= ene cen eeFotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalamPerkara Gugatan Tata Usaha Negara antaraJohanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugatmelawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009434445.Bukti T43Bukti T44Bukti T45astentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai

Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007.

meningkat, disamping itu ada kebanggaantersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayuapabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayumenjadi Presiden.Bahwa selama Terdakwa membantu = Saksi2membagikan dan menyebarkan kaos bergambarpasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yangmemerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwadan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adapaksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwatidak pernah diajak oleh partai

• 1 (satu) buah map snel hecter warna kuning yang berisi 1 (satu) bendel chek list persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa atas nama calon Suryadi tanggal 4 agustus 2013, dengan lampiran sebagai berikut:
  1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa;
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pengurus atau Anggota Partai

empat milyar dua ratus embilas juta Sembilan puluh ribu rupiah )sehingga dalam buku tabungan baik di Bank BNI 1946, CIMB Bankdan BCA tidak terdapat adanya saldo; disamping itu namanama petanibawang yang tercantum yang telah dibayarkan sebelum bercerai terdapat7 orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam perkara yangsekarang;Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suamiisteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usahadagang bawang merah secara bersamasama dalam partai

HIR dapat digunakan untuk memutus perkara ini, hal inisesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 1200K/Pdt/ 2008Tanggal 22 Desember 2008 yang mengandung absiraksi hukum apabila pihakpihak tidak dapat membuktikaan asalusul uang yang digunakan maka buktipersangkaan dapat diterapkan dalam perkara tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenasebagaimana faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa usahadagang Penggugat dengan Tergugat tergolong usaha dalam partai

Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam kasus tersebut, tindakanmenarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyal hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanHalaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bdwpasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptioin persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Dengan tidak terdaftarnya cek dengan No.

Dan yangsebenarnya yang memutar balik fakta adalah Penggugat Rekonvensi,karena hubungan Tergugugat Rekonvensi dengan Ibu Alfisah, hanyahubungan dalam ke Partaian di Partai NASDEM dan juga rekan kerja karnawaktu itu Alfisah sebagai Ketua DPR Kotabaru dan Tergugat RekonvensiBupati Kotabaru. silakan Penggugat Rekonvensi buktikan pada acaraPerbuktian Persidangan selanjutnya;5.

membimbing Termohon Konvensi yang adaadalah sebaliknya; Bahwa, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon telahmengajukan Rereplik yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh MajelisHakim sebagai berikut : Bahwa, Prihal Ibu Xxxxx, sudah selesai dengan Musyawarah dan itudiketahui dengan baik oleh Termohon; Bahwa, tidak benar Pemohon selingkuh apalagi menikah secara sirridengan Alfisah, yang benar adalah hanya sebatas hubungan dalam kePartaian di Partai

HASNA adalah lstri dari SARIPADA;Bahwa pekerjaan SARIPADA saksi kurang jelas tetapi terkhir adalahpengurus dari salah satu partai yaitu partai Demokrat;Bahwa saksi mengetahui jika SARIPADA pernah berganti nama padasaat saksi menjadi saksi pada persidangan kurang lebih 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian peminjaman tersebut;Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan ParaTergugat menerangkan akan menangapinya dalam kesimpulan;2.

Mengumpulkan berita berita tentang partai partai Islamyang berjuang dalam Demokrasi dengan tujuan menggalangUmat/Masyarakat guna meyakinkan Masyarakat jika systemDemokrasi itu salah.8. Membuat data data sejarah tentang kegagal gagalanpemilu diberbagai negara didunia untuk menegakkan syariat Islamdan untuk menegakkan syariat Islam tersebut lebih baik digunakandengan cara STRATEGI TANKIM." Bahwa khusus untuk bidang ALWI terdapat aturan dalamberkomunikasi yaitu1.

Pd/Advokatdari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai BulanBintang/LBH DPCPBB Kabupaten Padang Lawas yang beralamat diJalan Lintas Sumatera No. 4 Sialumbue, Sibuhuan, Kecamatan Barumun,Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor: 95/2012/SK) telah datang sendiri menghadap di persidangan, begitu jugahalnya dengan Tergugat I yang dihadiri oleh kuasanya Mardhi Santa Wijaya,SH,

Pasal 288 RBgdijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: o/buat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang;ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tandatangan diakui;, sehingga apabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat buktiakta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama denganakta authentik dan nilai kekuatan pembuktian

Bahwa setiap perubahan akta pendirian perusahaan dan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) hanya dapat dibuat apabila aisefujui olehsemua pendin atau pemegang saham dan perubahan tersebut harusdituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partai yangditandatangani oleh semua pendiri dan pemegang saham atau kuasamereka yang sah;6.

Bahwa RUPS dan RUPSLB tidak mungkin terjadi, sebab setiapperubahan akta pendirian perusahaan dan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RULBPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri ataupemegang saham dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam aktanotaris yang merupakan akta partai yang ditandatangani oleh semuapendiri dan pemegang saham atau kuasa mereka yang sah.

dana dari pihak lain guna keperluan pilkada Balangantersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat kuasa penuhtersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bekerja mencari dana gunakeperluan Pilkada tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2001 dan padatahun 2012 karena saksi bekerja di PT Tergugat II sebagai Konsultansampai dengan tahun 2015;Bahwa selain tim pemenangan pasangan Sehati juga dibentuk timsukses yang terdiri dari orang partai

keterlibatan saksi dalam tim pemenangan pasangan Sehatipada Pilkada Kabupaten Balangan tersebut dari perencanaan,pelaksanaan sampai dengan penetapan pemenang;Bahwa tugas saksi dalam Tim pemenangan pasangan Sehatitersebut adalah melobi partaipartai pendukung pasangan Sehati;Bahwa saksi dalam melobi partaipartai pendukung tersebutmemerlukan dana dan dana tersebut saksi ambil dari Tergugat II;Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang dikeluarkanoleh Tergugat II untuk melakukan lobilobi terhadap partai

Dalam kasus tersebut tindakanmenarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyaiHalaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2019/PN Smrhubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak pang digariskan Pasal 1340KUHPerdata.

Bahwa karenaTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukumdengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didalikan olehPara Penggugat, maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarikTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat Ilsebagai pihak dalam

Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/ kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasarCash/ kredit sd jangka waktu 14 hari: Tingkat penjualan yang dicapai per 30.04.02sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat 22,5% dariperiode sebelumnya. Target periode 31.12.2002yang diharapkan naik sebesar 24,95% dariperiode April 2001Target penjualan pada periode berikutnyaHal. 5 dari 70 hal. Put.

No. 2276 K/Pid.Sus/2009& keterampilan)c.PemasaranoOoOoOoOSaluran distribusiSyarat penjualanRealisasi penjualanDibandingkan dgn targetRencana/ targetDimasa mendatangLuas/ Daerah pemasaran :Pembeli dominanPosisi persaingan Suami bsk sebagai pengelola/administrator Pegawai toko sebanyak 8 orang Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.: Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasar: Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hariTingkat penjualan

Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Terdakwa Fransiskus Limawai tidaksempat tanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019;Bahwa saksi sebagai anggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan sehingga dibentukpansus , oleh karena pada tanggal 17 April 2013 ada rapat internal diruang Ketua DPRD Kab. Lembata dan hampir semua Anggota DPRDKab.

Lembata yang membatalkan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi tidak tahu ada yang melaporkan kepada Mahkamah Agungterkait dokumen palsu;Bahwa sepengetahuan saksi yang melapor ke polisi terkait dokumenpalsu adalah Bupati;Bahwa sepengetahuan saksi, Jika ada surat yang tidak diparaf surattersebut tidak sah;Bahwa saat laporan pansus tidak ada tanggapan dari fraksi;Bahwa saksi hadir pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014;Bahwa sepengetahuan saksia fraksi partai PDIP tidak hadir saatparipurna tanggal 26

Lembata dari tahun 2009 2014 dan 2014 2019 dari partai PKB;Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa yang menjadi tim dari pansus adalah saksi sendiri sebagaiketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua, Fransiskus Limawai sebagaisekretaris, dan angotanya Frederikus W.

Lembata sejak periode2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 dari Partai PAN;Bahwa latar belakang lahir SK 02 tahun 2014 karena ada laporan pansusIBahwa Latar belakang dibentuknya pansus karena adanya pengaduanmasyarakat dan hasil kunjungan kerja DPRD ke daerah;Bahwa sepengetahuan Terdakwa Laporan pansus membahas 5 (lima)pokok masalah;Kriminalisasi Anggota DPRD Kab.

2013/PN.Sdke Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi; Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas yangmenjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOB saatkerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.e Bahwa saat pengusulan TET! ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagaiSekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saki tidak tahu pasti dimana domisili/tempat tinggal TET! ARDINA RANGKUTI tersebut namun sepengatahuan saksisuaminya yang bernama HAMID bertempat tinggal/berdomisili di Kec. Panyabungan.e Bahwa berkasberkas pengusulan TET ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabatsebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.

, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimanadikutip : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ; a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggota dan/ataupengurus partai

2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

Rapat Pleno tanggal 28 Oktober 2003 yang menetapkan besarnyahonorarium panitia kegiatan Pokja Verifikasi Faktual Partai PolitikCalon Peserta Pemilu tahun 2004 Kab.

hukum yang tetap,karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaipegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atauNegara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai