Ditemukan 17793 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/PID.SUS/2014
Tanggal 19 Maret 2014 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
77 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padang Pariaman merupakan UPT DinasKesehatan Kab. Padang Pariaman berdasarkan pasal 2 ayat (1) Nomor : 492Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor :491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan(AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut.
    Padang Pariaman merupakan UPT DinasKesehatan Kab. Padang Pariaman berdasarkan pasal 2 ayat (1) Nomor : 492Hal. 9 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor :491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawatan(AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut.
    Hal ini juga dipertegasdengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 03 tahun 2009 tanggal 23Februari 2009 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksana Dinas/ Badang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat(2) huruf a yang berbunyi unit pelaksana teknis dinas daerah sebagai manayang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT Akper. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa selaku Direktur AKPER Pemkab.
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata
Register : 12-07-2022 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN KABANJAHE Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat:
1.Kaberma Munthe
2.Jamsen Munthe
3.Hendrik Munthe
4.Haposan Munthe
5.Lisinus Munthe
Tergugat:
5.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
6.BUPATI KARO
Turut Tergugat:
6.KEPALA BPBD KABUPATEN KARO (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo)
7.UPT. KESATUAN PERLINDUNGAN HUTAN - XV KABANJAHE
8.CAMAT KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
9.KEPALA DESA PARTIBI LAMA, KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
82 — 0
  • Penggugat:
    1.Kaberma Munthe
    2.Jamsen Munthe
    3.Hendrik Munthe
    4.Haposan Munthe
    5.Lisinus Munthe
    Tergugat:
    5.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
    6.BUPATI KARO
    Turut Tergugat:
    6.KEPALA BPBD KABUPATEN KARO (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo)
    7.UPT. KESATUAN PERLINDUNGAN HUTAN - XV KABANJAHE
    8.CAMAT KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
    9.KEPALA DESA PARTIBI LAMA, KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO
Pengadilan PN NGAWI Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 27-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN NGAWI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ngw
Tanggal 10 Februari 2022 — Terdakwa
133 — 31
  • melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Anak Wahyuzatti Nur Muhamad Bin Jumani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari Anak tidak memenuhi syarat umum yaitu melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dan syarat khusus berupa pidana pengawasan di Dinas Sosial UPT
Pengadilan PA KUDUS Perdata Agama
Register : 11-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA KUDUS Nomor 194/Pdt.P/2019/PA.Kds
Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
  • FotoKopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantindari UPT Puskesmas Tanjungrejo Kabupaten Kudus a.n. Vera Widia Sari,telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, buktiP.6;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi,yaitu:1. Udi Santoso bin Sutari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,tempat kediaman di RT.02 RW.03 Desa Tergo, Kecamatan Dawe,Kabupaten Kudus;2.
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN NUNUKAN Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Nnk
Tanggal 27 Desember 2021 — Pemohon:
SEPTINO DOPEN GEDAN
41 — 17
  • UndangUndang Hukum Perdatatersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang manadalam daerah hukumnya registerregister itu nyata telah atau sedianya harusdiselenggarakannya;Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN NnkMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 29-12-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 172/B/2015/PTTUN.MKS
Tanggal 15 Maret 2016 — 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai------TERGUGAT I /PEMBANDING; 2. Rektor Universitas Hasanuddin, untuk selanjutnya disebut sebagai----TERGUGAT II /PEMBANDING; M E L A W A N 1. Nadzirah Ikasari Syamsul, ST.MT, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I /Terbanding; ------------------ 2. Dewi Lestari, S.Si., M.SE, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Terbanding ; -----------------
79 — 24
  • ,(Pegawai tidak tetap) ; Masingmasing WargaNegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil /Dosen, Pegawai Tidak Tetap, yangdiperbantukan di Lingkungan Universitas Hasanuddin dengan memilih kediaman hukumpada Kantor Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasHasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Gedung Rektorat Lt,5 KampusUniversitas Hasanuddin Tamalanrea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20April 2015 ; untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IT /PEMBANDING;MELAWAN1
