DIAN menyangkal mengetahui narkotika, namun di dalamBAP Penyidikan terdakwa mengetahui suaminya menjual narkoba danmenyimpan barangbarang dan alatalat untuk membuat narkoba ;Menimbang, bahwa terdakwa di dalam persidangan telah mencabutBAP Penyidikan tersebut dengan alasan pada waktu penandatanganantidak dibaca dulu dan itu bukan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan TulusWidodo, SH, pada waktu pemeriksaan terdakwa dilakukan secara tanyajawab dan tidak ada penekanan

, serta sebelum ditanda tangan BAPPenyidikan dibaca terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa terdakwa YOSEFA ARDIANTI sendiri di dalampersidangan menerangkan bahwa dalam pemeriksaan BAP Penyidikantidak ada penekanan, sehingga menurut Majelis Hakim pencabutanketerangan di BAP Penyidikan tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan faktafaktayang terungkap di dalam persidangan, pada saat penggeledahan bahanbahan dan alatalat memproduksi narkoba berada di Apartemen

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku Judex facti dalam perkaraSuwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang danpajak

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function

Bahwa namun demikian, yang menjadi penekanan dalam jawaban iniadalah pemegang saham tidak memiliki Kewenangan untuk melakukanpenegoran terhadap tindakan direksi, sebagaimana diatur dalamUndangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7.

Bahwa namun demikian, yang menjadi penekanan dalam jawaban iniadalah pemegang saham tidak memiliki Kewenangan untuk melakukanpenegoran terhadap tindakan direksi, sebagaimana diatur dalamUndangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7.

Lebam mayat berwarna ungu hilang pada penekanan terdapat pada punggung,pinggang dan paha kiri dan kanan bagian belakang;Kedua mata tertutup, selaput bening bola mata sudah mulai keruh masihtampak bagian dalam bola mata, terdapat bekas luka gores pada pelipis kiridua sentimeter dari sudut mata kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma tigasentimater, bekas luka gores dua koma lima sentimeter dari kelopak mata kiribagian bawah, empat sentimeter dari sudut mata kiri terdapat bekas lukabentuk bundar

Lebam mayat berwarna ungu hilang pada penekanan terdapat pada punggung,pinggang dan paha kiri dan kanan bagian belakang7.

Tanpa haltersebut, maka Putusan Pengadilan dapat dibatalkandalam tingkat banding maupun kasasi, sebagaimanaditegaskan dalam putusan MARI Nomor 4434 K/Pdt/1986;Secara lengkap Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,berbunyi:Putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasaltertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumberhukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;(cetak tebal untuk penekanan);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

;(cetak tebal untuk penekanan);1213Pengakuan tersebut jelasjelas bertentangan denganpernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiriyang sebelumnya sebagaimana Pemohon Kasasijelaskan dalam angka 11 memori kasasi ini telahmembenarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telahsalah mempertimbangkan Eksepsi Para TermohonKasasi dengan mengatakan bahwa perkara a quoadalah sama dengan perkara Nomor 62 dan perkaraNomor 81;Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa apabilasuatu perkara menyandarkan dalilnya pada

penguasaan dan keberhakan Tergugat sudah sahdan benar demi hukum;Bahwa oleh karena atas tanah peninggalan warisan milik AmaqSahmin almarhum seluas 60 are yang di kuasai oleh para ahlliwarisnya Amaq Temah almarhum termasuk para Penggugat, yangdimana sebelumnya Amagq Temah semasa hidupnya sudah melakukanpengerusakan atas objek tanah sengketa dari sejak meninggalnya loqsah alias Amaq Sahmin pada tahun 1976 sampai tahun 1981, yangkemudian oleh Amaq Temah kembali melakukan pengancaman,pemaksaan dan penekanan

termasuk laqSahmin alias Inaq Nurdiani, yang kalau Tergugat dan laq Sahmin aliasInaq Nurdiani tidak menyerahkan tanah seluas 60 are tersebut atasHal. 18 Putusan No.0153 /Pdt.G/2018/PA.Sel.objek sengketa dari luas 1,140 Ha, maka Amaq Temah akanmembakar surat bukti hak milik Amaq Sahmin almarhum, sehinggasudah sangat jelas atas pengerusakan atas objek sengketa yangdilakukan oleh Amaq Temah semasa hidupnya (pada tahun 19761981), yang kemudian oleh Amaq Temah kembali melakukanpengancaman, paksaan dan penekanan

SAMUEL BENGGUseluruhnya menerangkan bahwa mereka selama proses penyidikan telahmengalami penyiksaan, pemukulan dan penekanan oleh penyidik untukmengakui perbuatan merencanakan pembunuhan terhadap korban YUNUSSORU. Dalam pertimbangan putusan a quo pada halaman 61 baris ke31sampai dengan halaman 62 baris ke4 dinyatakan bahwa: "Bahwaketerangan saksi verbalisan Stefanus Palaka (di bawah sumpah) dansaksi verbalisan A.

Padahal, dari fakta dan keadaan yang dijumpaiselama pemeriksaan persidangan, ternyata dapat dibuktikan halhal yang tidaklogis mengenai penyangkalan/pencabutan pengakuan para Terdakwa dihadapan persidangan, antara lain: Bahwa Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa III selurunnya menerangkandi hadapan persidangan bahwa mereka telah mengalami penekanan,penyiksaan dan pemukulan oleh penyidik.

adalah saudara.Bahwa misalkan para Penggugat tidak pernah datang bertemudengan Tergugat dan Tergugat II, lantas hubungan darah antara paraPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II menjadi terputus.Tidakkah orang yang hilang sekalipun, orang yang pergi dan tidak taukhabarnya, anak yang dalam kandunganpun tetap dihitung sebagaiahli waris apalagi para Penggugat yang jelasjelas ada hubungankeluarga dengan almarhumah RUMAYAH binti YATIM, Tergugat ,Tergugat II dan NYAK NAI.Bahwa Penggugat III melakukan penekanan

Tergugat dan Tergugat Il) secara melawan hak atau melawanhukum;Bahwa dalil bantahan para penggugat yang demikian menunjukandengan terang dimana para Penggugat tidak mengerti hukum AcaraPerdata dan proses surat kuasa untuk mengajukan gugatan, pada haldalam eksepsi terdahulu telan dengan jelas Tergugat dan II uraikansecara sistematis setentang tidak disebutnya dalam surat kuasa siapaSiapa (Subjek hukum) yang harus digugat ;Bahwa untuk pemahaman hukum, perlu Tergugat dan II uraikankembali yang bahwa penekanan

Tanda Tandakematiane Tandatandapembusukanlanjut Diyumpai lebam mayatmenyebar merata padahampir seluruh tubuhkorban dan tidak hilangpda penekanan. Tidak dijumpai kakumayat. Di jumpai telur lalatpada daerah rambut. Diyumpai kulit arimudah dilepas, kulittelapak tangan dan kakimengkriput, berwarnaputih dan mudahdilepas. Dijumpai belatunghalus ukuran ratarata0,3 cm menyebar padadaerah kepala dan leher. Dijumpai kedua bolamata memutih danmenonjol keluar(bengkak).

Tanda Tandakematiane Tandatandapembusukanlanjut Diyumpai lebam mayatmenyebar merata padahampir seluruh tubuhkorban dan tidak hilangpda penekanan. Tidak dijumpai kaku Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 521/Pid.B/2013 /PN Rap mayat. Di jumpai telur lalatpada daerah rambut. Diyumpai kulit arimudah dilepas, kulittelapak tangan dan kakimengkriput, berwarnaputih dan mudahdilepas. Dijumpai belatunghalus ukuran ratarata0,3 cm menyebar padadaerah kepala dan leher.

