Ditemukan 11433 data
185 — 2
posisi para pihak ; Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagaipenggugat;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor:14/Pdt.G/2014/PN.Pml Halaman 42 Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata; Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa; Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak; Berarti gugatan perdata bersifat partai
156 — 44
Bab Ill Pasal 4 yangmenentukan sebagai berikut :Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 64/Pat.G/2017/PN.MIg34(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahanmenurut UndangUndang Dasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang WakilPresiden.Dalam Pasal 6A UUD 1945 ditentukan sebagai berikut :(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilin dalam satu pasangan secaralangsung oleh rakyat.(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partaipolitik atau gabungan partai
Terbanding/Penggugat : Drs. AGUS PRAMONO, M.M. Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Bank Central Asia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Permata, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Bank Maybank, Tbk. sebelumnya PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Bank Mandiri, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
65 — 38
Pasal 1338 ayat (lI) KUHPerdata) sehinggaperbuatan Para Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugat Vsebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error In persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :"Suatu) perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Selengkapnya Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata :"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang
1.IDAMAN BAWAMENEWI, SE
2.BUALAARO BAWAMENEWI
Tergugat:
KEPALA DESA UMBU IDANOTAE KECAMATAN IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
255 — 164
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
88 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H (Hukum Acara Perdata: Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; SinarGrafika, 2010, hal 546) agar akta bawah tangan melekat pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak ) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya. isi dan tanda tangan diakui.;8.
Pembanding/Tergugat II : KHAIRUL ALAM Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Terbanding/Penggugat : MELANI Diwakili Oleh : ALPIAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : AGUS ASPIYANTO NOOR
Terbanding/Turut Tergugat II : WIWID HARYANI
96 — 57
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (Sekurangkurangnya 2dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;3. Isi dan tandatangan diakui;Jika syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875KUHPerdata maka:1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanyasempurna dan mengikat (volledig en bindendebewijskracht);3.
28 — 5
mencari pekerjaan diselingi menawarkan proposalsebagai vendor seragam ke kantorkantor, dan XXX menunjukTergugat untuk menjadi vendor dan direkomendasikan di 4 kantorcabang (XXX), serta pesanan dari pihak lainnya, sebelum AsianGames dan setelah masa kontrak habis di Lemigas pun Tergugat terusbekerja freelence (dari instalasi cctv, pasang jaringan lan, pabxtelepon, service komputer, mendesain cover cd motivator rezzaanggara (teman kakak keempat Penggugat), mendesain danpemesanan ke produsen jam dinding partai
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarif Hidayat, MM menjadiCalon Bupati Kabupaten Musi Rawas yang diusung oleh MayoritasAnggota Dewan Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar, WalaupunGolkar Pusat merekomendasikan Calon lain;. Proses untuk mengeluarkan Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas gunamemenuhi permintaan Para Ketua/Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas menjadi sangat mulus dan sederhana karena Kabag. KeuanganDaerah Kabupaten Musi Rawas dijabat oleh H.Gotri Suyanto, SE,M.Socyang tidak lain adalah keluarga dekat/keponakan dari Drs.
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
386 — 164
Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila dan UndangundangDasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
85 — 54
Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan dalam Pasa/ 1340KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penye/esaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja"Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/ Instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara aquo, maka Penggugatharus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal ini pihak BadanPertanahan Kodya Jakarta Barat.Bahwa berdasarkan uraian
206 — 23
Denia Sekar PanutanBahwa saksi di dalam Tim tersebut sebagai Wakil Ketua Tim KualisiBahwa saksi tidak pernah meminta dana kalau ada kegiatan karena kitahanya datang saja orasi karena kita dari Partai pengusungBahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini beritanya karenaada masalah Cek kosongBahwa terdakwa selalu ikut kalau ada rapat karena terdakwa calonIsteri Yopi Muthalib dan merupakan bagian dari keluargaBahwa saksi ikut juga pada waktu ke Jakarta ke Mahkamah Konstitusi;Bahwa keterkaitan
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
248 — 179
Memang yuridiksi memperluaskewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya. ltu pundengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secaraKontentiosaBahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh MahkamahAgung RI dalam Putusan No. 1210 K/Pdt/1985 tertanggal 30 Juni 1987yang menyatakan PN yang telah memeriksa dan memutuspermohonan secara volunteer padahal di dalamnya terkandungsengketa, tidak ada dasar hukumnya;Bahwa berdasarkan
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 61
Menjadi Pengurus Partai Politik;h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;F Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau AnggotaBadan Permusyawaratan Nagari, Anggota Legislatif danJabatan Lain yang Ditentukan Dalam Peraturan PerundangUndangan;j. Ikut Serta dan/atau Terlibat Dalam Kampanye PemilihanUmum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; danI.
MASNI NURDIN
Tergugat:
1.Hi . SAID LATURUA, SE
2.SAID ALFAHRI BIN TAHER
265 — 80
SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasehat HukumHAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No.34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang TokohEnam Kantor DPW Partai Nasdem Propinsi Maluku), berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HLR/XI/2019, tanggal 10Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
30 — 5
Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
33 — 5
FEBRIO LINA, SH.MH.Ketiganya beralamat Kantor Lembaga Kantor Hukum (LBH)Partai Persatuan Indonesia (Perindo) beralamat jalan Batang Agam No. 5 KotaPadang.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentangtindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ;Setelah mendengar keterangan saski saksi dan keterangan terdakwadipersidangan ;Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut
108 — 10
suka atau tidak suka harusPenggugat Rekonpensi hadapi.Bahwa bagi warga masyarakat yang tidak mengetahui / memahamidengan jelas' tentang bagaimana kondisi permasalahan yangsesungguhnya, pasti akan begitu@ mudah terpedaya dan menilaiburuk terhadap diri Penggugat Rekonpensi yang dianggap tidakbaik dalam menjalankan suatu pekerjaan.Bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta yang ada, PenggugatRekonpensi memiliki jabatan dan kedudukan dalam masyarakatLampung, antara lain:Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai