• Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.kdi,tanggal 4 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks., tanggal 25 September 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon

  Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor 161/B/2020/PT.TUN MKS, tertanggal 25September 2020;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor4/G/2020/PTUNkdi, tanggal 4 Juni 2020;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/20214.

  Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks., tanggal 25 September2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari Nomor 4/G/2020/PTUN. kKdi, tanggal 4 Juni 2020;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PTGolden Anugerah Nusantara, tanggal 12 Juni 2014;3.

• Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor357/Pid.B/2018/PN Mks, tanggal 5 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Makmur alias Jefri alias Barumbung tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya;2.

  pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke2KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum,oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1156 K/PID/2018Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor357/Pid.B/2018/PN Mks

  Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor357/Pid.B/2018/PN Mks

• 2/B/2019/PTTUN MKS

  PUTUSANNomor 2/B/2019/PTTUN Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara;Nama : HENDRIK Dg. TULA;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

  Putusan Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.2. Surat Pernyataan Penyerahan antara Hj. Dg. Daeng Kanang dengan HajiDg. Tula tertanggal 17 Nopember 1995 tentang Penyerahan SertipikatHak Milik Nomor 1148, Luas 100 M2 Atas nama haji Lahido Dg.

  Putusan Nomor 2/B/2019/PTTUN Mks.

• Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamsengketa ini sejumlah Rp. 317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu limaratus rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo. tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

  Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat bandingditetapkan sebesar Rp.250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlan diputus dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal23 September 2021 oleh Kami, FARI RUSTANDI, S.H., M.H., sebagai HakimKetua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., dan KASIM, S.H.

  Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks

• Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor21/Pen/2017/PTTUN Mks. Tanggal 7 Februari 2017, tentang PenunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara inidi tingkat banding;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor23/G/2016/PTUN Mdo. pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 yangdimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yang bertalian;3.

  Putusan Nomor 21/B/2017/PTTUN Mks.

• G/2017/PA Mks dari pemohon.

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
• Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuhpuluh satu ribu rupiah).

G/2017/PA Mks dari pemohon.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 271.000, (dua ratus tujuhpuluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanmajelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2017Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hyjriyah, oleh Drs. Muh.Sanusi Rabang, S.H.

• Mks;

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

307/Pdt.G/2022/PN Mks

• Mks dari penggugat ;

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
• Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

• Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1803/Pdt.P/2022/PA.Mks,dari Penggugat;

  2.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

  3. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

• M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 48/G/2013/PTUN Mks., tanggal 16 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

  cukupdipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakansatu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;Mengingat ketentuanketentuan yang bersangkutan khususnyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangan lainnya yang terkait; MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 48/G/2013/PTUN Mks

  Rp. 236.000,Jumlah Rp. 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 15 dari 13 halaman Putusan No.50/B/2014/PTTUN Mks.

• 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 05 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

  473/PID.SUS/2021/PT MKS

• MENGADILI ;

  - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan Pengeksekusi tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 166/Pdt.BTH/2016/PN Mks, tanggal 24 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;- Menghukum Pembanding semula Terlawan Pengeksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

  166/Pdt.Bth/2016/PN MKS

• Mks dari pemohon ;

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
• Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

• M E N G A D I L I:

  - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 194 / Pdt.G / 2019 / PN Mks, tanggal 28 November 2019, yang dimohonkan banding ;- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

  194/Pdt.G/2019/PN Mks

• M E N G A D I L I:

  • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1249/Pid.B/2017/PN -

  Mks tanggal 23 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Menyatakan terdakwa H. Abdul Kadir, SE.

  61/PID/2018/PT MKS

  Perk: PDM507/Mks/Epp.2/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa telahdidakwa sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA :Bahwa ia terdakwa H. ABDUL KADIR, SE., M.Si, pada hari Kamis tanggal05 Mei 2016 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016,bertempat di Pt. Zeinta Intan Kalimantan Travel dan tour yang beralamat JalanAndi Pangerang Pettarani kota Makassar atau setidak tidaknya pada suatuHal. 2 dari 16 hal.

  Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanandengan perintah terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut, selanjutkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksadan mengadili perkara Nomor: 1249/Pid.B/2017/PN Mks pada tanggal 23 Oktober2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa H.

  Putusan Nomor 61/PID/2018/PT.MKSJurusitaPengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 17 01 2017, dan kepada Jaksa Penuntut Umum juga padatanggal 17 01 2018, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor:1249/Pid.B/2017/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan,sebelum berkas dikirim ke PengadilanTinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkatMenimbang, bahwa

  banding tersebut masih dalamtenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan olehUndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa tidak mengajukan memori banding, namun demikian Majelis HakimPengadian Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusanPengadilan Negeri Makassar Nomor: 1249/Pid.B/2017/PN Mks

  Putusan Nomor 61/PID/2018/PT.MKSMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1249/Pid.B/2017/PN Mks tanggal 23 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbuny!sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa H. Abdul Kadir, SE.

• Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks.12.HALIPAH, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. BonggoeaKec. WuaWua Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta;13. UMMIHANA YUNUS, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel.WuaWua Kec. WuaWua Kota Kendari, Pekerjaan Belum ada;14. UNNI SUSANTI YUNUS, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat diKel. BakuBaku Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;15.AGUSTRI ADHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel.Anduonohu Kec.

  Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks.26.EDRYANTO WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat diKel. Langara Laut Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan,Pekerjaan Belum Ada;27.MUH. IDRIS, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa PalingiKec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Belum Ada;28.MIRWAN, S.H, Kewarganegaraan Indonesia,Beralamat di DesaMunse Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan, PekerjaanBelum Ada;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. YONATAN NAU, S.H. ;2.

  Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor86/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks.2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor30/G/2017/PTUN kdi., tanggal 3 Mei 2018;3.

  Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN Mks.

• M E N G A D I L I :

  - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;

  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2019 Nomor 94/Pdt.G/019/PN-Mks. yang dimohonkan banding tersebut ;

  - Menghukum

  426/PDT/2019/PT MKS

  ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Berkas Perkara dan suratsurat yang berhubunganMenimbang,Tentang Duduk Perkaranya :bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannyatertanggal 4 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 4 Maret 2019 dibawah Register 94/Pdt.G/2019/PN Mks, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :Halaman 1 dari 15 halaman Pts.

  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini yang sampai sekarang sebesar Rp. 1.646.000, (satu jutaenam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan : bahwa pada tanggal17 September 2019 Tergugat telah menyatakan memohon banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2019 Nomor :94/Pdt.G/2019/PN Mks

  Oktober 2019 ;Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan TergugatXI /TerbandingXI tertanggal 27 Juni 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 3 Juli 2018 dan surat Kontra MemoriBanding tersebut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi MakassarNomor W22U/105/1996/HPDT/01.02/2018 telah diberitahukan/diserahkandengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 5Juli 2018 ;Membaca Risalahn Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor:94/Pdt.G/2019/PN Mks

  Pdt.G/2019/PN.Mks = dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya tidak tepat berdasarkan Undangundang danberdasar hukum serta tidak memiliki rasa keadilan berdasarkan Penilaiandanpertimbangkan secaramenyeluruhbuktibukt, Saksi saksi dan faktafakta serta peninjauan setempat dalam persidangan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2019 Nomor :94/Pdt.G/2019/PN Mks

  MH., sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassartanggal 12 Desember 2019 Nomor 426/PDT/2019/PT MKS untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh hakimHakim Anggota sertaDARMAWATI, SH. MH.

• 1310/Pid.Sus/2020/PN Mks

  telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap polisi dari Satresnarkotika Polres pada hari Rabutanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wita di dalam rumah di jalan SyarifAlkadri No. 86 Kota Makassar ;Bahwa ketika ditangkap dan digeledah ditemukan didalam rumah dan kamarterdakwa barang bukti yang tersimpan di dalam lemari pakaian terdakwaberupa 4 (empat) paket sabusabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2020PN Mks

  buah buku tabungan BCA serta ATM BCA atas namaMasni,S.PdBahwa barang bukti tersebut telah diperlinatkan kepada saksi saksimaupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sahtersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untukmemperkuat pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan di persidangan maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2020PN Mks

  terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak memiliki jin dari pihakyang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu shabu tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2020PN Mks

  merasa menyesalatas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MengadiliHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2020PN Mks

  S.H.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2020PN Mks.

• Mks., yang dimohonkan banding; ---

• Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; ---------

336/PDT/2017/PT MKS

Put.No.336/PDT/2017/PT.MksBahwa Penggugat dilaporkan oleh Tergugat di kantor turut Tergugatsebagaimana dalam laporan Polisi No : 146/IV/2015/Restabes Mks/SektorUP tanggal 23 April 2015 atas dugaan tindak pidana penggelapan uangsebesar HKD. 1.600.000, (Satu juta enam ratus Hongkong dolar);Bahwa adapun uang sebesar HKD. 1.600.000 yang di klaim sebagai uangpribadi Tergugat adalah hasil penjualan properti di Hongkong yangmerupakan harta warisan bersama milik orang tua Penggugat dan Tergugat(Alm.

Mks, yang diucapkandimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam EksepsiMenyatakan menolak eksepsi Tergugat ;Hal. 10 dari 14 hal.

Mks, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benarkarena telah mempertimbangkan alasan alasan didalam putusannyaberdasarkan fakta fakta hukum yang terbukti di muka persidangan, oleh karenaitu maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil aliholeh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya = sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Mks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagaipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun = dalamperadilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semuabiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akandisebutkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; Hal. 12 dari 14 hal. Put.No.336/PDT/2017/PT.Mks N.21....

Mks., yang dimohonkan banding; e Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember2017 oleh kami DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH Wakil Ketua PengadilanTinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, PRIM FAHRUR RAZI, SH.

• Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 41/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 3 Maret 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pen.HS/2020/PTTUN Mks.,tanggal 17 Maret 2020 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara tersebut;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pen.HS/2020/PTTUN Mks.

  diterbitkan oleh KementerianHukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Kepala Rumah Tahanan NegaraKlas Il A Ambon, Nomor: W18.PAS.4.PK.01.01.021121, tertanggal 8September 2010, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan dariRumah Tahanan Klas Il A Ambon karena telah mendapat program cutibersyarat, (vide Bukti P5);5) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi MalukuNomor: 824/33/II/SK/2011, tanggal 28 Februari 2011, Wingsson Lalu, S.E.Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks

  Biaya Proses : Rp. 229.000,00Penyelesaian PerkaraJumlah Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN MksHalaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/B/2020/PTTUN Mks