., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNIP.19600613 198503 1 002 Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2610 K/PID.SUS/2018

dengan demikianDakwaan Kesatu Primer tidak terbukti.Bahwa Yudex Factie dalam memeriksa perkara ini telah mengambil alihalasan maupun pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2008 untuk dijadikan sebagai alasan danpertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quopada tingkat banding, berarti telah sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

No.1655 K/PID/2008.perkara a quo pada tingkat banding, berarti telah sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sepanjang mengenai jumlah kerugian keuangan negara dan uangpengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa H.

Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) telah keliru dalam menerapkanunsurunsur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) dalam pertimbanganhukumnya dalam putusan a quo pada halaman 76 telah menegaskan :hal.96 dari 121 hal. Put.

Judex Factie (Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor) tidakcukup mempertimbangkan alatalat bukti yang diajukan olehTerdakwa/Pemohon Kasasi Il (Oldovoende Gemotiveerd);Bahwa dihadapan persidangan, Pemohon Kasasi IlTerdakwa telahmengajukan alatalat bukti berupa 4 saksi (a de charge), 2 ahli dan surat dimanaalat bukti surat dan para saksi/ahli tersebut diajukan untuk membuktikanbahwasannya segala tuduhan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar,

akan tetapi telah ternyatabaik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta, alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/Terdakwa sama sekali tidakdipertimbangkan sehingga Pemohon Kasasi I/Terdakwa merasa diperlakukantidak adil dalam menghadapi segala hal yang dituduhkan oleh Jaksa PenunutUmum di dalam surat dakwaanya, padahal sebagaimana ditentukan dalamPasal 37 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 yang

Umum,dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengantanggal 1 Desember 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri,dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengantanggal 31 Desember 2018 ;Penuntut Umum, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Januari2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019, diperpanjang oleh KetuaPengadilan Negeri, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 13 Pebruari2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, dilakukanPenahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal21 Maret 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHalaman 1 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN SbyNegeri Surabaya, dilakukan Penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 Maret 2019sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dilakukanPenahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal19 Juni 2019 ;Terdakwa didampingi

dipersidanganyang menyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh PenuntutUmum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pbembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan.Unsur ke1: setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah NATALIA CHRISTIANA, SH.

Hamdan,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaHalaman 127 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sbydengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malangdan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.1. Kusdarwanto, SH., SE., MH. Wayan Sosiawan, SH., MH.Ttd.2. Dr. Agus Yunianto, SH., MH.Panitera Pengganti,Ttd.Moh.

Hal tersebut didukung dengan adanyapertimbangan Hakim Anggota IIl dan IV (Hakim Adhoc) dalampertimbangan putusan (dissenting opinion) yang menyatakan:Adanya lima putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yakni 2Putusan Tipikor dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peranTerdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d.2014.

Judex Facti telah menjadikan 5 (lima) putusan yang berkekuatanhukum tetap yakni 2 (dua) Putusan Tipikor dari Pengadilan TipikorSurabaya dan 3 (tiga) Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya sebagai alasan untuk mengesampingkan peran Terdakwaterkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 sampai dengan2014;Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota dan Hakim Anggota Il,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan

dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peranTerdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d. 2014.e Adanya dua putusan Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama DiarKusuma Putra dan Nelson Sembiring justru mempertegas pembuktianadanya penyalahgunaan dana hibah, di antaranya sebagai akibatkelalaian Terdakwa dalam mengelola dana hibah hanyamempercayakan kepada kedua orang

Nelson, diPengadilan Tipikor telah dinyatakan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson bersalahatas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi, dan PengadilanTipikor dalam putusan perkara tersebut tidak pernah menunjuk Terdakwasebagai pembuat / pelaku atau pihak yang turut serta dalam mengeloladana hibah sehingga dibebani tanggung jawab atas terjadinya kerugiankeuangan negara / daerah.

Nelsonyang sudah diputus Pengadilan Tipikor tidak pernah menyebutkannama Terdakwa sebagai pihak yang terkait atau turut serta atausendirisendiri atau bersamasama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelsonmelakukan tindak pidana penyimpangan dana hibah;Sepanjang pemeriksaan persidangan perkara Sdr.

54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006No.52 ;55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562HT.01.01Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT RajaProyek Tegal ;Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa :Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pid.SusTPK/2016/PN Smg juncto Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 07November 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sumantri yang tertuang dalam putusan lengkap PengadilanNegeri Tipikor Semarang dengan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg ;Bahwa mengenai metode Penghitungan kerugian Keuangan Negarayang digunakan, sesuai dengan buktibukti yang diperoleh adalahsebagai berikut :i. Menghitung Nilai Pembayaran kepada PT Raja Proyeksetelah dikurangi pajak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal ;il.

ili)Dengan dasar metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraseperti diatas, yaitu huruf (i) dikurangi huruf (ii) menjadi hasil totalkerugian negara maka hasil/jumlah kerugian Keuangan Negara yangdi keluarkan BPKP menjadi tidak sah/cacat hukum dikarenakan hasilyang digunakan pada huruf (ii) bukan berasal dari orang/Tim Ahli yangdiakui keahliannya berdasarkan adanya surat keterangan ahli darilembaga terkait dalam hal ini LPJK (Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi) Nasional ; Tersangka Tunggal dalam Tipikor

Supomo, SH Kav. 178 A , Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 April 2013; Terdakwa ditahan oleh : 1 Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d 28 April 2013;Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 April2013 s/d 28 Mei 2013; 4 Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Mei 2013 s/d 21 Juli 2013 ;Ow5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2013 s/d26

Thomas Patria dari dakwaan primair .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKt.

kepada Pedro Halim ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain.7Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR / 2011 / PN.PTK tanggal 17 Januari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada TerdakwaPedro Halim tersebut telah terbukti,

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR

,M.H., HakimHakimAd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.36Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.Hakim Hakim Anggota,ttd./ H. Surachmin, S.H.,M.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

l.02/HK/MSJ/2013 tanggal 28 Februari 2013, pada tanggal 16Desember 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orangtelah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(yang selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karenaitu menyalahgunakanwewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentumenyalahgunakan kewenangan.

kewenangan diskresioner (vrijsoestuur, Ermessen) untukmelaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnyadengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yangtidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaanterikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kKewenangan untukmemutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap normanormatersamar (vage norman) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor

Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masihtetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yangtertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yangtingkatannya lebih rendah

rupiah) yang merupakan kelebihan pencairan dana yangmelampaui pagu DPPA SKPD, Majelis hakim sependapat dan meyakinikebenarannya, kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena telahdigunakannya kelebihan dana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMesuji tahun Anggaran 2013 di luar maksud penggunaan dana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad. 5 Unsur Uang PenggantiMenimbang bahwadi dalam pasal 18 UU Tipikor

PUTUSANNo. 06/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPeradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir LILIK KARNAEN, MT. bin BUDIDARMA.;Tempat lahir : Banten ;Umur atau tanggal lahir : 56tahun/8 Mei 1957;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia.

. ; Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 12Nopember 2013; Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 1 Nopember 2013sampai dengan 30 Nopember 2013. ; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 01 Desember 2013 sampaidengan tanggal 29 Januari 2014 ; Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 30 Januari 2014 sampaidengan 28 Februari 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakartasejak tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 ; Hakim Pengadilan

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 8 April 2014 Nomor: No: 06/ TIPIKOR/ 2014/ PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 05 Maret 2014, Nomor No. 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;ds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju : ditahan dengan jenis tahananRUTAN sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari2016;3.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Bulan Juli 2011 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat melaui DinasPU Prop. Sulawesi Barat membangun Bendungan di Daerah Kecamatan BambairaKab.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

dibidang Hukum Pidana dan Hukum AcaraPidana;Bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat sentral;Bahwa surat dakwaan adalah menjadi dasar untuk pemeriksaan suatu perkarapidana, menjadi dasar untuk tuntutan, menjadi dasar untuk pembelaan danmenjadi dasar bagi hakim untuk putusannya;Bahwa surat dakwaan tidak boleh dibuat asalasalan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143(2) KUHAP surat dakwaan harusditandatangani serta harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap;Bahwa pasal 2 UndangUndang Tipikor

Sedangkan pasal 3 berkenaan dengan penyalahgunaanwewenang;Bahwa seseorang dianggap telah melakukan delik dengan syarat harusmemiliki mensrea/niat yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa;Bahwa dengan tujuan maksudnya: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaandengan keinsyafan secara pasti, kesengajaan dengan keinsyafan/kemungkinan;Bahwa sengaja berarti dikehendaki dan dimengerti;Bahwa kesalahan terdiri dari : Dolus/sengaja dan Culfa/kelalaian;Bahwa bisakah seseorang didalam UU Tipikor dihukum karena

P U TU S ANNo. 08/ PID.SUS / 2013/ TIPIKOR.

