POLRI, dan BPKP tanggal 28 September 2007 NomorKEP 109/A/JA/09/2007, NO.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.

yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi,karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baiksecara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi,karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baiksecara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Bengkulu Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa, mengadili dam memutus perkara tindak pidanakorupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawanhukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yang menerima pemberian ataujJanji dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karenaberhubungan dengan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban , dilakukan atautidak dilaksanakan dalam jabatannya berikut :e Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga (DIKPORA)Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Referensi berupaBuku Keagamaan

bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Bengkulu Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa, mengadili dam memutus perkara tindak pidanakorupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secaramelawan hukum Pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurutpikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagaijabatannya,berikut :e Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga (DIKPORA)Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Referensi berupaBuku

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf i dimaksud adalah sebagai berikut :Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yangpada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasi.

Menimbang, bahwa unsurunsur yang harus dibuktikan berkaitan denganketentuan Pasal 12 huruf i tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP adalah sebagai berikut :1 Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;2 Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;3 Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan atau persewaan;4 Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskanuntuk mengurus dan mengawasinya.Menimbang

Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatanMenimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini tidak bisa sematamataditujukan kepada terdakwa begitu saja, melainkan harus dikaitkan dengan unsurpokoknya yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam hal ini yangdimaksud adalah almarhum H. SUPATMOKO, SH., MM.;Menimbang, bahwa faktanya sebelum meninggal dunia H. SUPATMOKO, SH.

SUPATMOKO, SH., MM telah pensiun, maka ia tidak dapatdigolongkan lagi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, yang dengandemikian unsur ini pun menjadi tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa ANNE SARIPUTRI;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang yang melakukan atau turutserta melakukan perbuatan ini tidak terpenuhi.Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur orang yang melakukanatau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf iUndangUndang Nomor

Bahwa hal ini tidaksesuai dengan Penjelasan Umum ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARIKORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, yakni angka 3, Undangundanginimerupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan penegakan hukum terhadap; perbuatan korupsi, kolusi, dannepotisme.

Adanya hubungan yang jelasmengenai situasi dan hubungan afiliasa yang menimbulkan benturan kepentingansesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing organisasi yangbersangkutan, atau dengan kata lain berbagai kepentingan pribadi dan hubunganafiliasi seorang penyelenggara Negara dapat menimbulkan benturan kepentingan;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan kesempatan

Bahwa hal ini tidak sebagaimanadimaksud Penjelasan Umum ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARIKORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, yakni angka 3, Undangundang inimerupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan penegakan hukum terhadap; perbuatan korupsi, kolusi, dannepotisme.

Adanya hubungan yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasayang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsimasingmasing organisasi yang bersangkutan, atau dengan kata lain berbagaikepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara Negara dapatmenimbulkan benturan kepentingan;Halaman 511 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMBMenimbang bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Majelisberpendapat terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, PengadilanNegeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan NegeriPalembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan NegeriSerang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan NegeriBanjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan NegeriSamarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram,Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaiorang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan, pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang padawaktu menjalankan tugas ,meminta, menerima, atau memotongpembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai negeri ataupenyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utangkepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakanutang, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengandemikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan,perbuatan itu dilakukan terdakwa Soleman Kabu, S.Sos bersamaSama

pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenisPelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuknasabah.Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya.Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya.Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia,dan umum yang menjadi wewenang kantor cabang.Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di kantor cabang danmelaporkan transaksi yang dianggap mengandung risiko tingitermasuk penyelenggara

negara dan atau transaksi keuanganmencurigakan serta transaksi keuangan tunai kepada direkturKepatuhan Cq.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

Marthinus Tafui, M.Si kepada pihakpihak diluar dariDokumen Pelaksanaan Anggaran atau diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah denganPermendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yangmenjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atausementara waktu. .Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lainNnselain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurapakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara Negara maka unsur initelah dapat

terpenuhi sehingga tidak harus kedua unsur tersebut dibuktikansemuanya ;tiMenimbang , bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam ketentuan Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bukanmerupakan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yangdidakwakan sehingga sebelum membuktikan unsuunsur lainnya dalam Pasaldimaksud maka haruslah terlebin dahulu dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur

merasakan kehilangan, saya mengatakan bukanpencurian karena tindak pidana pencurian itu harus ada ;Bahwa kalau tidak ada pencurian tidak pidana itu tidak ada apa yang harus dicuci,Pencurian itu adalah menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaanyang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;Bahwa di dalam Undangundang Nomor : 28 tahun 1999, Tentang PenyelenggaraNegara yang bersih dari KKN diatur tentang kewajiban menyerahkan LHKPN ;Kalau dilihat disini memang ketat Penyelenggara

Negara itu mereka yang punyajabatan seperti eselon I ataupun pejabat tertinggi yang dipilih Presiden, tetapi dalampelaksanaannya laporan LHKPN ini diperluas oleh KPK bahkan penyidikpenyidikditingkat bawahpun katakanlah di lavel kepala bagiankepala bagian juga dimintaLHKPN termasuk juga Hakim juga diminta oleh KPK ;Halaman 359 dari 619 halaman Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2015/PN.

PBR360Bahwa tidak semua penyelenggara negara/PNS diminta menyampaikan LHKPN tapilembagalembaga tertentu dan kemudian diperluas yang diminta dibuat surat,misalnya Direktur ke atas kadang Direkturpun tidak diminta tetapi tidak begitu untukdiperpajakan bisa posisi yang strategis ;Bahwa dalam kasus ini secara garis besar/secara umum ahli mengetahui, kalau secaradetail ahli tidak tahu, tapi ada pencurian minyak yang dijual itulah yang menyebabkankerugian negara ;Bahwa ahli dapat menyimpulkan hal itu berdasarkan

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secaraKumulatif maka selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Kedua ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kedua melanggarketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Memberi atau menjanjikan sesuatu ;3 Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara ;4 Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu. dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya ;5 Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atauperbuatan yang diteruskan ;Ad.1I.

Kecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja,Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara,Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, atausetidaktidaknya di suatu tempat tertentu di mana Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan,serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara

Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk52mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:= Bahwa Terdakwa Priyo Raharjo diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986

Keuangan dan Institusi Negara yang terkait denganupaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindakpidana korupsi ;Pasal 6 huruf a dan penjelasan pasal 6 UU no. 30 th 2002 tentang KPK, KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas Melakukan koordinasi dengan instansi yangberwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; Yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen; Nota Kesepahaman Kejagung, POLRI, dan BPKP tanggal 28 September 2007 NomorKEP109/A/JA/09/2007, NO.

lainya yangsejenis;3 Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan imporuntuk nasabah;4 Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya;5 Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya;6 Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan,personalia, dan umum yang menjadi wewenang kantorcabang;Halaman 105 dari 204 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby1WEWENANG :1011121314Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di kantor cabangdan melaporkan transaksi yang dianggap mengandungrisiko tingi termasuk penyelenggara

negara dan atautransaksi keunagan mencurigakan serta transaksi keuangantunaqi kepada direktur Kepatuhan Cq.

Bin SUPIYO, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjabatsebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan PonjongKabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati GunungkidulNo.05/KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian PamongDesa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa SidorejoKecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabatsebagai Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo,Kecamatan Ponjong, Kabupaten

Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/ penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

1 (satu) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan Proyek Proyek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2020.

DIKEMBALIKAN KEPADA FEBRIANTO NUGROHO.