KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI SATUAN KERJA SNVT PJSA SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSISATUAN KERJA SNVT PJSA SUMATERA IlPROVINS SUMATERA UTARA BALAI WILAYAHSUNGAI SUMATERA Il, berkedudukan di Jalan Jend.Besar A.H. Nasution No. 30, Lantai IV, Kel. PangkalanMasyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan.Selanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT ;2. PT.

Bahwa, Penggugat mengikuti Pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugatpada tanggal 31 Oktober 2016, pada website Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) Lelang Perkuatan Tebing Sungai Deli Sepanjang 625 MKota Medan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi padaSNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera Utara Balai WilayahSungai Sumatera Il dengan Nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesarRp. 13.850.929.400, (tiga belas

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal19 Ayat (1) HURUF C. bahwa, memperoleh paling kurang 1 (satu)pekerjaan sebagai Penyedia Barang/jasa dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupunswasta, termasuk pengalaman subkontrak dan huruf d. bahwa,ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagiPenyedia Barang/Jasa

Multikarya Bisnis Perkasa, adalah Perseroan yang baruHal. 11 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUNMDN14.15.beroperasi selama 2 (dua) tahun dimulai sejak Tahun 2015, oleh karena ituperbuatan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memilikikemampuan pada Klasifikasi Bangunan Sipil Subkualifikasi pekerjaanyang sesuai/sejenis (SI001) bertentangan juga dengan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) Penyediabarang/ jasa dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa wajib memenuhipersyaratan

Barang/Jasa Pemerintah ; Berdasarkan uraian yang dikemukakan Tergugat Il Intervensi tersebutdiatas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebin dahulumemberi Putusan terhadap Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat Il Intervensisebagai berikut : === === 292 oeDALAM EKSEPSI :22 22 2ne nnn nne ce ence cece cece ceceMenerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi untuk seluruhnya ; Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara

Penggugat:
CV DEYAN PUTRA UTAMA diwakili SUTIYAR
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA 036-B UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Pembanding/Tergugat : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
Terbanding/Penggugat : PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi

PUTUSANNomor : 153/B/2020/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN' SISTEMJALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru, No. 1, Jakarta Pusat10150.

elektronik atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian, ketentuan(peraturan dasar) yang mengatur pelelangan pengadaan pembangunansistem jalan berbayar elektronik tunduk pada ketentuan khusus (bersifatlex spesialis) di luar ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasapemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018; Menimbang, bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 61angka 1 huruf a secara tegas menyatakan : Dikecualikan dari ketentuanPeraturan Presiden ini adalah pengadaan

barang/jasa pada BadanLayanan Umum.

Selanjutnya dalam ketentuan angka 2 pasal tersebutmenyatakan : Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umumdiatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum; Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, dalamPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah YangDikecualikan (PERLEM LKPP 12/2018) diatur bahwa pengadaan barangdan jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) diatur tersendiri denganperaturan pimpinan BLU (vide Pasal 5 PERLEM LKPP); Hal. 9 dari 13 hal. Put.

SOPAN VS KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016;

barang/jasa;Halaman 2 dari 12 halaman.

Barang/Jasa Pemerintah,maka dicari dan ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah penawarterendah dan dokumen lengkap;Bahwa di dalam standar dokumen pengadaan telah ditentukan:e Negara mencari penawaran terendah yang responsif;e Berpengalaman kerja Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi saluran Air,Dam, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya;Bahwa ternyata Tergugat mengambil keputusan yang tidak sesuai denganpetunjuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah denganNomor 4 Tahun 2015

Lembar Data Kwalifikasi BAB IV huruf B angka 4 dianggap Tidak Ada;Bahwa masalah Teknis yang digugurkan oleh Tergugat, sebenarnya telahPenggugat lengkapi dan uraikan dalam Dokumen Penawaran sesuaiPerpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa,Pasal 19 ayat (1);Bahwa tindakan sewenangwenang dari Tergugat telah disengaja dandisadari untuk melawan UndangUndang RI dan Peraturan Presiden RI incassu: Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Nomor 4 Tahun2015 tentang Pengadaan Barang

Barang/Jasa Pemerintah denganalasan:a.

Penggugat telah menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis yangsesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang telahdiubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf e yang berbunyi PenyediaBarang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajibmemenuhi persyaratan sebagai berikut, pada huruf e berbunyi: memilikisumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yangdiperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa24.

,M.H. lawan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016

PENGGUGAT ;LAWANPanitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febipada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot KalaLangsa Tahun Anggaran 2016, Berkedudukan di Jl.Meurandeh Kota Langsa 5Selanjutnya disebut sebagai ................2::0.1TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca; 1. Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :17/Pen.Dis/2016/PTUNBNA tanggal 27 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos Dismisal;2.

Surat Pemberitahuan Sanggahan Banding yang dikeluarkan pada tanggal16 Mei 2016 oleh Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pembangunan GedungPustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016;2. Berita Acara Pemenang Tender Pembangunan Gedung Pustaka dan Febipada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa TahunAnggaran 2016, sebagai pemenang PT. Jasa Mandiri Nusantara ; ll.

KARYA ANUGRAH PERSADA dalam hal ini diwakili oleh GIATNO
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROV. KAL TENG

Barang/ Jasa sangat menyimpang.

Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tergugat, oleh karenaituharuslah gugatan ini ditolak untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARAHalaman 19 dari 51 Pkr.

Sedangkan tidak berwenang darisegi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negaratelah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat memperoleh wewenang untuk mengadakan proseskegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan pada peraturanperaturansebagai berikut:1.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah;Halaman 44 dari 51 Pkr. No. 6/G/2018/PTUN.PLK3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah(LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E Tendering beserta lampiran;4.

Metode Satu Sampul:Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasiteknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga.7. Metode Evaluasi Penawarana. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.1). Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapbkan dalam Dokumen Pengadaan dandijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.Halaman 47 dari 51 Pkr. No. 6/G/2018/PTUN.PLK4).2).

ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA Melawan KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII BANJARMASIN

,M.Hum.Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Konsultan Hukum MOCH ARIFIN & PARTNERS, yangberkantor di Jalan Cipunegara nomor 12 A, Surabaya.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2012;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:Nama Jabatan : KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG /JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALANNASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTANHal. dari 41 Hal.

Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehKetua Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin, berupa Surat Keputusan tentangPemenang Pelelangan PENUNJUKAN PEMENANG paket pekerjaanPelebaran Jalan Asam Baru KM. 65 (Sp.

Bangkal) pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ProvinsiKalimantan Tengah, Sumber Dana APBN TA.2012 (sesuai dengan asli) ;3.Bukti T3 : Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tanggal6 Agustus 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi B.1.f.9).c).(2).(e).

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang terakhirkali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Ad. 5 Bersifat konkret individual dan final: 5.1 Menimbang, bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena nyata adanya(Vide Bukti P7 dan T17) ;n 222 2a nnn nnn5.2 Menimbang, bahwa Obyek sengketa bersifat individual yaitu surat in litisditujukan kepada PT.

Pengumuman Pemenang Pelelangan oleh Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah IProvinsi kalimantan Tengah, ULP Balai besar pelaksanaan Jalan NasionalVII Banjarmasin melalui internet pada website Kementerian PekerjaanUmum http:/www.pu.go.id dan Papan Pengumuman.

SOPAN vs KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016

Barang/Jasa Pemerintah dengan alasan:a.

Penggugat telah menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis yang sesuaidengan Peraturan Presiden RI No: 54 Tahun 2010 yang telah diubahdengan No: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPasal 19 ayat (1) huruf e yang berbunyi Penyedia Barang/Jasa dalamPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa waejib memenuhi persyaratansebagai berikut, pada huruf e berbunyi: memiliki sumber daya manusia,modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam PengadaanBarang/Jasa24.

penandatanganan kontrak bukan bagian dari tugas ULP dan bukanbagian dari pengadaan barang jasa, proses terakhir yang dilakukan Pokjaadalah mengumumkan pemenang pengadaan barang/jasa;e Bahwa alur Pengadaan barang/jasa, adalah KPA atau PPK membutuhkanpengadaan barang/jasa kemudian meminta bantuan kepada ULP, selanjutnyaULP menyerahkan/menunjuk POKJA yang kemudian memproses pengadaanbarang/asa sampai mendapatkan hasil berupa pemenang pengadaanbarang/jasa, yang selanjutnya diserahkan kembali kepada PPK

;e Bahwa evaluasi yang berkenaan dengan penilaian tentang termasuk mengenaitenaga ahli berada di fase evaluasi tekhnis;e Bahwa fase dalam pengadaan barang/jasa secara umum adalah prosespenawaran, evaluasi administrasi, evaluasi tehnis, evaluasi harga, kualifikasi;Halaman 34e Bahwa sebelum proses pengadaan barang/jasa atau dokumen penawaran awaldisusun, maka harus sudah ditetapbkan mengenai kriteriakriteria tertentutermasuk kriteria mengenai tenaga ahli;Bahwa dalam suatu paket perencanaan yang membuat

Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;2. Penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi ataupascakualifikasi;3. Evaluasi administrasi;4. Evaluasi teknis dan harga;5.

PUALAM SARI INDAH MelawanKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM (BIDANG BINA MARGA dan SURDAL) domisili pada kantor UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Barang / Jasa PemerintahKabupaten Murung Raya ; ll.

Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;Halaman 35 dari 83 hal.

Pkr No. 01/G/2015/PTUN.PLKKerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Bina Marga dan Surdal)tidak benar telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenangmengingat Pasal 64 ayat (1) huruf b dan Pasal 64 ayat (3) huruf i PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ULP /Pejabat pengadaan Barang / Jasa diberikan kewenangan untuk menetapkanbentuk jaminan, dalam hal ini bentuk jaminan yang ditetapkan oleh UnitLayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Murung

pihak penggugat dalam hal ini telah memenuhi haknya untukmelakukan proses sanggahan, namun untuk selanjutnya tidak melakukanproses sangahan banding sebagaimana yang diatur dalam ketentuanmengenai pengadaan Barang / Jasa.

Mengingat apabila sanggah banding dinyatakanbenar maka Kepala Daerah memerintahkan Kelompok Kerja ULP untukmelakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang / Jasa ulangsebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahpasal 82 ayat (7) ; Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Pasal 59 Ayat (1) menyatakan ULP / PejabatPengadaan menyusun

SOPAN vs KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016

Alfandilima
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021
2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang
3.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
5.Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Penggugat:
1.UDY BINTARTA, S.H
2.BUPATI SUKOHARJO
3.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
4.PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA
Tergugat:
PT. AMPUH SEJAHTERA

BUSIMOR ENGINEERING LAWANTERGUGAT : KELOMPOK KERJA 034-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2012 tentang EPurchasing, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagaiberikut:A.

Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti P6):7. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Bukti P7);8.

Mencegah korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;b. Menurunkan biaya transaksi:c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilanbagi dunia usaha;d.

Mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputitepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepatPenyedia Barang/Jasa, sehingga masyarakat memperolehkesempatan pelayanan yang terjangkau;Untuk mencapai tujuan di atas, Pemerintah membentuk PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 yang memperkenalkan salah satuproses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui EPurchasingyang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 17Tahun 2012 tentang EPurchasing;2.

barang/jasa milikpemerintah yang bersumber dari APBN adalah dilaksanakan secara transparandengan akuntabilitas yang tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi,menurunkan biaya transaksi, terjadinya persaingan usaha yang sehat sertatujuan dari pengadaan barang/jasa akan tercapai, yaitu tepat waktu, tepatjumlah, tepat mutu, tepat harga dan tepat sasaran;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat objekpermohonan hak uji materiil berupa Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun2012

Dwi Friends
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintahan Kabupaten Toba Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Untuk Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba
2.2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba.
3.3.

PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba
Turut Tergugat:
3.4. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJAMIL) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba.
4.5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

M E N G A D I L I:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang Hari Pokja Pemilihan dan Kepala Bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menghentikan segala kegiatan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jl.

Karya Bahari
Tergugat:
Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
Intervensi:
PT ADHIPATI BANGUN NAGARA

Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi JambiTahun 2021, yang berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNomor 1, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2610/UKPBJ/2021, tanggal29 April 2021, memberikan kuasa kepada:1. Nama : Maryati, S.H.;Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenBatang Hari;2. Nama : Hastuti Sri Rezeki, S.H.

Bukit Sari (DAK) adalah terang benderang sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yangmulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkanoleh pejabat yang membuatnya (einmalig), dalam hal ini UnitKerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kabupaten BatangHari Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya Ds. Bukit Sari (DAK);b.

Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor: 6Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yangmenyebutkan:Prinsip Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagaiberikut:Halaman 7 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBIDb. ...c.

Sanggah Banding dan Jawaban;Bahwa berkenaan dengan upaya sanggah bandingyang dilakukan oleh penyedia haruSs memenuhiketentuan peraturan perundangundangan = yangmengatur sanggah banding dan kewajiban yang harusdipenuhi ketika melakukan sanggah banding sebagaiberikut:1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPasal 50 ayat (1) huruf h yang berbunyi:Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksimeliputi:Qu veseseeeeesh.

BuktiT2 : Surat dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hariselaku PPK kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ) Kabupaten Batang Hari Nomor620/122/PUPRBM/2021 tanggal 2 Maret 2021 Perihal :Penyampaian HPS (sesuai dengan asli);3. BuktiT3 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor =:07/004/UKPBJBTH/III/PUPR/2021 tanggal 12 Maret2021 (Sesuai dengan asili);4. BuktiT4 : Undangan Pembuktian Kualifikasi melalui SPSEkepada PT.

Diwakili olehDrs.H.Achmad Husen, MM,
Terbanding/Tergugat I : KETUA POKJA TERTENTU BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PT. POLARIS ALKES STARINDO

KARYA ANUGRAH PERSADA dalam hal ini diwakili oleh GIATNO
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROV. KAL TENG

Penggugat:
CV PUTRA ANDALAN UTAMA
Tergugat:
1.Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Cq Kelompok Kerja 013-PK Pemerintah Perovinsi Sumatera Utara Tahun ANggaran 2023
2.Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Cq Kelompok Kerja 014-PK Pemerintah Perovinsi Sumatera Utara Tahun ANggaran 2023
3.Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Penggugat:
PT USAHA JAYA GRUP
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah Cq.SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH Cq.BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA Cq.POKJA PEMILIHAN 9.2A
Turut Tergugat:
PT PURWO GUMILAR PWD