11/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Jakarta Pusat tertanggal30 April 2015, dengan Nomor : 67/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/ 2015 /PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengantanggal 04 Juni 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal28 Mei 2015, dengan Nomor : 122/Tah.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 04 Juli 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR

padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 JUNI 2015 denganNomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhitung sejak tanggal 18JUNI 2015 sampai dengan tanggal 17 JULI 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tertanggal 03 Juli 2015 dengan Nomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhutung sejak tanggal 18 Juli 2015sampai dengan tanggal 15 September 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan

Kekeliruanpenerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding mengakibatkanputusan pidana penjara untuk Terdakwa Il tidak sebanding denganperbuatannya; Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding dalamperkara a quo hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 13/PID.SUS/ TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni2016 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada

Dewi Aryaliniza aliasDewie Yasin Limpo terbukti memenuhi unsurunsur Pasal DakwaanPenuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor, oleh karena itu Terdakwa . Hj. DewiAryaliniza alias Dewie Yasin Limpo harus bertanggung jawab atasperbuatannya;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan,oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./ Dr.

Keputusan ini di terbitkanpada tanggal 13 September 2018; Bahwa tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut, padatanggal 23 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDM KabupatenBungo, perihal Penyampaian namanama PNS yang terlibat TindakPidana Korupsi (Tipikor), yang isinya sebagai berikut:Menindak lanjuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di GrandSahid Hotel Jakarta tanggal 13 September 2018 tentang SinergitasPenegakan hukum Bagi PNS untuk

2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang PenegakanHukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah DiJatuhiHukumanBerdasarkanKeputusanPengadilanyang Berkekuatan HukumTetap Karena MelakukanTindakPidanaKejahatanJabatan AtauTindak PidanaKejahatanyang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Keputusan ini di terbitkan pada tanggal 13 Septrmber 2018;3.2 Surat Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDMKabupaten Bungo, perihal Penyampaian namanama PNSyang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 M / Muharram 1440 HKepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jambi telahmengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo denganNomor S3815/BKD4.2/X/2018 Perihal : Penyampaian NamanamaPNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang isinya tercantumnama Penggugat (vide bukti T3);13.

Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

No. 790 K/Pid.Sus/2016setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 127/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI:Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

JUDIKURNIASIH selaku KPA merangkap PPK, dan Pemohon selaku PPTKtetap memproses pengajuan pembayaran 100% oleh BENI SOBANDIselaku pihak yang mengerjakan proyek atas nama PT KaruniagaIntisemesta, yakni dengan cara menyatakan dalam Berita AcaraKemajuan Fisik Pekerjaan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% ;Bahwa adapun Amar Putusannya Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor116/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg) berbunyi sebagai berikut :1.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg) yang pada halaman 83 telah membuktikan adanyaketerangan kesaksian Ir.

Inti kurang lebih setengah Jam ;Bahwa saksi disuruh buka Rekening di Bank BRI Bekas' ;Bahwa uang ditahan oleh Bu Judi karena pekerjaan belum selesai danmenjelaskan selesai uang bisa diambil;Bahwa saksi pernah ditahan perkara Tipikor;Halaman 41 dari 47 Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2020/PN.

Tipikor/2016/PT.KT.SMR, tanggal 29 Januari 2106;8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 03Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016.9.

Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 25 Pebruari2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor

Hakim Adhoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjukk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiSamarinda tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 4/PID.TPK/2016/PT.SMR, putusan manadiucapkan pada hari : JUMAT tanggal 20 Mei 2016 dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingioleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta ABDUL HADI, SH Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi

Melawanhukum dalam pasal 2 UU Tipikor yaitu apakah bertentangan peraturanhukum atau tidak, apakah menimbulkan kerugian. Melawan hukumharus melanggar norma, kalau itu adalah asas atau prinsip jikaseseorang melanggar prinsip itu tidak bisa dikatakan melanggarhukum. Penyalahgunaan wewenang sama dengan melawan hukum,hanya saja subyek/delik/pelaku harus mempunyai wewenang publik,yaitu pejabat/pegawai negeri.

No. 4 K/PID.SUS/2017fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan bahwatelah terjadi penyimpangan atas pembertian bantuan kepada KoperasiToraja Melo sehingga menguntungkan diri Terdakwa ERNI IRIANI;Bahwa, dari pertimbangan hukum putusan tersebut di atas menurut hematPemohon Kasasi terdapat kesalahan dalam memberikan kesimpulansecara menyeluruh yaitu : Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Makassaryang memandang' bahwa Terdakwa telah $menguntungkanmenguntungkan diri

tersalurkan sebagaimana mestinya, hal ini dapatdibuktikan dengan adanya mesin mesin tenun yang telah dibeli sesuaidengan proposal yang diajukan ke Kementrian Koperasi; Tegasnyabahwa dana bantuan yang diperoleh dari Kementran Koperasi dilakukansesuai dengan peruntukannya, tidak ada penyimpangan yang timbuldidalamnya (bandingkan dengan penjelasan dari Kementrian KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.202/Dep.2.4/VIII/2015 terlampir); Fakta fakta dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 11 Nopember 2013No.103/Pid.Sus.K/2013/PN/Mdn sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 10Desember 2013 ;. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 20 Nopember 2013, Nomor : 87/Pen/Pid/2013/PN.Mdn, sejaktanggal 11 Desember 2013 s/d 08 Februari 2014 ;.

Medan tanggal 01 April 2014,Nomor : 102/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ; Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam tingkat bandingsejumlah sebesar Rp.5000, ( lima ribu rupiah).ooDemikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan, pada hari: RABU, tanggal: 04 JUNI 2014 olehkami, HLMACHMUD RACHIMI, SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan TinggiMedan sebagai Hakim Ketua Majelis, KAREL TUPPU, S.H, MH HakimTinggi Tipikor

MANGASAMANURUNG, S.H, M.Kn, ROSMALINA SITORUS, S.H, MH, SAZILI,S.H, M.Si, HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Mei 2014 No: 29/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari:Jumat, tanggal: 6 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, serta tidak mempertimbangkan keberatan keberatan dalammemori banding maupun kontra memori banding atas memori banding JaksaPenuntut Umum, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PemohonBanding/T erdakwa) melalui Penasihat Hukumnya ;Bahwa dalam putusannya Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkanfakta

Judex Facti hanya mempertimbangkanmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum saja, sebagaimana tersebutpada halaman 25 putusan Judex Facti :Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal21 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2013 secara resmikepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan permintaan

Bahkan terhadap penafsiran yang dilakukannya itu,Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pun telahmemiliki perbedaan pendapat. Hakim Ad Hoc Sunardi, SH., telahmengajukan disenting opinion dan Pemohon Kasasi menyatakansependapat dengan Hakim Ad Hoc Sunardi, SH., dalam hal uang penggantidalam perkara a quo ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.

1993 PZN An Hendrawan;

Foto Copy Buku Kas Umum tanggal 25 November 2010 sampaidengan tanggal 23 Desember 2010;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada darimanabenda tersebut di sita;Menetapkan agar Para Terdakwa, masingmasing membayar biayaperkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa .

IRFAN KARIM tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO tanggal17 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 mengenai pasal yang terbukti, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . MALVIN DIYATA, S.Pi, TerdakwaIl.RACHMANTO NANGO, Terdakwa Ill.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 16 Pebruari 2013;6. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17Pebruari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11Maret sampai dengan 09 April 2013 ;Hal dari 29 hal.Put.No.16/Pid/TPK/2013/PT.DKI8.

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartasebagai Hakim Ketua Majelis,s ASNAHWATI,SH, MH, SAPARUDINHASIBUAN,SH,MH, HakinHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sertaDRS.H.M ASADI ALMARUF, SH, Msi, MH dan SUDIRO, SH, M.Hum HakimHakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai HakimAnggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor16/ Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 30 April 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini

Mdn tanggal 22 Agustus7 eea Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Persidangan Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 Juni 2014Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentang Penetapan hari Persidangan ;peed Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn.tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Hal 1Putusan T jpikor No. 56/Pid. Sus.

K/2014/PN.Mdnmeena Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentangPenunjukan Pergantian Majelsi Hakim ;ee Telah membaca berkas perkata ini; nena nnn nme nnnne =coneeone= Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut Penuntut Umum, dengan surattuntutan No. Reg. Perk : PDS03/BLG/05/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.

Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telan membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa NURDIN BIN TAJUDDIN tidak terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah

yang memberatkan :Halhal yang meringankan :Mengingat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember2016;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari2017;Halaman 1 dari 102. Putusan. Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 20179.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejaktanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;10.

Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRKeputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

termasukdalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/ SKI/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atausetidaktidaknya Pengadilan Tipikor

LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS ;: Sungai Penuh ;: 42 Tahun / 24 Mei 1976;> Laki laki ;: Indonesia;: RT. 05, Desa Koto Renah, Kecamatan PesisirBukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi ;Islam;: Swasta ( Anggota LSM TIPIKOR SungaiPenuh );: S1IAIN Imam Bonjol Padang ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember2018;2.

., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa Anwari kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015 yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ;3. Tanda terima memori banding dari Terdakwa Anwari yang diterima olehPanitera tanggal 7 September 2015 ;4.