MAI, Saksi diberitahukan bahwa ada korban yang meninggal ataskejadian ituBahwa Saksi ada di periksa oleh Polisi;Bahwa tidak ada unsur pemaksaan saat penyelidikan;Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis;Bahwa Saksi bisa menandatangani;Bahwa pada saat proses penyelidikan dari Polisi dalam keadaan bebastidak ada penekanan dari pihak luar;Bahwa pada saat sampai di warung Saksi tidak ada melihat AlmarhumMaraginda Harahap (Saksi Korban) Saksi Sugiharto dan Saksi BudiPriatna;Bahwa Saksi tidak melihat Saksi

Saksi takut melihat darah;Bahwa keadaan Saksi Pica Saputra baikbaik saja;Bahwa Saksi tidak ada melihat ambulan pada saat di warung;Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN SbhBahwa setelah dari warung Desa Kalikapuk kami pulang menuju rumahberjalan kaki;Bahwa pada saat Saksi pulang saudara tidak dikawal oleh Polisi, ormasIPK dan masyarakat;Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis;Bahwa Saksi bisa menandatanganiBahwa pada saat proses penyelidikan dari Polisi Saksi dalam keadaanbebas tidak ada penekanan

isi pembelaan penasihat hukum ParaTerdakwa jika Penuntut Umum tidak bisa membuktikan penyebab matinyakorban dikarenakan tidak dilakukan otopsi terhadap korban, maka majelis hakimberpendapat penggunaan Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP dapat terjadi dalamkerusuhankerusuhan sebagai ungkapan dari perasaanperasaan tidak puasterhadap sesuatu hal yang melibatkan sejumlah besar orang dan penerapanPasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP bukan merupakan delik formil namunsebaliknya merupakan delik materiil sehingga penekanan

Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjutidengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudahsering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah seringmendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandannamun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnyapadahal Terdakwa selaku anggota INI seharusnya

yaitu mengenai identitas saksi juga diberitahukan hakhaknyasaksi ;Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi Umar Ganidua kali bertempat di Polres Garut di Ruang Kantor PPA pada Tanggal 8Desember 2012 dan pada tanggal 17 Desember 2013 ;Bahwa cara saksi memeriksa saksi Umar Gani dengan cara tanya jawab,yaitu saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi Umar Gani,semua pertanyaan dan jawaban dituangkan dalam ketikan pada saat itujuga ;Bahwa waktu saksi Umar Gani diperiksa tidak ada penekanan

para saksi yang akandiperiksa yaitu mengenai identitas para saksi, juga diberitahukan hakhaknya saksi ;Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Umar Gani,bertempat di Polres Garut di Ruang Kantor PPA pada Hari Senin Tanggal19 November 2012 ;Bahwa cara saksi memeriksa saksi Umar Gani dengan cara tanya jawab,yaitu saksi mengajukan pertanyaan, dijawab oleh saksi Umar Gani dansemua pertanyaan dan jawaban dituangkan dalam ketikan pada saat itujuga ;Bahwa waktu saksi Umar Gani diperiksa tidak ada penekanan

(DICETAK TEBAL UNTUK MEMBERIKAN PENEKANAN).Bahkan lebih jelas lagi, dalam halaman 524. M. YahyaHarahap, SH, juga menuturkan:"Tentang itu perhatikan penegasan Putusan MA No. 3164 K/Padt/1983, bahwa pengqugat ternyata tidak berhasil membuktikandalil guagatan, padahal penggugat merupakanpihak yangdibebaniwajib bukti untuk ~membuktikan dalil gqugatantersebut, berarti penggugat gagal membukt ikan dailqugatannya.

(dicetak tebal untukmemberikan penekanan).2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdtserta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk.

Bahwa keterangan Terdakwa di luar sidangberalasan hukum untuk diabaikan dan dikesampingkan denganpertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membacakeseluruhan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh Penyidik; Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan berlalutanpa didampingi Penasihat Hukum; Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan Terdakwamengalami penekanan baik fisik maupun psikis yang dilakukan olehPolisi

Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan

Hal ini sebagaimanadisebutkan dalam pembuka PER43/PJ/2010 pada bagian menimbangbutir c yang menyebutkan bahwa:Menimbang :a...b. ...c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas dan untukmemberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapankewajaran dan kelaziman usaha, perlu menetapkan PeraturanDirektur Jenderal Pajak tentang Penerapan Prinsip Kewajarandan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib PajakDengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;(dengan penambahan penekanan oleh Pemohon PeninjauanKembali

Hal ini sebagaimana tertera jelas dalam pembuka PER 32/PJ/2011 pada bagian menimbang angka 1 yang menyebutkanbahwa:Menimbang :1. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kelancarandalam penerapan kewajaran dan kelaziman usaha,dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran danKelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajakdengan Pihak yang Mempunyai WHubungan Istimewa;(dengan penambahan penekanan

Tax practitioners and tax authoritiesin many countries apply to a large extent the Cost Plus method on atotal cost basis, i.e. including both production costs and operatingexpenses in the cost base (Bukti PK40)Terjemahannya:Meskipun OECD memberikan penekanan perbedaan metode marjinlaba kotor dan metode marjin laba bersih, pada praktiknya keduametode tersebut sulit dibedakan.

Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/2015I1.1.2.2.8Us Wet(dengan penambahan penekanan oleh Pemohon PeninjauanKembali)Bahwa setelah menerbitkan PER43/PJ/2010, Direktur Jenderal Pajakselanjutnya memperbaharui peraturan tersebut melalui PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang Perubahanatas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 tentangPenerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksiantara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa(selanjutnya

Hal ini sebagaimana tertera jelasdalam pembuka PER 32/PJ/2011 pada bagian menimbang angka 1yang menyebutkan bahwa:Menimbang :1. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kelancarandalam penerapan kewajaran dan kelaziman usaha,dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran danKelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajakdengan Pihak yang Mempunyai WHubungan Istimewa;(dengan penambahan penekanan

berkedudukan di Jakarta, atastagihan dari PT Nestle tersebut mengalami kekurangan yang cukup besar daripemasukan uang hasil penjualan, yakni desfisit kurang lebih Rp. 1.100.000.000,( satu milyar seratus juta rupiah), kKemudian pada bulan Januari 2019 SaksiSunartik melakukan pengecekan Piutang dan pelunasan ke system komputerdan ditemukan kejanggalaan terhadap Piutang, yakni banyaknya Piutang yangtelah jatuh tempo yang tidak tertagin dengan total yang sangat besar.Selanjutnya Saksi Sunartik melakukan penekanan

berkedudukan di Jakarta, atastagihan dari PT Nestle tersebut mengalami kekurangan yang cukup besar daripemasukan uang hasil penjualan, yakni desfisit kurang lebih Rp. 1.100.000.000,( satu milyar seratus juta rupiah), kemudian pada bulan Januari 2019 SaksiSunartik melakukan pengecekan Piutang dan pelunasan ke system komputerdan ditemukan kejanggalaan terhadap Piutang, yakni banyaknya Piutang yangtelah jatuh tempo yang tidak tertagin dengan total yang sangat besar.Selanjutnya Saksi Sunartik melakukan penekanan

tagihan yang harusSaksi bayar mengalami kekurangan yang cukup besar dari pemasukanuang hasil penjualan, yaitu defisit kurang lebih sebesar Rp1.100.000.000,(satu miliar seratus juta rupiah), kKemudian pada bulan Januari 2020 Saksimelakukan pengecekan Piutang dan pelunasan ke sistem data komputerditemukan adanya kejanggalan terhadap Piutang, yaitu banyaknya Piutangjatuh tempo yang tidak tertagih dan total Piutang yang besar, kemudianHalaman 40 dari 100 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN SagSaksi melakukan penekanan

penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimanadituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalahpelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya

EPI NURAININIP.19820109 201102 2 001 selaku dokter pada Puskesmas Balai JayaKecamatan Balai Jaya pada hasil pemeriksaan luar pada tanggal 21September 2016;Hasil Pemeriksaan luare Korban dalam keadaan meninggal dunia.e Dijumpai kakyu mayat (+) pada ekstremitas yang sukar dilawan;e Dijumpai lebam mayat (+) pada punggung belakang bagian atas danhilang pada penekanan;e Dijumpai pasir dan tanah dibagian kepala, wajah dan kaki;Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN.RhlKorban memakai jaket hitan

olehPenuntut Umum telah dibuat oleh Penyidik berdasarkan sumpah jabatansehingga sesual dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP Berita AcaraPemeriksaan (BAP) penyidik atas nama Terdakwa Kasim Bin Sukur tersebutdapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalampasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP)penyidik atas nama Terdakwa Kasim Bin Sukur tersebut dibuat berdasarkansumpah jabatan dan pada saat pembuatannya tidak ada penekanan