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 28-04-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Mdn
Tanggal 28 April 2023 — Pemohon:
SEVENTORA NAPITUPULU
12 — 5
  • dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 19 Januari 2009, tertulis telah lahir Fycha Anggita Lumbantobing anak ke dua, perempuan dari suami-istri : Freddy Lumbantobing dan Seven Tora Napitupulu dan diperbaiki menjadi telah lahir Fycha Anggita Lumban Tobing anak ke dua, perempuan dari suami-istri : Freddy Lumban Tobing dan Seventora Napitupulu sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SD/13/0272769 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Penganiayaan
Register : 28-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 149/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 31 Agustus 2016 — NASIP BIN BUSRAN, DKK
174 — 6
  • HARYONO BIN SUYATNO. tidakmengenalnya ikut melakukan pemukulan dan tendangan hingga terjatun dansaat terjatun saksi masih dipukuli dan ditendang kemudian saksi NUROCHIMBIN SUTRISNO berhasil melerai kKemudian saksi BUDI HARYONO BINSUYATNO berhasil melarikan diri dan melaporkan kepolisian .Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi BUDI HARYONO BINSUYATNO mengalami luka sebagaimana dalam SURAT VISUM ETREPERTUM nomer: 353 / 184 / 21 .23/2015 yang di buat dan ditandatangani Dokter RAFIQAH HASANAH~ pada UPT
    HARYONO BIN SUYATNO tidak mengenalnya ikut melakukanpemukulan dan tendangan hingga terjatun dan saat terjatuh saksi masihdipukuli dan ditendang kemudian saksi NUROCHIM BIN SUTRISNO berhasilmelerai kemudian saksi BUDI HARYONO BIN SUYATNO berhasil melarikandiri dan melaporkan kepolisian .Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi BUDI HARYONO BINSUYATNO mengalami luka sebagaimana dalam SURAT VISUM ETREPERTUM nomer: 353 /184 / 21 .23/2015 yang di buat dan ditandatangani Dokter RAFIQAH HASANAH~ pada UPT
    hinggaakhirnya saksi terjatuh dan saat kemudian selanjutnya dilerai olehSaksi NUCROHIM saksi berhasil melepaskan diri dari kerumunanorang yang ada ditempat tersebut , selanjutnya kejadian tersebutsaksi laporkan ke kepolisian .Bahwa akibat perbutan Para Terdakwa Terdakwa NASIP BINBUSRAN , Terdakwa PRIHADIBINKODRI , Terdakwa WALUDI BINSAJURI saksi BUDI HARYONI mengalami luka sebagimana dalamsurat SURAT VISUM ET REPERTUM nomer : 353 / 184 /21 .23/2015 yang di buat dan ditanda tangani Dokter RAFIQAH HASANAHpada UPT
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-11-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 620/Pid.B/2013/PN.SIM
Tanggal 6 Maret 2014 — SUPRATNO
35 — 14
  • adalah penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);e Bahwa saksi Hotman Sinaga ada bertemu dengan pimpinan saksi sehingga Pimpinan saksimemerintahkan saksi untuk mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU);e Bahwa proses pengeluaran SKAU adalah dengan membawa Surat Keterangan Tanahe Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lokasi penebangan kayu pinus karena saksiHotman Sinaga adalah pegawai pengecekan dan saksi bertanggungjawab terhadappimpinan saksi yang bernama BETMAN PANGGABEAN selaku Kepala UPT
    Tapen Silaban selaku penerbit Surat KeteranganAsal Usul (SKAU) menerangkan Hotman Sinaga bertemu dengan pimpinan saksi sehinggaPimpinan saksi memerintahkan saksi untuk mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).Bahwa proses pengeluaran SKAU adalah dengan membawa Surat Keterangan Tanah (SKT).Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lokasi penebangan kayu pinus karena saksiHotman Sinaga adalah pegawai pengecekan dan telah memberikan jaminan kepada pimpinansaksi BETMAN PANGGABEAN selaku Kepala UPT
    tertanggal 28 Agustus 2013 yang dicoret menjaditanggal 30 Agustus 2013 namun di tengah perjalanan dihentikan oleh warga dan berdasarkanhasil pengukuran ahli dari Dinas Kehutanan BPKH Wilayah II Pematang Siantar lahan bekastunggul atau penebangan Kayu Pinus yang diangkut oleh SUPRATNO tersebut berada ataumasuk dalam kawasan hutan negara yaitu kawasan Hutan Sibatuloteng Reg.2/SM;Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dilengkapi dengan SKAU yang dikeluarkan olehTapen Silaban selaku penerbit SKAU pada UPT
Pengadilan PN ENREKANG Perdata
Register : 21-05-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN ENREKANG Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Enr
Tanggal 3 Juni 2024 — Pemohon:
ELSA MUTAHARA
28 — 18
  • Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca yaitu Elsa Agnesia lahir di Belajen tanggal 12 November 2004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang tertera yakni Elsa Mutahara lahir di Enrekang, tanggal 20 Desember 2004 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah Elsa Agnesia lahir di Enrekang, tanggal 21 Desember 2004 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Lulus Nomor: 420/318-UPT
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 24-03-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby
Tanggal 4 April 2022 — Terdakwa
39 — 11
  • JHONATAN MARCELLINO oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di UPT Marsudi Putra Kota Surabaya selama 8 (delapan) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Anak ;
