Ditemukan 51522 data
67 — 10
722 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;Bahwa dengan adanya laporan Polisi dan juga gugatan perdata yang dilakukan olehTergugat tersebut, Penggugat menjadi kaget, kenapa tanah yang Penggugat milikisecara turun temurun, tanpa diketahui oleh Penggugat sudah berpindah tangan;Bahwa dengan adanya pengakuan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mempunyaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 722 tersebut, Penggugat menjadi ragu dan curiga,pasti terdapat ketidakberesan terhadap sertipikat tersebut;Bahwa yang mendasari
2008yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak termuat materiataupun pertimbangan hukum yang menyatakan sah tidaknyaSertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pengadilan No. 174/Pdt.G/1999/ PN.Smg jo No. 242/Pdt/2000/PT.Smg jo No. 1987 K/Pdt/2001 joNo. 257 PK/ Pdt/ 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ternyatabahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat ternyatatelah dipergunakan sebagai bukti yang mendasari
yang menjadi perkampunganatau diduduki rakyat akan di prioritaskan bagi rakyat yang mendudukinya setelahdipenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak tanah,Menimbang, bahwa sebagai gugatan selanjutnya, Penggugat menuntutagar Majelis Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya itu, Penggugatmenunjuk pada dalil bahwa yang mendasari
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP yang mendasari gugatanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah tidak tepat dengan alasan:1) Bahwa Surat Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal bukan merupakanobjek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP, karenamerupakan surat pemberitahuan, bukan merupakansurat ketetapan pajak atau surat keputusan;2) Bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal
Bahwa dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwadasar hukum yang mendasari pengajuan gugatanadalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;c. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agarSKPKB PPN Nomor 00010/207/10/521/13 tanggal 18April 2013 Masa Pajak Oktober 2010 sebesarRp307.380.704,00 dibatalkan karena penerbitannyatidak sesuai prosedur;d.
Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndangKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangKUP tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumpengajuan
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Muhammad Yusuf Nasution
60 — 26
Dekarma Saragih,Mendasari hal tersebut diatas dan Oditur Militer tidaksanggup lagi menghadirkan, maka sesuai ketentuan pasal155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ataspersetujuan Terdakwa maka keterangan saksi2, Saksi3 dansaksi4. yang sudah pernah diberikan di penyidik akandibacakan.Saksi2 :Nama lengkap : Gustaf SaragihPangkat/NRP : Bripda/ 97060679Jabatan : Ba SatlantasKesatuan : Polres SimalungunTempat, tanggal lahir =: Simalungun, Juni 1997Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama
Terhadap suratsurat berupa fotofoto (gambar) tersebutdiatas telah diperlihnatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,para Saksi dan Oditur Militer serta telan dibenarkan danmerupakan gambar dari barangbarang yang telahdipertimbangkan diatas, sehingga fotofoto (gambar) tersebutdapat dijadikan barang bukti perkara ini.: Bahwa dengan mendasari Pasal 171 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya
I02/AD/V1I/2019Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara secara langsung akan lebih efektif.
Terbanding/Penggugat I : DWI RETNOWATI BINTI PARMADI (ALM) Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat II : TRI SULISTYOWATI BINTI (ALM) PARMADI Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : DAMAYANTI YULI SETYOWATI BINTI (ALM) PARMADI Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BPR. GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
59 — 32
DAMAYATI YULI SETYOWATI;Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMG Bahwa dengan tidak dimasukkannya TIAH dan DIAH EKOWATIsebagai Para Pelawan menjadi gugatan Perlawanan yang diajukanoleh Para Pelawan adalah kurang fihak; Disamping itu, bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang olehTerlawan II di KPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungannomor: 4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan PertanahanKabupaten Semarang, sehingga sudah selayaknya BadanPertanahan diajukan dalam fihak perkara
Bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang oleh Terlawan II diKPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungan nomor4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan KabupatenSemarang, sehingga sudah selayaknya Badan Pertanahan diajukandalam fihak perkara a quo, sehingga dengan tidak diajukannya BadanPertanahan Kabupaten Semarang sebagai fihak dalam perkara ini,maka gugatan Para Pelawan sepantasnya dinyatakan kurang fihak;7.
Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449,Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMGBisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;14.
13 — 3
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
9 — 1
Penetapan No.404/ Pdt.P/2019/PA.PoMenimbang, alasan yang mendasari para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 317/21/VIII/2007, tertanggal O9 Agustus 2007,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, tertulis Pemohon Il bernamaNuryani binti Kasiran, sehingga para Pemohon mengalami hambatan dalammengurus dokumen kependudukan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil
15 — 1
dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.Hal ini sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas audi et alterampartem;n Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.1maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari
14 — 2
Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SITI ATIAH lahir pada tanggal 02 Juni 2005 denganseorang lakilaki yang bernama MUHAMMAD BATURUDIN akan tetapi maksudpara Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan KratonKabupaten
11 — 1
No. 0206/Pat.P/2019/PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan paraPemohon pada pokok adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkananak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON #lahir pada tanggal 03Januari 2005 dengan seorang lakilaki yang bernama CALON SUAMI ANAKPEMOHON akan tetapi maksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihakKantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabuapaten
9 — 2
Puskesmas Lekok Kabupaten Pasuruan, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendakakan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan
12 — 2
Penetapan Nomor 0425/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama KHOIVA lahir pada tanggal 15 April 2003 dengan seoranglakilaki yang bernama MOCHAMAD NUR ICHWAN akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan KratonKabupaten
11 — 3
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itutelah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaTuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
10 — 10
., telahmengemukakan dalildalil / alasanalasan gugatan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 01 Desember 2009, berdasarkan kutipan aktanikah nomor 874/02/XII/2009 tertanggal O1 Desember 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor;2.
18 — 10
Nomor Tahun2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyarumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telahmenikah lagi dengan perempuan bernama Nurmina akibat dari kelakuan Tergugat tersebutdiatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun bahkanpihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun tetapi tidakberhasil
17 — 4
Penetapan Nomor 0855/Pdt.P/2020//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama PRITA CANDRA KARINA lahir pada tanggal 21 April 2002dengan seorang lakilaki yang bernama ARIF BUDIANSYAH akan tetapi maksudpara Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
18 — 10
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 2
Penetapan Nomor 0431/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama EKA DEVI LUTFIYANI lahir pada tanggal 16 Mei 2003dengan seorang lakilaki yang bernama DIDIK ANTONI akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan GratiKabupaten
13 — 5
Undangundang Nomor 3Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 243/10/III/1985 tanggal 14 Maret 1985, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, KabupatenPonorogo, tertulis Pemohon
10 — 2
Penetapan Nomor 0475/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama MUHAMAD TOMI lahir pada tanggal 20 Mei 2004 denganseorang wanita yang bernama DUWI SETIYAWATI akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan LumbangKabupaten
8 — 8
maksimalmendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali denganTermohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal initelah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 4 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Halaman 5Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari