Ditemukan 17962 data
SUHERMAN
44 — 7
Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Wakaf Makbaroh atas namaMaisaroh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P253. Fotokopi dari fotokopi foto batu nisan atas nama Maisaroh , selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3 ;4. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Nomor . 58 / SE / 2019, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4 ;5.
28 — 1
Wakaf 2 BedengKec. SU. Palembang.Agama : IslamPekerjaan : BuruhTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidiksejaktanggal05 Mei 2015sampaidengantanggal24 Mei 2015;PerpanjanganPenuntutUmumsejaktanggal25 Mei2015sampaidengantanggal03 Juli 2015 ;3. PenuntutUmumsejaktanggal02 Juli 2015 sampaidengantanggal21 Juli 2015;4.
17 — 1
Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;Cc. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Penjelasan Pasal 49 huruf (b)Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadiahli waris, penentuan mengenai harta
22 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Hj SUMIATI I SPd
88 — 12
Wakaf dan shadaqah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa bidang perkawinansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atauberdasarkan undangundnag mengenai perkawinan yang berlaku.
1.Musrang bin Haba
2.Hj. Diana binti Hasan
23 — 8
pokok para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan asal usul anak terhadap anak bernama Alya Ramadhani binti Musrang(umur 6 tahun), adalah anak kandung hasil perkawinan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
215 — 131
Tentang Sengketa Warisan.Harus juga dipertimbangkan apakah sebenarnya gugatanini sengketa warisan atau tidak ;Bagi mereka yang beragama Islam, dengan berlakunyaUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Peradilan Umum tidak berwenang lagi untuk memeriksa danmengadili perkara perkawinan, pewarisan wasiat, hibah,wakaf dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang tersebut. Jadi sengketa pembagian warisan merupakanyuridiksi Peradilan Agama ;.
34 — 9
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
85 — 28
No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smgorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan,wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf danshadagqah.
66 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
18 — 3
diyakinikebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yangdiberikannya Itu tidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwva peristive itusudah lama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFiqhussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat majelishakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyah membenarkankebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksianHal.15 dari 19.Put.No.0477/Pdt.G/2017/PA Prob.istifadhoh didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, wakaf dan miliknya seseorang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakesaksian saksisaksi para Pemohon tersebut dapat disusun persangkaanhakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata,bahwa ijab gobul atau akad nikah
1.Septi Indriastuti Majid binti H Sigit Hariyadi
2.Agnes Putriana Chakim binti H Sigit Hariyadi
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Pusat Jakarta Cq Kepala BPN Prop JATENG Cq Kepala Kantor Pertanahan KAB Klaten
2.Sigit Hariyadi bin H.Suyuti
3.Santoso Budi Raharjo bin H.Suyuti
4.PD.BPR BANK KLATEN
153 — 41
Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadagoh; dan i. EkonomiSyariah.Bahwa oleh karena tehadap obyek sengketa merupakan pembatalanhibah, maka berdasarkan ketentuan Undangundang sebagaimanadiatas secara tegas dan jelas Pengadilan Negeri Klaten tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:72/Pdt.G/2018/PN.KIn dengan obyek pembatalan hibah.2.
identitasPara Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terutama Tergugat II danTergugat III yang menurut Para Penggugat mempunyai hubungan hukum berupapemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat III maka sesuai dengan Pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangmenyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
52 — 7
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
40 — 13
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakataan jahatTanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika GolonganTI bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: 272222 2222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnwooeeeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakatan jahatTanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: wonneeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
ABDURACHMAN H. YUSUF
Tergugat:
1.KAHARUDIN AHMAD LAGO
2.SITI SAIDAH
3.RISNAWATI
4.NUR KOMARIAH
Turut Tergugat:
LURAH KOTA RAJA
63 — 0
sengketa sebidang tanah seluas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi dan diatas tanah tersebut terletak sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Bakti RT/RW: 002/001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak/saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Rumah Bapak Makasar Nggiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf
SAEFULLAH
Tergugat:
1.Isti'anah
2.Maesur
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
68 — 0
>
- Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikat baik;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tegal gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan luas 135M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi), sertifikat hak milik (SHM) nomor 1019 atas nama Istianah dan Maesur dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan milik adat Supaenah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf
Haji RIDWAN
Tergugat:
1.PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Stabat
2.PT.Prasarana Mandiri PT.Baleman
94 — 18
Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orangyang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf,; f. zakat; g. infaqg; h. shadagah; dan ft. ekonomisyariah.Penjelasan:Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor
(6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PenyelesaianPerkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwaPerkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Pembanding/Penggugat II : Andri Tjahjadi Diwakili Oleh : HENDRIK A. W. SITANGGANG, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Nadra Zairafida
Terbanding/Tergugat II : Faisal Lazuardi
Terbanding/Tergugat III : Rizka Novitasari
Terbanding/Tergugat IV : Hidayatulloh
Terbanding/Tergugat V : Abdul Rachman
Terbanding/Tergugat VI : Achmad Fauzi
Terbanding/Turut Tergugat I : Bahori Ahoen
Terbanding/Turut Tergugat II : Nilam Purnamawaty Januarso Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
44 — 15
Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembukuan yang kuat.Bahwa Pasai 1 (Satu) butir 20 (dua puluh) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahyang mengatur sebagai berikut:Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 (sembilan belas) ayat 2 (dua) UUP A untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam bukutanah
Bahwa Pasal 29 (dua puluh sembilan) butir 1 (Satu) dan 2 (dua)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut:"Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik atassatuan rumah susun didaftar dengan membukukannva dalam bukutanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yangbersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada suratukur tersebut."
23 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
97 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAKAF MESJID SRIWIJAYAPALEMBANG, beralamat di Jalan Diponogoro Nomor 1Talang Semut, Kota Palembang, di Palembang (30135);2. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)PROVINS! SUMATRA SELATAN, beralamat di dekat(sebelah) Water Fun dekat GOR Jakabaring KotaHalaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2017Palembang atau d.a. Rumah Ketua FKUB Prov.
Bahwa Tergugat II dengan tanpa peduli nasib Penggugat denganseenaknya saja menerima tanah Penggugat yang diserahkan oleh Tergugat dan merencanakan untuk membangun Mesjid dengan dalin YayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang berhak menerima wakaf, padahalHalaman 5 dari 27 hal. Put.
Nomor 1637 K/Pdt/2017seharusnya pihak Yayasan (Tergugat II) meneliti terlebin dahulu masalahtanah yang diwakafkan tersebut, tidak langsung menerima begitu saja.Sebagai orang yang beriman kepada ALLAH YME, tentunya tidak denganseenaknya menerima pemberian wakaf langsung yang direncanakan untukmembangun Mesjid dengan niat ibadah, ternyata sebaliknya mengabil hakorang dan sangat menzalimi hak orang lain (Penggugat);15.