Ditemukan 20445 data
14 — 2
267/Pdt.P/2021/PA.Mr
13 — 1
267/Pdt.G/2022/PA.Sbs
9 — 2
267/Pdt.G/2018/PA.Pdlg
7 — 0
267/Pdt.G/2013/PA.Sby
PUTUSANNomor 267/Pdt.G/2013/PA.Sby.ZEN 5 .Sey 5 VayDEM!
10 — 3
267/Pdt.G/2021/PA.Jbg
23 — 1
267/Pdt.P/2023/PA.Jbg
9 — 2
267/Pdt.G/2020/PA.Wsb
266 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3765/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
141 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3690/B/PK/Pjk/2020Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
28 — 17
Ucok BTT dengan nomorpemasangan 327 x 5, 487, 37, 131, 31, 13x3, 17, 317, 81, 267, 67x3,881x5, CB 8x200, Cp.89x100, Cp.42x50, Cp.84x50, 898, 798x5, 98x10,543, 548, 48, 584, 84x3, 509, 609, 09, 543, 542, 642, 643, 43, 42x5, 524,24, 04, 34, 62, 72x3, 372x103143, 6143x2, 143, 48x5, 4722, 2247, 722,247, 718, 708, 619, 691, 649x2, 2401, 401, 01, 768, 360x3, 879, 79x5kemudian Sdr.
Ucok BTT dengan nomor pemasangan 327 x 5,437, 37, 131, 31, 13x3, 17, 317, 81, 267, 67x3, 881x5, CB 8x200,Cp.89x100, Cp.42x50, Cp.84x50, 898, 798x5, 98x10, 543, 548, 48,584, 84x3, 509, 609, 09, 543, 542, 642, 643, 43, 42x5, 524, 24, 04,34, 62, 72x3, 372x103143, 6148x2, 143, 43x5, 4722, 2247, 722, 247,718, 708, 619, 691, 649x2, 2401, 401, 01, 768, 360x3, 879, 79x5,kemudian Sdr.
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 267 luas 120 m?(seratus dua puluh meter persegi) atas nama Eni Ninik Hariani(Penggugat !) tanggal 15 Januari 2001 dengan Surat Ukur Nomor00034/2000 tanggal 16 Agustus tahun 2000 yang terletak di DesaMojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 191 luas 118 m?
Sehingga akibat hukum ~~ yang terjadi adalahPembanding/Tergugat telah diajukan gugatan wanprestasi/cederajanji melalui Pengadilan Negeri Malang;Mengenai Legal Standing Para Penggugat;Dalam alat bukti 2 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan SebuatPerjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dinadapan notaris LulukWafiroh, SH., Sp.N., dengan akta notaris Nomor 260 tertanggal 28April 2010 tertulis Objek Sengketa berupa 2 bidang tanah yaitu:Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 267/Desa Junrejo, seluas 120 m?
67 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Tanggal Masa/Tahun Pajak penelaah1SKPLB PPh Badan 100045/406/07/092/09 (27072009 2007 Agung Nugroho2SKPKB PPh Pasal 23 100033/203/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Agung Nugroho3 SKPKB PPN 100004/267/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Catur Tenang M.4 SKPKB PPh Pasal 21 100029/201/07/092/09 27072009 2007 Catur Tenang M.5 SKPKB PPh Pasal 26 100028/204/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Catur Tenang M.
Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Tanggal Masa/Tahun Pajak Penelaah KeberatanSKPLB PPh Badan 00045/406/07/092/09 27072009 2007 Agung Nugroho2SKPLB PPh Pasal 23 00033/203/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Agung Nugroho3 SKPLB PPN 00004/267/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 (Catur Tenang M.4 SKPLB PPh Pasal 21 00029/201/07/092/09 27072009 2007 Catur Tenang M.5 SKPLB PPh Pasal 26 00028/204/07/092/09 27072009 Jan Des 2007 Catur Tenang M.
132 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1903/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
164 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1566/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Vietnamese Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/MakananTernak dan Bahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun2015, Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan MenteriNomor 268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentuyang atas Impor dan/atau Penyerahan
21 — 9
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talakantara :PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya IWAN SETIAWAN,SH, Pengacara danPenasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 267
26 — 2
Bukti P7: berupa foto copy KUITPAN AKTA NIKAH Nomor:267/02/X1V/2012., tanggal 11 Desember 2012, atas nama suamiisteri MOHAMAD JASIR dan RUMINAH dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Gucialit;Bukti P7: berupa foto copy KARTU KELUARGA Nomor:35081 12608058652, dikeluarkan tanggal 07052012, atas namaKepala Keluarga H.
21 — 2
tinggal sekarang ci JKota Sukabumi.Bahwa kehendak nikah anak pemohon tersebut telah disampaikan/didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum KotaSukabumi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (ayah) dari calonmempelai wanita.Bahwa petugas kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumimenolak kehendak atau pendaftaran Nikah anak pemohon tersebutdikarenakan belum berumur 17 tahun atau belum dewasa sebagaimana suratPenolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan cibeureum,Nomor:B.267
319 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
17 — 0
tanggal 09 JUNI1994;Bahwa anak tersebut hasil perkawinan dari BAHARLIS binH.BUSRA dengan Hj.HAMIDAH binti H.DAHLAN;Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur sehinggamenurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum,maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untukditetapbkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikanhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaktersebut;Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus jual beli sebidangtanah dengan luas 267
171 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015.b.