Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April2019 memperkuat surat keputusan bersama (SKB) untuk percepatan Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK Halaman 17pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkracht kasus tindakPidana Korupsi (Tipikor); dan 5 e.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam";17.1 (satu) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Bukti JPU";18.1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdapat tulisan tanganasli yang bertuliskan "yang amarnya";Hal . 32 Putusan No.23/PidSusTPK/2019/PT.DKI.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari 1 (Satu)lembar tulisan tangan asli yang salah satu tulisannya " 1 isipasal 1320 KUH Perdata";3 (tiga) lembar print out asli dokumen perkara tipikor

Pengganti untukmembantu Majelis Hakim;1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan hari persidangan dalamperkara Terdakwa Tamin Sukardi pada hari Senin tanggal 23April 2018, tertanggal 11 April 2018;1 (Satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Nomor33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan memerintahkanuntuk melakukan penahanan dalam RUTAN atas TerdakwaTamin Sukardi dalam RutanTanjung GustaMedan, tertanggal10 Apil 2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir perkara tipikor

Tambahan;3 (tiga) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Menimbang bahwa penuntut umum dalam";1 (satu) lembar tulisan tangan asli dokumen yang salah satutulisannya adalah "Bukti JPU";1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdapat tulisan tanganasli yang bertuliskan "yang amarnya";1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari 1 (Satu) lembartulisan tangan asli yang salah satu tulisannya " 1 isi pasal 1320KUH Perdata;3 (tiga) lembar print out asli dokumen perkara tipikor

Pengganti untuk membantuMajelis Hakim;1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan hari persidangan dalam perkaraTerdakwa Tamin Sukardi pada hari Senin tanggal 23 April 2018,tertanggal 11 April 2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penetapan Nomor33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn menetapkan memerintahkan untukmelakukan penahanan dalam RUTAN atas Terdakwa TaminSukardi dalam RutanTanjung GustaMedan, tertanggal 10 Apil2018;1 (satu) bundel fotokopi legalisir perkara tipikor

ratus lima puluh riburupiah) untuk pembayaran pinjam dari Tadjuddin SGD 10.000 x10.165;1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan tanggal 822018 sebesarRp102.800,000,00 (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)untuk pembayaran pinjam dari Lina Johan SGD 10.000 x 10.280;1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan tanggal 922018 sebesarRp102.700,000,00 (Sseratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untukpembayaran pinjam dari Lina Johan SGD 10.000 x 10.270;1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Perkara Tipikor

Bahwa UndangUndang Tipikor sebenarnya tidak secara tegasdan terang benderang memberikan pemisahan antara suap dengangratifikasi, apalagi yang disebut dengan pungutan liar (pungli);Hanya saja, jika jenis delik korupsi itu hendak dibedakan makaperbedaan utamanya, suap terjadi dalam hal pemberi suap danpenerima suap berada dalam kehendak yang sama.

Jika tindakan tersebutdilakukan makaaturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 5, Pasal6, Pasal 11, Pasal 12 huruf (a), (6), (c), (d), dan Pasal 13 UndangUndang Tipikor.Gratifikasi adalan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya danberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan jika tindakan tersebutdilakukan maka aturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 12 Bdan Pasal 12 C UndangUndang Tipikor;Pungutan Liar adalah pemberian atau pembayaran

Pasal 1 ayat 2 UNDANGUNDANG Tipikor menegaskan bahwapegawai negeri meliputi: (a) Pegawai negeri sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Kepegawaian; (b) Pegawainegeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c) Orang yangmenerima gaji atau upah dari Keuangan negara atau daerah; (d)Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yangHalaman 63 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

Teluk Bintunidalam hubungannya dengan Pasal 12 huruf (e) UNDANGUNDANGTipokor yaitu. memaksa seseorang (MUHAMAD RIZAL selakuPenerima Kuasa permohonan penerbitan sertifikat dari WILLIAMHAOSANA) dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya sebagaiKepala Kantor Pertanahan untuk membayar biaya penerbitan sertifikatlebih dari biaya yang sesungguhnya, sehingga kepadanya layak untukdikenakan dengan Pasal 12 huruf (e) undangundang Tipikor;Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

sudah terpenuhi semua unsur tindak pidananyaberdasarkan Pasal 12 huruf (e) UNDANGUNDANG Tipikor, TerdakwaRIDOLOP KAMBU, S.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak tertanggal 17 Juni 2013 Nomor: 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

dalam mengambil keputusan yakni tidakmempertimbangkan sama sekali alasanalasan kami dalam mengajukanbanding sebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pid.Sus/Tipikor

UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 ini.adalah memang diperuntukan/dikhususkan bagi pegawai negeri/pejabat Negara dan orang yang dipersamakan dengan itu";(Vide : Putusan Judex Facti Nomor: 29/PID.SUS/2013/PT.PTK, hal 83)Kemudian juga Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan:Oleh karena ini pertimbangan hukum Majelis Tipikor pada pengadilanNegeri Pontianak tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak. dan ditambahkan pertimbanganpertimbangan seperlunya oleh Majelis

Hakim Tipikor Pengadilan TinggiPontianak sebagaimana diuraikan di atas, sehingga kesemuannya itudijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding";(Vide: Putusan Judex Facti Nomor: 29/PID.SUS/2013/PT.PTK, hal:84);F.

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaHal. 113 dari 114 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2013Ttd/ Ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H.

Juni 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d 26Juli 2016;Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 8 Agustus 2016;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d tanggal 6 September2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak7 September 2016 s/dtanggal 5 Nopember 2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak 6Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak 5Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 6 Maret 2017 s/d tanggal 4 April 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; DarmanYosef Sagala,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Darman YosefSagala & Co, beralamat di JI.

K Tangkahan,Kecamatan Medan Labuhan Medan berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/SK.PDN/DS&C/III/2016 tanggal 18Agustus 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru dengan Nomor: 905/SK/Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 18 Agustus2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara Nomor : 5/PID.SUSTPK/2017/PTPBR dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr tanggal16

termasuk dalamtahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhuatausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/201 1tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

termasuk dalam tahun 2013,bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhuatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan UndangundangRl Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Pemalang, tanggal 20 Maaret 2013, No:01/Pen.Pid/2013/PN.Pml. sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal29 April 2013;Jaksa Penunitut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang, tanggal 26 April2013, No.Sprint: 342/03.22/Ft.1/04/2013, sejak tanggal 26 April 2013 s/dtanggal 15 Mei 2013;Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 08 Mei 2013, No: 53/Pen.Pid/Sus/H/2013/PN.TIPIKOR.Smg, sejak 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

,(keduanya Hakim Adhoc) masingmasing selaku HakimHakim Anggota,putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum padahari: Selasa, tanggal 17 September 2013, oleh Majelis Hakim yang sama,63dengan dibantu oleh PUJA WAHANA, SH. sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan TIPIKOR di Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri olehMARVELOUS, SH. sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurworejo dan dihadapan Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat HukumTerdakwa .Hakim Anggota, Hakim

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, Jaksa / PenuntutUmum menyatakan banding pada tanggal 23 September 2013No. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.Semarang, Oktober 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM..NIP. 19580504 198203 1008.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April7 Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal9 Agustus 2015; 8 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober10 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal

Perk: PDS03 / BLL / Tipikor/ 11/2019 yangberbunyi sebagai berikut :Halaman 3 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPSPRIMAIRBahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA selaku Bendahara Kelompok TaniTernak Tegal Bantes dan Terdakwa 2.

Pasal Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan dandiserahkan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat DakwaanNo.Reg.Perk : PDS 03/ BLL/ Tipikor /11/2019 tanggal 10 Maret 2020 yang padapokoknya sebagai berikut ;1. Menyatakan Terdakwa 1.

KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk membayar biaya perkaramasingmasng sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 21 / Pid.Sus TPK/2019/PN.Dps , tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa 1.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara inidalam peradilan tingkat banding berdasarkanHalaman 61 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPSPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 April 2020 Nomor3/PID.TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan

Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimanadakwaan Primair kami;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut tidak terpenuhi,sehingga kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama yang kemudian diambil alin oleh Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding, telah terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya, adapun penjelasannya adalahsebagai berikut:a) Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi; Bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah menjatuhkanputusan terhadap Terdakwa Hasanudin, S.E. bin Subari berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta menjatuhkan pidanadenda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bila dendatersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

oleh:1.Penyidik, Sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober2018Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober2018 sampai dengan 06 Desember 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan 25Nopember 2018;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas A sejak tanggal 16Nopember 2018 sampai dengan 15 Desember 2018Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas A sejak tanggal 16 Desember2018 sampai dengan 13 Februari 2019;Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Februari 2019sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Maret 2019 sampaidengan tanggal 12 April 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun Majelis HakimSudah memberikan kesempatan untuk itu;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapuratersebut;Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 46/Pid.SusTpk/2018/PN

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Merauke Nomor 700/438/2018tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan untuk memberikanKeterangan Ahli.Bahwa ahli telah memberikan keterangan Ahli pada beberapa kasusdugaan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat penyelidikan denganmelakukan Audit Investigasi, maupun di tingkat penyidikan denganmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN),serta memberikan Keterangan Ahli sesuai keahlian yang dimiliki diPengadilan Tipikor, antara lain :1) Kejari Nabire 9 Desember

Bintang4) Polres Pegunungan Bintang, 7 September 2015, dugaan TindakPidana KORUPSI pada kegiatan Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya pada Dinas Kesehatan KabupatenPegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011 dan 2012.Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 46/Pid.SusTpk/2018/PN Jap5) Polres Jayapura, 16 Mei 2014, dugaan tipikor ProgramPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian (Fasilitas Pupuk dan Pestisida/ UPPO) TA. 2011.6) Polres Jayapura Kota ,29 November 2013 dugaan Tindak PidanaKorupsi

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalammemeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs MUHDI BinYUSUF, telah keliru karena peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya;2. Bahwa kekeliruan ini termasuk alasan kasasi, sebagaimana yang dimaksudPasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP;3.

Bahwa kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtersebut HANYA MENGAMBIL ALIH pertimbangan Hakim PengadilanNegeri Tipikor Semarang mengenai unsur Secara Melawan Hukum yangmana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa Drs MUHDI Bin YUSUF TIDAK MELAWANHUKUM, oleh karenanya kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TipikorSemarang dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa Drs MUHDIBin YUSUF dari unsurunsur Tindak Pidana dalam pasal 2

pemeriksaan dan mengadilisebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSamarinda pada tingkat banding;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan danalasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi in litis, serta memperhatikan alat bukti kesaksianketerangan ahli,bukti surat,dan keterangan terdakwa Majelis Hakim Tinggi TindakPidana Korupsi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan PanitiaPengadaan senilai Rp. 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi,dilakukan negosiasi harga dengan Kuasa Masyarakat pemilik lahan yaitu saksiKASIM ASSEGAF;Menimbang, bahwa akibat tidak bekerjanya Panitia pengadaan tanahsebagaimana mestinya namun sebaliknya Panitia pengadaan tanah membuatkesepakatan dengan kuasa pemilik lahan dalam hal ini saksi Kasim Assegaf (telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Samarinda), dimana panitia pengadaan

Hakim Tinggi Tipikor sebagaiHakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum,. dan MOCHAMADILYAS, SH., MH.

Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelistersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehDRS.

10 Desember 1966.Jenis Kelamin : Laki laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan H.Ramli Selatan No.59 Rt.004/003Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta/Mantan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Pendidikan : 62.Terdakwa ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI oleh :iPenyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7Maret 2017;perpanjangan penahanan oleh Penuntunt Umum sejak tanggal 8Maret 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 17 April 2017 sampai degan tanggal 16 Mei2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 17 Mai 2017 sampai degan tanggal 15 Juni2017;Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampaidengan tanggal 4 Juli 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3Agustus 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH, MH Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 07/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 08 Mei 2018oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota

;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan tersebutdi atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.08/PID.B/TPK/2012/PN.JBI.tanggal 16 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaituHakim Ad Hoc Tipikor

MohammadAskin, SH. menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) makasesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yangberbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan ;Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.Dr.

laba bagi dirinya atau orang lain atau suatukorporasi (STIE IKABAMA);e Bahwa dana a quo telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas DaerahPemprov Jambi sebelum terhadap perkara ini dilakukan penyidikansehingga tidak ada kerugian Negara;e Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ada unsur kesengajaansecara melawan hukum = atau~ menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang merugikan keuangan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ad Hoc Tipikor

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/M.S. Lumme, SH.Panitera Pengganti,ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.

Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG(5)(6)(7)(8)yang terkena TIPIKOR, (Sudah dilakukan 12 PNS tidak dapatlagi mengakses data PNS), termasuk atas nama Penggugat;Bahwa selanjutnya Pejabat Yang Berwenang dalam hal iniSekretaris Daerah membuat Telaahan Staf yang ditujukankepada Ibu Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 800/1563BKD/2018 Tanggal 27 Desember2018, Hal Kajian terhadap Penanganan Hukum atas namaNurhasan dkk, (12 PNS) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana

Bukti T 2 : Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara, Nomor: 549/I/KR.III/IX/2018, Tanggal 7September 2018, Perihal: Pemblokiran data PNS yangterkena TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan aslinya);3.

September 2018, Hal: Mohon Pertimbanganbeserta tanda terima (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian BidangKode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS,Nomor Surat: F.IV.2630/V.1564/90, Tanggal 1November 2018, Perihal: PNS yang sudah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Kepala Kantor Regional IIlBadan KepegawaianNegara, Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018, Tanggal 31Desember 2018, Perihal Tindak Lanjut Data PNS YangTerlibat TIPIKOR

berkekuatan hukumtetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1826K/Pid.Sus/2012tanggal 12 Oktober 2012 yang amarnya pada pokoknya adalah menyatakanTerdakwa Il (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama,serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti P13 =T1); Bahwa pada tanggal 7 September 2018, Kepala Kantor Regional III BadanKepegawaian Negara menerbitkan surat perihal Pemblokiran data PNS yangterkena TIPIKOR

PUTUSANNomor: 07/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartayang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :NAMA LENGKAP = : HERIBERTUS SAMBUDISOEHARYANTO Bin CELSIUSSASTRO UTOMO ;Tempat lahir : Kulon Progo ;Umur atau tanggal lahir: 57 tahun / 04 Mei 1955.;Jenis kelamin : Lakilaki.

Juni 2012 ;Perpanjangan penahanan Kajari selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2012sampai dengan 03 Agusrus 2012 ;Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan 02September 2012 ;Perpanjangan II Ketua PN Wates, sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan02 Oktober 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 ;Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 20Nopember 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Deember 2012 ;Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 11Pebruari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Pebruari 2013sampai dengan 13 Maret 2013 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 14 Maret 2013 sampaidengan 12 April 2013 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 April 2013sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ; Diperpanjang

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 Mei 2013sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 2 Mei 2013No.07 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukan Majelis hakim untukmengadili perkara ini; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta tanggal 28 Maret 2013

2013 dan Terdakwamengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 07 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :l PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR

PUTUSANPENGADILAN' TIPIKOR JAKARTA PUSAT TELAH SALAHMENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKANPERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.Adapun alasanalasannya sebagai berikut :LA. TIDAK ADA SATUPUN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANYANG MENGATUR BAHWA UANG HASIL PENYEWAAN GEDUNGCAWANG KENCANA ADALAH MERUPAKAN PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK (PNBP);1.

No. 1504 K/Pid.Sus/2013permasalahan Gedung Cawang Kencana merupakan sengketahak kepemilikan dalam ruang lingkup hukum privat/ perdatasehingga tidak ditemukan adanya unsur kerugian Negara yangdimaksud dalam UU Tipikor;Berdasarkan alasan tersebut Romawi huruf B butir 1 s/d. 4 diatas,maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yangdibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang menyimpulkanbahwa Gedung Cawang Kencana adalah asset atau barang milikNegara cq.

Citra Satya Utama (CSU) untukdikomersilkan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan,maka perobuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut tidakterbukti memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;PENGADILAN TINGGI TIPIKOR KI JAKARTA dan PENGADILAN TIPIKORJAKARTA PUSAT TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYAKARENA PERKARA A QUO ADALAH SENGKETA HAK KEPEMILIKANMENYANGKUT HAK ATAS TANAH CAWANG DAN GEDUNG CAWANGKENCANA YANG MERUPAKAN SENGKETA

No. 1504 K/Pid.Sus/2013Dengan demikian selama belum ada keputusan Pengadilan perdatayang mempunyai ketentuan hukum yang tetap mengenai status hakkepemilikan Gedung Cawang Kencana tersebut maka PengadilanTinggi Tipikor DKI Jakarta dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidakberwenang menyatakan dan memutuskan bahwa tanah Cawang danGedung Cawang Kencana adalah asset atau kekayaan milik Negaracq.

PUTUSANNo. 35/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara :1.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 08/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 09/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7. Perpanjangan ............0067 .

Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Januari 2013 sampaidengan tanggal 19 Februari 2013 ;4.Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Februari 2013 sampaidengan tanggal 21 Maret 2013 ;5.Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan 26 Maret 20136.Hakim Tipikor sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12April 2013 ;7.nn Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 13April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;8.Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No:35/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal25 Juli 2013, Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.;3. SURAT DAKWAN No.

., dalamperkara a quo, didakwa oleh Penuntut dengan dakwaanSubsidairitas, yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaanSubsidair:2) Bahwa dalam dakwaan Primair, Pasal yang didakwakanadalah Pasal 2 UndangUndang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sementara dalam dakwaan Subsidair, Pasal yangdidakwakan adalah Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo.

Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;3) Bahwa antara Pasal 2 UndangUndang Tipikor danPasal 3 UndangUndang Tipikor, masingmasing memilikiunsur pidanayang berbeda, dimana perbedaan yang mendasar dari keduaPasal tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3) adalah terletak pada adatidaknya jabatan/kewenangan/kedudukan yang disalahgunakanoleh/bagi Terdakwa;4) Bahwa amar putusan Mahkamah Agung sebagaimanatersebut di atas secara nyata menjadi khilaf dan keliru karenatidak mencantumkan Pasal berapa dan dakwaan mana yangdianggap

No. 93 PK/Pid.Sus/2017kekurangan volume daribeberapaitem pekerjaan pembangunanGedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan PariwisataProvinsi Sulawesi Tengah, dimana hasil perhitungan dimaksudHASIL PERHITUNGAN TIM AHLI UNTAD / TIPIKOR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DANPARIWISATA SULAWESI TENGAHLOKASI : KOTAPALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAKAWAL AMANDEMEN (CCO) TIM AHLIUNTAD/TIPIKORHARGAN URAI AN SAToO JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGAVOL VOL

SULTENG, TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR,TIM AHLI UNTAD 2017,AHLI JUNAIDI.ST & HASIL PERSIDANGAN SETEMPATPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESITENGAHLOKASI 7 KOTA PALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAK AWAL AMANDEMEN(CCO) KONSULTAN PENGAWAS TIMAHLI PROP.SULTENG TIMAHLIUNTAD/ HASIL PERSIDANGANSETEMPATsat HARGASAT.

;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejaktanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengantanggal 7 Februari 2016 ;Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengantanggal 25 Februari 2016 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejaktanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23Pid.B/2016/PN.Jth8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

BandaAceh sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei2016 ;9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tingg/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK HIDAYAT, SH beralamat diKantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jalan Ajun Guci Gampong Jeumpet AjunKecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 23/Pen.Pid/2016/PN.Jth tanggal 16 Februari 2016 ;Pengadilan Negeri tersebut