  • Menetapkan para Anak tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) dos book handphone merk Redmi Note 8, warna biru silver;
    • 1 (satu) unit SIM card
Pengadilan PA JEPARA Perdata Agama
Register : 16-03-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA JEPARA Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Jepr
Tanggal 29 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
  • Kepala Keluarga XXXXX (Pemohon), (buktiP.2);Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX tanggal 13 Maret 2018,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX,Kabupaten Jepara, (bukti P.3);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 Mei 2001, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXxX,Kabupaten Jepara, (bukti P.4);Asli Surat Keterangan Dokter tertanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkanoleh UPT Puskesmas XXXXX, (bukti P.5);Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 291/Pdt.P/2020/PN Pkl
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon:
UMY RAHMAYDA
44 — 17
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PA TENGGARONG
Register : 01-12-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 05-09-2012
Putusan PA TENGGARONG Nomor 841/Pdt.G/2011/PA. Tgr
Tanggal 28 Desember 2011 —
9 — 4
  • Termohon tidak mau menurut apabila dinasehati oleh Pemohon;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadipada tanggal 16 Oktober 2010 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempattinggal, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada alamattersebut diatas;Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada UPT Dinas Pendidikan MuaraMuntai yang telah mendapat ijin perceraian dari Bupati Kutai Kartanegara yangdikeluarkan oleh Badan kepegawaian Daerah Nomor : 474.2
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 03-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 1249/PID/2021/PT SBY
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : ALFI ASHARI
Terbanding/Penuntut Umum : INDAH RAHMAWATI, S.H.
72 — 20
  • Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRAWAN mengalami ketakutandan luka pada pelipis mata kanan dan pelipis mata kiri sebagaimana Visum EtRepertum UPT Puskesmas Ujungpangkah Nomor : 353/01/437.52.13/2021tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 26-03-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 1 April 2019 — Pemohon:
Frans Andi Purba Girsang
37 — 17
  • Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasihalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN NgbKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 24-08-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 216/Pdt.P/2020/PN Pkl
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
ELY PEBIYANTI TURNIP
21 — 3
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PA PALU Perdata Agama
Register : 19-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PALU Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Pal
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 9
  • Bukti Saksi.Saksi 1, SAKSI , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan DIll, pekerjaanPNS di UPT Bapelkes Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal diwon , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi kakak kandungPemohon;Hal. 4 dari 11 Hal.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 16-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon:
YAHMI
20 — 10
  • Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranhalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ngbpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-01-2014 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 07-K / BDG / PMT-II / AD / I / 2014
Tanggal 21 Januari 2014 — Serka Imran Ilyas
86 — 50
  • cangklong/bong sebagai alat hisap.d) 3 (tiga) helai selang warna putih yang terbuat dariplastik gunanya sebagai pengganti sendok untukmengambil dan memasukkan barang/sabu ke dalamcangklong bisa juga sebagai pengambung alat hisap.e) 71 (tujuh puluh satu) uang palsu pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).f) 5 (lima) butir munisi tajam kal 5,56 mm.Dirampas untuk dimusnahkan.Suratsurat :a) 1 (satu) lembar foto barang bukti.b) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba Nomor :N15/II/NARLAB DKK/2013 dari UPT
    cangklong/bong sebagai alat hisap.d) 3 (tiga) helai selang warna putih yang terbuat dariplastik gunanya sebagai pengganti sendok untukmengambil dan memasukkan barang/sabu ke dalamcangklong bisa juga sebagai pengambung alat hisap.e) 71 (tujuh puluh satu) uang palsu pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).f) 5 (lima) butir munisi tajam kal 5,56 mm.Dirampas untuk dimusnahkan.2) Suratsurat :a) 1 (satu) lembar foto barang bukti.b) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba Nomor :N15/I/NARLAB DKK/2013 dari UPT
    N15/II/NARLABDKK2013 dari UPT Laboratorium Kesehatan Dinas KesehatanKota Bandung menyatakan bahwa urine Terdakwapositifmengandaung Metamphetamina termasuk Narkotika golongan menurut UU RI No.35 Tahun 2009.12.