Abdullah dan Rizma ke Pontianak bertemu dengan orang yang mengakubernama FANJUNG yang dikenalkan oleh terdakwa kepada saksi ;Bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan dengan FANJUNG tersebut adalahmasalah pengadaan dan penyaluran semen, dimana setelah saksi mengetahui dariterdakwa bahwa FANJUNG tersebut ditunjuk untuk pengadaan dan penyaluransemen, kami menganjurkan kepada FANJUNG supaya tidak melaksanakan kegiatantersebut, namun FANJUNG mengatakan tetap mau melaksanakannya dengan alasankarena beli partai

enakkepada Bupati kalau menolak, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YOHANESKITENG memaparkan bahwa penyaluran semen tersebut hingga sampai ke desadesasangat sulit dan akan memakan biaya yang tinggi sedangkan untuk harga semen bantuantersebut sudah dipatok dengan harga Rp.50.000, per sak hingga sampai ke tempatsedangkan harga pasar di Sanggau pada waktu itu adalah antara Rp.48.000, s/dRp.49.000, tapi FANJUNG mengatakan tidak apaapa karena dia mempunyai armadauntuk mengangkut dan kalau membeli partai

Aminin sedang berada di Cafe Alila di Pontianak, didatangi Fanjung / EpyFranky dan dikenalkan terdakwa, lalu terdakwa menelepon Bupati untuk mendapatkonfirmasi apakah Epy Franky alias Fanjung yang akan melaksanakan pengadaansemen, namun tidak diterima dan terdakwa lalu SMS dan mendapat jawaban auk (bahasa Melayu ), yang artinya ya ;Bahwa saat itu Fanjung dianjurkan untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaansemen karena harga yang ditentukan sama dengan harga pasar, tetapi Fanjungmemberi alasan beli partai

saksi Rizma Aminin dengan Epy Franky alias Fanjung dan dalampertemuan itu telah dianjurkan / diingatkan oleh terdakwa ataupun saksi yang lain kepada EpyFranky alias Fanjung untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaan semen karena harga yangditentukan sama dengan harga pasar, tetapi Epy Franky alias Fanjung memberi alasan beli partaibesar lebih murah dan ia memiliki armada pengangkutan untuk mendrop ke Desa Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dari Epy Franky alias Fanjung bahwa membelidalam partai

No.1657 K/Pid.Sus/201430yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah AgungRI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.78. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.79. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan

No.1657 K/Pid.Sus/20147481.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B110/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Dukungan Kembali dengan tujuan JaksaAgung RI yang diterima oleh Risty.82.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri MuaraTebo Reg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H.

Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang81.82.83.84.terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima

No.1657 K/Pid.Sus/201417681.82.83.84.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara TeboReg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010atas nama Terdakwa

mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai

mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang ;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai

Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat yang memiliki finasiallebin pada umumnya di Kab Sampang masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;106c.

Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;b. pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +g=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;c. adanya Surat Telegram (ST

sidang pembacaan putusan selauntuk perkara Nomor: 9192/PHPU.DXI/2011 yang amarnya memutuskanantara lain:e Membatalkan SK KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPUKAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;e Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi danverifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai

DOHONG,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten GunungMas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR2/VI/2013 (Nomor : 63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/VI/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH,MM Drs. ARTON S.

Empat Lawang Prov Sumsel, tetap terlampirdalam berkas perkara.652 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, tetap terlampir dalamberkas perkara.653 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Budi Antony Aljufri?...dst, tetap terlampir dalam berkas perkara.654 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Romy Herton?...

DOHONG,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten GunungMas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR2/VI/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/V1I/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH,MM Drs. ARTON S.

Empat Lawang Prov Sumsel, tetap terlampirdalam berkas perkara.652 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, tetap terlampir dalamberkas perkara.653 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Budi Antony Aljufri?...dst, tetap terlampir dalam berkas perkara.654 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Romy Herton?...

Terbanding /TurutTermohon Kasasi dalam persidangan maupun didalam kontra memoribanding dari Tergugat / Turut Terbanding (Wildan), sehingga menurutPasal 1875 KUH Perdata, Pasal 288 RBG bukti surat tersebut mempunyaikekuatan pembuktian yang sama dengan akta Autentik, oleh sebabkeberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formil dan materiil, Karenaagar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhilebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok dengan panjang 14 cm dan lebar 2 cm dengangagang kayu berwarna coklat; 1 (satu) buah kaos warna putih tanoa merk bergambar partai PrabowoHatta; 1 (satu) buah singlet atau kaos dalam warna putih dengan merk rider;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

PERMA tersebut,adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa berdasarkan BAB KETENTUAN UMUM Pasal tayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa PelanggaranAdministrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon WakilBupati dalam PERMA tersebut, adalah Peserta pemilinan yang disusulkan olehpartai politik, gabungan partai

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugatsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu. perjanjian hanya berlaku antara pihapihak yangmembuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang

Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Yahya Harahap, bahwa tindakan yangbertentangan dengan prinsip partai kontrak (contract party) yang digariskandalam Pasal 1340 KUHPerdata, maka pihak ketiga yang dirugikan dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaiTergugat keliru. (M.

Nomor 1806 K/Pdt/2016atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekanlainnya;.

Nomor 453 K/Pdt/2013(1,7)Pemerintah wajiob bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangUndang ini, peraturan perundangundangan yang lain, danhukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehNegara Republik Indonesia;Pasal 74:Tidak satu ketentuan dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkanmengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia ataukebebasan dasar

Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ataupengurus partai politik.Menimbang, bahwa larangan bagi PNS untuk memberi dukungan ataubersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat(4) sebagai berikut:1. Dalam kampanye dilarang melibatkan:a. Hakim pada semua peradilan;b. Pejabat BUMN/BUMD;c.

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan dir sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

KHUMAIDIdi sebuah pengajian rutin di Pendopo Kabupaten Pasuruan padatahun 2007, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi M.KHUMAIDI untuk masuk dalam kepengurusan Partai KedaulatanNasional Umat (PKNU), ajakan Terdakwa tersebut kemudiandisanggupi oleh saksi M. KHUMAIDI yang selanjutnya menjadi KetuaMajelis Syuro PKNU wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan,dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi M.

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertandaSuci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan AgungRI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan PimpinanPusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani olehProf.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marhamselaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI padatanggal 1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima KejaksaanAgung RI perihal Surat dari DPP Partai

Alias Idup Bin Asmaran, di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010, ketika Saksi sedangberada di Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai, Saksi dihubungimelalui handphone oleh sdr.Kuni, yang memerlukan shabushabusebanyak dua paket;e Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa Muhamad Yamani aliasRambo, di tempat mangkalnya yaitu dikantor PDIP di Amuntai, yangmana sebelumnya Saksi sudah kenal Terdakwa Rambo karena samasama aktif di Partai

Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.

menghilangkan jejak setelahadanya pengusutan dari pihak Kepolisian Polresta Manado,pada bulan Maret 1992.Dalam upaya Penggugat untuk menjajaki dan mencari buktiperbuatan yang tidak manusiawi tersebut, Penggugatsecara kebetulan mendapat informasi, bahwa TurutTergugat 1 Wellem Marthen Wuwungan tersebut,sesungguhnya bukan Pegawai lagi karena sudah dibebastugaskan karena ternyata mempunyai' indikasi terlibatPartai terlarang G30 SPKI.Dan dengan informasi tersebut, mengingkatkan Penggugatatas praktek perbuatan Partai

Terdakwamelakukan perbuatan tersebut tetapi disebabkan oleh masalah biayaUp grade mobil Jeep CJ 7 milik Terdakwa yang dijanjikan akandibayar oleh Awang Ishak, namun sampai sekarang belum dibayarnyakepada bengkel Asia Motor;Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) hari berusaha untuk menemuiAwang Ishak, tetapi tidak pernah bertemu dan Terdakwa merasabenci dengan Awang Ishak karena dia juga suka mengadu orang,termasuk Tim suksesnya juga diadu ;Bahwa Terdakwa sudah pernah minta bantuan penyelesaian melaluiorang partai