Ditemukan 3405 data
14 — 3
Bahwa terhadap pengingkaran kesepakatan perdamaian ini merupakanperbuatan melawan hukum, maka PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUAbersedia dan/atau sanggup menerima sangsi hukum baik pidana maupunperdata.b.
Bahwa terhadap pengingkaran kesepakatan perdamaian ini merupakanperbuatan melawan hukum, maka Pengugat dan Tergugat bersediadan/atau sanggup menerima sangsi hukum baik pidana maupun perdata.4.
12 — 0
Allah mengambil miliknya yaitu anak yangpaling disayanginya.Oleh karena itu tergugat mengusulkan kepada Majlis Hakim, jika penggugat ngototterus bercerai, dikabukan saja permintaannya karena tergugat menctengar,bahwa penggugat sudah tidak kuat menahan kebutuhan biologisnya dan inginmenikah lagi, tetapi perceraian itu dengan sarat :Al Tergugat rela kedua rumah itu untuk anak kami tetapi penggugat harusmampu meyakinkan kepada pengadilan dan lembaga tergugat bekerja,sehingga tergugat tidak mendapatkan sangsi
Dan jikadikemudian hari tergugat kena sangsi, penggugat wajib mengembalikanrumah mojokerto pada tergugat. Dan tergugat tidak mempunyaikewajiban lagi menafkahi anak kami ;2...
98 — 12
pokoknya denganHal 11 dari 26 hal, Put.No.293/Pid.Sus/2016/PN Gto.merek HONDA terdaftar nomor IDM 00080100, IDM 000263010, IDM000263899, IDM 000093954 untuk barang sejenis, letak persamaanyapada bunyi ucapan sehingga dapat membingungkan konsumen tentangasalusul barang, dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasai sebagaitindak pidana dibidang merek.Bahwa saksi mengetahui Karena mempunyai persamaan padapokoknya melanggar : bagi pihak yang terbukti memproduksimemproduksi dan memperdagangkan dapat dikenai sangsi
Sedangkan bagi yang memperdagangkan dapatdikenai sangsi pidana sebagimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.Bahwa saksi mengetahui kriteria yang dapat dikatakan melanggar ataumelakukan Tindak Pidana Merek sebagaimana yang dimaksud dalampasal 90, pasal 91 dan pasal 94 UU No. 15/ 2001 tentang Merek adalah :a. kriteria yang dapat dikatakan melanggar pasal 90 UU RI No. 15 /2001 adalah barang siap dengan sengaja dan tanpa hakmenggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
23 — 1
Memberi sangsi Hukum Pidana kepada XXXXXXXXXX karena telah :Menyangkal fakta, Menyembunyikan Barang Bukti berupa UangPenghasilan dari Usaha Kost, Menyembunyikan Barang Bukti berupaCatatan Pembukuan Keuangan dari Usaha Kost.2.
Nopember 2014.Atas Bukti Bukti yang telah Terkonfirmasi diakui dalam isi Surat jawabanXXXXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 11 Nopember 2014 sertamelihat Substansi dari Gugatan Perdata yang Tergugat ajukan sebagai akibatHukum dari terjadinya Perceraian , mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim untuk selanjutnyamemutuskan :PRIIMAIR : mengabulkan gugatan perdata Tergugat tersebut sebagai akibatHukum dari terjadinya Perceraian.SUBSIDAIR : Memberi sangsi
139 — 44
Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yangdiberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yangdilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masihingin mengabdikan diri di TNIAD.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dandiancam dengan pidana Pasal 480 ke1 KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telahmengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkansemua
Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yangdiberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yangdilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masihingin mengabdikan diri di TNIADBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidanganberupa :Menimbang12SuratSurat1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenisYamaha Mio Soul GT warna biru tanoa Nopol (disita olehpihak Satreskrim Polres Tanjung pinang). 1 (satu) lembar
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukummelainkan tindak pidana;Jika seseorang diduga memenuhi unsur tindak pidana ada kemungkinanjuga (meskipun tidak selamanya), unsur unsur tersebut merupakan jugaunsur unsur perbuatan melawan hukum;Apabila terdapat 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur unsur maupununsur unsur tindak pidana, maka kedua macam sangsi dapat dijatuhkansecara berbarengan, artinya pihak korban dapat menerima ganti rugiperdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi
juga pada waktu yangbersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhnkan sangsi pidanasekaligus.
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2012keputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14Perjanjian Kerja Bersama (PKB).3.1.Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis HakimKasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung didalammenerapkan sangsi
tanda baca " / " adalah bersifatalternatif bukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkanmengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuaidengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnyakalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesuai peraturan perundangundangan maka sangsiPasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat didalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi
425 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 21 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa ketentuan tentanghak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokokpajak, sangsi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biayapenagihan pajak ;8. Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa hak mendahuluuntuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecualiterhadap:a. Biaya perkara yang sematamata disebabkan suatupenghukuman untuk melelang suatu barang bergerakdan/atau barang tidak bergerak ;b.
Apabila Kuratortidak memenuhi, kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana tersebutdi atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP dapatdikenakan sangsi pidana ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor: 22/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 13Januari 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan dan PemohonKeberatan/Pelawan II untuk sebagian ; Memerintahkan Kepada Kurator untuk memperbaiki kembali DaftarPembagian
45 — 24
Bahwa atas kedua pelanggaran dan hukuman tersebut di atas ternyata tidakmembuat Terdakwa jera bahkan menganggap remeh hukum dan semakin beranimelanggar hukum sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diberikan sangsi yang lebihtegas dan keras.6. Bahwa apabila terhadap Terdakwa diberikan kKesempatan terus menerus melanggar hukum (pidana) maka tabiat dan prilaku Terdakwa menelantarkan keluargaakan ditiru oleh prajurit TNI yang lain dan pada akhirnya akan merusak tatanan disiplinprajurit TN!
25 — 24
Bahwa sangat disesalkan Saksi 2 yang sebagai pelaku dalamkejadian ini tidak diproses dan mendapat sangsi hukum apapunsehingga dirasakan ketidak adilan didepan hukum.5.
301 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Mediator terikat dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004, Mediator akan terkena sangsi apabila tidakmenyelesaikan Mediasi dalam 30 hari, sehingga Mediator akanmemproses dan akan mengeluarkan anjuran apabila ada buktibuktiupaya perundingan bipartit, sebagaimana Mediator mengeluarkananjuran Nomor 560/228/PPHI/II.12/TB/2015 tanggal 19 Mei 2015;Bahwa ada banyak perkara PHI yang telah diputus oleh Majelis Hakimtingkat pertama dan tingkat kasasi tanpa dilengkapi risalahHal 9 dari 13 hal.Put.Nomor
12 — 3
No.0199/Pdt.G/2013/PA.Ngw.Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah membuatSurat Pernyataan bahwa Termohon siap menerima sangsi dari atasannya disebabkansampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagai pihak Termohon belum dapatmenyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasannyasebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian
Fitria Lestari,SH.
Terdakwa:
ARIS Bin MITRA
34 — 3
bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsurad. 3 dari ketentuan Pasal 362 KUHP dinilai telah terpenuhi pula adanya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal362 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah pulaterbukti, sehingga terhadap terdakwa tersebut harus pula dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya sudah sepatutnya puladiberikan sangsi
25 — 23
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru~ oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
kredit yang di buat olehnotaris,adalah perjanjian yang kurang memberikan rasa adil untuk pemohonkasasi, karena selama ada 4 perjanjian,dan berjalan 5 tahun tidak pernah diberikan salinan,yang terbukti bantahan di kontra memori banding salingtuduh,saling lempar dalam memberikan pelayanan antara tergugat konvensidengan notaris ini adalah bukti pelayanan kepada nasabah yang tidak diberikan kepuasan akan produk bank itu sendiri sudah di luar aturan bankindonesia yang tentu secara aturan harus di beri sangsi
20 — 8
Bahwa pada bulan Februari 2005 berdasarkan buktibukti yang saya serahkanke BKD maka Rudi Rahmani dijatuhi sangsi disiplin PNS, pada waktu itu yangbersangkutan mengajukan permohonan keringanan hukuman sehubungandengan pelanggaran yang pernah dilakukan termasuk alasan dan janji yang diaajukan ditujukan kepada Walikota Banjarbaru melalui kepala BKD (tanggal 2Februari 2005). Dalam kenyataannya yang bersangkutan telah mengingkarijanjijanji yang ditulis dalam permohonan tersebut.6.
42 — 23
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untukmelaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggar makaakan di kenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukan perbutanpelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwa lakukankarena Terdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.2.
66 — 34
Bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan ini danperbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain maka Majelisperlu memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yangdemikian.4.
Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa yang mendapat HukumanDisilpin dari kesatuan serta putusan dari Pengadilan Militer IlI 09Nomor : PUT / 49K/ PM.II 09 / AD/ III /2008 tanggal 2 April 2008karena perkara THII, menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena hukuman yang pernah dijatuhi' tidakmembuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dandisiplin, bahkan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi yang pernahdijatuhkan dengan mengulangi perbuatan yang sama oleh
karena ituMajelis akan memberikan sangsi yang lebih berat yaitu) dipisahkandari dinas militer dengan cara memecatnya, agar putusan ini dapatmenjadikan efek cegah bagi prajurit yang lain.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dankembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan' pidana atas diriTerdakwa
INDAH KUSRINI P.R, S.H.
Terdakwa:
1.VERY AGUS SETIAWAN Als. GEPENG Bin HADI PRASETYO
2.MUHAMMAD NIZAR AMRULLY Bin ABDUL MUJIB
100 — 29
.20.000, adalah sisa urunan pembelian sabu yangRp.30.000, sudah untuk membeli rokok bertigaPutusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.KIn halaman 12 dari 41Bahwa saksi juga mengamankan bong yang digunakan bertiga pada hariSabtu tanggal 27 Juni 2020 di buang di kebun di rumah terdakwa VERYAGUS SETIAWANBahwa para terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwajib danmengetahui bahwa , memiliki menyimpan, menguasai atau menggunakannarkotika golongan bukan tanaman adalah sebuah tindak pidana dandapat dikenakan sangsi
.20.000, adalah sisa urunan pembelian sabu yangRp.30.000, sudah untuk membeli rokok bertigaPutusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.KIn halaman 18 dari 41Bahwa saksi juga mengamankan bong yang digunakan bertiga pada hariSabtu tanggal 27 Juni 2020 di buang di kebun di rumah terdakwa VERYAGUS SETIAWANBahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib danmengetahui bahwa , memiliki menyimpan, menguasai atau menggunakannarkotika golongan bukan tanaman adalah sebuah tindak pidana dandapat dikenakan sangsi
MUHAMMAD NIZAR AMRULLAHBahwa bong yang digunakan bertiga pada hari Sabtu tanggal 27 Juni2020 di buang di kebun di rumah terdakwa VERY AGUS SETIAWANdan disita oleh polisiBahwa saksi dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwajib dan mengetahui bahwa , memiliki menyimpan, menguasai ataumenggunakan narkotika golongan bukan tanaman adalah sebuah tindakpidana dan dapat dikenakan sangsi pidanaBahwa para terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Sabtutanggal 27 Juni 2020 sekitar jam
28 — 18
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untukmelaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggarmaka akan di kenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukanperbutan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwalakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplin yangjelek.2.