No.18/SK/SJSBIM/N/2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungPinang pada tanggal 29 April 2013, Nomor : 482/SK/IV/2013 ;Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangtersebut ;Telah Membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 08/Pen.Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 05 Maret 2013 tentang Penunjukan HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwaKHAIRUDDIN Bin HAMZAN ;e Penetapan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, dengan alasansebagaimana tertuang dalam pledoi Penasihat Hukum terdakwa; Bahwa, terdakwa telah menggunakan dana ADD Tanjung Pala dengan baikdan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna No. 07 Tahun 2010, danbahkan telah menggunakan uang pribadi atau meminjam uang ke Bankuntuk mendatangkan investor asing ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penasihat Hukum terdakwa memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

PERK : PDS01/ RANAI/01/2013, tanggal 01 Februari 2013, terdakwa telahdihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KlasIA Tanjungpinang dengan dakwaan sebagai berikut :Hal 7 dari 71 Pts. No.08/Pid.Sus/2013/Tipik or.PN.

,Hakim dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa,tanggal 23 Juli 2013 dalam persidangan yang terobuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota, dibantu T.A. PANDIA selaku Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri olehHal 70 dari 71 Pts. No.08/Pid.Sus/2013/Tipik or.PN.

jabatanStruktural di lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 01 April tahun 2010bersamasama dengan Devi Sarah (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampaidengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat diKantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesiaatau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi (TIPIKOR

Terdakwa sepertidipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jis UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi Dalammengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasanalasan hukumyang lain, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskanTerdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor

dalam dakwaanPrimair dengan pertimbangan unsur setiap orang tidak terpenuhi denganmenyatakan Terdakwa dalam jabatannya dikaitkan dengan perbuatan yangdidakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatan tersbut melainkanmemenuhi criteria dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor DakwaanSubsidair (putusan Pengadilan Negeri halaman 89, pertimbangan manadisetujui Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 63);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanoleh karena unsur setiap orang

Bukit KabupatenBener Meriah;: Islam;: Wiraswasta/Kontraktor;Terdakwa dan Terdakwa Ill berada di dalam tahanan;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tanggal 13 November2015 Nomor : 103/Pen.Pid/TPK/2015/PT.BNA, sejak tanggal 5 November2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tanggal 1: 110/Pen,Pid/TPK/2015/PT.BNA, sejak tanggal 5Desember 2015 sampai dengan 2 Februari 2016;Desember 2015 NomorBerdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah

Rahim dan Terdakwa Ill Azhar EfendiBin Ismail membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNAtanggal 15 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna, tanggal 5 November 2015 yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai

Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapatsecara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum danrasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif danbijaksana membertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepadaPemohon Kasasi/Terdakwa dan Terdakwa Ill sebagai pencari keadilanterhadap tindak pidana yang menimpa Pemohon Kasasi/Terdakwa danTerdakwaa Ill;Adanya Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang Nyata Judex Facti DalamPutusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Mohammad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. tid/Timur P. Manurung, SH, MM.ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.Panitera Pengganti :ttd.

, Kota Kupang ; A gamaIslam ;5 nere e e eeeeePekerjaan Karyawan PDFlobamor ( Kepala DevisiPerkapalan PD Flobamor ; Pendidikan BSc ( SarjanaMuda ) ; Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Suratperintah penahananOleh : Penyidik, tidak ditahan~ ; Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal O05 Mei 2011 s/dtanggal 24 Mei2011 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei2011 s/d tanggal 23 Juni2011 3 eee en ee eee ee eee eeMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

, sejak tanggal 09Juni 2011 s/d tanggal 08 Juli2011 3 ener en ee re ee eee eeePerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal09 Juli 2011 s/d tanggal06 September.....06 September2011 ; Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Kupang,' sejak tanggal 07September 2011 s/d tanggal 06 Oktober2011 3; ee e e e ee eeePerpanjangan penahanan tahap kedua oleh KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Kupang, sejak tanggal 07Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember2011

AKHMADBUMI, SH, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 07 Mei2011 ; Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsitersebut :Telah membaca berkas~ perkara dan surat surat yangbersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.KPGtanggal 12 Oktober 2011 ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum No. Reg.

Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 10 Desember2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Dharyono bin Karso Sirin tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Dharyono bin Karso Sirin terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama ;Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding tersebut : Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 35/Pid.

Tipikor/2013/PN.Smnda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwapada tanggal 12 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Tipikor/2014/PN.Smdatanggal 12 Mei 2014, sekedar mengenai penerapan pasal dan pidanapenjara, dalam memutus perkara aquo tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya karena majelis hakim tidak mempertimbangkansegala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruanpenafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 Jo UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas

Tipikor/2013/ PN.Smda tanggal 10 Desember 2013;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa DHARIYONO Bin KARSO SIRIN telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama2.

keberatan lamanyapenjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim tingkat pertama dan besarnya uangpengganti yang harus di bayarkan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa atas memori banding jaksa penunutut umum tersebut akandipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim Tingkat banding dalampertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding padatanggal 04 Maret 2016, yang pada intinya menolak semua memori dari Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor

tingkat Bandingmembaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 54/Pid.SusTPK/2015/PNPLK tanggal 12 Januari 2016, dan memperhatikan memori banding dari JaksaPenuntut Umum serta Kontra memori banding dari terdakwa, maka Majelis HakimTipikor tingkat Banding Sependapat dengan Putusan majelis Hakim Tipikor tingkatpertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana Dakwaan kesatu subsidair,akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat akan memperbaiki sekedarmengenai lamanya Penjatuhan pidana penjara dan besarnya Uang Pengganti sertaSubsidair pidana penjara uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar uangpengganti, akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor tingkat Bandingmencermati faktafakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata keterangan parasaksi baik itu Saksi1 Trisnamanda

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Februari 2016Nomor: 3/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 MARET 2016 oleh Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu olehHARLY M.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 20125. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 29 April 20126. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 20127.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ZAINUDIN,SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MH, keduanya adalah Advokat pada KantorADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ZAINUDIN, SH & REKAN berkantor di JI.Jendral Sudirman No. 163 B Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusustertanggal 2 Pebruari 2012. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang;Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah...3)" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa sertaBarang Bukti yang diajukan dipersidangan ;# Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut

MH. dan LAZUARDI LUMBANTOBING, SH masingmasing HakimAd Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh IRENE, A PRADATA, SHM.Hum selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SALIMAN, SH sebagai ...126) 126 sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat

Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d Tanggal 17 September 2015 ;4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 16November 2015 ;Hal Putusan No. 14/Pid.susTPK/2016/PT JAP5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 November 2015 s/d tanggal 16Desember 2015 ;6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal15 Januari 2016 ;7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari

2016sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11April 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca dan mempelajari :1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No.14/Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan MajelisHakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura No.14/Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 1 April 2016 tentang PenetapanHari Sidang ;3.

Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 50 / Pid. SusTPK/2015/PN Jap tanggal 13 Januari 2016dalam perkara Terdakwa KORBIANUS TOPALSE.M.Si ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telahdidakwa berdasarkan surat dakwaan No.

HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggota dan dibantuBENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadirioleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya ;Ketua Majelis,Ttd.IMANUEL SEMBIRING. S. H.Hakim Hakim Anggota ,Ttd. Ttd.1.PAHATAR SIMARMATA.S.H.MHum. 2.

PUTUSANNomor : 27/PID.SUS.K/2013/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama : IrSYAFARUDDIN NASUTION, MM;Tempat lahir : Binjai;Umur / tgl. Lahir : 57 tahun / 23 September 1955;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013.s.d. 01 April 2013;6. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak Tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;7.

MkKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH danSAZILI, SH.Msi masing masing sebagai Hakim Tinggi Tipikor danHakim Tinggi Ad hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medanselaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Medan tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 27/PID.SUS.K/2013/PTMDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka72untuk umum pada hari JUMAT tanggal 12 JULI 2013 oleh KetuaMajelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta ROSELINA, SH PaniteraPengganti pada

sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal28 Mei 2013Diperpanjang oleh Pununtut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengantanggal 7 Juli 2013 .Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 08 Juli 2013sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013Perpanjang ke 2 Ketua Pengadilan negeri Cibadak sejak tanggal 07 Agustus2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22September 2013.Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal 23September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.Perpanjangan ke 2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 23Oktober 2013 sampai dengan tanggal21 Nopember 2013Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 14 Desember 2013 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Desember2013 sampai dengan Tanggal12 Februari 2014 ;Diperpanjang I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejaktanggal13

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu temp at lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan N egara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mendapatkandana bantuan Hibah untuk program pembangunan prasarana dan sarana olahragarenovasi

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerabhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalabgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Pada tahun 2011 pemerintab Kabupaten Sukabumi telah mendapatkan danabantuan Hibah untuk