Ditemukan 51522 data
99 — 27
penjelasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon PKtentang arti Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudPasal 67 UU Mahkamah Agung di atas :Selanjutnya Pemohon PK akan menguraikan hal hal atau fakta fakta yangmenunjukkan adanya Kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata yangdilakukan Judex Jurist didalam Putusan Kasasi a quo, yang membenarkanPutusan Judex Facti tingkat banding, sebagai berikut :TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX JURISTDAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANG MENDASARI
Pasal 1866KUHP, sebagai suatu kebenaran yang mendasari Putusan Judex Jurist danJudex Factitersebut, jelas merupakan perbuatan KEKHILAFAN atauKEKELIRUAN YANG NYATA yang dilakukan Judex Jurist dan Judex Factitingkat banding;Sehingga walapun Judex Jurist dan Judex Facti yakin, tetapi jikakenyakinan itu tidak ditegakkan dan tidak didasari alat bukti yang sah,tidak dibenarkan oleh hukum dan sebaliknya kalaupun Judex Jurist danJudex Facti tidak yakin, tetapi dapat dibuktikan dengan alat bukti yangsah,
sebaliknya kalaupun Judex Jurist danJudex Facti tidak yakin, tetapi dapat dibuktikan dengan alat bukti yangsah, maka harus diterima sebagai suatu kebenaran, meskipun hanyabersifat kebenaran formil :e 14TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX JURISTDAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUMYANG ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD, KARENA TIDAK MENILAI DANMEMPERTIMBANGKAN BUKTI BUKTI PENGGUGAT / PEMOHON PK ;Bahwa Judex Jurist dan Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan putusanyang mendasari
53 — 7
Dengan demikian, a contrario Pengadilan NegeriSurabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu.ALASAN YANG MENDASARI GUGATAN GRONDSLAG VANDELIS)PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa diktum ketentuan Pasal 19 P.P. Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapatterjadi karena alasan atau alasanalasan:a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainsebagainya yang sukar disembuhkan;b.
Hal mana yang malah terkesan bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya, diajukan secara amburadul dan asalasalan olehkarena alasan yang mendasari Gugatan a quo tidak jelas.TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATANPENGGUGAT.Bahwa setelah perubahan gugatan, pada posita kel1 gugatannya, Penggugatmenambahkan dalil bahwa Tergugat menitipkan anak ketiganya, i.e., KASTH SEMESTARAYA kepada orang tua Tergugat, tanpa seizin Penggugat, sehingga mempersulitPenggugat untuk bertemu dengan anak
PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa berdasarkan argumentasiargumentasi sebagaimana terurai di atas, bahwa alasanyang mendasari Gugatan a quo tidak jelas, dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitum Gugatan Penggugat serta Gugatannya yang kabur, maka, mengakibatkan seluruhpetitum Gugatan Penggugat turut menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratanformil serta TIDAK DAPAT DITERIMA Niet Ontvankelijke
10 — 1
31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah); Nafkah Iddah selama tiga bulan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000, = Rp3.000.000, (tiga juta rupiah); Mutah sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah); Nafkah dua orang anak sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) hingga keduaanak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secaralisan sebagai berikut : Bahwa Pemohon tidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan alasanalasan / dalildalil yang mendasari
SYAIFUL IMAN, SH., akantetapi ternyata juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengannilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon adalahbahwa rumahtangganya bersama Termohon telah tidak harmonis / goyah, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian selama
KAISAR ROBINSON
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
45 — 24
permohonanpencabutan gugatan tertanggal 15 April 2019 ;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo masih dalamtahapan Pemeriksaan Persiapan ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakimmengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;we eee ne nneneene eee TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutangugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugatmenyatakan alasan yang mendasari
27 — 13
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 beserta penjelasannya, permohonan penetapan perwalian anakmerupakan kewenangan absolut peradilan agama sehingga Pengadilan AgamaKolaka berwenang memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 12
, pekerjaan WIRASWASTA, tempatkediaman di di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu juga dengan register perkara Nomor 1340/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
9 — 8
kediaman di Kecamatan Tajurhalang,Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2606/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
14 — 12
Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dixxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, KabupatenPinrang, sebagai ''Tergugat"';Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama PinrangNomor : 710/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
9 — 8
agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
12 — 0
, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagaiTermohon,;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 denganregister perkara Nomor 3247/Pdt.G/2018/PA.JS telah mengajukanpermohonan yang berbunyi sebagai berikut :Adapun alasan/dalildalil yang mendasari
17 — 10
Dalil ini merupakan dalil utama yang mendasari pengajuan pengesahannikah karena tidak semua pernikahan yang telah dilakukan secara melawanhukum dapat disahkan.
65 — 22
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, tanggal 26 Februari2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari
8 — 9
Sukaasih RT.001 RW. 003,Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu. juga dengan register perkara Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
91 — 46
muka, hal itusangat sulit untuk bisa diterima, selanjutnya terkait dengan nomor rekeningyang ditransfer uang oleh Terdakwa, hal itu bisa merupakan rekayasa untukmengalirkan uang ke rekening tersebut dan orang yang tertera nama direkening tersebut bukan nama yang sebenarnya dari orang yang menerimatransferan uang tersebut, dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yangpaling dekat dengan perkara ini, yang bisa dimungkinkan justeru rekeningtersebut dibuat/ diterima oleh Terdakwa sendiri, hal ini mendasari
Bahwa dengan mendasari analisa kami tersebut di atas, Oditur Militermenganggap bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebuthanya mendasari pengakuan keterangan Terdakwa dan Majelis Hakim kurangmenggali lebin mendalam tentang kebenaran pengakuan keterangan Terdakwatersebut yang bisa jadi hanya alibi Terdakwa untuk meringankan pemidanaansehingga Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan berupapemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa sebagaimana yangdimohonkan Oditur
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ada tiga (3) hal yangmenjadi dasar hukum diajukannya eksepsi atas alasan gugatan Penggugat tidakjelas dan/atau kabur, yaitu: Dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan Penggugat tidak jelas;Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugattidak dapat/tidak mampu mengkonstatir dasar hukum (rechts grond) denganfakta/kejadian (feitelijkke grond) yang mendasari gugatan Penggugattersebut;Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan sebagai pemilik sahatas tanah sengketa (vide
Hal ini dapat dilinat dalam putusan tanggal1 Agustus 2016 dalam Perkara Nomor 220/PDT/2016/PT SMG. yang tidakmenjelaskan atau menguraikan dalam pertimbangan hukumnya secarayuridis yang mendasari putusannya;Judex Facti Tingkat Banding sudah semestinya memperhatikan danmencermati secara saksama apakah Judex Facti Tingkat Pertama telahbenar dan tepat dalam memutus perkara ini dengan niet onvankelijkverklaard atas dasar eksepsi Para Tergugat tentang gugatan tidaksempurna dalam hal cacat formal sehingga
Apakah yang mendasari karenaalasan tidak adanya sinkronisasi antara posita dengan petitum, ataukahadanya ketidak jelasan antara gugatan PMH dengan wanprestasisebagaimana yang disampaikan Judex Facti Tingkat Pertama dalampertimbangan hukumnya pada halaman 37 alinea terakhir dan bersambungke halaman 38 Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Kdl. sebagai berikut:Majelis Hakim berpendapat seharusnya surat gugatan tersebut di dalamposita dan petitum gugatannya menguraikan dasar perbuatan hukumnyayamg dilakukan
Terbanding/Oditur : DARWIN HUTAHAEAN, SH
217 — 103
Lamsinar Natalia Sirait)selaku petugas Laboratorium dengan mendasari SuratPerintah dari Danlanud Soewondo Medan nomorSprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukanpengambilan urine dan darah terhadap Terdakwa di ruangHal.4 dari 19 hal.
Lamsinar NataliaSirait) selaku petugas Laboratorium dengan mendasari SuratPerintah dari Danlanud Soewondo Medan Nomor Sprin/217/VIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukan pengambilan urine dandarah terhadap Terdakwa di ruang UGD Rumkit Lanud Soewondo(Berita acara pengambilan sample darah dan urine nomor Pom419/A/Idik02/VII/2020/Swo tanggal 23 Juli 2020 dengan caraSaksi4 memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa,selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak diruang UGD dr.
