PUTRIANAJAYA UTAMA tidak ada hubungan kerja sama mengenai jual beli BBM ;Bahwa, selama saksi bekerja sebagai penanggung jawab di APMSPUTRIANA JAYA UTAMA, saksi tidak pernah melayani saudara Sarjunmelakukan pembelian BBM dengan partai banyak atau denganmenggunakan drum, yang saksi tahu saudara Sarjun sering melakukanpembelian BBM melalui Nossel untuk di gunakan pada kendaraannya ;Bahwa, saksi kurang tahu saudara Sarjun melakukan pembelian BBMmelalui Nossel untuk dimasukkan kedalam tangki kendaraannya

disebutkan pada poin menimbang huruf bdalam KTUN Objek Sengketa menyebutkan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Andi Empang, Andi Nangnga dan Andi Aziz, tanggal 1Januari 2001, dengan mengetahui Lurah Bori Appaka dan Camat Bungoro, surattersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai, ditandatangani oleh para pihak,mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan dan berisi tentang perbuatanhukum, hal tersebut telan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdatatentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti T.1 tersebut telah memenuhisyarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;Menimbang

Pawawo bin Ame, tanggal 31 Oktober1989, dengan mengetahui Camat Bungoro, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuatsecara partai, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempatpenandatanganan dan berisi tentang perbuatan hukum, hal tersebut telan sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan,dengan demikian bukti T.13 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatuakta di bawah tangan;Hal 81 dari 99 hal.

Menjadi anggota pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD,Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDHalaman 28 dari 149 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDGKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan.

keluarga, pihak lain, dan/atau golongantertentu;C. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e. tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatHalaman 64 dari 149 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDGmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai

2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pthak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai

Pesantren Darullsalamah AlMubarog sementara yayasannya tidak ada4) Melaksanakan persiapan idad (pelatinan militer) untukmemperluas wilayah dalam rangka menegakan syariat islam diindonesia yang rencananya akan di muli dari pesisir pantaiseperti dari daerah Muara Angke, Demak dan Tuban yang dipelopori oleh PAK SOLEH di daerah Irian karena di Irian adatemannya yang berdomisili di Irian, dan persiapan melawansiah, PKI yang telah banyak menangkap lalu membunuh ustadustad dan Ibu Rahmawati selaku pengurus Partai

Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuhmusuh islam bilamanananti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDIPerjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akanterjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadikerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komuniskomunis Cinayang kerja sama dengan syiah.2.

tertanggal 31 Mei2007 beserta lampirannya terdiri dariFotocopi Kartu) Anggota Partai Demokrat atas namaDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016 0020.0atas nama Didin bin Raip tanggal 22 Januari2007 ;SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007beserta salinannya ;3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan

No. 112 PK/Pid.Sus/2010311Fotocopi Kartu) Anggota Partai Demokrat atas namaDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016 0020.0atas nama Sididn bin Raip tanggal 22 Januari 2007SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei2007 ;Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007beserta salinannya ;(tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atasTanah a.n = JAENUDIN

tertanggalbeserta lampirannya terdiri dariFotocopi Kartu) Anggota Partai DemokratDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.00331 Mei 2007atas nama.016 0020.0atas nama Sididn bin Raip tanggal 22 Januari 2007SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;NomorSurat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei2007 ;Surat Pernyataan tidak sengketa tanggalbeserta salinannya ;3 (tiga) lembar Surat Pernyataan MelepaskanTanah a.n

Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidakditemukan nama UP dalam manifest penerbangansebesar Rp46.400.000,0016.

sebesar Rp. 166.050.000,sesuai dengan hasil audit BPK;Bahwa disini seakanakan saya mempunyai hutang;Bahwa yang bertanggungjawab atas temuan BPK sebesar Rp. 166.050.000itu adalah Sekwan MOHAMAD FAISAL MOODOETO selaku KPA;Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uangmelalui bendahara pengeluaran untuk anggaran perjalamnan dinas keluardaerah tetapi tidak menerima anggarannya;Bahwa saksi mengetahui adanya perjalanan fiktif ini setelah akhir masajabatan saya;Bahwa saksi berasal dari Partai

benar waktu dilakukan BAP saya disebutkan melakukan perjalanandinas luar daerah sebanyak 4 kali pada hal saya tidak pernah melakukanperjalanan dinas luar daerah di tahun 2008;Bahwa selama tahun 2008 saya tidak pernah melakukan perjalanan dinasluar daerah dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp.46.000.000,;Bahwa saksi membantah tandatangan atas nama saksi pada kwitansipenerimaan uang yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi melakukan perjalanan di Tahun 2008 untuk kepentingan Partai

Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan

Jika mempergunakan batas tanah yang dahulu makabatas tanah sebelah selatan bukan terdiri dari 5 ( lima ) pemilik tanahSaja, tetapi telah mencakup sampai dengan lokasi pekuburan umumDesa Makian, lokasi gedung SMA Negeri 7, sebagain lokasi KantorKodim, Kantor Partai Keadilan Sejahtera dan sejumlah rumahrumahpenduduk setempat yang luasnya lebih dari 150.000 M2 ( seratus limapuluh ribu meter bujur sangkar) karena letak karet putih berbatasandengan SMA Negeri 7 depan Kantor Dinas Parawisata.

Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.

permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :t. a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ;u. b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

kesepakatan antara Penggugat dengan KUD Masagena agarPenggugat memberikan akses jalan yang bisa dilalui menuju ke lokasi KUD yangterletak di belakang obyek sengketa;Bahwa saksi dipercaya oleh Penggugat untuk mengambil beras darinya tanpa dibayardahulu karena Penggugat dan saksi samasama pernah tinggal di Saorajae, danPenggugat adalah ponakan dari Sultan Daeng Radja;Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Bulukumba dan tinggal di Jakarta, dansetelah itu Penggugat kembali ke Bulukumba dan menjadi Ketua Partai

Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 21 Januari2008, Akta Jual Beli Nomor 156/2008 tertanggal 31 Desember 2008dan APHT Nomor 14/2010 serta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor299/2010 yang dibuat berdasarkan SKMHT Nomor 96/2008kesemuanya termasuk yang bersifat partai (Akta para pihak/Parti/Akte), yang memuat atau berisi keterangan apa yang dikehendakioleh pihakpihak yang bersangkutan;Hal. 31 dari 47 hal Put.

Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwaAkta tersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, olehkarena itu PPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan,dijelaskan dan diakui oleh para pihak ke dalam Akta yangdituangkan. Sejauh apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan hukumHalaman 18 dari 49 halaman, putusan Nomor 6/PDT/2018/PT PTKmaka PPAT boleh membuat aktanya.

olehadanya hasil musyawarah dan mufakat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 22 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 10 Tahun 2012, berbunyi:2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), (2),(3), (4) dan (5) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya,Pemerintahan Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai

DaerahPerubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 dianggarkanBelanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlahRp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuhpuluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatansebesar Rp149.976.442.800,00 (seratus empat puluh sembilan miliarsembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai

DaerahPerubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 dianggarkanBelanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlahRp151.476.442.800.00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuhpuluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatansebesar Rp149.976.442.800,00 (seratus empat puluh sembilan miliarsembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai

terimatanggal 09 Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiridari : Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai

KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi DemokrasiKebangsaan Indonesia tanggal 17 Desember 2010(Copy); Fraksi Partai Islam, terdiridari : HASAN RENIURYAAN, ST, sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah); LUKMAN HALIM, sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah); JISMI REUBUN, sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah);Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Islam tanggal 17Desember 2010 (copy);182. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk Pembahasan

(copy);1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiridari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010(Copy); LKPJ Fraksi Partai

penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 0022CFF6B89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview)71 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N : 2GH22LV1, warna hitam72 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam73 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : biru, dengan gambar logo partai

penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdiskwarna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N0022CFF6B89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview) 711 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk externalmerk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N : 2GH22LV1, warna hitam 721 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk externalmerk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam 731 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdiskwarna : biru, dengan gambar logo partai

penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdiskwarna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N0022CFF6EB89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview) 711 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk externalmerk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N : 2GH22LV1, warna hitam 721 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk externalmerk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam 731 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdiskwarna : biru, dengan gambar logo partai

penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdiskwarna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N0022CFF6EB89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview) 71 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk externalmerk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N : 2GH22LV1, warna hitam 72 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk externalmerk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam 73 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdiskwarna : biru, dengan gambar logo partai

Teropong Jaya Papua;

Putusan Nomor 21/Pid.susTPK/2020/PTDKI265.266.26/7.268.269.270.271.272.1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan RakyatIndonesia tentang Tata Tertio Beserta Perubahannya;4 (empat ) lembar foto copy dilegalisir Surat KeputusanSekretaris Jenderal DPRRI Nomor 2/SEKJEN/T.A Fraksi/2016tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat NasionalDewan Perwakilan Raktar Republik Indonesia tanggal 8 Januari2016;3 (tiga) lembar foto copi dilegalisir Surat Keputusan SekretarisJenderal Dewan Perwakilan Rakyat

AlokasiDAK Fisik pada RAPBN 2018;1 (Satu) bundel print out dokumen Nilai Proposal yang disetujualDPR dalam APBN 2018;1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan RakyatIndonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia;1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan RakyatIndonesia tentang Tata Tertio Beserta Perubahannya;4 (empat ) lembar foto copy dilegalisir Surat KeputusanSekretaris Jenderal DPRRI Nomor 2/SEKJEN/T.A Fraksi/2016tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai