Ditemukan 19088 data
35 — 7
Perintah/Penetapandari:e Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 23 Desember 2015;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10Januari 2016;e Majleis Hakim, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari2016;e Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampaidengan 04 April 2016;e Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Terbanding/Penggugat : LUCKY SAHELANGI
85 — 36
Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Darma Mustika, SH
36 — 15
IIB Takengon;Oleh karena itu PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding melaluiKuasa PEMBANDING yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid/2020/PT BNATakengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktuyang ditentukan menurut Undangundang, maka oleh karena itu PermohonanBanding tersebut diatas harus dinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor
179 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006No.52 ;55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562HT.01.01Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT RajaProyek Tegal ;Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa :Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pid.SusTPK/2016/PN Smg juncto Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 07November 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor
Sumantri yang tertuang dalam putusan lengkap PengadilanNegeri Tipikor Semarang dengan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg ;Bahwa mengenai metode Penghitungan kerugian Keuangan Negarayang digunakan, sesuai dengan buktibukti yang diperoleh adalahsebagai berikut :i. Menghitung Nilai Pembayaran kepada PT Raja Proyeksetelah dikurangi pajak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal ;il.
ili)Dengan dasar metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraseperti diatas, yaitu huruf (i) dikurangi huruf (ii) menjadi hasil totalkerugian negara maka hasil/jumlah kerugian Keuangan Negara yangdi keluarkan BPKP menjadi tidak sah/cacat hukum dikarenakan hasilyang digunakan pada huruf (ii) bukan berasal dari orang/Tim Ahli yangdiakui keahliannya berdasarkan adanya surat keterangan ahli darilembaga terkait dalam hal ini LPJK (Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi) Nasional ; Tersangka Tunggal dalam Tipikor
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pedro Halim ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain.7Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR / 2011 / PN.PTK tanggal 17 Januari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada TerdakwaPedro Halim tersebut telah terbukti,
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR
,M.H., HakimHakimAd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.36Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.Hakim Hakim Anggota,ttd./ H. Surachmin, S.H.,M.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.
132 — 59
Supomo, SH Kav. 178 A , Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 April 2013; Terdakwa ditahan oleh : 1 Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d 28 April 2013;Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 April2013 s/d 28 Mei 2013; 4 Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Mei 2013 s/d 21 Juli 2013 ;Ow5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2013 s/d26
Thomas Patria dari dakwaan primair .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKt.
60 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 Juli2002 sampai dengan 13 September 2002, atau setidaktidaknya antara bulanJuli sampai dengan September 2002 atau setidak tidaknya pada waktu laindalam tahun 2002, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Fakfak atau BankPapua Cabang Fakfak atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam wilayahKabupaten Fakfak atau pada suatu tempat lain berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor
22 Juli 2002sampai dengan 13 September 2002, atau setidaktidaknya antara bulan Julisampai dengan September 2002 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalamtahun 2002, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Fakfak atau Bank PapuaCabang Fakfak atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam wilayahKabupaten Fakfak atau pada suatu tempat lain berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor
Tipikor MKW tanggal18 Juli 2012tersebut:Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 128 PK/PID.SUS/2016MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa Dr.
254 — 92
ditahan di RutanMalabero pada wakiu terjadinya kerusuhan dan pembakaran yangmengakibatkan Rutan Malabero terbakar dan tidak bisa dipergunakansebagaimana peruntukannya ; Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kerusuhan tersebut saksi tidakmendengar Terdakwa mengeluarkan katakata baka...bakar kepadaorangorang yang ada disitu ; Bahwa saksi melihat Terdakwa sibuk mencegah temanteman lain untuktidak anarkis dengan mengatakan Jangan Lari, tu Konyol, lalu Terdakwajuga pergi ke blok B untuk membantu tahanan tipikor
yangtelah berhasil keluar dengan menggunakan tiang volley yang terbuat daribesi ; Bahwa tembok kamar 02 berhasil dijebol dengan bantuan penghunikamar 04 dan terdakwa ikut keluar kamar dan bergabung di lapangandengan temanteman lainnya ;Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2016PN BglBahwa terdakwa sempat mengucapkan katakata Jangan Bawa Aseng,Jangan Lari Itu Konyol sambil berlarilari dilapangan Blok A, kemudianterdakwa keluar dari pintu Bivak menuju Blok B untuk menyelamatkanpara tahanan tipikor
telahmengucapkan katakata bakar... bakar... bakar saja kamarkamar secaraterobuka ketika terjadi kKerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2016PN BglMenimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa Elvis Kurniawan,setelah dirinya berhasil keluar dari kamar 02, sambil berlarilari di lapangan BlokA, tanya berusaha menenangkan temantemannya sambil mengatakan janganlari .. itu konyol, kemudian terdakwa juga sempat pergi ke Blok B untukmembantu menyelamatkan tahanan tipikor
97 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya1 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;2 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggiyang amar lengkapnya sebagai berikut :Sulawesi Tenggara Nomor : 06/Tipikor /2012/PT.SULTRA., tanggal 13 September 2012Hal. 25 dari 38 hal. Put.
berdasarkanperhitungan yang dilakukan sendiri, menurut Jaksa sendiri tanpa sepengetahuanMajelis Hakim atau Penasihat Hukum Terdakwa perhitungan tersebut dirubahsedemikian rupa dan dipertegas kembali dalam repliknya yang ketika dicermati danditeliti oleh Majelis Hakim (Hakim Anggota 1 dan 2) ternyata tidak terdapat nilaikerugian Negara namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tipikortingkat banding ;Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak sependapat denganpertimbangan Hakim Tipikor
Zaharuddin Ut:ang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakitu jufakimHakim Anggotabantu oleh Surachmat, S.H., M.H. Panitera Penggjuntut Umum dan Terdakwa ;Ketua:ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama,Chaniago, S.H., M.H.ttd./ Panitera Pengganti :Surachmat, S.H., M.ya : Ir. AMRANara dalam tingkatmah Agung padaama, S.H., M.M.lai Ketua Majelis,Latief, S.H., M.Hum. dan H.
Terbanding/Terdakwa : FATAH ISMANU Bin KUSNAN
129 — 68
pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16September 2021 Nomor 53/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor35/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa padatanggal 16 Septeember 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September2021 Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Trenggalek yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor
tugas kejurusitaan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby. telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yangsah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerimapemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa danmempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelumberkas perkaara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor
Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MuhammadJufri, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.H.
Terbanding/Terdakwa I : R Iswahyu Widodo
Terbanding/Terdakwa II : IRWAN
313 — 461
Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 18Juli2019 sampai dengan tanggal 16Agustus2019 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17Agustus2019 sampai dengan 15Oktober2019 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 16Oktober2019 sampai dengan tanggal 14Nopember2019 ;Terdakwa Iswahyu widodo didampingi oleh Penasihat Hukum:Halaman. 2 dari 41 Hal.
HENING TYASTANTO, SH.CN., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JakartaNo.36/PID.SUS/TPK/ 2019/ PT.DKI., tanggal 10 September 2019 ditunjuksebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini pada tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari , Rabu tanggal 16Oktober2019, oleh Ketua Majelis tersebut sertadihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SUPYANTORO
Terbanding/Terdakwa : Ir. DIDIK PANCANING ARGO, M.Si
140 — 114
Tanda terima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020;4.
Sudjito, MM dan Dra.Ec.Hj.SuhestriLunsari berdasar surat kuasa tertanggal 18 Januari 2021, yang diterimaHalaman 27 dari 45Putusan No. 1/PID.SUSTPK/2021/PT SBYKepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2021, dan diperintahkan selanjutnya supaya Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memberitahukan adanya kontra memori tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan segera mengirimkan relaasnyakembali ke Kepaniteraan
Relaas Permintaan Bantuan memeriksa berkas tanggal 22 Desember 2020 Nomor W.14.U.1/20244/Hk.07/12/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Surabaya supaya diperintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan masingmasing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan kepada TerdakwaIr.
53 — 3
Nor Asikin, S.H.Rician Biaya Perkara:e Materai Putusan Rp. 6.000,e Panggilan Juru Sita Rp. 780.000, Administrasi Rp. 50.000,e Pendaftaran Rp. 30.000,e Redaksi Rp. 5.000, +e Jumlah Rp. 871.000,Keterangan : Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dandiberikan kepada Penggugat, atas permintaannya pada tanggal : 20MARET 2017.Panitera Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjungpinang Kelas IAH.TYUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.
158 — 36
Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.
104 — 14
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahapll sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumwalaupun haknya telah diberitahukan akan tetapi terdakwa menerangkan akanmenghadapi perkara ini sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca :1.
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
82 — 22
Nomor193/Tipikor/V/2016/PN.Kdi., tanggal 18 Mei 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKendari tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal20 Juni 2016 oleh kami DJUMALI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis,DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor
81 — 11
2013sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei2013;e Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengantanggal 06 Juni 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri jantho sejak tanggal 07Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh sejaktanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :Darwis, SH., dan Nya Muslima N, SH., Advokat pada Kantor Hukum Darwis, SH &Associates di Jalan T.
SUTINI, S.H.
Terdakwa:
TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN
164 — 66
MLG/04/2020, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa TEKAT WAHYUDI BinNGAIPAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 UndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Kedua Jaksa Penuntut UmumMenjatuhkan pidana terhadapterdakwaTEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu
Malang dalam jabatannya selaku Kepala Desa sebesar Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) /per bulan. dan TunjanganKepala Desa sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / bulan;+ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;>,+ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yangtermuat
diserahkankepada terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN tersebut berdasarkankesepakatan bersama dengan masingmasing pihak jadi tidak ada unsurpaksaan dari pihak terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dansemua pekerjaan pengurusan persertifikatan tersebut juga sudah selesaidari proses Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan Sertifikat Hak Milik(SHM);Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequa et bono);Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum terdakwa,Majelis Hakim Tipikor
130 — 39
terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanJAINAL MUS, SE alias JAILDesa Gela39 Tahun / 31Desember 1973LakilakiIndonesiaKelurahan Tanah Tinggi KecamatanTernate Selatan Kota TernateIslamWiraswasta$1Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena sampai saatini Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya sebagai Narapidana dalamperkara yang lain ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1.Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor
Tipikor/ 2013/PN.Tte, tanggal 15 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra) memori banding,sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat tidak perlu untukmempertimbangkannya ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukanTerdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03Juni 2013 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim Tinggi memperbaikiputusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengesampingkan
Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hari ini,Senin, tanggal 24 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingiHakim hakim anggota, serta dibantu olen Nahra Husen,SH. sebagai PeniteraHalaman 40 dari 41 halamanPutusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanoa dihadiri oleh terdakwa danJudhi Syufriadi ,SH sebagai
161 — 48
Permintaan banding tersebut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang tanggal 13 April 2020, dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori bandingNomor 53Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk. pada tanggal 15
tanggal 15 April 2020 dan 19 April2020 selama 7 (tujuh) hari;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :3/Pid.SusTpk/2020/PN.Tjk. tanggal 24 Maret 2020, pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori bandingdari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat bandingmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh PenuntutUmum merupakan pengulangan dari tuntutannya dan tidak ada hal baru yangperlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa mengenai pidana yang