Putusan Nomor 61K/PMTI/BDG/AU/X1/2020MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan TingkatPertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang di dakwakan sudah tepat dan benar, olehkarena itu harus dikuatkan.Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yangmenjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidanatambahan di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat
61 — 30
Noreg 830306 yang dikemudikan Terdakwa padasaat mereka memindahkan daun ganja tersebut telahditangkap oleh anggota kepolisian untuk menangkapTerdakwa dan melakukan penggeledahan.Bahwa menurut Majelis Hakim banding perbuatanTerdakwa tersebut diliputi rumusan unsur pasal 81 aya1 ajo pasal 83 UU RI No 22 tahun 1997.Bahwa mendasari uraian tersebut diatas dansetelah mengkaji putusan pengadilan Militer Il 08MenimbangMenimbangJakarta Nomor: PUT/ 293K/PM II 08/AD/XI1/2007tanggal 16 September 2010 Majelis
.1.000.000, subsidair 2 (dua) bulanMenimbang22kurungan dipandang sudah tepat dan adil sesuai dengankesalahan Terdakwa oleh karena itu) putusan pemidanaantersebut haruslah dikuatkan.Terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas INIMajelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan olehhakim dalam sidang pengadilan adalah pasal 26 KUHPMyang menyatakan Terdakwa berdasarkan kejahatan yangdilakukannya dipandang tidak layak untuk tetap beradadikalangan militer dengan mendasari
dikeluarkannya ketentuanketentuan yakni ST Panglima TNI No 398/2009 tanggal22 ~sJuli 2009 = yang pada pokoknya menekankanpenyelesaian anggota INI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas gunamenimbulkan efek jera.Bahwa untuk dilingkungan TNI AD pimpinan TNI ADtelah mengeluarkan beberapa petunjuk yakni STR KASADNo STR189/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang padadasarnya menekankan menindak tegas anggota INI ADyang terlibat Narkotika hingga pemecatan untukmenimbulkan efek jera.Bahwa mendasari
71 — 4
Visum Et Repertum Nomor: VER :772/VRH/RSUDLB/IN/2014 yang yangditandatangani oleh dr.Denny Mathius M.Kes Sp F terhadap Muh.Liwang BinSangkala pemeriksaan pada bokong tampak satu luka terobuka pada bokong kiridengan ukuran 4,5 x 2 cm dengan kedalaman 15 cm dengan sudut luka tajamdan lainnya tumpul tidak terdapat jembatan jaringan dibawah kulit dan otot.Kesimpulan dan diagnosa perlukaan : Luka tusuk pada bokong kiri dan tanganHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.SUNGG.Kiri.Penyebab yang mendasari
Penyebab yang mendasari : Trauma benda tajambermata satu, Pengobatan dan tindakan : Operasi Cito Debridemen;Bahwa Terdakwa menggunakan badik model Makassar yang terbuat daribesi putih dengan panjang 26,5 cm bergagang kayu hitam bersarungkayu warna hitam saat menikam korban;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan terhadap badikmodel Makassar tersebut;Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.SUNGG.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta
Penyebab yang mendasari : Trauma benda tajam bermata satu,Pengobatan dan tindakan : Operasi Cito Debridemen;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwaperbuatan yang melakukan pemukulan dan menikam saksi Muhammad Liwangadalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pundiketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi Muhamnnad Liwangmengalami luka atau rasa sakit.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsurmelakukan penganiayaan terhadap
193 — 98
kerjanya efektif terhitungsejak tanggal 12 Juli 2011 dengan dikualifikasikan mengundurkan dirisebagaimana surat pemutusan hubungan kerja yang telah disampaikankepada Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan danterdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura terregister dengan nomor : 7/Pdt.SusPH/PN Jap, pada tanggal20 November 2017 sehingga terhitung dari tanggal pemutusan hubungankerja Sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan adalah selama 6 (enam)tahun;Bahwa mendasari
karena gugatanPenggugat tanpa melalui mekanisme perundingan bipartit maka atasanjuran mediator adalah premature, maka tidak dapat dijadikan dasar gugatdalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur:Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);Bahwa mendasari
Tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secarajelas; bahwa berdasarkan gugatan a quo Penggugat telah mengajukantuntutan ganti rugi;Bahwa merujuk pada gugatan para Penggugat tidak dirumuskan secarakongkret (tegas) dan tidak pula dirinci atas tuntutan kerugian yangdiajukan oleh para Penggugat secara jelas dan nyata;Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat poin 21 (dua puluhsatu) yang telah mendalilkan tuntutan hak dengan dasar perhitunganupah pokok sebesar Rp9.295.600,00
(sembilan juta dua ratus sembilanpuluh lima ribu enam ratus rupiah) sangatlah tidak berdasar dan patutlahuntuk ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya;Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat poin 1 (satu) Penggugattelah mendalilkan upah pokok berdasarkan perjanjian kerja adalahsebesar Rp600.500,00 (enam ratus ribu lima ratus rupiah) sedangkanpada dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) Penggugat telahmendalilkan upah pokoknya adalah sebesar Rp9.295.600,00 (sembilanHalaman 16 dari 44 halaman Putusan
Bahwa merujuk pada petitum gugatan Penggugat pada huruf h, telahmenuntut untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan akan tetapifaktanya tidak didalilkan dalam posita gugatan, oleh karenanya sangatberalasan hukum untuk ditolak;Bahwa pengajuan sita jaminan haruslah mengacuh pada ketentuan Pasal227 HIR, dan mendasari pada permohonan dari Penggugat namun tidakdidasarkan pada dalildalil hukum maka adalah sah bagi Majelis Hakimdalam perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat karenabertentangan
13 — 2
kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Penetapan Nomor 1587/Pat.P/2016/PA.Sby.hal. 3 dari 7 hal.Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayan Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari