Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Mataram paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Mei2015 s/d 11 Juli 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Halaman dari 42 halaman putusan No. 12/Pid.Sus/2015/PT.MTRTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir di dalamnya sertasalinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriMataram tertanggal 6 April 2015 Nomor : 52/Pid.Sus.TPK

TPK/2014/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di KepaniteraanPengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh)hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 24 April2015 sedangkan untuk Penuntut

memori banding tertanggal 6 Mei2015, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Mei 2015dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum melaluiPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu dengan surat tertanggal 12 Mei 2015,perihal ; Mohon bantuan pemberitahuan dan penyampaian kontra memori banding perkaraNo. 52/Pid.SusTpk/2014/PN.Mtr.Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada intinyamenyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor

PT Muara Raya, Komisaris PTBangun Raya Sulawesi: S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan SuratPenyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa KAREDO

olehPenasihat Hukumnya bernama PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH, dan ANGGIATBONARDO NAPITUPULU, SH, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yangberkantor pada kantor Advokat PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH & REKAN diPerumahan BTN Membiri Blok A.2 Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 112/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 18 Maret 2021;Pengadilan Tipikor

Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiPenetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa KAREDORAJAGUKGUK, ST;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS02/RP9/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021 yangmana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2021/PN.kdiBahwa awalnya saksi tidak tahu, dan hal tersebut saksi ketahui nanti pada saatsidang tipikor bahwa Rizal (Terdakwa lain) ada menerima uang sebesarRp62.000.000,00 (enam puluh dua puluh juta rupiah) yang diberikan dengan caraditransfer dari rekening PT.

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam

Soppeng serta bertempat di kawasan jalanHertasning Baru Makassar, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telahmelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, menerima hadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan25dengan jabatannya

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai35Satu perbuatan berlanjut, menerima pemberian atau janji,dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atauberhubungan dengan sesuatu

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN. PL tanggal 5 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa A. TUBAGUS BM.

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 12 Juni 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding pada tanggal 17 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juni 2014, memoribanding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 sesuaiAkta Penyerahan memori banding Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR

/2013/PN.PALU ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaandalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkarasebagaimana tercantum didalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaramasing masing pada tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 07 Juli 2014 Nomor08/PID.SUS/Tipikor/2014/PN.PALU ;Menimbang, bahwa sampai berkas

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RImenyatakan bahwa : Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harusdinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidakberpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor

karenasecara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justrudalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukupmembuktikan unsur melawan hukum secara formil ;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwaTerdakwa sebagai Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan KomitePembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 12 Desember 2018 Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjukmenjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin Tanggal 14 Januari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

sesuai dengan fotokopi, Surat dari Edy Sukarno,tanggal 04 Februari 2020, Perihal: Mohon Dicatat danDibukukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) kepada Lurah Kuin Cerucuk;: Fototopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Hibah,tanggal 25 Desember 2019;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan, tanggal04 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara PengukuranTanah, tanggal 05 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat PengadilanNegeri/HI/Tipikor

Noor Gg.Perjuangan, RT.43, RW.03, Kelurahan Kuin Cerucuk, KecamatanBanjarmasin Barat kepada Edy Sukarno (Pemohon) (vide BuktiP.4.3, Bukti T.13);Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJMSurat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2020 (vide Bukti P.4.4, BuktiT.13);Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 05 Februari 2020 (videBukti P.4.5, Bukti T.13);Surat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Banjarmasin Kelas A Nomor: W15.U11227HK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: PermohonanSurat Keterangan

Berita Acara Rapat Pembahasan ASN bermasalahHukum (Tipikor Incrah)/mantan narapidana dilingkunganPemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 OktoberHalaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.3.

darifotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepadaBupati Bone Bolango Nomor : F.IV.2630/V.125/56 tanggal29 Januari 2019 perihal Tindaklanjut PNS yang MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukumdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone BolangoHalaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.10111213tanggal 18 April 2018 (Fotokopi sesuai asili);BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor

Foto copy surat pengaduan dugaan pelanggaran tata tertib dan kodeetik DPRD DKI oleh Bapak H.Ahmad Ruslan, SH, Fraksi PKB yang dikirim olehLSM DPP LP21 Tipikor, bukti T22 ;23. Foto copy somasi, teguran pertama dari LBH. LP21 kepada H.AhmadRuslan, SH, bukti T23;24. Foto copy somasi kedua terakhir tanggal 03 Maret 2016, dari LBHLP21 Tipikor kepada H.Ahmad Ruslan, SH. bukti T24 ;25. Foto copy surat kuasa dari Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSKTerdakwa 2oOo oo FBP W NY FRCO N. Nama lengkap : Sufriadi Bin Atyub. Tempat lahir : Beurandeh Paya. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Oktober 1999. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Gampong Cot Patisah Kecamatan SeuneuddonKabupaten Aceh Utara. Agama : Islam.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut Undang Undang Tipikor

) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dimana berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" padaunsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan

Unsur "Setiap Orang"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimanadisebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Tipikor adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangkapenerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu tiaptiaporang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Unsur Secara Melawan Hukum"Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Namun berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor tentang melawanhukum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.

(fotokopi sesuai dengan asili) ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Ambon, Putusan Tipikor, Nomor 07 / Pid.sus / TPK/ 2013 / PN. Amb, Tanggal 25 Mei 2015.

(Fotokopisesual dengan fotokopi) ; Contoh :1.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 ; 2.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,Tetapi sebelum Berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 tahun 2017 ;3.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 800/224 Perihal Permintaan NamaNama ASNyang terlibat TIPIKOR, 24 April 2019 (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 182/242 Perihal Permintaan Putusan, Tanggal03 Mei 2019.

Indonesia.Tempat Tinggal : Enarotali Desa Madi Distrik Paniai TimurKabupaten Paniai.Agama : Kristen Advent.Pekerjaan : PNS (Dinas Pertambangan dan EnergiKab.Paniai) / NIP.19590704 198902 1 001.Terdakwa berada di dalam tahanan;1.2.Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 1 Juni2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Klas AJayapura, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Jayapura sejak tanggal 10 Juli 2014 sampaidengan tanggal 07 September 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 08 September 2014 sampaidengan tanggal 07 Oktober 2014;Perpanjangan Il oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi

Jayapura sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengantanggal 06 November 2014;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22November 2014;Hal. 1 dari 69 hal.

No. 697 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23 November 2014 sampaidengan tanggal 21 Januari 2015;Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang,tanggal eeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeees NOL haaceeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetersSSESIAIK concemnoaincnnscns wens cman cme 9 RS) secre age cope coe eonepeemoeetcioonas :Perpanjangan Penahanan Ketua Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Semarang, tanggal ............:::eesseeeeeeeeees NO!

oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeesSBIAUK ssscssncnrensins xsica once ans 4 S/O weccceccccececeeceeeeesueeeeees ;Perpanjangan ke1 Ketua Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan TinggiSemarang, tanggal . ..........e:::eeeeeeeee NO! liceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeesSOAK 2.2... eeeeeeeeeeeeeeeeeees (0 ;6. Perpanjangan ke2 Ketua Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan TinggiSemarang, tanggal . .........

,(sepuluh ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal29 April 2014 oleh ENDANG SRI WIDAYANTI, SH., MH., Ketua Majelis Hakim,HASTOPO, SH., MH., selaku Hakim Anggota, dan MARSIDIN NAWAWI, SH., MH.,55Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota.

Mamuju.Agama : IslamPekerjaan : Swasta.Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan.PENAHANAN :Penyidik :/Rutan, sejak tanggal 4 September 2015sampai dengan tanggal 23 September2015;Perpanjangan penahanan : Rutan, sejak tanggal 24 September 2015Penuntut Umum sampai dengan tanggal 2 November 2015;Perpanjangan penahanan : /Rutan, sejak tanggal 3 November 2015Ketua Pengadilan Tipikor sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;MamujuPenuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 13 November 2015sampai dengan tanggal 2 Desember

2015; MamujuPerpanjangan Penahanan : /Rutan, sejak tanggal 3 Desember 2015Ketua Penagdilan Tipikor sampai dengan tanggal 14 Desember 2015; Majelis Hakim : Rutan sejak tanggal 14 Desember 2015sampai dengan tanggal 12 Januari 2015; Perpanjangan Penahanan : Rutan sejak tanggal 13 Januari 2016Ketua Pengadilan Tipikor sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;MamujuPerpanjangan Penahanan : Rutan sejak tanggal 13 Maret 2016 sampaiKetua Pengadilan Tinggi dengan tanggal 11 April 2016;Tipikor MakassarTerdakwa

tentang Penetapan HariPersidangan ;Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengar keterangan ahli;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti;Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 14 Maret 2016No.Reg.Perk:PDS11/MMJ/Ft.2/11/2015 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

2015,pada dasarnya adalah telah tepat dan benar, namun demikian, pertimbanganhukum tentang eksepsi dan pokok perkara serta amar putusan perkara tersebutperlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaiberikut; Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, baik dalam eksepsinyamaupun dalam memori bandingnya itu mempersoalkan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini, karena obyeksengketa, berupa Laporan Hasil Audit Kerugian Negara/Daerah TerhadapDokumen Tipikor

Banda Aceh, sejak tanggal 10Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama T.Safrizal.SH,dkkyang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Halaman 1dari 11 Putusan Nomor 34/PID/2019/PTBNAPENGADILAN,Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 7Tahun 2012 dalam rumusan hukum kamar pidana untuk Tindak PidanaKhusus, dimana pada point 5 SEMA dimaksud dinyatakan bahwaPenjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimaltidak diperkenankan (ketentuan UndangUndang Tipikor tidak bolehdisimpangi).

PUTUSANNOMOR 111/PID.B/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :Nama lengkap : MUHIRMAN Alias MUHIR Bin ABDUL MAXON(Alm) QRTempat lahir : Penyasawan WYUmur/tanggal lahir : 63 Tahun / 10 April 1954 SY Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Il Pulau Rt.0

15 September 2017 sampai dengan tanggal 4Oktober 2017;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017sampai dengan tanggal 13 November 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal18 November 2017;Perpanjangan tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018;Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejaktanggal 3 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2018;Halaman 1 dari 83 halaman Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT KDI8.

Perpanjangan Tahap Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 April 2018sampai dengan 3 Mei 2018;9. Perpanjangan Tahap II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Mei 2018sampai dengan 2 Juni 2018;10. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Mei 2018sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;11.

Haeba V No. 9B, Kelurahan WuaWua,Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan SuratKuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat HukumTerdakwa tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam bukuDaftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Tipikor/I/2018/PN.Kdi tanggal 8Januari 2018 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat

Tipikor/2018/PN Kdi tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai surat tandaterima kontra memori banding Nomor /Akta.Pid.SusTPK/PN Kdi tanggal 26Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni

BNA, tanggal 24 Februari 2017 dengantelah disidangkan pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor Banda Aceh padahari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskanbahwa pengadilan terhadap para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan inikami memohon kepada Hakim Prapid yang menangani perkara ini

Sidang yang digelar pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2017di Pengadilan Tipikor Banda Aceh belum dibacakan surat dakwaan terhadappokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dan ditunda persidangannya hinggatanggal 17 Maret 2017 dengan agenda pembacaan dakwaan;2.