tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukHalaman 187 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam = penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang

yang lebih menonjolkan padamasalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisadiartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan,fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalamunsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatukorporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifatmenguntungkan ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun2281999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

Putusan Nomor : 241/G/2014/PTUNJKT40.kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara,sedangkan azas tertib penyelenggara Negara adalah azas yang menjadilandasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara Negara.Bahwa Objek Sengketa 1 s.dObjek Sengketa 79 bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principles OfGood Administration), sebagaimana diatur Pasal 3 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi,

lampirannya ;Foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan1.03.1.03.01.33.04 Pembangunan Sarana Publik (PIP) Rp.850.000.000,00 SPMNo.0163/SPM/TU/1.03.01.01/2013 tanggal 24 April 2013 SP2DNo.1459/TU/1.93.01.01/2013 tanggal 25 April 2013 tanggal 22 Mei 2013 ;Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Keadaan yang memberatkan :Terdakwa selaku Penyelenggara

Negara tidak mendukung program pemerintahdalam rangka memberantas tindak pidana korupsi ;Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya ;Keadaan yang meringankan :Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;185Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pulauntuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang

Selain itu keputusan mengenai harga GasBumi a quo diterbitkan tanoa mempertimbangkan adanya negosiasidan juga kesepakatan antara Penggugat dengan HCML, yang manabertentangan juga dengan UU No. 22/2001.Bahwa asas tertib penyelenggara negara merupakan asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara.Sementara itu, dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, jelasTergugat telah mengabaikan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian

hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, hari Rabutanggal 28 Maret 2012, hari Selasa tanggal 24 April 2012 dan hari Selasa tanggal 1 Mei2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di DesaCiherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya ditempat lainyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau) menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adaHalaman21dari131 Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGhubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut

neenenssasaenennaenseenen242243Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pernahmenghubungi saksi Hanita Manoo Mahtani dan menyatakan bahwa terdakwamembutuhkan uang Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untukmengurus masalah dokumen ekspor fiktif yang tengah dilakukan proses penyidikanpihak KPPP Tanjung Priok, telah ternyata bahwa sedianya uang tersebut akandiberikan kepada pihak KPPP Tanjung Priok ; Menimbang, bahwa menurut Majelis Kepolisian Negara Republik Indonesiaadalah penyelenggara

Negara ; nnenn nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnnMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sahPIGAUPUT FUKUI 0 ~~nnnnnnnnmn nnn nnn nnn nmnmnnnnmnnnmnnmmninmannmmmerimnmenAd.3.

Bin MOHAMAD SOLEH, di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Dasar hukum Kewenangan BPKP dalam melakukanaudit/penghitungan kerugian keuangan negara diatur dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dalam Pasal 6 beserta penjelasannya, yanitu ; Yangdimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen; Dasar Ahli untuk memberikan keterangan

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauKeputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.oaoMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalahmenunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau PejabatTUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang, yangmenyatakan bahwa : setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Bahwa orang perseorangan dalam pasal 1 angka 9 tersebut adalah natuurlijkperson, manusia sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 9 UndangUndang nomor 8 tahun 2010 tersebut, menurut majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu. tindak pidana pencucian uang, baik ia pegawainegeri/penyelenggara

negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaranegara ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidanganyaitu Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST.

dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur, Keuangan negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,Halaman 175 dari 221 halaman, Putusan No.16/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan, karena sejalan dengan perjalanan gerakan pramukayang secara jelas memperlihatkan bahwa yang menjadi pengurus di tiap kwartiradalah senantiasa melibatkan para pejabat/penyelenggara

Negara, dan birokratpemerintahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mulai dari tingkat pusat,Propinsi, daerah tingkat ll dan Kecamatan hingga tingkat gugus depansehingga dengan demikian pengurus kwartir di tiap tingkatan haruslahmelakukan pengelolaan keuangan yang baik dan bertangggung jawab menurutketentuan hukum positip yang berlaku, karena semakin tertibnya tata kerja dantata kelola keuangan yang dilakukan tentu akan semakin mencerminkan adanyakemandirian kepengurusan gerakan pramuka itu sendiri

Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusatmaupun di daerah;b.

DesaSingakerta Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu atau setidaktidaknyadi suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinyaberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal O1 Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, memberisesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara karenaatau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yangdilakukan dengan cara cara sebagai berikut Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor :KD21/DS200/01/2005 Tanggal 31 Januari 2005 Tentang PedomanPerbaikan Kualitas dan Penyelesaian Beras Turun Mutu/ Rusak BAB IllBagian Kedua Angka 2, disebutkan : Dalam hal pelaksanaan perbaikankualitas dan penyelesaian beras turun mutu/ rusak dilakukan berkerjasama

Dari rumusandeliknya, pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabatpublik yang mempunyai kKewenangan tertentu; Selanjutnya unsurunsur Pasal 712 huruf e UU No. 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri.Bahwa unsur melawan

JERO WACIK,SE yang melebihi plafon DOM APBN tersebut.Kaidah pemaknaan terhadap peristiwa perbuatan dari keterangan saksitersebut dinubungkan dengan keterangan ahli serta barang bukti yang telahdiajukan dan ditunjukkan di depan persidangan menjadi petunjuk tentangadanya perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yakniTerdakwa Ir. JERO WACIK, SE dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau. orang lain secara melawan hukum ~ menyalahgunakanHal. 1151 dari 1707 hal. Put.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara: Bahwa unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera bersifatalternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur initelah terbukti;Hal. 1160 dari 1707 hal. Put.

No. 1787 K/Pid.Sus/2016 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalahPejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atauyudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang termasuk dalam PenyelenggaraNegara adalah: 1.

JERO WACIK, SE., adalah sebagai seorangMenteri, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masajabatan periode 2011 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, Terdakwa adalah seorang Penyelenggara Negara;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur PenyelenggaraNegara telah terbukti atau terpenuhi oleh Terdakwa;2.

diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknya disuatutempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selakuPegawai Negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan

ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut,maka Majelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma ( addressat norm )dari unsur setiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana ditambah dan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukumberupa orang perseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputiorang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara

Negara maupunorang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negaraatau swasta maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umumtelah menghadapkan terdakwa terdakwa MULAT SETYADI, AP.

menyebutkan Pengawasan terhadapPerencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapatmenghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga , auditklaim, audit investigative terhadap kasus kasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, pemberian keterangan ahli dan upayapencegahan korupsi ;Menurut penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Komisi PemberantasanKorupsi disaebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi berwenangtermasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,Inspektorat pada Departemen atas Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND) ; "27222 229222 n nnn nnn nn nnn nnn nn neeNota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI danBPKP Nomor : KEP 109/ A/JA / 09/2007, Nomor : B / 2718/TX/2007 danKEP 1093/ K / 06/ 2007, tanggal 28 September tentang Kerjasama dalampenanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yangberindikasi merugikan keuangan negara termasuk dana non budgeter(anggaran) ; Bahwa menurut UndangUndang No. 17

Sebagai penyelenggara Negara, kewajiban Tergugat adalahmemberikan persetujuan yang diminta oleh SIAPAPUN, sepanjang permohonanitu memenuhi persyaratan administratif dan TIDAK DILARANG oleh ketentuanhukum dan perundangan yang berlaku ;Pada saat IMN mengajukan permohonan untuk mengalihakan IUP kepada BSI,pada saat itu IMN adalah pemegang saham 51% dari BSI, dan hal ini memenuhiketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 Keberadaan PT.

tanggal 10 Februari 2010 atausetidaktidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulanFebruari 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Jalan JenderalSudirman, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai Negeri atau penyelenggara

Negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan po tongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut